Garuda - Garba Rujukan Digital

Kajian Hukum Atas Gugatan Penetapan Pasangan Calon Oleh Komisi Pemilihan Umum Dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018) Ja’far Ja’far
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Election of Regional Head is an embodiment of Article 1 Paragraph (2) of the Constitution. Through the elections, the people can determine who will determine their position as regional head. Therefore, in the implementation of the elections, it must be carried out directly, publicly, freely, confidentially, honestly and fairly in order to guarantee the purity of people's sovereignty. As for the problems in this paper are regional head elections in the Indonesian constitutional system, the mechanism for resolving regional head election disputes in the legislation, as well as judges' considerations in regional head election disputes in the Supreme Court ruling No. 244 K / TUN / PILKADA / 2018?This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by gathering relevant materials and conducting library studies where data will then be analyzed juridical. the Election of regional heads in the Indonesian constitutional system, it was understood that the Regional Head Election in addition to being the best form of democracy in the implementation of democratization, the Regional Head Election was also a demand that was born as a follow-up to the political reform of the state administration. The mechanism for resolving disputes over regional head elections in connection with the authority granted to the Constitutional Court to examine and adjudicate cases in disputes over the determination of the results of votes in the regional head elections granted by the Law. Judge's consideration in the dispute over regional head election in Supreme Court decision No. 244 K / TUN / PILKADA / 2018, that the Evidence of Sumedang Regency KPU Decree No. 18 / PP.02.3-Kpt / 3211 / KPUKab / II / 2018 concerning Determination of Regent and Deputy Candidates The 2018 Regent of Sumedang, connected with the Dispute Resolution Decree No. 001 / PWSL / 13.25 / II / 2018, proved that the Plaintiff was not a Candidate Pair of Regent and Deputy Regent who met the 2018 requirements, based on the legal facts the Plaintiff filed a lawsuit in Jakarta PTTUN. Keywords : Legal Review, Lawsuit, Determination. Abstrak Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan dari Pasal 1 Ayat (2) undang-Undang Dasar. Melalui pilkada, rakyat suatu daerah dapat menentukan siapa yang akan menduduki jabatan sebagai kepala daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pilkada, harus dilaksanakan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan ini adaah Bagaimana pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia?, Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah dalam peraturan perundang-undangan?, serta Bagaimana pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 244 K/TUN/PILKADA/2018?Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Pemilihan kepala daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, dipahami bahwa Pemilukada di samping sebagai wujud demokrasi yang masih terbaik dalam penyelenggaraan demokratisasi, Pemilukada juga merupakan tuntutan yang lahir sebagai tindak lanjut reformasi politik ketatanegaraan. Mekanisme penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah sehubungan dengan kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan hasil perolehan suara dalam pemilihan kepala daerah yang diberikan Undang-Undang. Pertimbangan hakim dalam sengketa pemilihan kepala daerah dalam putusan Mahkamah Agung No 244 K/TUN/PILKADA/2018, bahwa Bukti Surat Keputusan KPU Kabupaten Sumedang No 18/PP.02.3-Kpt/3211/KPUKab/II/2018 tentang Penetapan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang 2018, dihubungkan dengan Putusan Penyelesaian Sengketa No 001/PWSL/13.25/II/2018, terbukti Penggugat bukanlah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi syarat Tahun 2018, berdasarkan fakta hukum Penggugat mengajukan gugatan di PTTUN Jakarta.Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Gugatan, Penetapan.

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PENYANDANG CACAT MENTAL SEBAGAI AHLI WARIS DALAM MENJUAL HARTA WARISAN (Studi Putusan Nomor 185/Pdt.P/2018/PN.Mdn) Potalfin Siregar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Inheritance law is the law that governs what must happen to the property of someone who has died. Thus, inheritance law in essence, regulates the procedure for the transfer of assets of a deceased person or heir to his heirs. Keyword: Legal Protection, Mental Disabilities, Inheritance. Abstrak Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi terhadap harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan demikian, hukum waris pada hakikatnya, mengatur mengenai tata cara peralihan harta kekayaan dari seorang yang meninggal dunia atau pewaris kepada para ahli warisnya. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Cacat Mental, Harta Warisan.

Tinjauan Hukum Atas Pembatalan Risalah Lelang Karena Adanya Kepentingan Yang Dirugikan Akibat Dari Keputusan Tata Usaha Negara (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/TUN/2017) Enrawati Enrawati
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractAuction is the most beneficial means of entering into an agreement or agreement for the seller by gathering interested people. The main requirement is to gather interested people to enter into a sale and purchase agreement that is most profitable for the seller.The problems in this study are: legal arrangements for the determination of auction minutes that apply in accordance with the provisions of the law, forms of cancellation of state administrative decisions that can harm the interests of other parties, judges' consideration in the validity of canceling auction minutes in the decision of the Supreme Court Number 486 K / TUN / 2017.This research is descriptive with a normative juridical approach. "The normative juridical approach is to emphasize the science of law with a focus on secondary data, in the form of primary, secondary and tertiary legal materials", and to complete the data carried out by collecting relevant materials and conducting a literature study in which the data will then be analyzed juridical.It was concluded that the legal arrangement of the determination of the minutes of auction applies in accordance with the provisions of the law, namely the implementation begins with a request by the seller submitted in writing to the KPKNL where the goods are located, accompanied by documents that are general and special requirements. The auction is carried out on working hours and days, if outside of hours or working days, it must obtain permission from the supervisor of the Bid Officer. The form of cancellation of a state administration decision that can be detrimental to another party is: absolutely invalid. The apparatus entitled to declare is a judge based on his decision. Judge's consideration in the validity of the cancellation of the auction minutes in the Supreme Court's decision No. 486 K / TUN / 2017 against the Supreme Court's cassation reasons was not justified, because Judex Facti was correct and was not wrong to apply the law. This reasoning is essentially about evaluating the results of evidentiary evidence of a fact that cannot be considered in the examination at the cassation level, as well as the examination at the cassation level regarding not being implemented or there is an error in the implementation of the law. Keywords : Legal Review, Cancellation, Minutes of Auction, Interests, State Administration. Abstrak Lelang adalah alat untuk mengadakan perjanjian atau persetujuan yang paling menguntungkan untuk si penjual dengan cara menghimpun para peminat. Syarat utamanya adalah menghimpun para peminat untuk mengadakan perjanjian jual beli yang paling menguntungkan si penjual.Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah : pengaturan hukum penetapan keputusan risalah lelang yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang, bentuk pembatalan dari keputusan tata usaha negara yang dapat merugikan kepentingan pihak lain, pertimbangan hakim dalam keabsahan tentang pembatalan risalah lelang dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 486 K/TUN/2017.Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan yuridis normatif. “Pendekatan yuridis normatif yaitu menekankan pada ilmu hukum dengan menitik beratkan pada data sekunder, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tertier”, dan untuk melengkapi data dilakukan dengan mengumpulkan bahan-bahan yang relevan dan melakukan studi pustaka yang selanjutnya data akan dianalisis secara yuridis.Disimpulkan bahwa Pengaturan hukum penetapan keputusan risalah lelang yang berlaku sesuai ketentuan undang-undang yakni pelaksanaan diawali dengan adanya permohonan oleh penjual yang diajukan secara tertulis kepada KPKNL tempat barang berada, disertai dengan dokumen-dokumen persyaratan yang bersiifat umum dan khusus. Pelaksanaan lelang dilakukan pada jam dan hari kerja, apabila di luar jam atau hari kerja maka harus mendapat ijin dari pengawas Pejabat Lelang. Bentuk pembatalan dari keputusan tata usaha negara yang dapat merugikan pihak lain yaitu : batal mutlak. Aparat yang berhak untuk menyatakan adalah hakim berdasarkan putusannya. Pertimbangan hakim dalam keabsahan pembatalan risalah lelang dalam putusan Mahkamah Agung No 486 K/TUN/2017 terhadap alasan-alasan kasasi Mahkamah Agung berpendapat tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti sudah benar dan tidak salah menerapkan hukum. Alasan tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, serta pemeriksaan pada tingkat kasasi berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum.Kata Kunci : Tinjauan Hukum, Pembatalan, Risalah Lelang, Kepentingan, Tata Usaha Negara.

Perlindungan Hukum Merek Asing Terdaftar Di Indonesia (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534 K/Pdt.Sus-HKI/2019) Azhari AR; Arief Basofi Siregar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Whereas the rejection of a Mark Application according to paragraph (1) letters a to c is regulated by a Ministerial Regulation. Article 21 paragraph (2) letter a regulates the prohibition of having the same mark with the name of a famous person, so the Directorate General must reject the application for registration of a mark that is the same as the name of a well-known person or legal entity. It turns out that the Defendant is the owner of a mark that has been registered in the General Register of Marks at the Directorate General of Intellectual Property No. IDM000285464 protects the types of goods in class 11. The plaintiff feels aggrieved by the registration carried out in Indonesia because it has similarities with the plaintiff's property in Vietnam and several countries. The Cassation Appellant's reasons can be justified, because the Commercial Court at the Central Jakarta District Court has wrongly applied the law, it turns out that the Judex Facti's decision in this case does not contradict the law and / or laws. Keywords: Legal Protection, Foreign Trademarks, Registered, Registration, Trademark Rights Abstrak bahwa penolakan Permohonan Merek menurut ayat (1) huruf a sampai c diatur dengan Peraturan Menteri. Pasal 21 ayat (2) huruf a mengatur larangan persamaan merek dengan nama orang terkenal, maka Direktorat Jenderal harus menolak permohonan pendaftaran merek yang sama dengan nama orang atau badan hukum terkenal. Ternyata diketahui bahwasanya Tergugat adalah pemilik merek yang telah terdaftar dalam Daftar Umum Merek pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual No. IDM000285464 melindungi jenis barang dalam kelas 11. Penggugat merasa dirugikan dengan pendaftaran yang dilakukan di Indonesia karena memiliki persamaan dengan milik penggugat di Vietnam dan beberapa negara. Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum, ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Merek Asing, Terdaftar, Pendaftaran, Hak Merek

Pengaruh Perkawinan Dini Terhadap Tingginya Angka Perceraian M. Faisal Rahendra Lubis, S.H., M.H
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30743/jhah.v1i2.3247

AbstractThe effect of early marriage on divorce is one of the most prevalent problems today. Marriage at an early age is marriage under age (young age), which in terms of age of course there is no readiness of the prospective husband and wife to carry out the marriage. The high number of divorce applications in the local religious courts is one of the factors caused by the emergence of early marriage. One of the factors that cause early marriage is economic factors, customs and culture as well as factors of promiscuity. Divorce often occurs because before entering into marriage the two brides were not mentally and age ready to build a household, which causes the very high divorce rate in Indonesia. So in this case the role of the government, academics and society must provide early socialization and education to the community regarding early marriages that occur in the community, so that every community can understand and understand what marriage is and the purpose of forming a Sakinah, mawaddah, warrohamah household, so that achieved a harmonious household in family life. Keywords: Influence, Marriage, Early Marriage and Divorce. AbstrakPengaruh pernikahan usia di usia dini terhadap perceraian merupakan salah satu masalah yang saat ini sangat banyak terjadi. Pernikahan pada usia dini adalah pernikahan dibawah usia (usia muda) yang dari segi usia tentu belum ada kesiapan pasangan baiuk calon suami dan calon istri untuk dapat melaksanakan pernikahan. Tingginya permohonan perceraian di pengadilan agama setempat menjadi salah satu faktor yang disebabkan oleh timbulnya pernikahan diusia dini. Faktor yang menyebabkan pernikahan dini salah satunya yaitu faktor ekonomi, adat istiadat dan budaya serta faktor pergaulan bebas. Perceraian sering banyaknya terjadi dikarenakan sebelum menjalin pernikahan kedua mempelai belum siap secara mental dan usia untuk membangun rumah tangga, yang menyebabkan angka sangat tingginya di Indonesia perceraian. Maka dalam hal ini peran pemerintah, akademisi dan masyarakat harus memberikan sosialisasi dan edukasi dini terhadap masyarakat terkait pernikahan dini yang terjadi di lingkungan masyarakat, agar setiap masyarakat dapat mengerti dan memahami apa aitu pernikahan dan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, warrohamah, sehingga tercapai rumah tangga yang harmonis dalam kehidupan berkeluarga.Kata Kunci : Pengaruh, Pernikahan, Pernikahan Dini dan Perceraian.

Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Macet di PT. Bank mega syariah Melalui Pengadilan Agama (Studi Kasus Putusan No. 142/Pdt.G /2015/PA. Mdn) Siti Salmiah
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 1 (2021): Edisi Maret 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Legal arrangements for settling bad debts at Islamic banks in accordance with the Sharia Banking Act can be through litigation and non-litigation channels. The settlement of litigation path is by submitting a lawsuit to the Religious Court, while the settlement through non-litigation channels is carried out through Basyarnas. The process of resolving bad debts based on sharia principles refers to banking legal provisions that are adjusted to the provisions of the DSN Fatwa and Compilation of Sharia Economic Law. The absolute competence of the Religious Courts in resolving financing is stalled on Islamic banks, which are still ambiquity. Because the absolute authority of the Religious Courts in resolving sharia banking disputes is then reduced after the issuance of the Sharia Banking Act which provides an opportunity for the General Court to resolve sharia banking disputes in accordance with the provisions of Article 52 paragraph (2) of the Sharia Banking Act.Keywords: Settlement, Financing, Religious Courts Abstrak Pengaturan hukum penyelesaian pembiayaan macet pada bank Syariah sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah dapat melalui jalur litigasi dan non litigasi. Penyelesaian jalur litigasi yaitu dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama, sedangkan penyelesaian melalui jalur non litigasi dilaksanakan melalui Basyarnas. Proses penyelesaian pembiayaan macet berdasarkan prinsip-prinsip syariah, mengacu pada ketentuan hukum perbankan yang disesuaikan dengan ketentuan Fatwa DSN dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah. Kompetensi absolut pengadilan Agama dalam menyelesaikan pembiayaan macet pada bank syariah, masih bersifat ambiquitas. Karena kewenangan absolut Peradilan Agama dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah kemudian direduksi setelah terbitnya Undang-Undang Perbankan Syariah yang memberikan peluang bagi Peradilan Umum untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Perbankan Syariah. Kata Kunci: Penyelesaian, Pembiayaan, Pengadilan Agama.

ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KORBAN MENINGGAL DUNIA Ganda Rona Barus
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT Hardness doing an injustice can cause its death [of] someone arranged and menaced [by] crime in Assertion of Kesatu Primair impinge Section 170 sentence (2) third KUHP. Problem of this thesis [is] what are the factors that cause violent crimes that result in death of the victim, How is the analysis of criminal law against violent crime whose victims died in the decision of the Medan District Court Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn.This Research use descriptive method [pass/through] approach of normatif ( legal [of] research) that is approach to problems, [done/conducted] with studying various aspect punish from regulations facet going into effect. Result of research show factors that caused the occurrence of violent crime which resulted in the death of the victim in the Medan District Court decision Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn was caused by the victim was considered as a police informant so that the defendant became emotional and angry so that the defendant was together- the same as his friends persecuting victims resulting in death based on visum et repertum which explains that the victim died due to heavy bleeding in the head cavity and swelling of the brain due to forced blunt force on the head. Analysis of criminal law against violent crime whose victims died in the decision of Medan District Court Number 2462 / Pid.B / 2017 / PN.Mdn is the application of material criminal law in accordance with the indictment of the Public Prosecutor, namely Article 170 paragraph (2) 3rd Criminal Code. This can be seen from the fulfillment of all elements in accordance with the article imposed by the defendants, namely Article 170 paragraph (2) of the Criminal Code concerning blatant crimes and joint force to commit violence resulting in the death of others and the fulfillment of these elements. and there is no justification and excuse for forgiveness, so the defendants must take responsibility for the actions in accordance with the decision handed down by the Panel of Judges, by serving 7 (seven) years in prison. Judges' considerations in issuing decisions are mitigating that the defendant has acknowledged and regretted his actions, being polite in court, has never been convicted, is still young so that he is expected to be able to improve his behavior in the future and the aggravating thing is the actions of the defendant who play a judge himself troubling the community. Keyword.: Doing An Injustice, Hardness, Death. ABSTRAK Tindak pidana kekerasan dapat menyebabkan matinya seseorang diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHP. Permasalahan dalam tesis ini adalah faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian, bagaimana faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia, bagaimanakah analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.MdnPenelitian ini menggunakan metode deskriptif melalui pendekatan normatif (legal research) yaitu pendekatan terhadap permasalahan, dilakukan dengan mengkaji berbagai aspek hukum dari segi peraturan-peraturan yang berlaku.Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah disebabkan korban dianggap sebagai informan Polisi sehingga terdakwa menjadi emosi dan marah sehingga terdakwa bersama-sama dengan teman-temannya menganiaya korban yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Analisis hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan yang korbannya meninggal dunia pada putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2462/Pid.B/ 2017/PN.Mdn adalah penerapan pidana hukum materiil telah sesuai dengan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum yakni Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP. Hal ini terlihat atas terpenuhinya semua unsur-unsur sesuai dengan pasal yang dikenakan para terdakwa yaitu Pasal 170 ayat (2) ke 3 KUHP tentang tindak pidana secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan yang mengakibatkan matinya orang lain dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut dan tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf sehingga para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun. Kata Kunci: Tindak Pidana, Kekerasan, Kematian.

Perbuatan Melawan Hukum Atas Lelang Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 2715 K/PDT/2018) Suharyeti Suharyeti
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract The decision of Supreme Court No. 48 K/Pid/2013 strengthening the decision of Medan Appellate Court No. 103/Pid.B/2012/PN-Wkb for the acquittal of defendant. The research problem of this study are on what base the judge considered to make Decision No. 63 K/Pid/2007 and whether the defendant of the Decision No. 63 K/Pid/2007 can file an application for compensation and rehabilitation. The base on what the judge of Lubuk Pakam Court of First Instance took the consideration did not follow the stipulation in the sentencing system based on the negative proving system followed by the Indonesian Criminal Codes, while the base of the consideration taken by the judge of the Appellate Court had matched the regulated sentencing system and so did the consideration taken by the judge of the Supreme Court when strengthened the decision made by the Medan Appellate Court. The limitation of the publication of the decisions made by the Medan Appellate Court and the Supreme Court and the inadequate knowledge of the society members on the decision which regulates the deadline of filing compensation and rehabilitation has caused the defendant not to be able to receive the compensation in any form it may, and the defendant cannot enjoy the rehabilitation either because there is no one announcing it but it is only written and stuck on the announcement board at the law court. Keyword: Legal Analysis, Decision of Free from All Charges, Criminal Act, Murder AbstrakPutusan Mahkamah Agung No. 48 K/Pid/2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak No. 103/Pid/2012 atas putusan bebas terhadap terdakwa. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan No. 48 K/Pid/2013, serta apakah terdakwa dari Putusan No. 48 K/Pid/2013 dapat mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi.Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Waikabubak tidak sesuai dengan ketentuan dalam system penjatuhan putusan yakni berdasarkan system pembuktian negative yang dianut KUHAP, sedangkan dasar pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi telah sesuai dengan system penjatuhan putusan yang diatur, demikian juga dengan ketentuan penjatuhan putusan yakni dengan menjatuhkan putusan yang menguatkan putusan bebas dari Pengadilan Tinggi Waikabubak. Keterbatasan publikasi putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung serta kurangnya pengetahuan masyarakat tentang putusan yang mengatur batas waktu untuk mengajukan ganti rugi dan rehabilitasi, menyebabkan terdakwa tidak dapat menerima ganti rugi dalam bentuk apapun, serta tidak dapat menikmati rehabilitasi sehubungan tidak ada yang mempublikasikan selain pengumuman penetapan dalam papan pengumuman di pengadilan.Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Bebas, Tindak Pidana, Pembunuhan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PERCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN B3 RUMAH SAKIT (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2097K/Pid.Sus-LH/2016) Junimantua Siallagan
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 1 (2020): Edisi September 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Hospital waste management needs serious and adequate attention so that negative impacts that occur can be avoided or reduced. Therefore, in managing hospital waste, the hospital management must carry out waste management in accordance with applicable legal provisions. Keywords : Pollution, Waste, Hospital. AbstrakPengelolaan limbah rumah sakit perlu mendapat perhatian yang serius dan memadai agar dampak negatif yang terjadi dapat dihindari atau dikurangi. Oleh karena itu, dalam pengelolan limbah rumah sakit, maka pihak manajemen rumah sakit harus melaksanakan pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kata Kunci : Pencemaran, Limbah, Rumah Sakit.

Analisis Yuridis Pertangggungjawaban Pidana Dalam Hal Pemberitaan Hoax Oleh Media Online (Studi Putusan No. 1555/PID.Sus/2016/PN.Mdn) Bambang Bambang
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 1, No 2 (2020): Edisi Desember 2020
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstract Agreement is the source of the engagement in addition to other sources, namely law. This can be seen from Article 1233 of the Civil Code which states that: "Every engagement is born good because of consent, both because of the law". Keywords : Legal Analysis, Delegation, Liability. AbstrakMedia online yang banyak digunakan untuk memperoleh ataupun menyebarluaskan suatu informasi maupun berita adalah melalui media sosial yang selama ini banyak dipergunakan oleh orang-orang diantaranya, yakni; facebook, twitter, instagram, blog, youtube, serta line dan lain-lain sebagainya. Kata Kunci : Analisis Yuridis, Pertanggungjawaban Pidana, Media Online.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA