Garuda - Garba Rujukan Digital

Perlindungan Hukum Atas Surat Keputusan Bupati Jayapura Perihal Tentang Pengosongan Rumah Dan Bangunan Milik Masyarakat (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/TUN/2017) Dody Surya Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractLand is a very basic human necessity. Humans live and carry out activities on land, so that almost all human activities, both direct and indirect, can be conveyed, always available land. Land as a natural resource given by God Almighty to the Indonesian people as a national wealth is a means in the activities of all people and has an important role for humans. The problem that will be examined in this writing is the legal protection of land rights to the community according to Law Number 5 of 1960 concerning Basic Regulations on Agrarian Principles, Description of the judge's decision regarding the jayapura regent's decree regarding the execution of a community land and building rights , due to the law of the decision of the Supreme Court No. 326 K / TUN / 2017 on the decision of the Regent of Jayapura regarding the emptying of houses and buildings that are subject to state administrative disputes. This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials". It was concluded that the protection of land that can be owned by the people according to the LoGA consists of Indonesian Nation Rights, which means that the Indonesian people's right to land has the meaning of the interests of the Indonesian people over the interests of individuals or groups. The Right to Control the State of the Land as a concept related to power has a number of intrinsic objectives as the bearers of the goals of all its citizens. The judge's decision on the Jayapura regent's decision letter in this case the object of the dispute was issued in the context of implementing the Defendant's policy to remove prostitution which had disturbed the community. The legal consequences of the decision of the Supreme Court Number 326 K / TUN / 2017 on the decision of the district head of the defendant to issue Object of Dispute I, Letter No. 413.4 / 0308 / SET March 2016 Subject: Vacancies for Houses and Buildings; the contents: Jayapura Regency Government will immediately make compensation payments and compensation to the legal owner; After payment is made, the legal owner of the land and building must immediately vacate the house / place of business / boarding / etc, no later than Thursday 9 March 2016. Keywords : Legal Protection, Decree, Vacancies, Houses, Buildings.Abstrak Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah, sehingga dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung, selalu memerlukan tanah. Tanah sebagai sumber daya alam yang dikaruniakan Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia sebagai kekayaan nasional merupakan sarana dalam menyelenggarakan seluruh aktivitas kehidupan rakyat dan mempunyai peranan yang penting bagi hidup manusia.Permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan kali ini adalah perlindungan hukum hak atas tanah kepada masyarakat menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Uraian keputusan hakim mengenai surat keputusan bupati jayapura tentang eksekusi atas suatu hak atas tanah dan bangunan masyarakat, akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/TUN/2017 terhadap keputusan bupati jayapura tentang pengosongan rumah dan bangunan yang menjadi objek sengketa tata usaha negara.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”.Disimpulkan bahwa perlindungan terhadap tanah yang bisa dimiliki masyarakat menurut UUPA terdiri atas Hak Bangsa Indonesia yang berarti hak bangsa Indonesia atas tanah mempunyai makna kepentingan bangsa Indonesia diatas kepentingan perorangan atau golongan. Hak Menguasai Negara Atas Tanah sebagai konsep yang berkaitan dengan kekuasaan memiliki sejumlah tujuan hakiki sebagai pengemban tujuan dari seluruh warga negaranya. Keputusan hakim atas surat keputusan bupati Jayapura dalam hal ini Objek sengketa diterbitkan dalam rangka pelaksanaan kebijakan Tergugat untuk menghapus prostitusi yang sudah meresahkan masyarakat. Akibat hukum putusan Mahkamah Agung Nomor 326 K/TUN/2017 terhadap keputusan bupati tergugat menerbitkan Objek Sengketa I, Surat No. 413.4/0308/SET Bulan Maret 2016 Perihal: Pengosongan Rumah Dan Bangunan; yang isinya: Pemerintah Kabupaten Jayapura akan segera melakukan pembayaran ganti rugi dan kompensasi kepada pemilik sah; Setelah dilakukan pembayaran, pemilik sah tanah dan bangunan wajib segera mengosongkan rumah/tempat usaha/kost/dll, paling lambat hari Kamis 9 Maret 2016.Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Surat Keputusan, Pengosongan, Rumah, Bangunan.

Kepastian Hukum Barang Milik Negara (BMN) Berupa Tanah Pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara Di Desa Aras Napal Kecamatan Besitang Dengan Terbitnya SK. 579/MENHUT-II/2014 (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 365 K/Pdt.Sus-PHI/2019) Imelda Kamayanti Harahap
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Legal certainty affirms that the duty of law is to guarantee legal certainty in social relations. Certainty is achieved "because of the law". In this legal task, two other tasks are concluded, namely that the law must guarantee justice and the law must remain useful. Keywords : Legal Certainty, BMN, SDA. Abstrak Kepastian hukum menegaskan bahwa tugas hukum adalah menjamin kepastian hukum dalam hubungan-hubungan pergaulan kemasyarakatan.Terjadi kepastian yang dicapai “oleh karena hukum”. Dalam tugas hukum tersebut tersimpul dua tugas lain, yakni hukum harus menjamin keadilan maupun hukum harus tetap berguna. Kata Kunci : Kepastian Hukum, BMN, SDA.

Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Penelitian Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus) Muhammad Mitra Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractRestitution is the payment of compensation which is charged to the offender based on a court decision that has permanent legal force for material and / or material losses suffered by the victim or his heir. In the PP it is stated that every child who is a victim of a criminal offense is entitled to get restitution.The problems here are: rules of restitution rights in the Indonesian legal system, judicial legal considerations in fulfilling the right of resitution to children victims of sexual crimes in the jurisdiction of the Medan Class IA Special District, application of restitution rights as well as obstacles and efforts to fulfill restitution rights against children victims of sexual crimes in Medan, especially in the jurisdiction of Medan Special Class IA PN.This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by collecting relevant materials and conducting a literature study in which the data will then be analyzed in a manner juridical.It was concluded that the rules of restitution rights in the legislation contained in the Criminal Procedure Code, Criminal Code, Law on Consumer Protection, Human Rights Court, Eradication of Corruption, Eradication of Terrorism, Eradication of Trafficking in Persons, Protection of Witnesses and Victims, Environmental Protection and Management Living Government Regulations Provision of Compensation, Restitution and Assistance to Witnesses and Victims, Compensation and Rehabilitation of Victims of Gross Human Rights Violations. Judges' legal considerations in fulfilling the right of re-constitution of child victims of sexual crimes in the jurisdiction of the Medan Class I-A Special District Court, especially in the form of compensation, whether through compensation and / or restitution should receive the attention of policy makers. Actually criminal fines need not be included in the Child Protection Act. What should be included is something that can accommodate the interests of children as victims of sexual crimes, namely restitution. Then an idea arises that the community is given an opportunity. The application of restitution rights, obstacles and efforts to fulfill rights by investigators and the Public Prosecutor play a very important role in the submission of evidence to support victims' rights to get restitution. Recalling the Judge who would later consider the amount of restitution obtained by the victim as outlined in the decision.Keywords: Restitution Rights, Victims, Criminal Acts, Sexual Crimes. AbstrakRestitusi merupakan pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya. Dalam PP disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi.Permasalahan disini adalah: aturan hak restitusi dalam sistem perundang-undangan di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak resititusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum PN Medan Kelas I-A Khusus, penerapan hak restitusi serta hambatan dan upaya pemenuhan hak restitusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di kota medan terutama di wilayah hukum PN Medan Kelas I-A Khusus.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Disimpulkan bahwa aturan hak restitusi dalam perundang-undangan tertuang dalam KUHAP, KUHP, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen, Pengadilan HAM, Pemberantasan TPK, Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Pemberantasan TPPO, Perlindungan Saksi dan Korban, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Peraturan Pemerintah Pemberian Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban, Kompensasi dan Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Pertimbangan hukum hakim dalam pemenuhan hak resititusi terhadap anak korban tindak pidana kejahatan seksual di wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus, khususnya yang berupa ganti kerugian, baik melalui pemberian kompensasi dan/atau restitusi seharusnya memperoleh perhatian dari pembuat kebijakan. Sebenarnya pidana denda tidak perlu dimasukkan dalam UU Perlindungan Anak. Adapun yang seharusnya dimasukkan adalah sesuatu hal yang dapat mengakomodir kepentingan anak selaku korban kejahatan seksual, yaitu restitusi. Kemdian muncul ide masyarakat diberi kesempatan. Penerapan hak restitusi, hambatan dan upaya pemenuhan hak oleh penyidik maupun Penuntut Umum memegang peranan yang sangat penting dalam pengajuan bukti untuk menunjang hak korban mendapatkan restitusi. Mengingat Hakim yang nantinya akan mempertimbangkan jumlah restitusi yang didapatkan oleh korban yang dituangkan dalam amar putusan.Kata Kunci : Hak Restitusi, Korban, Tindak Pidana, Kejahatan Seksual.

Analisis Yuridis Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Oleh Perempuan (Studi Kasus Pada Satuan Reserse Narkoba Polres Aceh Tenggara) Medira Febri Yessy
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract A woman can be a criminal because due to various factors, in society women often feel that she does not get justice, giving stigma or a stamp to women to care for and educate children, take care of their husbands, and women in becoming narcotics couriers are considered easily deceived, not suspected by law enforcement authorities, according to and not asking many questions, and usually women are willing to accept the job, because it is he who positions himself as a survivor (meaning: savior) family poverty, making women feel themselves unable to express their desire to be a figure who can stand alone without relying on men Law number 35 of 2009 concerning narcotics provides a threat of strict and severe sanctions namely the threat of 20 (twenty) years in prison, life imprisonment and even death, for anyone who becomes a narcotics courier. However, in reality it cannot provide a preventive effect on the increase in narcotics trafficking offenses which are specifically committed by women who become narcotics couriers Narcotics crime is no longer done individually, but involves many people who together, even an organized syndicate with an extensive network that works neatly and very secret both at national and international levels. Activities that involve many people in committing a crime are a form of participation that has been regulated in the principles of criminal law in terms of determining the perpetrators and criminal liability. Women as intermediaries in narcotics distribution are criminal offenders whose perpetrators directly commit narcotics crime, but in other causes they commit these crimes, it does not rule out the possibility that they do not directly commit narcotics trafficking by acting as narcotics couriers, but they help commit or participate in committing a crime or they are told to commit a narcotic crime as an intermediary in the distribution of narcotics. Keywords: Abuse, Drugs, women, Abstrak Seorang perempuan bisa menjadi pelaku tindak pidana disebabkan karena berbagai faktor, di dalam masyarakat perempuan sering merasa dirinya tidak mendapat keadilan, pemberian stigma atau cap kepada wanita berfungsi merawat dan mendidik anak, mengurus suami, dan perempuan dalam menjadi kurir narkotika dianggap mudah diperdaya, tidak dicurigai oleh aparat penegak hukum yang berwenang, menurut dan tidak banyak bertanya, dan biasanya perempuan mau menerima pekerjaan itu, karena dialah yang menempatkan diri sebagai survivor (maksud : penyelamat) kemiskinan keluarga, membuat perempuan merasa dirinya tidak dapat mengekpresikan keinginannya untuk menjadi sosok yang dapat berdiri sendiri tanpa menggantungkan hal pada laki–laki.Undang – undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan ancaman sanksi yang tegas dan berat yakni ancaman 20 (dua puluh) tahun penjara, hukuman penjara seumur hidup bahkan hukuman mati, bagi siapa saja yang menjadi kurir narkotika. Namun, dalam kenyataannya tidak dapat memberikan efek pencegahan terhadap meningkatnya tindak pidana peredaran narkotika yang khususnya dilakukan oleh perempuan yang menjadi kurir narkotika.Tindak pidana narkotika tidak lagi dilakukan secara perseorangan, melainkan melibatkan banyak orang yang bersama–sama, bahkan merupakan satu sindikat yang terorganisir dengan jaringan yang luas yang bekerja secara rapi dan sangat rahasia baik ditingkat nasional maupun internasional. Kegiatan yang melibatkan banyak orang dalam melakukan suatu tindak pidana merupakan suatu bentuk penyertaan yang telah diatur dalam asas – asas hukum pidana dalam hal menentukan pelaku dan pertanggung jawaban pidana.Perempuan sebagai perantara dalam penyaluran narkotika merupakan pelaku tindak pidana yang pelakunya secara langsung melakukan tindak pidana narkotika, namun dalam hal penyebab lainnya mereka melakukan tindak pidana tesebut tidak menutup adanya kemungkinan bahwa mereka tidak langsung melakukan tindak pidana peredaran narkotika dengan sebagai kurir narkotika, namun mereka membantu melakukan atau turut serta dalam melakukan tindak pidana ataupun mereka disuruh melakukan tindak pidana narkotika sebagai perantara dalam penyaluran narkotika. Kata Kunci: Penyalahgunaan, Narkoba, Perempuan.

POLITIK HUKUM DALAM PEMBAHARUAN SISTEM HUKUM PIDANA LINGKUNGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA LINGKUNGAN HIDUP Fahriza Havinanda
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractThe primum remedium approach in criminal norms in Law Number 32 of 2009 concerning PPLH is the answer to the challenge of protecting and managing the environment. However, since the enactment of the legal norms of Law Number 32 of 2009 concerning PPLH, violations of environmental crimes have increased, so that it can be said that they are not directly proportional to the enforcement of criminal law against perpetrators of environmental crimes. Key word : Political Law, Law Enforcement, Environment. AbstrakPendekatan primum remedium dalam norma pidana di Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH adalah jawaban dari tantangan dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Akan tetapi, sejak berlakunya norma hukum Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang PPLH, pelanggaran terhadap tindak pidana lingkungan hidup semakin meningkat, sehingga dapat dikatakan tidak berbanding lurus dengan penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana lingkungan hidup. Kata Kunci : Politik Hukum, Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup.

Perspektif Hukum Positif Indonesia Tentang Pembatalan Hibah (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492.K/AG/2012) Muhammad Jainuddin
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractGiving a gift from parents to their children while still living according to the law is actually not wrong. However, in practice that occurs in the community, giving parents grants to their children is often a legal problem, namely the cancellation of grants, which often leads to legal settlement in court. Keywords : Perspective, Positive Law, Grant Cancellation. Abstrak Pemberian hibah dari orang tua kepada anaknya ketika masih hidup menurut hukum sebenarnya tidaklah salah. Akan tetapi, pada praktek yang terjadi di masyarakat, pemberian hibah orang tua kepada anaknya seringkali menjadi persoalan hukum, yakni terjadi pembatalan hibah, yang seringkali bermuara pada penyelesaian hukum di pengadilan. Kata Kunci : Perspektif, Hukum Positif, Pembatalan Hibah.

Analisis Pemutusan Hubungan Kerja dan Relevansinya dengan Force Majeure di Masa Pandemi COVID-19 dalam Perspektif UU Ketenagakerjaan Indah Maryani; Heni Rosida; Ayu Putri Rainah Petung Banjaransari; Krisyulaeni Krisyulaeni; Ahsana Nadiyya
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ANALISIS HUKUM KEBIJAKAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENUNGGAK PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (Studi Penelitian Pada Samsat Medan Utara) Fery Darmansyah Siregar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Motorized vehicles are all two or more wheeled vehicles along with their tows that are used in all types of road and driven by technical equipment in the form of motors or other equipment that function to convert a certain energy resource into a motorized motor vehicle concerned, including heavy equipment and large moving tools. The legal basis for collecting motor vehicle tax in Indonesia, namely in Article 23A of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been realized in the form of a tax law with a position, both as a substitute or as amending the tax law. Keywords: Criminal Sanctions, Taxes, Motorized Vehicles. Abstrak Kendaraan bermotor ialah semua kendaraan roda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. Dasar hukum tentang pemungutan pajak kendaraan bermotor di Indonesia yaitu dalam Pasal 23A UUD NRI 1945 telah diwujudkan dalam bentuk Undang-Undang pajak dengan kedudukan, baik sebagai mengganti maupun sebagai mengubah Undang-Undang pajak. Kata Kunci: Sanksi Pidana, Pajak, Kendaraan Bermotor.

Peran Camat Dalam Program Kebersihan Lingkungan Berdasarkan Peraturan Walikota Medan Nomor 73 Tahun 2017 (Penelitian Di Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan) NUR AISYAH FITRI BORU PANJAITAN
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrackIn maintaining the cleanliness of the environment in Medan Amplas Subdistrict, Medan City, the main program of the sub-district head is to urge residents / communities to collect garbage on time before the garbage is taken and dispose of the trash in the place provided by the district and the Department.This research is descriptive and uses a sociological juridical approach. The data is obtained through library research and field research, the results of the research show that the conclusion of the sub-district's task is to carry out the governmental authority delegated by the Governor or the Regional Government, according to the characteristics of the region's needs and carry out other government activities based on regulations. Legislation. Keywords: Role, Program, Environmental Cleanliness AbstrakDalam menjaga kebersihan lingkungan Kecamatan Medan Amplas Kota Medan bahwa Program camat yang utama adalah menghimbau warga/masyarakat untuk membung sampah tepat pada waktunya sebelum sampah diambil dan membuang sampah pada tempat yang telah disedikan oleh kecamatan dan Dinas.Penelitian bersifat deskriftif dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research), dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesimpulan dari Tugas Camat yaitu melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Gubernur atau Pemerintah Daerah, sesuai karakteristik wilayah kebutuhan daerah dan menyelenggarakan kegiatan pemerintahan lainnya berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan. Kata Kunci : Peran, Program, Kebersihan Lingkungan

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Atas Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Asuransi Kebakaran (Studi Putusan Nomor 1040 K/PDT/2014) Citra Insani Ritonga
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The result of the research shows that, based on legal consideration, no party is harmed by the error in giving the data of the insurance object from the insured to the insurer. Therefore, according to the Supreme Court the insured does not do illegal act so that the judex facti of the Jakarta Pusat District Court and the DKI Jakarta High Court has made errors in handing down their verdicts. The legal consideration of the Supreme Court is that the insurance contract between the two parties is valid and has legal force; in consequence, the insurance company is required to. The Supreme Court, in its Ruling, accepts the claim of the insured, Samtrida, and revokes the verdict of DKI Jakarta High Court by its own legal consideration.Keywords: Liability, Default, Contract, Fire Insurance Abstrak Hasil penelitian normatif dalam penelitian ini bahwa, berdasarkan pertimbangan hukum tidak ada pihak yang dirugikan yang disebabkan oleh adanya kesalahan pemberian data objek asuransi dari tertanggung kepada penanggung, maka menurut pertimbangan hukum Mahkamah Agung perbuatan tertanggung tidak dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu judex fakti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah salah dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu pertimbangan hukum Mahkamah Agung adalah bahwa perjanjian asuransi antara PT Asuransi Adira Dinamika sebagai penanggung adalah sah dan memiliki kekuatan hukum, dan oleh karena itu pihak penanggung wajib membayar ganti rugi kepada tertanggung Samrida yang besarnya sesuai dengan kesepakatan yang telah dimuat dalam perjanjian polis asuransi tersebut. Mahkamah Agung pada putusannya mengabulkan gugatan tertanggung Samrida dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan membuat pertimbangan hukum sendiri. Kata Kunci : Pertanggungjawaban, Wanprestasi, Perjanjian, Asuransi Kebakaran

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA