cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Adi Widarma
Contact Email
adiwidarma10@gmail.com
Phone
+6282275841602
Journal Mail Official
citrajusticia.hukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Jend. Ahmad Yani, Kisaran, Sumatera Utara 21216, Indonesia,Telp (0623) 42643
Location
Kab. asahan,
Sumatera utara
INDONESIA
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Kemasyarakatan
Published by Universitas Asahan
ISSN : 14110717     EISSN : 26865750     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
CITRA JUSTICIA : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat merupakan wadah memuat artikel bidang Ilmu Hukum. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Asahan secara berkala 6 bulanan yaitu setahun 2 kali terbit pada bulan Februari dan Agustus. Jurnai ini membahas tentang bidang hukum, sosial, masyarakat.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022" : 10 Documents clear
PENGARUH PERKAWINAN USIA MUDA TERHADAP PERCERAIAN DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN AGAMA TANJUNGBALAI Khoirotun Nizar; Suriani Suriani
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2517

Abstract

EFEKTIVITAS PENEGAKAN DISIPLIN TERHADAP PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANJUNGBALAI (STUDI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TANJUNGBALAI) Nurhalimah Simorangkir; Rahmat Rahmat
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2518

Abstract

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA PIHAK PELAKSANA KONTRAK PENYEDIAAN BARANG SERTA JASA (STUDI DI BAHAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA TANJUNGBALAI) Apri Meliani Nasution; Irda Pratiwi
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2519

Abstract

PELAKSANAAN PROGRAM BANTUAN STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA KEPADA MASYARAKAT MISKIN TERKAIT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN (STUDI DI KOTA TANJUNGBALAI) Emmi Rahmiwita Nasution; Dany Try Hutama Hutabarat; Khairida Khairida
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2471

Abstract

KEWENANGAN PENGADILAN AGAMA MENETAPKAN PEMBERIAN IJIN TALAK SATU RAJ’I DAN HAK ASUH PEMELIHARAAN ANAK/HADHANAH (STUDI ATAS PUTUSAN NOMOR:1245/PDT.G/2018 JO PUTUSAN NOMOR:45/PDT.G/2019/PTA.MDN) Anarki Rambe; Bahmid Bahmid
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2516

Abstract

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN TERHADAP KINERJA ANGGOTA DPRD KOTA TANJUNGBALAI Jani Matogu; Zaid Afif
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2569

Abstract

AbstrakDalam konteks Demokrasi, Partai Politik memiliki fungsi sebagai penyalur artikulasi dan agresi kepentingan politik yang paling mapan dalam sebuah sistem politik modern. Sifat penting partai politik menjadi semakin dibutuhkan terlihat manakala dihubungkan dengan kepentingan publik yang harus didengar oleh pemerintah, yakni Eksekutif sebagai pelaksana pemerintahan dan Parlemen sebagai pemegang kekuasaan Legislatif.Pada penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan melakukan studi ke kasus di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai. Pada penelitian hukum ini menggunakan bahan hukum primer, yaitu : Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum sekunder, yaitu : buku-buku hukum. Bahan hukum tersier, yaitu : buku-buku non hukum.Peran Partai Politik dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja anggota Partai di DPRD Kota Tanjungbalai ialah haruslah tetap berkoordinasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia yang terpilih untuk merancang semua laporan kinerja setiap rapat dewan di Kantor DPRD Kota Tanjungbalai. Kata Kunci          : Partai Politik, Pengawasan, Kinerja DPRD Kota Tanjungbalai
PELAKSANAAN PENGAWASAN YANG DILAKUKAN PIHAK BEA CUKAI DALAM PEREDARAN ROKOK ELEKTRIK (STUDI KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN C TELUK NIBUNG Balian Siregar
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2700

Abstract

ABSTRAK Tata kelola merupakan fungsi manajerial yang paling penting, seberapapun baik kegiatan pekerjaannya, tanpa pengawasan maka pekerjaan belum bisa dianggap membuahkan hasil.Sedangkan menurut Irham Fahmi (2014: 138), manajemen secara umum dimaksudkan agar dapat berhasil dengan sistematis dan terukur sehingga saling menopang dalam pencapaian yang mudah kemudian dapat menyokong visi dan misi suatu organisasi. Pelaksanaan dari pengawasan pihak Bea Cukai dalam peredaran Rokok Elektrik karena prinsip pokok pelayanan kepabeanan berasal dari inisiatif awal dari perusahan pelayanan, importir, dan eksportir. Selain mendata dan memetakan peredaraan rokok elektrik Bea Cukai bisa membatasi konsumsi dengan cara menindak pengusaha-pengusaha yang tidak patuh meletakkan pita cukai pada produk likuidnya. Penelitian yang dilakukan merupakan bagian dari penelitianaempiris yang bertujuan untuk mengetahui bentuk implementasi pemantauan lalu lintas rokok elektrik yang dilakukan oleh Bea Cukai Madya Pabean Teluk Nibung serta Kantor Pelayanan dan Pengawasan KeuanganKata Kunci : Pengawasan, Bea Cukai, Rokok Elektrik ABSTRACTGovernance is the most important managerial function, no matter how good the work activities are, without supervision, the work cannot be considered fruitful. Meanwhile, according to Irham Fahmi (2014: 138), management is generally intended to be successful in a systematic and measurable manner so that they support each other in achieving which can then support the vision and mission of an organization. Implementation of the supervision of the Customs in the circulation of E-Cigarettes because the basic principles of customs services come from the initial initiative of service companies, importers, and exporters. In addition to recording and mapping the distribution of electric cigarettes, Customs and Excise can limit consumption by taking action against entrepreneurs who do not comply with placing excise stamps on their liquid products. The research conducted is part of an empirical study that aims to determine the form of implementation of e-cigarette traffic monitoring carried out by the Customs and Excise Middle Customs of Teluk Nibung and the Office of Financial Services and Supervision.Keywords: Supervision, Customs, E-Cigarettes
TANGGUNG JAWAB BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA Syahputra P
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2699

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan pembinaan bagi pegawai pada masing-masing instansi merupakan upaya dalam proses memberikan pengembangan bagi para pegawai tersebut. Selain untuk meningkatkan kinerja pegawai tujuan lain dari pembinaan adalah untuk mengubah menjadi lebih baik dalam hal ini menunjukkan adanya, perubahan atau kemajuan, dalam peningkatan kemampuan pegawai baik melalui disiplin pegawai dan pengembangan karier, maupun kode etik. Dengan demikian, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan disiplin pegawai didasarkan dari beberapa aspek, kehadiran ASN, taat pada aturan dan tanggung jawab untuk mengetahui pelaksanan pengembangan karier pegawai melalui diklat tekhnis, diklat kepemimpinan dan pelaksanaan kode etik, didasarkan, menjaga sikap dan perbuatan baik, sopan santun, tidak melanggar aturan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan disiplin pegawai dalam lingkup Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Asahan secara keseluruhan masih belum maksimal baik dilihat dari kehadiran pegawai, taat dan tertib dan tanggung jawab. Pelaksanaan pengembangan karier sudah cukup baik hal ini dilihat dari diklat tekhnis dan diklat kepemimpinan. Sedangkan pembinaan kode etik penerapannya belum maksimal. Kata Kunci :   Pembinaan, ASN, Aparatur, Sipil, Negara. ABSTRACT Implementation of coaching for employees in each agency is an effort in the process of providing development for these employees. In addition to improving employee performance, another goal of coaching is to change for the better in this case showing changes or progress, in increasing employee abilities through employee discipline and career development, as well as a code of ethics. Thus, the purpose of this study is to determine the implementation of employee discipline based on several aspects, the presence of ASN, obeying the rules and responsibilities to determine the implementation of employee career development through technical training, leadership training and implementation of a code of ethics, based, maintaining attitudes and actions. good manners, do not break the rules. The results of the study indicate that the implementation of employee discipline within the scope of the Regional Civil Service Agency of Asahan Regency as a whole is still not optimal, both in terms of employee attendance, obedience and order and responsibility. The implementation of career development is quite good, this can be seen from the technical training and leadership training. Meanwhile, the implementation of the code of ethics has not been maximized.Keywords: Development, ASN, Apparatus, Civil, State.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANGUNAN TANPA IZIN DITINJAU DARI PERATURAN DAERAH KABUPATEN ASAHAN NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN ASAHAN Taufiq Tahir Yusuf Lubis; Emiel Salim Siregar; Nurgani Nurgani
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2712

Abstract

Satpol PP Kabupaten Asahan untuk menegakan perda Kabupaten Asahan yang telah dibuat oleh Bupati Asahan bersama DPRD Kabupaten Asahan membentuk Perda Kabupaten Asahan No. 1 Tahun 2018 tentang Ketentraman dan Ketertiban Umum untuk dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat. Bangunan liar atau bangunan tanpa ijin yang menyalahi aturan dan peraturan harus dilakukan penindakan sesuai dengan prosedur yang ada, seperti memberikan surat peringatan sampai dilakukan pembongkaran bangunan liar tersebut. Namun ketika pengeksekusian bangunan liar tersebut terjadi hambatan yang diterima seperti pihak pemilik bangunan liar yang tidak terima bangunan mereka dibongkar dengan alasan tidak memiliki biaya untuk pindah ketempat lain. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pelaksanaan Satuan Polisi Pamong Praja dalam menegakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 1 Tahun 2018 terhadap bangunan tanpa izin di wilayah Kabupaten Asahan dan bagaimana hambatan-hambatan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terhadap masyarakat yang mendirikan bangunan tanpa izin. Penelitian hukum empiris (yuridis empiris) adalah. Pelaksanaan pembongkaran bangunan yang ada di ruang jalan ataupun ruang sungai dan taman serta jalur hijau dilaksanakan oleh Satpol PP dengan mengikuti Standar Operasional Prosedur yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri dengan Kemendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.  Standar Operasional Prosedur Satpol PP atau sering masyarakat menyebutnya  SOP Satpol PP didalam peraturan tersebut diatas merupakan  prosedur yang dilakukan oleh setiap personil Satpol PP untuk melaksanakan tugas penegakan peraturan daerah dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan ketaatan badan hukum ataupun masyarakat serta aparat terhadap semua perda ataupun perkada dan keputusan kepala daerah sehingga masyarakat dapat melaksanakan ataupun memetuhi semua peraturan daerah yang ada di Kabupaten Asahan untuk mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.
PERLINDUNGAN HUKUM OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM MELAKUKAN PENUNTUTAN TERHADAP PERKARA ANAK (STUDI DI KEJAKSAAN NEGERI ASAHAN) Imelda Mardayanti; Suriani Suriani; Diana Stephany Br. Tamba
Citra Justicia : Majalah Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Universitas Asahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36294/cj.v23i1.2719

Abstract

Anak ialah seorang yang memiliki peran yang penting di dalam menjalankan tanggungjawab untuk menjadi genrasi bangsa demi terwujudnya masa depan bangsa yang lebih baik.Mengenai daripada penelitian ini maka peneliti menggunakan jenis penelitian yaitu empiris, dimana lokasi penelitiannya dilakukan di Kanrtor Kejaksaan Negeri Asahan, dan juga sumber datanya diperoleh dari sumber data primer dari hasil wawancara, sumber data sekunder dari Per UU serta buku buku hukum , serta sumber data tersier dari penggabungan sumber data primer dan sekunder. Pertimbangan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak di Kejaksaan Negeri Asahan yaitu didasari pada ketentuan pada Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hambatan yang dihadapi Kejaksaan Negeri Asahan dalam melakukan penuntutan terhadap perkara anak, yaitu dikarenakan letak Lembaga Permasyarakatan yang berjarak cukup jauh yaitu di Lembaga Permasyarakatan Labuhan Ruku, sedangkan Jaksa bersidang di Pengadilan Negeri Kisaran, maka sidang anak yang seharusnya di utamakan, menjadi terlambat karena Jaksa harus menunggu pegawai Lembaga Permasyarakatan sampai di Pengadilan.

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 24, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 24, No 1 (2023): Februari 2023 Vol 23, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 23, No 1 (2022): Februari 2022 Vol 22, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 22, No 1 (2021): Februari 2021 Vol 21, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 21, No 1 (2020): Februari 2020 Vol 20, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 20, No 1 (2019): Februari 2019