Garuda - Garba Rujukan Digital

Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Benda Melalui Online Tajuddin Noor
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract In practice, economic activity in Indonesia is always based on the existence of a legal relationship between one party and another. The form of a legal relationship is always done in the form of an agreement or contract. One of the most common forms of agreement in a business relationship or transaction is a sale and purchase agreement which is stipulated in the Criminal Code in Book III of Engagement Law in Chapter V. At this time the sale and purchase agreement has developed very rapidly in practice that occurs in the community. The development of the Sale and Purchase Agreement has taken advantage of developments in the information technology sector. This can be seen by the occurrence of buying and selling transactions online. This is of course very beneficial for the community. Legally, the development of online buying and selling transactions can occur and is justified because Indonesian contract law adopts an open system with several most important principles such as the principle of freedom of contract, consensual principle, and other principles. One thing that needs to be considered from a legal aspect, especially the rights and obligations of the seller and the buyer in this online transaction. The goal is to ensure legal certainty for the parties and avoid the risks that might be experienced. Therefore it is necessary to pay attention to the aspects of legal protection, especially for consumers in buying and selling objects online. The research method used was the juridical normative approach, namely the approach carried out by collecting secondary data in the form of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. Laws that specifically regulate online buying and selling transactions do not yet exist, but there are several laws and regulations that can be used as guidelines in providing legal protection in online buying and selling transactions. Keywords: Legal Protection, Consumers, Online Buying and Selling Transactions AbstrakKegiatan ekonomi pada prakteknya di Indonesia selalu didasarkan atas adanya hubungan hukum antara pihak yang satu dengan pihak lainnya. Wujud dari hubungan hukum itu selalu dilakukan dalam bentuk perjanjian atau kontrak. Salah satu bentuk perjanjian yang paling banyak dilakukan dalam hubungan bisnis atau transaksi adalah perjanjian jual beli yang didalam KUHPdt diatur pada Buku III Hukum Perikatan pada Bab.V. Pada saat ini perjanjian jual beli telah berkembang sangat pesat didalam praktek yang terjadi dimasyarakat . Perkembangan Perjanjian Jual Beli ini telah memanfaatkan perkembangan yang terjadi pada bidang tehnologi informasi . Hal ini dapat dilihat dengan terjadinya transaksi jual beli melalui online. Hal ini tentunya sangat bermanfaat bagi masyarakat . Secara hukum perkembangan transaksi jual beli melalui online ini dapat terjadi dan dibenarkan karena hukum perikatan Indonesia menganut sistem terbuka dengan beberapa asas yang terpenting seperti asas kebebasan berkontrak, asas konsensual, dan asas lainnya . Satu hal yang perlu diperhatikan dari aspek hukum yaitu khususnya hak dan kewajiban pihak penjual dan pihak pembeli dalam transaksi melalui online ini. Tujuannya agar adanya jaminan kepastian hukum bagi para pihak dan terhindar dari resiko yang kemungkinan akan dialami . Oleh karena itu perlu diperhatikan aspek perlindungan hukum khususnya terhadap konsumen pada transaksi jual beli benda melalui online. Metode Penelitian menggunakan pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder berupa bahan hukum primer ,bahan hukum sekuder dan bahan hukum tersier. Undang-Undang yang mengatur secara khusus tentang transaksi jual beli melalui online belum ada tetapi ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan pedoman dalam memberikan perlindungan hukum pada transaksi jual beli melalui online. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Konsumen , Transaksi Jual beli Online

Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018) Mangisara Darmawan Siagian
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractMortgage rights to land along with objects related to land, are guarantee rights which are imposed on land rights as mentioned in Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Matters, whether or not following other objects constitute one unit with the land, to pay off certain debts, which gives certain creditors priority over other creditors.The problems in this study are: the terms of an auction that can meet the onrechtmatige daad, the auction that violates the provisions of the law, legal considerations by the judge in the execution auction in the decision of the Supreme Court Number 2715 K / PDT / 2018.This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by gathering relevant materials and conducting library studies where data will then be analyzed juridical. It was concluded that the terms of an auction that can meet the onrechtmatige daad, the conditions that must be met are: Acts (daad), the understanding of the existence of an act against the law is that the act violates applicable regulations. The existence of an error (schuld), the second condition that must be met is the existence of an error, in this case means the perpetrator's actions must contain intentional or negligent elements. Loss (schade), against the victim / plaintiff. The auction that violates the provisions of the law is the role of the District Court in the implementation of the execution of security of responsibility with the help of judges beginning with the creditor submitting an application through the District Court. The District Court issued a summons to summon the debtor to be given a warning. The creditor submits an aanmaning request and submits a request to confiscate the execution of the collateral object. Creditors submit a public auction or execution auction. The Chairperson of the District Court issued a Determination of Execution Auction. The Registrar announces the schedule in a daily newspaper twice a month and a half. Registrar gives the applicant and the respondent the schedule. The Registrar submits the Minutes of the Auction, the Plaintiff's claim was declared unacceptable, based on the fact that the Judex Facti / Semarang High Court decision in this case was not contrary to law and / or law.Keywords : Unlawful Acts, Auction, Guarantees, Mortgage Rights. Abstrak Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain.Permasalahan dalam penelitian ini adalah : syarat-syarat suatu lelang yang dapat memenuhi onrechtmatige daad, pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan undang-undang, pertimbangan hukum oleh hakim dalam lelang eksekusi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Disimpulkan bahwa syarat-syarat suatu lelang yang dapat memenuhi onrechtmatige daad, syarat yang harus terpenuhi adalah: Perbuatan (daad), pengertian dari adanya perbuatan melawan hukum adalah perbuatan tersebut melanggar peraturan yang berlaku. Adanya Kesalahan (schuld), Syarat kedua yang harus dipenuhi adalah adanya kesalahan, dalam hal ini berarti perbuatan pelaku harus mengandung unsur sengaja atau lalai. Kerugian (schade), terhadap korban/penggugat. Pelaksanaan lelang yang melanggar ketentuan undang-undang merupakan peran Pengadilan Negeri dalam pelaksanaan eksekusi hak tanggungan dengan pertolongan hakim diawali dengan kreditor mengajukan permohonan lewat Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri mengeluarkan somasi untuk memanggil debitor guna diberi tegoran. Kreditor mengajukan permohonan aanmaning serta mengajukan permohonan sita eksekusi obyek jaminan. Kreditor mengajukan lelang eksekusi atau penjualan dimuka umum. Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan Lelang Eksekusi. Panitera mengumumkan jadwal tersebut disurat kabar harian sebanyak 2 kali setengah bulan. Panitera memberikan pemohon dan termohon jadwal tersebut. Panitera menyerahkan Berita Acara Lelang, gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, berdasarkan pertimbangan ternyata bahwa putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Semarang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang.Kata Kunci : Perbuatan Melawan Hukum, Lelang, Jaminan, Hak Tanggungan.

PENGUJIAN MATERIIL SURAT KEPUTUSAN DIREKSI PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TENTANG PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019) Bahri Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractTesting the law is a must for assessing whether an assessment-invitation regulation is in accordance with or contradictory to a higher degree of regulation, as well as a certain regulation relating to certain regulations.The problems in this paper are: material testing of a decision of a state-owned enterprise in Indonesian laws and regulations, the trial process of a material test of a state-owned enterprise decision letter in the Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 08 P / HUM / 2019, consideration of judges in material test of PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) in the decision of the Supreme Court Number 08 P / HUM / 2019This research is descriptive in nature using normative juridical. "Normative juridical decisions are decisions on legal science with a focus on secondary data, consisting of primary, secondary and tertiary legal material", and to complete the data carried out by collecting relevant materials and conducting library studies from which data will then be accessed by juridists.It was concluded that the material examination of a decision of a state-owned business entity in the laws and regulations in Indonesia, namely the Testing of Legislation under the law against the law, was carried out by the Supreme Court in exercising judicial power as an attribute authority, under the law. The trial process of the material test of state-owned enterprise decision letter in the Supreme Court Decree No. 08 P / HUM / 2019 namely the HUM application can be submitted in two ways, namely: submitted directly to the Supreme Court, registered with the Registrar of the Supreme Court and recorded in a separate register book different from other Supreme Court hearings, or can also be submitted through the District Court / Local Administrative Court also follow the procedure and procedure for the trial of the local court. Judge's consideration in the material test of Bank Rakyat Indonesia's board of directors' decision letter in the Supreme Court's decision No. 08 P / HUM / 2019, the provision so that the object of the application in this case can be tested by the Supreme Court, the object of the application must be statutory regulations under the law. Object of application for Decree of the Directors of BRI. The a quo petition case does not meet the requirements as a statutory regulation, so that the Supreme Court is not authorized to examine the object of the application, therefore the petition for the petition of the Petitioners must be declared inadmissible. Keywords : Material Test Rights, Directors, Banks, Termination of Employment. Abstrak Pengujian Undang-Undang merupakan suatu wewenang untuk menilai apakah suatu peraturan perundang-undangan isinya sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi derajatnya, serta apakah suatu kekuasaan tertentu berhak mengeluarkan suatu peraturan tertentu.Permasalahan dalam penulisan ini adalah : pengujian materiil terhadap suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 08 P/HUM/2019, pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 08 P/HUM/2019Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Disimpulkan bahwa Pengujian materiil suatu keputusan badan usaha milik negara dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yakni Pengujian Peraturan Perundang-Undangan dibawah undang-undang terhadap undang-undang, dilakukan MA dalam menjalankan kekuasaan kehakiman sebagai kewenangan atributif, MA berwenang melakukan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang. Proses persidangan uji materiil surat keputusan badan usaha milik negara dalam Putusan MA RI Nomor 08 P/HUM/2019 yakni permohonan HUM dapat diajukan dengan dua cara yaitu: diajukan langsung ke MA, dengan didaftarkan ke kepaniteraan MA dan dibukukan dalam buku register tersendiri yang berbeda dari sidang MA lainnya, atau bisa juga diajukan Melalui Pengadilan Negeri/PTUN Setempat juga mengikuti prosedur dan tata cara persidangan dari perdilan setempat. Pertimbangan hakim dalam uji materiil surat keputusan direksi Bank Rakyat Indonesia dalam putusan Mahkamah Agung No 08 P/HUM/2019, ketentuan agar objek permohonan dalam perkara ini dapat diuji oleh MA, objek permohonan harus peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang. Objek permohonan Surat Keputusan Direksi BRI. Perkara permohonan a quo tidak memenuhi syarat sebagai sebuah peraturan perundang-undangan, sehingga MA tidak berwenang menguji objek permohonan, karenanya permohonan hak uji materiil Para Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.Kata Kunci : Hak Uji Materiil, Direksi, Bank, Pemutusan Hubungan Kerja.

Kajian Hukum Atas Gugatan Penetapan Pasangan Calon Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018) Ja’far Ja’far
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Election of Regional Head is an embodiment of Article 1 Paragraph (2) of the Constitution. Through the elections, the people can determine who will determine their position as regional head. Therefore, in the implementation of the elections, it must be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in order to guarantee the purity of people's sovereignty. As for the problems in this paper are regional head elections in the Indonesian constitutional system, the mechanism for resolving regional head election disputes in the legislation, as well as judges' considerations in regional head election disputes in the Supreme Court ruling No. 244 K / TUN / PILKADA / 2018?This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by gathering relevant materials and conducting library studies where data will then be analyzed juridical. the Election of regional heads in the Indonesian constitutional system, it was understood that the Regional Head Election in addition to being the best form of democracy in the implementation of democratization, the Regional Head Election was also a demand that was born as a follow-up to the political reform of the state administration. The mechanism for resolving disputes over regional head elections in connection with the authority granted to the Constitutional Court to examine and adjudicate cases in disputes over the determination of the results of votes in the regional head elections granted by the Law. Judge's consideration in the dispute over regional head election in Supreme Court decision No. 244 K / TUN / PILKADA / 2018, that the Evidence of Sumedang Regency KPU Decree No. 18 / PP.02.3-Kpt / 3211 / KPUKab / II / 2018 concerning Determination of Regent and Deputy Candidates The 2018 Regent of Sumedang, connected with the Dispute Resolution Decree No. 001 / PWSL / 13.25 / II / 2018, proved that the Plaintiff was not a Candidate Pair of Regent and Deputy Regent who met the 2018 requirements, based on the legal facts the Plaintiff filed a lawsuit in Jakarta PTTUN. Keywords : Legal Review, Lawsuit, Determination. Abstrak Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat (2) undang-Undang Dasar. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah dapat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada, harus dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adaah Bagaimana pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan?, serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018?Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dipahami bahwa Pemilukada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, Pemilukada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang diberikan Undang-Undang. Pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung No 244 K/TUN/PILKADA/2018, bahwa Bukti Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang No 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPUKab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2018, dihubungkan dengan Putusan Penyelesaian Sengketa No 001/PWSL/13.25/II/2018, terbukti Penggugat bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat Tahun 2018, berdasarkan fakta hukum Penggugat mengajukan gugatan di PTTUN Jakarta.Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Gugatan, Penetapan.

Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Risalah Lelang Karena Adanya Kepentingan Yang Dirugikan Akibat Dari Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/TUN/2017) Enrawati Enrawati
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractAuction is the most beneficial means of entering into an agreement or agreement for the seller by gathering interested people. The main requirement is to gather interested people to enter into a sale and purchase agreement that is most profitable for the seller.The problems in this study are: legal arrangements for the determination of auction minutes that apply in accordance with the provisions of the law, forms of cancellation of state administrative decisions that can harm the interests of other parties, judges' consideration in the validity of canceling auction minutes in the decision of the Supreme Court Number 486 K / TUN / 2017.This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by collecting relevant materials and conducting a literature study in which the data will then be analyzed juridical.It was concluded that the legal arrangement of the determination of the minutes of auction applies in accordance with the provisions of the law, namely the implementation begins with a request by the seller submitted in writing to the KPKNL where the goods are located, accompanied by documents that are general and special requirements. The auction is carried out on working hours and days, if outside of hours or working days, it must obtain permission from the supervisor of the Bid Officer. The form of cancellation of a state administration decision that can be detrimental to another party is: absolutely invalid. The apparatus entitled to declare is a judge based on his decision. Judge's consideration in the validity of the cancellation of the auction minutes in the Supreme Court's decision No. 486 K / TUN / 2017 against the Supreme Court's cassation reasons was not justified, because Judex Facti was correct and was not wrong to apply the law. This reasoning is essentially about evaluating the results of evidentiary evidence of a fact that cannot be considered in the examination at the cassation level, as well as the examination at the cassation level regarding not being implemented or there is an error in the implementation of the law. Keywords : Legal Review, Cancellation, Minutes of Auction, Interests, State Administration. Abstrak Lelang adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : pengaturan hukum penetapan keputusan risalah lelang yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang, bentuk pembatalan dari keputusan tata usaha negara yang dapat merugikan kepentingan pihak lain, pertimbangan hakim dalam keabsahan tentang pembatalan risalah lelang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/TUN/2017.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum penetapan keputusan risalah lelang yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang yakni pelaksanaan diawali dengan adanya permohonan oleh penjual yang diajukan secara tertulis kepada KPKNL tempat barang berada, disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan yang bersiifat umum dan khusus. Pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja, apabila di luar jam atau hari kerja maka harus mendapat ijin dari pengawas Pejabat Lelang. Bentuk pembatalan dari keputusan tata usaha negara yang dapat merugikan pihak lain yaitu : batal mutlak. Aparat yang berhak untuk menyatakan adalah hakim berdasarkan putusannya. Pertimbangan hakim dalam keabsahan pembatalan risalah lelang dalam putusan Mahkamah Agung No 486 K/TUN/2017 terhadap alasan-alasan kasasi Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum. Alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, serta pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pembatalan, Risalah Lelang, Kepentingan, Tata Usaha Negara.

Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v1i2.3247

AbstractThe effect of early marriage on divorce is one of the most prevalent problems today. Marriage at an early age is marriage under age (young age), which in terms of age of course there is no readiness of the prospective husband and wife to carry out the marriage. The high number of divorce applications in the local religious courts is one of the factors caused by the emergence of early marriage. One of the factors that cause early marriage is economic factors, customs and culture as well as factors of promiscuity. Divorce often occurs because before entering into marriage the two brides were not mentally and age ready to build a household, which causes the very high divorce rate in Indonesia. So in this case the role of the government, academics and society must provide early socialization and education to the community regarding early marriages that occur in the community, so that every community can understand and understand what marriage is and the purpose of forming a Sakinah, mawaddah, warrohamah household, so that achieved a harmonious household in family life. Keywords: Influence, Marriage, Early Marriage and Divorce. AbstrakPengaruh pernikahan usia di usia dini terhadap perceraian merupakan salah satu masalah yang saat ini sangat banyak terjadi. Pernikahan pada usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang dari segi usia tentu belum ada kesiapan pasangan baiuk calon suami dan calon istri untuk dapat melaksanakan pernikahan. Tingginya permohonan perceraian di pengadilan agama setempat menjadi salah satu faktor yang disebabkan oleh timbulnya pernikahan diusia dini. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini salah satunya yaitu faktor ekonomi, adat istiadat dan budaya serta faktor pergaulan bebas. Perceraian sering banyaknya terjadi dikarenakan sebelum menjalin pernikahan kedua mempelai belum siap secara mental dan usia untuk membangun rumah tangga, yang menyebabkan angka sangat tingginya di Indonesia perceraian. Maka dalam hal ini peran pemerintah, akademisi dan masyarakat harus memberikan sosialisasi dan edukasi dini terhadap masyarakat terkait pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar setiap masyarakat dapat mengerti dan memahami apa aitu pernikahan dan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warrohamah, sehingga tercapai rumah tangga yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga.Kata Kunci : Pengaruh, Pernikahan, Pernikahan Dini dan Perceraian.

Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018) Suharyeti Suharyeti
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The decision of Supreme Court No. 48 K/Pid/2013 strengthening the decision of Medan Appellate Court No. 103/Pid.B/2012/PN-Wkb for the acquittal of defendant. The research problem of this study are on what base the judge considered to make Decision No. 63 K/Pid/2007 and whether the defendant of the Decision No. 63 K/Pid/2007 can file an application for compensation and rehabilitation. The base on what the judge of Lubuk Pakam Court of First Instance took the consideration did not follow the stipulation in the sentencing system based on the negative proving system followed by the Indonesian Criminal Codes, while the base of the consideration taken by the judge of the Appellate Court had matched the regulated sentencing system and so did the consideration taken by the judge of the Supreme Court when strengthened the decision made by the Medan Appellate Court. The limitation of the publication of the decisions made by the Medan Appellate Court and the Supreme Court and the inadequate knowledge of the society members on the decision which regulates the deadline of filing compensation and rehabilitation has caused the defendant not to be able to receive the compensation in any form it may, and the defendant cannot enjoy the rehabilitation either because there is no one announcing it but it is only written and stuck on the announcement board at the law court. Keyword: Legal Analysis, Decision of Free from All Charges, Criminal Act, Murder AbstrakPutusan Mahkamah Agung No. 48 K/Pid/2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 103/Pid/2012 atas putusan bebas terhadap terdakwa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 48 K/Pid/2013, serta apakah terdakwa dari Putusan No. 48 K/Pid/2013 dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak sesuai dengan ketentuan dalam system penjatuhan putusan yakni berdasarkan system pembuktian negative yang dianut KUHAP, sedangkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan system penjatuhan putusan yang diatur, demikian juga dengan ketentuan penjatuhan putusan yakni dengan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Waikabubak. Keterbatasan publikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan yang mengatur batas waktu untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi, menyebabkan terdakwa tidak dapat menerima ganti rugi dalam bentuk apapun, serta tidak dapat menikmati rehabilitasi sehubungan tidak ada yang mempublikasikan selain pengumuman penetapan dalam papan pengumuman di pengadilan.Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Bebas, Tindak Pidana, Pembunuhan.

Analisis Yuridis Pertangggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Hoax Oleh Media Online (Studi Putusan No. 1555/PID.Sus/2016/PN.Mdn) Bambang Bambang
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Agreement is the source of the engagement in addition to other sources, namely law. This can be seen from Article 1233 of the Civil Code which states that: "Every engagement is born good because of consent, both because of the law". Keywords : Legal Analysis, Delegation, Liability. AbstrakMedia online yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarluaskan suatu informasi maupun berita adalah melalui media sosial yang selama ini banyak dipergunakan oleh orang-orang diantaranya, yakni; facebook, twitter, instagram, blog, youtube, serta line dan lain-lain sebagainya. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Media Online.

