Garuda - Garba Rujukan Digital

Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Hak Agen Asuransi Sebagai Pemohon Pailit Asuransi Shabrina Fadiah Ghazmi; Tarsisius Muwardji; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakOtoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara dengan fokus di sektor jasa keuangan, salah satunya adalah perasuransian. Salah satu tugas dan wewenang OJK terhadap asuransi adalah dalam mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan. Permohonan OJK tersebut didahului oleh permohonan dari kreditor perusahaan asuransi ke OJK dan akan ditindaklanjuti terlebih dahulu sebelum dapat diajukan oleh OJK ke pengadilan. Permasalahannya, terdapat permohonan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan prosedur permohonan pailit perusahaan asuransi yang diatur perundang-undangan, sehingga menyebabkan para kreditor mengajukan permohonannya sendiri ke pengadilan dan permohonannya ditolak akibat tidak adanya legal standing pemohon. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh OJK terhadap pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi secara langsung ke Pengadilan Niaga dalam perkara ini, serta pertanggungjawaban OJK dalam memenuhi hak agen asuransi sebagai pemohon pailit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran OJK dalam prosedur permohonan pailit tersebut merupakan sebuah perbuatan melawan hukum akibat kelalaian, sehingga OJK sebagai lembaga negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui aduan internal, gugatan di pengadilan, maupun pertanggungjawaban publik. Kata Kunci: Agen Asuransi, Pailit, Otoritas Jasa Keuangan, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, Pertanggungjawaban Hukum AbstractThe Financial Services Authority (OJK) is a state institution with a focus on the financial services sector, one of which is insurance. One of the OJK's duties and powers over insurance is to file a petition for bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU) to the court. The OJK application should be preceded by an application from the creditor of the insurance company to the OJK and will be followed up before being submitted by the OJK to the court. The problem is, there is an application that is not in accordance with the provisions of the insurance company bankruptcy application procedure regulated by law, causing creditors to submit their applications to the court and their applications are rejected due to the absence of the applicant's legal standing. This study discusses the violations that have been carried out by the OJK against the filing of the bankruptcy application against the insurance company directly to the Commercial Court in this case, as well as the OJK's responsibility in fulfilling the rights of the insurance agent as the applicant for bankruptcy. The research method used is normative juridical with descriptive-analytical specifications by analyzing applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices concerning the problems discussed. The results of the study indicate that the OJK violation in the bankruptcy application procedure is an act against the law due to negligence. Therefore the OJK as a state institution can be held legally responsible through internal complaints, lawsuits in court, or public accountability. Keywords: Bankruptcy, Insurance Agent, Financial Services Authority, Legal Liability, Torts by the Authority.

Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan Khairil Fahmi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakKekayaan intelektual sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi maka kata “hak” harus tetap dilekatkan pada kata Kekayaan Intelektual, karena ini menyangkut terminologi hukum agar tidak bias dan menyesatkan sekaligus mensinkronkannya dengan makna benda dalam terminologi hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan. Sebagai hasil dari kecerdasan intelektual yang dalam melahirkan hak cipta, mengorbankan waktu, tenaga dan biaya maka HKI memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi oleh negara dan dijamin pemanfaatannya untuk tujuan yang bersifat komersial harus diberi kompensasi atau royalty, sekalipun dengan lisensi wajib. Sebagai bahagian dari benda yakni benda tidak berwujud yang dikategorikan sebagai hak, maka HKI yang menjadi obyek komersialisasi tunduk pada prinsip hukum benda yang menganut prinsip tertutup. Komersialisasi hak kekayaan intelektual tidak hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang secara substantif dituangkan dalam norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual, tapi tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum perikatan yang bersifat terbuka.Keyword : Komersialisasi, Kekayaan Intelektual, Hukum Perikatan AbstractIntellectual property as objects that have economic value, the word "rights" must still be attached to the word Intellectual Property, because this involves legal terminology so that it is not biased and misleading as well as synchronizes it with the meaning of objects in the terminology of property law which includes property law and binding law. As a result of intellectual intelligence that creates copyright, sacrificing time, effort and cost, intellectual property rights have economic value that must be protected by the state and guaranteed that their use for commercial purposes must be compensated or royalty, even with a mandatory license. As part of the object, namely the intangible object that is categorized as a right, the IPR which is the object of commercialization is subject to the principle of object law that adheres to the closed principle. The commercialization of intellectual property rights is not only limited to the provisions that are substantively stated in the legal norms contained in the Intellectual Property laws and regulations, but are subject to the principles stipulated in the law of open engagement.Keywords: Legal Protection, Debtors, Credit Agreements, Black List

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (LEASING) Tajuddin Noor; Masnun Masnun; Kurnia Ganda Putri
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakDi Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan baik lembaga keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Selain dari kedua lembaga ini dikenal pula lembaga pembiayaan yaitu Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satunya dilakukan ole perusahaan pembiayaan. Salah satu dari perusahaan pembiayaan ini bentuknya adalah sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan Leasing. Lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan saat ini diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu materi yang disampaikan adalah tentang aspek hukum perjanjian pembiayaan leasing. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang hukum pembiayaan leasing kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Khususnya menyangkut hak dan kewajiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang terikat sebagai Debitur (Konsumen) pada perjanjian pembiayaan leasing dengan perusahaan leasing agar masyarakat tidak dirugikan jika terjadi masalah hukum selama berlangsungnya perjanjian pembiayaan leasing.Key Words : Perjanjian , Pembiayaan, LeasingABSTRACTIn Indonesia, there are known financial institutions, both bank financial institutions and non-bank financial institutions. Apart from these two institutions, there are also financing institutions, namely Business Entities that carry out business activities in the form of providing funds or capital goods. One of the Financing Institutions in carrying out their business activities is carried out by financing companies. One of these financing companies is in the form of leasing or better known as Leasing. Financing institutions and finance companies are currently regulated by Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning Financing Institutions and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/ PMK.012/ 2006 Regarding Financing Companies. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra conducted Legal Counseling for the Village Community of Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. One of the materials presented was about the legal aspects of the leasing financing agreement. The aim is to provide an understanding of the law on leasing financing to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, especially regarding the rights and obligations as well as legal protection to the community who are bound as debtors (kunsumen) in the leasing financing agreement with the leasing company so that the community is not harmed if there are legal problems during the course of the lease. leasing agreement. Key Words : Agreement, Financing, Leasing.

Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir) Lundu Parasian Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakSuatu lPerkawinan ldapat lputus lkarena lKematian, lPerceraian ldan latas lPutusan lPengadilan. lKematian lakan lmengakibatkan lPengalihan lHak ldan lKewajiban ldalam lBidang lHarta lKekayaan. lHak ldan lKewajiban ltersebut lyang lpada lmulanya lberada ldi ltangan lsi lMeninggal lsecara lHukum lakan lberpindah lkepada lmereka lyang ldi ltinggalkan lyaitu lPara lAhli lWaris ldari lsi lmeninggal. lPewarisan lterjadi, lbila lada lyang lMeninggal ldari lsebuah lPerkawinan lmereka lyang lsah. lPembagian lHarta lWarisan lsangat lberhubungan ldengan lsusunan lKekeluargaan lyang lada lpada lMasyarakat lAdat ldi lIndonesia. lMasyarakat lIndonesia ldibedakan lmenjadi ltiga lkelompok lyaitu: lSusunan lKekeluargaan lPatrilineal, lKekeluargaan lMatrilineal ldan lKekeluargaan lParental. lDalam lhal lPewarisan, lHukum lAdat lPatrilinieal lmasih lmembedakan lGender, lyaitu ldimana lpihak lyang lberhak lsebagai lpenerima lWaris latau lAhli lWaris ladalah lKaum lLaki-laki lsaja. lPada lMasyarakat lPatrilineal lyang lterdapat lpada ldaerah lToba, lKaro, lSimalungun ldan lPakpak lserta lsebagai lDaerah llainnya ldi lIndonesia lmasih lmenganggap lbahwa lAnak lLaki-laki lmasih llebih lberharga latau llebih ltinggi lKedudukannya ldaripada lAnak lPerempuan. lDalam lHukum lAdat lBatak lToba lKhususnya ldi lDesa lSalaon lToba lKecamatan lRonggur lNihuta lKabupaten lSamosir, lAnak lPerempuan ltidak lmemperoleh lHak luntuk lMewarisi lHarta lPeninggalan lOrang ltuanya. LMetode lPenelitian lyang ldigunakan ldalam lPenelitian lini ladalah lYuridis lNormatif ldan lSifat ldari lPenelitian lini ladalah lDeskriptif. lDeskriptif lberarti lmenggambarkan lserta lmenjelaskan lStruktur lKekerabatan lMasyarakat lBatak lToba ldalam lkaitannya ldengan lHak lWaris lAnak lPerempuan. lMetode lPendekatan ldalam lPenelitian lini ladalah lYuridis lNormatif, ldilakukan lguna lmendapatkan ljawaban ltentang lStruktur lKekerabatan lMasyarakat lBatak lToba ldalam lkaitanya ldengan lPembagian lWarisan lmenurut lHukum lAdat lBatak lToba ldi lSamosir, lKedudukan lAnak lPerempuan ldalam lHak lAdat lBatak, lHak lAnak lPerempuan ldalam lMemperoleh lWarisan ldi lDesa lSalaon lToba lKecamatan lRonggur lNihuta lKabupaten lSamosir.hasil lPenelitian lmenunjukkan lbahwa lHak lWaris lAnak lPerempuan ldalam lHukum lAdat lBatak lToba ldi lSamosir lpada lprinsipnya lmasih lberbeda, lbila ldibandingkan ldengan lAnak lLaki-laki. Kata Kunci : Warisan, Anak, Perempuan, Batak Toba, Abstract A lMarriage lcan lbe lterminated lby lDeath, lDivorce land lby lCourt lDecision. lDeath lwill lresult lin lthe lTransfer lof lRights land lObligations lin lthe lProperty lSector. lThese lrights land lobligations lwhich lwere loriginally lin lthe lhands lof lthe ldeceased llegally lwill ltransfer lto lthose lwho lare lleft lbehind, lnamely lthe lheirs lof lthe ldeceased. lInheritance loccurs, lwhen lsomeone ldies lfrom ltheir llegal lmarriage. lThe ldivision lof linheritance lis lclosely lrelated lto lthe lfamily lstructure lthat lexists lin lindigenous lpeoples lin lIndonesia. lIndonesian lsociety lis ldivided linto lthree lgroups, lnamely: lPatrilineal lFamily lStructure, lMatrilineal lFamily land lParental lFamily. lIn lterms lof lInheritance, lPatrilineal lCustomary lLaw lstill ldistinguishes lGender, li.e. lwhere lthe lparty lentitled lto lbe lthe lrecipient lof lthe lInheritance lor lHeir lis lonly lMen. lIn lthe lPatrilineal lCommunities lin lthe lToba, lKaro, lSimalungun land lPakpak lareas las lwell las lother lregions lin lIndonesia, lthey lstill lthink lthat lboys lare lstill lmore lvaluable lor lhave la lhigher lposition lthan lgirls. lIn lToba lBatak lCustomary lLaw, lespecially lin lSalaon lToba lVillage, lRonggur lNihuta lDistrict, lSamosir lRegency, lgirls ldo lnot lhave lthe lright lto linherit lthe linheritance lof ltheir lparents. The lresearch lmethod lused lin lthis lresearch lis lnormative ljuridical land lthe lnature lof lthis lresearch lis ldescriptive. lDescriptive lmeans ldescribing land lexplaining lthe lKinship lStructure lof lthe lToba lBatak lSociety lin lrelation lto lthe lInheritance lRights lof lGirls. lThe lapproach lmethod lin lthis lresearch lis lnormative ljuridical, lcarried lout lto lobtain lanswers labout lthe lkinship lstructure lof lthe lToba lBatak lcommunity lin lrelation lto lthe ldivision lof linheritance laccording lto lthe lToba lBatak lcustomary llaw lin lSamosir, lthe lposition lof lgirls lin lBatak lcustomary lrights, land lthe lrights lof lgirls lin lobtaining linheritance lin lthe lvillage lof lSalaon lToba lRonggur lNihuta lDistrict, lSamosir lRegency. lThe lresults lof lthe lstudy lshow lthat lthe lInheritance lRights lof lGirls lin lthe lToba lBatak lCustomary lLaw lin lSamosir lare lstill ldifferent lin lprinciple, lwhen lcompared lto lboys.Keywords : Inheritance, Children, Women, Toba Batak

Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Yang Diakibatkan Pengaruh Narkotika Di Polres Batu Bara Nur Azizah
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakTindak kejahatan pada saat ini sudah tidak asing lagi di benak masyarakat khususnya di Kabupaten Batu Bara. Banyaknya kasus kejahatan yang terjadi di Kabupaten Batu Bara dikarenakan adanya faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor subversi. Sehingga dari tingginya kasus penyalahgunaan narkotika berdampak timbulnya jenis kejahatan yang lain. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan yuridis empiris, yang mengkaji dari bahan bahan ilmiah, peraturan perundang undangan dan melakukan penelitian atau mini riset di Polres Batubara. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa penegakkan hukum terhadap kejahatan yang terjadi diakibatkan oleh narkotika yang mana pihak kepolisian Polres Batu Bara selaku penyelenggara kehidupan yang bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan, dengan cara restorative justice dan pemidanaan. Diharapkan agar pihak kepolisian Polres Batu Bara harus lebih giat dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahayanya narkotika. Sarannya ialah diharapkan kepada pihak kepolisian Polres Batu Bara harus lebih giat dalam melakukan penegakkan hukum terhadap peyalahguna Narkotika dan pihak Polres Batu Bara harus menjalankan fungsinya dengan memberikan yang lebih tegas kepada tersangka yang menggunakan narkotika.Kata kunci : Narkotika, Kejahatan, Penegakan Hukum, Polres Batu Bara AbstractCrime is now familiar in the minds of the people, especially in Batu Bara Regency. The number of crime cases that occur in Batu Bara Regency is due to environmental factors, economic factors, and subversion factors. So that from the high cases of narcotics abuse, it has an impact on the emergence of other types of crime. This research uses normative juridical and empirical juridical methods, which examine scientific materials, laws and regulations and conduct research or mini research at the Coal Resort Police. The conclusion of this study is that law enforcement against crimes that occur caused by narcotics which the Batu Bara Police as the organizer of state life needs to provide protection and public welfare through various policies, by means of restorative justice and punishment. It is hoped that the Batu Bara Police Police should be more active in conducting counseling and socialization about the dangers of narcotics. The suggestion is that it is hoped that the Batu Bara Police must be more active in carrying out law enforcement against Narcotics abusers and the Batu Bara Police must carry out their functions by giving more assertiveness to suspects who use narcotics.Keywords: Narcotics, Crime, Law Enforcement, Batu Bara Police Station

Harta Bersama Dalam Perkawinan Sutarni Sutarni
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakHarta perkawinan merupakan masalah yang sangat besar pengaruhnya dalam kehidupan suami-istri, utamanya apabila mereka bercerai, sehingga Hukum Harta Perkawinan itu sudah memainkan peranan yang penting dalam kehidupan keluarga bahkan sewaktu perkawinan masih berjalan mulus. Akan sulit dimengerti bagaimana kelangsungan suatu perkawinan apabila dalam perkawinan tersebut tidak didukung oleh adanya harta kekayaan. Mengingat begitu pentingnya harta benda keluarga dalam sebuah perkawinan maka kegiatan ini ingin mengetahui bagaimana harta benda bersama ditinjau dari perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata. Harta Bersama adalah harta yang diperoleh oleh suami dan istri selama perkawinan berlangsung sampai berakhirnya perkawinan tersebut. Terbentuknya harta bersama yaitu terhitung sejak saat dilangsungkannya akad nikah sampai saat perkawinan tersebut putus, baik oleh karena salah satu pihak meninggal atau oleh karena perceraian. Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan masih sangat awam sekali tentang asal-usul serta landasan hukum pembagian harta bersama. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Harta Bersama dalam perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Perkawinan, harta bersama, penyuluhan hukum Abstrack Marriage assets are a very big issue in the life of husband and wife, especially when they are divorced, so that the Law of Marriage Assets has played an important role in family life even when the marriage is still running smoothly. It will be difficult to understand how the continuity of a marriage is if the marriage is not supported by the existence of assets. Considering the importance of family property in a marriage, this activity wants to know how joint assets are viewed from the perspective of the marriage law and the Civil Code. Joint assets are assets obtained by husband and wife during the marriage until the marriage ends. The formation of joint assets, namely starting from the time the marriage contract was made until the time the marriage was broken, either because one of the parties died or because of divorce. The people of Suka Beras Village, Perbaungan District, are still very unfamiliar with the origins and legal basis for the distribution of joint assets. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with a legal counseling model entitled Collective Property in Marriage, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Marriage, joint assets, legal counseling

Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa Marzuki Marzuki; Mohd. Natsir; Efendi Sembiring; M. Farhan Tigor Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakDesa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana yang tercantum didalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah: Bagaimanakah urgensi kedudukan peraturan desa dan apa saja materi muatan peraturan desa serta peranan Peraturan Desa dalam kerangka otonomi daerah. Pada dasarnya setiap desa memiliki pola tingkah laku dan kebiasaan masyarakat yang berbeda dalam kehidupan sehari-hari, sehingga perlu adanya suatu aturan yang konkrit dalam desa itu sendiri yaitu berupa Peraturan Desa. Begitu juga dengan Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai hari ini, perlu adanya pemahaman atas urgensi peraturan desa dalam kerangka otonomi daerah dan begaimana peranan serta pengimplementasian suatu bentuk aturan yang ada dalam masyarakat. Diharapkan dari Pengabdian Kepada Masyarakat ini, pemahaman masyarakat tentang Urgensi Peraturan Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bertambah, sehingga masyarakat tahu bagaimana suatu aturan itu dibentuk serta seberapa pentingkah aturan itu dibuat. Adanya keinginan masyarakat untuk maju tidak akan jauh dari aturan serta ketaatan akan aturan dan pola tingkah laku dalam kehidupan, karena tolak ukur keberhasilan suatu desa bukan dilihat dari seberapa banyak peraturan yang ada dalam masyarakat, tetapi bagaimana peraturan itu bermanfaat bagi semua masyarakat.Kata kunci: Peraturan Desa, Desa Suka Beras, PKM. AbstractVillage or called by another name, hereinafter referred to as village is a legal community unit that has territorial boundaries that are authorized to regulate and manage the interests of the local community, based on local origins and customs there are recognized and respected in the system of Government of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Village Regulations are statutory regulations established by the Village Head after being discussed and agreed with the Village Consultative Body as stated in Law Number 6 of 2014 concerning Villages. The main problems at paper is: What is the urgency of the position of village regulations and what are the contents of village regulations and the act of Village Regulations in the framework of regional autonomy. Basically, every village has a different pattern of behavior and community habits in everyday life, so there needs to be a concrete rule in the village itself, namely in the form of Village Regulations. Likewise Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency today, it is necessary to have an understanding of the urgency of village regulations within the framework of regional autonomy and how the act and implementation of a form of regulation that exists in the community is needed. The method of implementing this Community Service activity is Legal Counseling with material entitled Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government, which is delivered by the Community Service Extension team to participants in Community Service activities in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Hopefully that by this Community Service, public understand about Urgency of Village Regulations in the Implementation of Village Government will increase, so that people know how a rule is formed and how important it is to make it. The existence of the community's desire to progress will not be far from the rules and obedience to the rules and patterns of behavior in life, because the standard for the success of a village can’t seen from how many regulations there in the community, but how the regulations are beneficial for public.Keywords: Village Regulation, Suka Beras Village, PKM (Public Service).

Analisis Yuridis Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Analisis Yuridis Itikad Tidak Baik Dalam Proses Jual Beli Tanah ( Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1545K/Pdt/2019 ) Muhammad Muchlis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak Keberadaan tanah tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Adanya kebutuhan akan tanah bagi kehidupan manusia mengakibatkan negara memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan dan memberikan perlindungan atas hak- hak warga negara untuk mendapatkan, mempunyai, dan menikmati hak milik atas tanah. Tetapi karena luas tanah yang tetap sedangkan kebutuhan ekonomis terhadap tanah meningkat maka sering menyebabkan sengketa tanah seperti yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 1545/K/Pdt/2019 yang mana salah satu pihak mempunyai itikad tidak baik dalam memperoleh hak milik atas tanah. Dapat disimpulkan bahwa bentuk itikad tidak baik pada putusan Nomor 1545/K/Pdt/2019 karena pembelian tanah dari Tergugat II ke Pelawan tidak sah karena sudah bukan pemilik langsung tanah tersebut dan perlawanan Pelawan tidak memenuhi syarat sahnya suatu upaya perlawanan, sehingga sudah sepatutnya perlawanan Pelawan tidak dapat diterima karena bertentangan dengan hukum. Peneliti menyarankan agar para pihak melaksanakan hasil dari putusan tersebut. Kata Kunci : Itikad tidak baik, jual beli, hak milik tanah AbstractThe existence of land can not be separated in human life. The need for land for human life has resulted in the state having an obligation to provide guarantees and provide protection for the rights of citizens to obtain, own, and enjoy property rights to land. But because the land area is fixed while the economic need for land increases, it often causes land disputes as contained in the Supreme Court's decision Number 1545/K/Pdt/2019 in which one of the parties has bad faith in obtaining ownership rights to the land. It can be concluded that the form of bad faith in decision number 1545/K/Pdt/2019 because the purchase of land from Defendant II to Pelawan was invalid because it was no longer the direct owner of the land and the resistance of the Pelawan did not meet the legal requirements of a resistance effort, so that the resistance of the Pelawan could not be accepted because it was against the law. The researcher suggests that the parties implement the results of the decision.Keywords: bad faith, buying and selling, land ownership

Analisis Yuridis Pemberian Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan Oleh Pemerintah Kabupaten Toba Samosir Kepada Pihak Ketiga Lukman Siagian
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakHak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang hak untuk menggunakan dan atau mengambil manfaat dari tanah yang menjadi haknya. Hak penguasaan atas tanah berisi serangkaian wewenang, kewajiban, dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang menjadi haknya. Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum pemberian bagian-bagian tanah hak pengelolaan oleh pemegang hak pengelolaan menurut sistem hukum pertanahan yakni dalam berbagai peraturan perundang-undangan ditetapkan wewenang dalam hak pengelolaan, yaitu: a) Calon pemegang hak pengelolaan mengajukan permohonan pemberian hak kepada kepala BPN melalui kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. b) Atas permohonan pemberian hak, kepala BPN menerbitkan surat keputusan pemberian hak pengelolaan. c) Surat keputusan pemberian hak pengelolaan didaftarkan oleh pemohon hak pengelolaan kepada kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. d) Maksud pendaftaran tanah tersebut adalah untuk diterbitkan sertifikat hak pengelolaan sebagai tanda bukti hak oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/kota yang wilayah kerjanya meliputi letak tanah yang bersangkutan. Kewenangan pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam memberikan bagian-bagian tanah hak pengelolaan yakni wewenang yang diberikan oleh hak pengelolaan telah diatur oleh PMA No 9 / 1965, Pasal 6 Ayat (1) PMA No 9/1965 menetapkan bahwa hak pengelolaan memberikan wewenang kepada pemegangnya untuk : a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah; b. Menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya; c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah tersebut untuk pihak ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun; d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib tahunan. Hambatan pemerintah Kabupaten Toba Samosir dalam memberikan bagian-bagian tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga, setiap pemberian hak atas tanah bukanlah sekali-kali tanpa menemui rintangan atau kendala-kendala oleh karena itu dengan upaya-upaya pemerintah dalam mewujudkan Catur Tertib Pertanahan sebagai bentuk kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah dalam mengeban amanat Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), dalam proses pemberian hak pengelolaan ada beberapa kendala-kendala yang dijumpai. Kata Kunci : Tinjauan Yuridis, Pemberian, Hak Pengelolaan, Tanah AbstractLand rights are rights that give the right holder the authority to use and or benefit from the land to which they are entitled. Tenure rights over land contain a series of powers, obligations, and / or prohibitions for rights holders to do something about the land to which they are entitled. It is concluded that the legal arrangement for granting portions of land under management rights by holders of management rights according to the land law system, namely in various laws and regulations stipulates authority in management rights, namely: a) Candidates for management rights apply to the head of BPN through the head office regency / municipal land affairs whose working area includes the location of the land concerned. b) Upon application for granting of rights, the head of BPN issues a decree granting management rights. c) The decree granting management rights is registered by the applicant for management rights to the head of the regency / municipal land office whose working area includes the location of the land concerned. d) The purpose of such land registration is to issue a management right certificate as proof of rights by the head of the district / city land office whose working area includes the location of the land concerned. The authority of the Toba Samosir Regency government in providing parts of land with management rights, namely the authority granted by management rights has been regulated by PMA No. 9/1965, Article 6 Paragraph (1) PMA No. 9/1965 stipulates that management rights give authority to the holder to: a. Planning land use and allocation; b. Using the land for the purposes of carrying out their duties; c. Submit parts of the land to a third party with usufructuary rights for 6 (six) years; d. Receive income / compensation and / or mandatory annual money. The obstacle of the Toba Samosir Regency government in giving parts of land management rights to third parties, every granting of land rights is not an occasional one without encountering obstacles or constraints, therefore with the government's efforts to realize Land Order Chess as a form of policy determined by the government in imposing the mandate of the Basic Agrarian Law (UUPA), in the process of granting management rights there are several obstacles encountered. Keywords : Judicial Review, Granting, Management Rights, Land.

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Akibat Kelalaian Bank Menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) History Black List Debitur Yang Telah Lunas Dalam Perjanjian Kredit (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019) M. Farhan Husein; Tajuddin Noor; Nurasiah Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrak Kelalaian dan kesalahan pihak bank dalam melakukan pelaporan pelunasan kredit maka hal ini dapat menjadi kerugian bagi nasabah. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah y akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) History Black List debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit, bagaimana tanggung jawab bank yang melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur Bank Indonesia, bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019. Perlindungan hukum bagi nasabah yang masuk dalam daftar hitam akibat kelalaian bank menghapus Informasi Debitur Individual (IDI) History Black List debitur yang telah lunas dalam perjanjian kredit adalah bank harus memberikan ganti kerugian jika telah memberikan informasi yang tidak benar sehingga nasabah tersebut dirugikan karena tidak dapat meminjam kredit dari bank. Tanggung jawab bank terhadap kerugian nasabahnya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian bank dalam melaporkan nasabah debitur yang tidak bermasalah dalam Sistem Informasi Debitur ditinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan adalah mewajibkan bank yang melakukan kelalaian tersebut untuk memberikan ganti rugi kepada nasabah atau debitur yang dirugikan tersebut dan mengoreksi data debitur sesuai dengan yang seharusnya. Berdasarkan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan bahwa pertimbangan hukum hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2678 K/Pdt/2019 adalah PT. Bank Tabungan Negara (persero), Tbk. Kantor Cabang Banjarmasin melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan tata kelola dan kerja pelayanan yang buruk sehingga merugikan nama baik penggugat selaku debitur yang telah melunasi hutangnya tetapi diinformasikan secara keliru sehingga masuk dalam black list dalam lembaga keuangan terkait. Disarankan agar untuk lebih mengefektifkan program program perlindungan nasabah, diperlukan suatu upaya yang sifatnya berkelanjutan melalui edukasi masyarakat mengenai hak hak nasabah dalam berhubungan dengan bank.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Debitur, Perjanjian Kredit, Black List AbstractNegligence and errors on the part of the bank in reporting credit repayments, this can be a loss for customers. The formulation of the problem in this thesis is how is legal protection for customers due to bank negligence in deleting Individual Debtor Information (IDI) History Black List debtors who have been paid off in the credit agreement, how is the responsibility of banks reporting debtor customers who are not problematic in the Bank Indonesia Debtor Information System , how are the judges' legal considerations in the Supreme Court's decision Number 2678 K/Pdt/2019. Legal protection for customers who are blacklisted due to bank negligence in deleting Individual Debtor Information (IDI). credit from the bank. The responsibility of the bank for the losses of its customers that arise as a result of the bank's negligence in reporting debtor customers who are not problematic in the Debtor Information System in terms of Law Number 10 of 1998 concerning Banking is to require the bank that commits the negligence to provide compensation to the customer or debtor. the aggrieved party and correct the debtor's data as appropriate. Based on the discussion, it was concluded that the judge's legal considerations in the Supreme Court's decision Number 2678 K/Pdt/2019 were PT. State Savings Bank (Persero), Tbk. The Banjarmasin Branch Office committed acts against the law by not carrying out poor governance and service work so that it harmed the good name of the plaintiff as a debtor who had paid off his debt but was misinformed so that it was included in the black list of the relevant financial institution. It is recommended that in order to make customer protection programs more effective, an ongoing effort is needed through public education about customer rights in dealing with banks.Keywords: Legal Protection, Debtors, Credit Agreements, Black List

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA