cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Siti Munawaroh, S.IP., M.I.P
Contact Email
siti.munawaroh@lecture.unjani.ac.id
Phone
+6285200811989
Journal Mail Official
carakaprabu@unjani.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jenderal Achmad Yani Jl. Terusan Jenderal Sudirman PO. Box 148 Cimahi 40531
Location
Kota cimahi,
Jawa barat
INDONESIA
Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan
Published by Universitas Jenderal Achmad Yani
ISSN : 25974890     EISSN : 27464741     DOI : https://doi.org/10.36859/jcp.v4i1.204
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Caraka Prabu, publish by University of Jenderal Achmad Yani, for information and communication resources for academics, and observers of public affair, governance issues, and public policy. The published paper is the result of research, reflection, and actual critical study with respect to the themes of governance, social, and political science. The journal publication includes articles, research notes, notices on conferences, workshops and seminars, and book reviews. Jurnal Caraka Prabu is published on July and December every year and first published in December 2017. The journal is a focused on the study of: Public Affair, Governance Issues, Public Policy, Citizenship and Public Management, Civil Society Movement, Community Welfare, Government, The State.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 79 Documents
 1   2   3   4   5 
POLA HUBUNGAN PATRONASE PADA BIROKRASI PEMERINTAHAN KOTA CIMAHI Dadang Sufianto; Agus Subagyo; Dadan Kurnia
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.49

Abstract

Tujuan pokok penelitian ini adalah memahami apakah pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintah daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian telah dilakukan di Kota Cimahi, Jawa Barat- Indonesia pada tahun 2016. Hasil penelitian adalah bahwa pola hubungan patronase dalam birokrasi pemerintahan Kota Cimahi, dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis melalui pengembangan karir pegawai.Caranya, walikota tidak melakukan “perloncatan” dalam pengembangan karier kliennya, melainkan dengan “percepatan” agar tidak melanggar aturan kepegawaian. Para birokrat tertentu dipromosikan berdasarkan prosedur kepegawaian dalam waktu yang tidak terlalu lama. Wali kota menggunakan wewenangnya secara etis dan ditunjang oleh sikap partai yang tidak ikut campur. Dengan cara itu, pencapaian kinerja pemerintah Kota Cimahi tidak terganggu. Bertolak dari simpulan tersebut, peneliti mengajukan konsep baru yaitu “pola hubungan patronase pada birokrasi pemerintahan daerah dapat diselaraskan dengan pola hubungan birokratis sepanjang mengenai pengembangan karier birokrat tertentu, jika kepala daerah menggunakan wewenangnya secara etis, tidak mengabaikan aturan kepegawaian, dan tidak ada campur tangan pihak luar.
FAKTOR PENYEBAB BELUM OPTIMALNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM BIROKRASI PEMERINTAHAN Titin Rohayatin; Tulus Warsito; Ulung Pribadi; Achmad Nurmandi; Wahyudi Kumorotmo; Suranto Suranto
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.50

Abstract

Pelayanan publik merupakan salah satu unsur penting bagi organisasi publik termasuk organisasi pemerintah. Oleh karena itu pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah (birokrasi pemerintah) harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik. Pemenuhan terhadap kepentingan publik secara substantif sudah selayaknya memperhatikan kualitas pelayanan yang diberikan agar masyarakat yang dilayani dapat memberikan tanggapan positif terhadap hasil pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah tersebut. Namun dalam realitanya masalah pelayanan publik dilingkungan pemerintahan sudah lama menjadi pusat perhatian masyarakat seiring banyaknya kasus pelayanan publik yang dianggap kurang berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ini mengisyaratkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan pemerintah belum menunjukkan hasil yang memuaskan bagi masyarakat. Pelayanan yang berbelit-belit, in-efisiensi, lambat, tidak ramah serta tidak jelasnya waktu penyelesaian dan tidak jelasnya biaya pelayanan merupakan bukti nyata bahwa kualitas pelayanan yang diberikan aparatur pemerintah masih rendah dan pelayanan publik belum berkualitas. Beberapa faktor penyebab belum berkualitasnya pelayanan publik adalah faktor SDM aparatur, organisasi birokrasi, tata laksana, pola pikir, kinerja organisasi, budaya birokrasi, inovasi birokrasi dan teknologi informasi, perilaku birokrasi, sistem dan strategi pelayanan, kepemimpinan yang transaksional, struktur organisasi yang adaptif, perilaku organisasi yang koruptif, lemahnya implementasi kebijakan, belum diterapkannya prinsip good governance dan komunikasi birokrasi.
KEDUDUKAN DAN FUNGSI BADAN SANIRI NEGERI (BADAN PERMUSYAWARATAN DESA) DI KECAMATAN SALAHUTU, KABUPATEN MALUKU TENGAH Farah Dessy Tuasamu
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.51

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis Kedudukan dan Fungsi Badan Saniri Negeri dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri di Negeri Tulehu dan Suli Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, sehingga dapat ditemukan sebab-sebab belum maksimalnya pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri dalam penyelenggaraan Pemerintahan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi dan wawancara untuk untuk mengungkap dan mendeskripsikan permasalahan kedudukan dan fungsi Badan Saniri Negeri sebagai perangkat negeri dalam menyelenggarakan pemerintahan negeri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Badan Saniri Negeri Sebagai Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka- pemuka masyarakat yang ada di negeri Tulehu dan Suli belum melaksanakan fungsinya secara maksimal dalam proses penyelenggaraan pemerintahan negeri.Untuk menjadikan Badan Saniri Negeri yang efektif dalam menjalankan fungsinya, dalam hal ini dapat menjalankan fungsinya dengan baik yaitu mampu yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, pengayom adat istiadat, pelaksana pengawasan terhadap anggaran pendapatan dan belanja negeri serta dalam menetapkan peraturan negeri bersama kepala pemerintah negeriuntuk itu perlu peningkatan inisiatif, prakarsa dan peran aktif Badan Saniri Negeri. Jika kondisi ini dapat terwujud maka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di negeri berjalan sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi Badan Saniri Negeri adalah 1) Kualitas Anggota badan Saniri Negeri, yang meliputi tingkat pendidikan dari pada anggota Badan Saniri Negeri, pengalaman organisasi dan kondisi sosial ekonomi. 2) Sarana dan Prasarana dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan negeri.
PENGATURAN PENANAMAN MODAL PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT Waluyo Zulfikar
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.52

Abstract

Permasalahan penyelenggaraan pengaturan penanaman modal di pemerintah provinsi Jawa Barat harus dapat diatasi dan diselenggarakan secara baik kepada masyarakat. namun pada penerapannya, penyelenggaraan pengaturan penanaman modal berdasarkan data di lapangan masih belum berjalan optimal, Kondisi tersebut justru menjauhkan konsep pengaturan penanaman modal dari konsep ideal, Aturan baku mengenai kelembagaan dan wewenang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menjadi pemicu berbagai permasalahan dalam proses penanaman modal yang ada di wilayah provinsi Jawa Barat. Peneliti melakukan analisis secara mendalam dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keberadaan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat merupakan landasan hukum bagi Pemerintah provinsi Jawa Barat dalam melakukan upaya mensejahterakan khususnya di bidang Penanaman Modal. Sedangkan untuk masyarakat atau badan hukum dengan adanya Perda tersebut lebih kuat mendapatkan kepastian hukum dalam malaksanakan kegiatan di bidang Penanaman Modal hasil penelitian ini merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah dan/atau unsur legislatif baik secara bersama maupun sendiri-sendiri berkewajiban untuk segera menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal di Provinsi Jawa Barat sebagai wujud pemberian perlindungan hukum dan kesejahteraan bagi masyarakat dan sebagai amanat perundang-undangan.
MODEL PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN INDONESIA – MALAYSIA DALAM RANGKA MENANGGULANGI ANCAMAN KEAMANAN DAN PELANGGARAN HUKUM TRANS - NASIONAL Yovinus Yovinus
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i01.53

Abstract

Ancaman keamanan transnasional merupakanImplikasi globalisasi dan semakin terbukanya jalur mobilitas manusia dan barang antarnegara. Dalam lingkup ASEAN, Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) telah memaparkan berbagai potensi ancaman keamanan dan kejahatan transnasional dalam konferensi Regional Kedua Manajemen Perbatasan ASEAN di Bangkok, April 2016. Dalam lingkup regional, potensi ancaman keamanan transnasional akan semakin tinggi seiring diterapkannya globalisasi ekonomi antar negara-negara ASEAN dalam forum Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Indonesia yang berbatasan dengan banyak negara di kawasan Asia Tenggara, Pasifik dan Australia menjadi wilayah transit yang Paling potensial bagi berbagai aktivitas kejahatan lintas negara terutama wilayah-wilayah yang berbatasan darat seperti perbatasan Indonesia – Malaysia di Pulau Kalimantan. Oleh karena itu, unsur pemerintah, aparat keamanan dan masyarakat mesti bersinergidalam upaya meminimalisir potensi ancaman kejahatan transnasional. Dalam upaya menanggulangi berbagai ancaman keamanan tersebut, perlu dirancang berbagai model pembangunan di kawasan perbatasan Indonesia - Malaysia, terutama di perbatasan darat agar pola penanggulangan berbagai ancaman keamanan dapat dilaksanakan secara efektif. Adapun beberapa model pembangunan kawasan perbatasan tersebut adalah Model Tradisional, Market / Economic Zone, Pola Pembangunan Permukiman, dan Wall Security System.
PERANAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH DALAM PERMASALAHAN PERSEBARAN JEMAAH AHMADIYAH INDONESIA DI KOTA SUKABUMI Peri Irawan; Agustina Setiawan; Dahly Sukmapryandhika Ar
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.91

Abstract

The role of Kominda as eyes and earsin carry out early warning and early detection to threat, interference, resistance and challange in the region isvery existance necessery. That case do aseffort to keep stability region so that the threat, interference, resistance and challange appears may pressed since early by the certain sequence and methode. The existance of Jemaah Ahmadiyah Indonesia in area of Sukabumi city is considered astray by the religious Majelis Ulama Indonesia number : 11/MUNAS VII/MUI/15/2005 and another rule release by the side of Indonesian government related banned of Jemaah Ahmadiyah Indonesia dispersion there are SKB 3 Menteri Tahun 2008 No. Kep : 033/JA/6/2008 about command and warming to the member or followers Jemaah Ahmadiyah Indonesia become one case of attention bye the Sukabumi citys government. Passed of Kominda as one of region government instrument effortssome early handling prosses for burst of problem both for happened or will be happen as a form anticipation and prediction, but the prosses have constrain from the facilities and basic facilities which used by Intelligent who moved in the ground. However that case unaffect the quality of performance of Kominda.
EFEKTIVITAS E-GOVERNMENT MELALUI BANSERV PADA KOTA BANDUNG Lukman Munawar Fauzi; Siti Nurul Ajizah; Dody Kurnia; Susi Yulianti
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.92

Abstract

Sistem politik Indonesia sudah dinamis dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Hal tersebut terbukti dengan program e-government, yaitu penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak-pihak lain. Salah satu jenis e-government adalah Government To Citizen (G2C), yaitu penyampaian informasi dan layanan publik secara searah dari pemerintah ke masyarakat. Bagian dari Government To Citizen adalah website resmi pemerintah sebagai media penyampaian informasi pemerintah kepada masyarakat yang mulai diterapkan di setiap daerah Indonesia salah satunya Kota Bandung yaitu website resmi Kota Bandung. Namun, pada kenyataannya penyampaian informasi melalui website belum efektif. Hal tersebut diketahui dari penelitian yang ditulis dalam sebuah makalah ilmiah berjudul “Efeketivitas E-Government melalui Banserv Pada Kota Bandung”. Rumusan masalah pada penelitian ini, yaitu bagaimana cara untuk meningkatkan efektivitas website resmi Kota Bandung dalam mengoptimalkan program e-government?. Penelitian ini dilakukan dengan penyebaran angket kepada masyarakat Kota Bandung. Pada hasil penelitian yang telah dilakukan, ditemukan masalah, yaitu sebagian masyarakat tidak mengetahui website resmi Kota Bandung, bahkan masyarakat yang mengetahui tidak suka mengaksesnya, padahal website resmi Pemerintah Kota Bandung dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi lebih banyak. Hal tersebut menunjukan bahwa program e-government Kota Bandung pada salah satu media internet, yaitu website masih belum efektif, maka informasi tidak tersampaikan kepada masyarakat. Maka, diperlukan sebuah solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yaitu melaui BanServ. BanServ (Bandung Service), adalah sebuah layanan notifikasi kepada masyarakat melaui handphone, yaitu adanya notifikasi berupa pesan singkat. Metode BanServ ini dapat menjadi salah satu alternatif solusi yang membantu pemerintah dalam penyampaian informasi.
PENERAPAN PROGRAM BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM PENGELOLAAN POTENSI DAN SUMBER DAYA Irgi Nazri Adlani
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.93

Abstract

Sindang Jaya Village Government established BUMDes as a motor of economic driving in rural areas through Bumdes program that has been made because through Bumdes facility ordinary people get capital for entrepreneurship and more independent in managing the potential of natural resources in Sindangjaya Village but in its formation is still minimal coaching from Local Government so that some problems arise, such as how the content of Bumdes program, and how its implementation as well as bagamanakah obstacles in managing the potential of village sindangjaya.Hasil research shows that the contents of the program Bumdes Sindang Jaya village is engaged in the type of business Social Business, Business Leasing Business Save Borrow other than that the implementation of BUMDes programs have been running well and Barriers in managing Bumdes and managing the potential Village natural resources on financial planning and agricultural products have not been well managed and proper target so that even though the program is already running but its content is not fully commonly felt by all people because of lack of knowledge in marketing the existing natural resources.
KEPEMIMPINAN NASIONAL UNTUK GENERASI MILENIAL DI ERA DIGITAL Agus Subagyo
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.94

Abstract

Artikel ini membahas tentang kepemimpinan nasional yang diharapkan oleh generasi milenial pada era digital. Model, sosok dan profil kepemimpinan nasional yang seperti apa yang cocok, layak dan diinginkan oleh kaum milenial di Indonesia, khususnya menyongsong revolusi industri 4.0. dimana arus informasi, teknologi, digitalisasi, dan otomatisasi serba cepat, mudah dan instan. Generasi milenial di era digital mengidamkan karakter pemimpin nasional yang akrab dengan sentuhan teknologi informasi dan komunikasi, ramah terhadap media sosial, dan memiliki sikap kreatif serta inovatif. Kunci utama dalam meraih kemenangan pada pilpres untuk menjadi presiden adalah merebut hati dan pikiran generasi milenial yang jumlahnya sangat besar.
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT NELAYAN DI PESISIR PANTAI BLANAKAN KABUPATEN SUBANG Zaenal Abidin As
Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu
Publisher : Universitas Jenderal Ahmad Yani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jcp.v1i2.95

Abstract

Pemberdayaan adalah salah satu konsep didalam meningkatkan kualitas, baik kualitas sumberdaya manusia atau kualitas perekonomian. Masyarakat nelayan sebagai masyarakat yang memanfaatkan potensi laut dan pesisir laut sebagai pendapatan perekonomian tidak dapat disandingkan dengan masyarakat ekonomi disektor lain, seperti sector pertanian, sector perindustrian dll. Upaya pemberdayaan sangat diperlukan didalam mendongkrak persoalan- persoalan yang ada di masyarakat pesisir (Nelayan) sebagai upaya meningkatkan kehidupan mereka dan dapat disandingkan dengan sector perekonomian lain. Desa Blanakan Subang sebagai salah satu wilayah pesisir laut, memiliki potensi yang sangat baik dalam meningkatkan potensi kelautan yang ada. Dimana wilayah ini memiliki sarana dan prasarana yang baik dibandingkan dengan wilayah pesisir lain. Namun persoalan-persoalan yang menghambat proses pemberdayaan pasti selalu ada. Dalam penelitian ini, peneliti mencoba mencari ada atau tidaknya konsep pemberdayaan yang dilakukan diwilayah yang berkaitan dengan masyarakat pesisir (Nelayan), dan permasalahan apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung didalam mensukseskan proses pemberdayaan masyarakat nelayan. Proses pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Blanakan Kabupaten Subang belum berjalan dengan baik, proses pemberdayaan yang dilakukan di desa ini banyak dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang timbul adalah ketika koperasi melakukan pemberdayaan masyarakat nelayan hanya dilakukan kepada mereka-mereka yang memiliki perahu dan tidak sampai kepada masyarakat nelayan buruh. Pemerintah desa melalui LPMDes (Lembaga Pemberdayaan Desa) tidak melakukan pemberdayaan kepada masyarakat nelayan karena menganggap proses pemberdayaan sudah dilakukan oleh koperasi. Permasalahan yang ada didalam proses pemberdayaan di Desa Blanakan Subang ini hanya kurangnya koordinasi yang dilakukan antara pemerintah desa melalui LPMDes dengan pihak Koperasi, karena persoalan ini yang menghambat proses pemberdayaan di wilayah ini tidak ada, kecuali persoalan koordinasi. Dimana peneliti berpendapat dengan adanya proses koordinasi yang mereka lakukan akan mempermudah didalam mendisain dan melakukan proses pemberdayaan, sehingga tidak ada lagi tumpang tindih kewenangan.

Page 1 of 8 | Total Record : 79

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2023): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 2 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 6 No 1 (2022): Caraka Prabu : Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 5 No 2 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 5 No 1 (2021): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 2 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 4 No 1 (2020): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 2 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 3 No 1 (2019): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 2 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 2 No 1 (2018): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 01 (2017): Jurnal Caraka Prabu Vol 1 No 2 (2017): Jurnal Caraka Prabu More Issue