Akibat Hukum Pembatalan Akta Perjanjian Bagi Hasil (Studi Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017) Siti Nurhidayati
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrack The shop-house building production sharing agreement is an anonymous agreement because it has not been specifically regulated in the law. According to Djaren Saragih, the production sharing agreement is a legal relationship between a person entitled to land and another party (second), where the second party is allowed to cultivate the land concerned with the stipulation that the proceeds from land cultivation are divided between the person entitled to the land and the person cultivating that land. In a production sharing agreement, problems often occur. The problem in this research is that the defendant did not implement the building sharing agreement as outlined in the production sharing agreement deed No. 23 dated 31 July 2009 was deemed incapable and in default and asked for compensation from Abdul Gani Bustam in the amount of Rp. 700,000,000.00 (seven hundred million rupiah) even though the funds issued by the defendant were only Rp. 175,000,000. - Based on the description, the problem is formulated: How are the rights and obligations of the parties in the production sharing agreement? What is the legal effect of the cancellation of the revenue sharing agreement caused by default? How is the legal analysis based on the judge's consideration in Decision Number 873 PK / Pdt / 2017? This type of research is juridical normative, namely by examining library materials and secondary materials, while the nature of this research is descriptive analytical. Sources of data in this study are primary and secondary data. Literature research techniques and through the help of electronic media. The data analysis used in this study is a qualitative approach. The results showed that the arrangement of rights and obligations in an agreement refers to articles 1320 and 1338 of the Civil Code, while the rights and obligations of the parties in this study are abdul gani bustam (land owner) who does not get his rights in the form of a 3 (three) door shop house, and Willy Handoko as (developer) did not carry out his obligation by building the shop house on time after the IMB was issued. The legal consequence of the cancellation of the production sharing agreement deed caused by default, namely the agreement is considered null and void or even the agreement is deemed non-existent or has never occurred from the start referring to Article 1266 of the Civil Code. As for the judge's consideration in the decision Number: 873 PK / Pdt / 2017 The judge in his decision stated that the defendant committed an act of default, namely Mr. Willy Handoko has defaulted in the production sharing agreement, this is because Mr. Wily Handoko did not carry out the construction of a shop house according to the agreed time , so that the Panel of Judges determined Mr. Willy Handoko as the party who had defaulted. Each judge agreed in giving his decision to follow the previous verdict and was not against the law. Keywords: Agreement, Production Sharing Agreement, and Default. Abstrak Perjanjian bagi hasil bangunan rumah toko merupakan perjanjian tidak bernama karena belum diatur khusus dalam undang-undang. Menurut Djaren Saragih menyatakan Perjanjian bagi hasil adalah hubungan hukum antara seorang yang berhak atas tanah dengan pihak lain (kedua), dimana pihak kedua ini diperkenankan mengolah tanah yang bersangkutan dengan ketentuan, hasil dari pengolahan tanah dibagi dua antara orang yang berhak atas tanah dan yang mengolah tanah itu. Dalam suatu perjanjian bagi hasil tidak jarang terjadi masalah. Adapun masalah dalam penelitian ini adalah tergugat tidak melaksanakan perjanjian bagi bangun yang dituangkan dalam akta perjanjian bagi hasil No. 23 tanggal 31 Juli tahun 2009 di anggap sudah tidak sanggup dan sudah wanprestasi serta meminta ganti rugi pada Abdul Gani Bustam sebesar Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) padahal dana yang dikeluarkan oleh tergugat hanya sebesar Rp.175.000.000,- berdasarkan uraian tersebut dirumuskan permasalahan : Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian bagi hasil?, Bagaimana akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian bagi hasil yang di sebabkan oleh wanprestasi?,Bagaimana analisis hukum atas pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 873 PK/Pdt/2017? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder, sedangkan sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Sumber Data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.Teknik teknik studi pustaka (literature research) dan melalui bantuan media elektronik.Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hak dan kewajiban dalam suatu perjanjian mengacu pada pasal 1320 dan 1338 KUHPerdata sedangkan pengaturan hak dan kewajiban para pihak pada penelitian ini ialah abdul gani bustam (pemilik tanah) tidak mendapatkan haknya berupa rumah toko sebanyak 3 (tiga) pintu, dan willy handoko selaku (developer) tidak melakukan kewajibannya dengan mendirikan bangunan rumah toko tersebut tepat waktu setelah IMB diterbitkan. Akibat hukum dari pembatalan akta perjanjian bagi hasil yang di sebabkan oleh wanprestasi, yaitu perjanjian tersebut dianggap batal atau bahkan perjanjian dianggap tidak ada atau tidak pernah terjadi dari awal mengacu pada Pasal 1266 KUHPerdata. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan Nomor: 873 PK/Pdt/2017 Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa tergugat melakukan tindakan wanprestasi yaitu bapak Willy Handoko telah melakukan wanprestasi dalam perjanjian bagi hasil, Hal ini dikarenakan bapak Wily Handoko tidak melaksanakan pembangunan rumah toko sesuai waktu yang telah disepakati, sehingga Majelis Hakim menetapkan bapak Willy Handoko sebagai pihak yang telah melakukan wanprestasi. Masing-masing hakim sepakat dalam dalam memberikan putusannya mengikuti putusan sebelumnya dan tidak bertentangan dengan hukum . Kata Kunci : Perjanjian, Perjanjian Bagi Hasil, dan Wanprestasi.

Perlindungan Hukum Pemegang Merek Terdaftar Pertama Atas Tindakan Pendaftaran Oleh Pihak Lain (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/Pdt.Sus-HKI/2018) Azhari AR, SH.,M.Hum; Daniel Simanungkalit
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Trademark is a part of IPR which is born from human intellectual ability. HKI is categorized into 2 (two) groups, namely Copy Rights and Industrial Property Rights. Copyright (Copy Rights) is divided into Copyright (Copy Rights) and Rights related to Copyright (Neighborhooding Rights).The procedure in the law in regulating the legal protection of registered mark holders is that the registration of a mark is initially subject to a substantive examination. Namely, whether the mark was filed by the applicant in good faith or there are elements where the mark cannot be registered. Protection of registered mark holders for registration actions by other parties in Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications in recent years there have been many violations of trademark rights. These violations have started to increase since the free market policy launched by the Indonesian government, where foreign investors were given the opportunity to invest in Indonesia. Judge's consideration of the application for cancellation of trademarks in the decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 750 K / Pdt.Sus-HKI / 2018 that the Panel of Judges granted the appeal and canceled the Commercial Court Decision at the Semarang District Court Grants the claim of the Reconvention Plaintiff / Defendant of the Convention in its entirety,The conclusion is that the main absolute requirement that must be fulfilled in order for a mark to be accepted and used by an individual or legal entity is that the mark must have sufficient distinguishing power. Rejection of applications that are substantially or completely similar to well-known marks of the same type shall be carried out by taking into account the general knowledge of the public regarding the mark in the field of business concerned. Legal protection needs to be provided to protect entrepreneurs or trademark rights holders from illegal acts committed against registered trademark rights. To avoid dishonest practices and provide legal protection to brand owners or holders as well as consumers. Keywords: Legal Protection, Trademark, Registered, First. Abstrak Merek merupakan bagian dari HKI yang lahir dari kemampuan intelektual manusia. HKI dikategorikan menjadi 2 (dua) kelompok yaitu Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak Milik Perindustrian (Industrial Property Rights). Hak Cipta (Copy Rights) dibagi menjadi Hak Cipta (Copy Rights) dan Hak yang berkaitan dengan Hak Cipta (Neighbouring Rights).Prosedur dalam Undang-Undang dalam mengatur perlindungan hukum pemegang merek terdaftar bahwa pendaftaran Merek pada awalnya dilakukan pemeriksaan subtantif. Yaitu apakah merek tersebut diajukan oleh pemohon dengan itikad baik atau terdapat unsur-unsur dimana merek itu tidak dapat didaftarkan. Perlindungan atas pemegang merek terdaftar atas tindakan pendaftaran oleh pihak lain dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dalam beberapa tahun belakangan banyak terjadi pelanggaran terhadap hak merek. Pelanggaran itu mulai meningkat sejak kebijakan pasar bebas yang dicanangkan pemerintah Indonesia, dimana Investor Asing diberikan kesempatan untuk menanam modalnya di Indonesia. Pertimbangan hakim atas permohonan pembatalan merek dagang dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 750 K/ Pdt.Sus-HKI/2018 bahwa Majelis Hakim mengabulkan permohonan kasasi serta membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya,Kesimpulannya bahwa syarat mutlak utama yang harus dipenuhi agar suatu merek dapat diterima dan dipakai individu atau badan hukum, yaitu merek tersebut harus mempunyai daya pembeda yang cukup. Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat mengenai merek dibidang usaha yang bersangkutan. Perlu diberikan Perlindungan Hukum untuk melindungi para pengusaha atau pemegang hak merek dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan terhadap hak merek terdaftar. Untuk menghindari praktek-praktek yang tidak jujur dan memberikan perlindungan hukum kepada pemilik atau pemegang merek serta konsumen.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek, Terdaftar, Pertama.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA