Garuda - Garba Rujukan Digital

Tinjauan Yuridis Gugatan Wanprestasi Yang Tidak Dapat Diterima Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Nomor 9/PDT.G/2018/PN.GST) Khairan Nisa Mendrofa; Berkat Kristian Telaumbanua; Suhaila Zulkifli
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

ABSTRACT A lawsuit is a civil claim regarding rights that contain disputes with other people. A lawsuit whose formulation does not meet the requirements or has a formal defect so that the principal of the case is not examined will result in the claim being unacceptable (niet ontvankalijeke verklaad). As stated in the decision of the Gunungsitoli District Court Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst, it was stated that the lawsuit could not be accepted. This case study research aims to explain the legal procedure for filing a lawsuit and explain the judge's legal considerations on case Number 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. This research was conducted using a normative juridical approach to the problem. Using primary, secondary, and tertiary legal materials with library data collection techniques which are then analyzed with qualitative techniques. The results of this study, a lawsuit filed in court must meet the formal requirements as stipulated in article 118 HIR or article 142 RBG. In the case decision Number 9/Pdt.G/2018/PN.Gst with a breach of contract, it was declared unacceptable because the plaintiff's claim was vague and unclear (obscuur libel). The fuzziness and ambiguity of the plaintiff's claim which in the main case is about default but in the petitum it is about unlawful acts by requesting to punish the defendants to pay material, immaterial and forced money losses since the decision has permanent legal force. Then the plaintiff's petition, which is not clear, asks to punish the plaintiff to pay the remaining payment of the object of the case in the amount of Rp. 140,000,000.Keywords: lawsuit, default, case study ABSTRAK Gugatan merupakan suatu tuntutan perdata mengenai hak yang mengandung sengketa dengan orang lain. Suatu gugatan yang formulasinya tidak memenuhi syarat atau mengalami cacat formil sehingga pokok perkaranya tidak diperiksa mengakibatkan gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankalijeke verklaad). Seperti dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dinyatakan gugatan tidak dapat diterima. Penelitian studi kasus ini bertujuan untuk menjelaskan prosedur hukum mengajukan gugatan dan menjelaskan pertimbangan hukum hakim terhadap perkara Nomor 9/Pdt.g/2018/PN.Gst. penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah secara yuridis normatif. Mengguganakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan teknik pengumpulan data secara kepustakann yang selanjutnya dianalisis dengan teknik kualitatif. Hasil dari penelitian ini, suatu gugatan yang diajukan di pengadilan haruslah memenuhi syarat formil seperti yang diatur dalam pasal 118 HIR atau pasal 142 RBG. Pada putusan perkara Nomor 9/Pdt.G/2018/PN.Gst dengan gugatan wanprestasi dinyatakan tidak dapat diterima karena gugatan penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel). Kekaburan dan ketidakjelasan gugatan penggugat yang dalam pokok perkaranya mengenai wanprestasi tetapi pada petitumnya mengenai perbuatan melawan hukum dengan memohon untuk menghukum para tergugat membayar kerugian materil,immateril dan membayar uang paksa sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Lalu petitum penggugat yang tidak jelas, memohon untuk menghukum penggugat membayar sisa pembayayaran objek perkara sebesar Rp. 140.000.000. Kata Kunci : Gugatan, wanprestasi, studi kasus

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Pinjaman Dengan Jaminan Gadai Kredit Cepat Aman Pada PT. Pegadaian (Persero) (Studi Kasus di Unit Pelayanan Cabang Medan Kriyo dan Cabang Kampung Lalang) Remi Martinus Sipahutar
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Pertanggungjawaban Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Hak Agen Asuransi Sebagai Pemohon Pailit Asuransi Shabrina Fadiah Ghazmi; Tarsisius Muwardji; Deviana Yuanitasari
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakOtoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara dengan fokus di sektor jasa keuangan, salah satunya adalah perasuransian. Salah satu tugas dan wewenang OJK terhadap asuransi adalah dalam mengajukan permohonan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) ke pengadilan. Permohonan OJK tersebut didahului oleh permohonan dari kreditor perusahaan asuransi ke OJK dan akan ditindaklanjuti terlebih dahulu sebelum dapat diajukan oleh OJK ke pengadilan. Permasalahannya, terdapat permohonan yang tidak ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan prosedur permohonan pailit perusahaan asuransi yang diatur perundang-undangan, sehingga menyebabkan para kreditor mengajukan permohonannya sendiri ke pengadilan dan permohonannya ditolak akibat tidak adanya legal standing pemohon. Penelitian ini membahas mengenai pelanggaran yang telah dilakukan oleh OJK terhadap pengajuan permohonan pailit terhadap perusahaan asuransi secara langsung ke Pengadilan Niaga dalam perkara ini, serta pertanggungjawaban OJK dalam memenuhi hak agen asuransi sebagai pemohon pailit tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi deskriptif analitis dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan dibahas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran OJK dalam prosedur permohonan pailit tersebut merupakan sebuah perbuatan melawan hukum akibat kelalaian, sehingga OJK sebagai lembaga negara dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum melalui aduan internal, gugatan di pengadilan, maupun pertanggungjawaban publik. Kata Kunci: Agen Asuransi, Pailit, Otoritas Jasa Keuangan, Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa, Pertanggungjawaban Hukum AbstractThe Financial Services Authority (OJK) is a state institution with a focus on the financial services sector, one of which is insurance. One of the OJK's duties and powers over insurance is to file a petition for bankruptcy and postponement of debt payment obligations (PKPU) to the court. The OJK application should be preceded by an application from the creditor of the insurance company to the OJK and will be followed up before being submitted by the OJK to the court. The problem is, there is an application that is not in accordance with the provisions of the insurance company bankruptcy application procedure regulated by law, causing creditors to submit their applications to the court and their applications are rejected due to the absence of the applicant's legal standing. This study discusses the violations that have been carried out by the OJK against the filing of the bankruptcy application against the insurance company directly to the Commercial Court in this case, as well as the OJK's responsibility in fulfilling the rights of the insurance agent as the applicant for bankruptcy. The research method used is normative juridical with descriptive-analytical specifications by analyzing applicable laws and regulations related to legal theories and positive law implementation practices concerning the problems discussed. The results of the study indicate that the OJK violation in the bankruptcy application procedure is an act against the law due to negligence. Therefore the OJK as a state institution can be held legally responsible through internal complaints, lawsuits in court, or public accountability. Keywords: Bankruptcy, Insurance Agent, Financial Services Authority, Legal Liability, Torts by the Authority.

Kewenangan Panitia Pengawas Pemilihan Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Dairi Tahun 2018 Harirayani Harirayani
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

PERCERAIAN SEBAGAI PENYEBAB PUTUS PERKAWINAN Maria Rosalina
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

Abstrack Marriage is a physical and mental bond between a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a happy and eternal family or household based on the One Godhead. The purpose of marriage is to form a family between a man and a woman, get a happy, harmonious and peaceful family, sakinah, mawadah, waromah, carry out God's orders, get offspring and increase the kinship of both husband and wife. However, in practice, life in a household does not always run smoothly, happily, serenely and peacefully. Quarrels often occur in households due to factors of domestic violence, economic factors, jealousy of spouses, infidelity, mutual suspicion or distrust of husbands or wives, even because there are no offspring or children in the marriage, because children are the next generation. for relatives and both parents, in a marriage, so that this quarrel resulted in divorce between husband and wife. Likewise, many community members who live in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency, many who divorce. Some of the divorces that occurred in Suka Beras Village were carried out under the hands. This is because members of the public do not know how to file a divorce to the court and what the legal consequences arise from the divorce, for example regarding joint property, rights and obligations of ex-wives or ex-husbands and others. Based on this fact, it encourages extension workers to carry out Community Service with the Legal Education model entitled Divorce as the Cause of Marriage Breaks, in Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. Keywords: Marriage, Divorce, Break up, Court ABSTRAKPerkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan dari perkawinan adalah membentuk keluarga antara laki-laki dan perempuan, mendapatkan keluarga yang bahagia, rukun dan damai, sakinah, mawadah, waromah, menjalankan perintah Allah, mendapatkan keturunan serta menambah kekerabatan baik dari pihak suami maupun isteri. Akan tetapi dalam praktiknya, kehidupan dalam berumah tangga tidak selalu berjalan dengan lancar, bahagia, tentram dan damai. Pertengkaran sering terjadi dalam rumah tangga yang disebabkan karena faktor kekerasan dalam rumah tangga, faktor ekonomi, kecemburuan terhadap pasangan, perselingkuhan, saling curiga atau tidak percaya kepada suami atau isteri, bahkan karena tidak adanya keturunan atau anak dalam perkawinan tersebut, karena anak merupakan generasi penerus bagi kerabat dan kedua orang tuanya, dalam suatu perkawinan, sehingga pertengkaran ini mengakibatkan perceraian antara pasangan suami isteri. Begitu juga dengan anggota masyarakat yang tinggal di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, banyak yang melakukan perceraian. Perceraian yang terjadi di Desa Suka Beras ini ada yang dilakukan dibawah tangan. Hal ini disebabkan karena anggota masyarakat tidak mengetahui bagaimana caranya untuk mengajukan perceraian tersebut ke pengadilan serta bagaimana akibat hukum yang timbul akibat perceraian tersebut, misal tentang harta bersama, hak dan kewajiban mantan isteri atau mantan suami dan lain-lain. Berdasarkan kenyataan tersebut, maka mendorong penyuluh untuk melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan model Penyuluhan Hukum berjudul Perceraian Sebagai Penyebab Putusnya Perkawinan, di Desa Suka Beras, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, Putus, Pengadilan

Aspek Komersialisasi Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Perikatan Khairil Fahmi
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakKekayaan intelektual sebagai benda yang memiliki nilai ekonomi maka kata “hak” harus tetap dilekatkan pada kata Kekayaan Intelektual, karena ini menyangkut terminologi hukum agar tidak bias dan menyesatkan sekaligus mensinkronkannya dengan makna benda dalam terminologi hukum harta kekayaan yang meliputi hukum benda dan hukum perikatan. Sebagai hasil dari kecerdasan intelektual yang dalam melahirkan hak cipta, mengorbankan waktu, tenaga dan biaya maka HKI memiliki nilai ekonomi yang harus dilindungi oleh negara dan dijamin pemanfaatannya untuk tujuan yang bersifat komersial harus diberi kompensasi atau royalty, sekalipun dengan lisensi wajib. Sebagai bahagian dari benda yakni benda tidak berwujud yang dikategorikan sebagai hak, maka HKI yang menjadi obyek komersialisasi tunduk pada prinsip hukum benda yang menganut prinsip tertutup. Komersialisasi hak kekayaan intelektual tidak hanya dibatasi pada ketentuan-ketentuan yang secara substantif dituangkan dalam norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan Kekayaan Intelektual, tapi tunduk pada prinsip-prinsip yang diatur dalam hukum perikatan yang bersifat terbuka.Keyword : Komersialisasi, Kekayaan Intelektual, Hukum Perikatan AbstractIntellectual property as objects that have economic value, the word "rights" must still be attached to the word Intellectual Property, because this involves legal terminology so that it is not biased and misleading as well as synchronizes it with the meaning of objects in the terminology of property law which includes property law and binding law. As a result of intellectual intelligence that creates copyright, sacrificing time, effort and cost, intellectual property rights have economic value that must be protected by the state and guaranteed that their use for commercial purposes must be compensated or royalty, even with a mandatory license. As part of the object, namely the intangible object that is categorized as a right, the IPR which is the object of commercialization is subject to the principle of object law that adheres to the closed principle. The commercialization of intellectual property rights is not only limited to the provisions that are substantively stated in the legal norms contained in the Intellectual Property laws and regulations, but are subject to the principles stipulated in the law of open engagement.Keywords: Legal Protection, Debtors, Credit Agreements, Black List

Analisis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Leasing di PT. Adira Finance Cabang Medan Suhaila Zulkifli; Debby Linda Apryanti Zebua; Gerry Fransischus Ginting
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstractLeasing is a way for companies to own ownership assets without going through a lot of processes, Leasing is a step to avoid high risk when viewed from the needs of its users.Various economic needs encourage companies to meet their needs with various funding, one of which is by opening the private sector that uses the services of banking institutions, but banking institutions cannot meet many of the public's funding credit needs. This study uses a normative juridical research method, namely library research data collection. In Indonesia, there are requirements to become a funding or financing institution in accordance with Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. Which states that fiduciary is the transfer of ownership rights to an object on the basis of trust provided that the object whose ownership rights are expertized remains in the control of the owner of the object. Therefore PT. Adira has been legal in the eyes of the law since 1990. With the establishment of PT. Adira and satified since 1990 PT. Adira has guiding principles of national and international legal basis that can benefit various parties in dealing with funding / financing.Keywords: Company,Leasing,Object AbstrakLeasing suatu sistem perusahaan untuk mengelola barang milik sendiri tanpa melewati berbagai proses yang sangat banyak, Leasing merupakan langkah menghindari resiko tinggi bila dilihat dari kebutuhan penggunanya. Bermacam yang di perlukan ekonomi untuk mendesak perusahaan memenuhi kebutuhannya sendiri melalui berbagai pembiayaan diantaranya adalah membuka sektor swasta yang memakai instansi lembaga perbankan, namun lembaga perbankan tidak boleh menjalankan banyak kebutuhan pembiayaan dan kredit kepada masyarakat. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif yakni pengumpulan data penelitian kepustakaan. Di Indonesia terdapat syarat untuk menjadi lembaga pendanaan atau pembiyaan menurut Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 perihal perjaminan fidusia, yakni wajib menjadi lembaga pembiayaan, hal ini menyebutkan bahwa fidusia mengalihkan kepemilikan benda dengan dasar percaya, asal adanya ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya itu masih ada di bawah kekuasaan milik objek. Maka dari itu PT. Adira sudah bisa sudah sah di mata hukum sejak tahun 1990. Dengan berdirinya PT. Adira dan disahkan sejak tahun 1990 PT. Adira memiliki prinsip - prinsip pedoman landasan hukum secara Nasional dan Internasional yang bisa menguntungkan berbagai macam pihak dalam mengatasi pendanaan / pembiayaan.Kata Kunci :Perusahaan,Leasing,Benda

PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Marzuki Marzuki; Bonar Pasaribu
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 2 (2021): Edisi Juni 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrackThe general election is one of the means of democracy in the implementation of people's sovereignty within the unitary State of the Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Democracy. Since the issuance of Law Number 10 of 2016 concerning the Second Amendment of Law Number 1 of 2015 concerning Election of Governors, Regents and Mayors to become Laws, the central government has made Regional Head Elections an important instrument in implementing democratic regional government. Thus, community participation takes root at the local level and involves the community in local government activities.The existence of political participation from each individual and community group will undoubtedly realize everything that concerns the needs of citizens universally. The increasing involvement of the community in organizing elections or Pilkada shows the strengthening of the democratic order in a country.Taking this into account, it is necessary to carry out Community Service Activities through Legal Counseling on the Election of Regional Heads and Community Participation, which was delivered by the Community Service Extension Team to the participants of Community Service activities consisting of the Village Head of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, The Head of the Environment, the head of the PKK, community leaders, religious leaders, traditional figure, PKK cadres and members and community members of Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City to provide an understanding to the public about the essence of Pilkada and community political participation. Based on this activity, it is hoped that the people who live in Harjosari I Village, Medan Amplas District, Medan City, will increase their awareness and knowledge about community participation in determining the future direction of Medan City in the future through participation in regional head elections.Keywords: Regional Head Election, Community Participation. AbstrakPemilihan umum (Pemilu) merupakan salah satu sarana demokrasi dalam pengimplementasian kedaulatan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Melalui pemilihan yang dilakukan rakyat dapat memilih pemimpin yang diharapkan mampu membawa perubahan ke arah kehidupan yang lebih. Demokrasi. Sejak diterbitkan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, Pemerintah pusat menjadikan Pemilihan Kepala Daerah sebagai instrumen penting dalam penyelenggara pemerintahan daerah yang demokratis. Dengan demikian, partisipasi masyarakat mengakar pada tingkat daerah dan melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan pemerintah daerah. Adanya partisipasi politik dari setiap individu maupun kelompok masyarakat niscaya akan terwujudnya segala yang menyangkut kebutuhan warga masyarakat secara universal. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu atau Pilkada menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam suatu negara. Memperhatikan hal tersebut, perlu dilaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melalui Penyuluhan Hukum tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Partispasi Masyarakat, yang disampaikan oleh tim penyuluh Pengabdian Kepada Masyarakat kepada peserta kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri dari Lurah Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Kepala Lingkungan, ketua PKK, pemuka atau tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, kader dan anggota PKK dan anggota masyarakat Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang esensi Pilkada dan partisipasi politik masyarakat. Berdasarkan kegiatan ini, diharapkan masyarakat yang tinggal di Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan ini, semakin meningkat kesadaran dan pengetahuannya tentang partisipasi masyarakat dalam menentukan arah masa depan Kota Medan kedepannya melalui keikutsertaan dalam pemilihan kepala daerah.Kata Kunci: Pemilihan Kepala Daerah, Partisipasi Msyarakat

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (LEASING) Tajuddin Noor; Masnun Masnun; Kurnia Ganda Putri
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakDi Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan baik lembaga keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Selain dari kedua lembaga ini dikenal pula lembaga pembiayaan yaitu Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satunya dilakukan ole perusahaan pembiayaan. Salah satu dari perusahaan pembiayaan ini bentuknya adalah sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan Leasing. Lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan saat ini diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu materi yang disampaikan adalah tentang aspek hukum perjanjian pembiayaan leasing. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang hukum pembiayaan leasing kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Khususnya menyangkut hak dan kewajiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang terikat sebagai Debitur (Konsumen) pada perjanjian pembiayaan leasing dengan perusahaan leasing agar masyarakat tidak dirugikan jika terjadi masalah hukum selama berlangsungnya perjanjian pembiayaan leasing.Key Words : Perjanjian , Pembiayaan, LeasingABSTRACTIn Indonesia, there are known financial institutions, both bank financial institutions and non-bank financial institutions. Apart from these two institutions, there are also financing institutions, namely Business Entities that carry out business activities in the form of providing funds or capital goods. One of the Financing Institutions in carrying out their business activities is carried out by financing companies. One of these financing companies is in the form of leasing or better known as Leasing. Financing institutions and finance companies are currently regulated by Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning Financing Institutions and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/ PMK.012/ 2006 Regarding Financing Companies. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra conducted Legal Counseling for the Village Community of Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. One of the materials presented was about the legal aspects of the leasing financing agreement. The aim is to provide an understanding of the law on leasing financing to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, especially regarding the rights and obligations as well as legal protection to the community who are bound as debtors (kunsumen) in the leasing financing agreement with the leasing company so that the community is not harmed if there are legal problems during the course of the lease. leasing agreement. Key Words : Agreement, Financing, Leasing.

Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Adat Batak Toba Di Samosir (Studi Penelitian di Desa Salaon Toba Kecamatan Ronggur Nihuta Kabupaten Samosir) Lundu Parasian Lubis
Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah Vol 2, No 3 (2021): Edisi September 2021
Publisher : Fakultas Hukum universitas Islam Sumatera Utara

AbstrakSuatu lPerkawinan ldapat lputus lkarena lKematian, lPerceraian ldan latas lPutusan lPengadilan. lKematian lakan lmengakibatkan lPengalihan lHak ldan lKewajiban ldalam lBidang lHarta lKekayaan. lHak ldan lKewajiban ltersebut lyang lpada lmulanya lberada ldi ltangan lsi lMeninggal lsecara lHukum lakan lberpindah lkepada lmereka lyang ldi ltinggalkan lyaitu lPara lAhli lWaris ldari lsi lmeninggal. lPewarisan lterjadi, lbila lada lyang lMeninggal ldari lsebuah lPerkawinan lmereka lyang lsah. lPembagian lHarta lWarisan lsangat lberhubungan ldengan lsusunan lKekeluargaan lyang lada lpada lMasyarakat lAdat ldi lIndonesia. lMasyarakat lIndonesia ldibedakan lmenjadi ltiga lkelompok lyaitu: lSusunan lKekeluargaan lPatrilineal, lKekeluargaan lMatrilineal ldan lKekeluargaan lParental. lDalam lhal lPewarisan, lHukum lAdat lPatrilinieal lmasih lmembedakan lGender, lyaitu ldimana lpihak lyang lberhak lsebagai lpenerima lWaris latau lAhli lWaris ladalah lKaum lLaki-laki lsaja. lPada lMasyarakat lPatrilineal lyang lterdapat lpada ldaerah lToba, lKaro, lSimalungun ldan lPakpak lserta lsebagai lDaerah llainnya ldi lIndonesia lmasih lmenganggap lbahwa lAnak lLaki-laki lmasih llebih lberharga latau llebih ltinggi lKedudukannya ldaripada lAnak lPerempuan. lDalam lHukum lAdat lBatak lToba lKhususnya ldi lDesa lSalaon lToba lKecamatan lRonggur lNihuta lKabupaten lSamosir, lAnak lPerempuan ltidak lmemperoleh lHak luntuk lMewarisi lHarta lPeninggalan lOrang ltuanya. LMetode lPenelitian lyang ldigunakan ldalam lPenelitian lini ladalah lYuridis lNormatif ldan lSifat ldari lPenelitian lini ladalah lDeskriptif. lDeskriptif lberarti lmenggambarkan lserta lmenjelaskan lStruktur lKekerabatan lMasyarakat lBatak lToba ldalam lkaitannya ldengan lHak lWaris lAnak lPerempuan. lMetode lPendekatan ldalam lPenelitian lini ladalah lYuridis lNormatif, ldilakukan lguna lmendapatkan ljawaban ltentang lStruktur lKekerabatan lMasyarakat lBatak lToba ldalam lkaitanya ldengan lPembagian lWarisan lmenurut lHukum lAdat lBatak lToba ldi lSamosir, lKedudukan lAnak lPerempuan ldalam lHak lAdat lBatak, lHak lAnak lPerempuan ldalam lMemperoleh lWarisan ldi lDesa lSalaon lToba lKecamatan lRonggur lNihuta lKabupaten lSamosir.hasil lPenelitian lmenunjukkan lbahwa lHak lWaris lAnak lPerempuan ldalam lHukum lAdat lBatak lToba ldi lSamosir lpada lprinsipnya lmasih lberbeda, lbila ldibandingkan ldengan lAnak lLaki-laki. Kata Kunci : Warisan, Anak, Perempuan, Batak Toba, Abstract A lMarriage lcan lbe lterminated lby lDeath, lDivorce land lby lCourt lDecision. lDeath lwill lresult lin lthe lTransfer lof lRights land lObligations lin lthe lProperty lSector. lThese lrights land lobligations lwhich lwere loriginally lin lthe lhands lof lthe ldeceased llegally lwill ltransfer lto lthose lwho lare lleft lbehind, lnamely lthe lheirs lof lthe ldeceased. lInheritance loccurs, lwhen lsomeone ldies lfrom ltheir llegal lmarriage. lThe ldivision lof linheritance lis lclosely lrelated lto lthe lfamily lstructure lthat lexists lin lindigenous lpeoples lin lIndonesia. lIndonesian lsociety lis ldivided linto lthree lgroups, lnamely: lPatrilineal lFamily lStructure, lMatrilineal lFamily land lParental lFamily. lIn lterms lof lInheritance, lPatrilineal lCustomary lLaw lstill ldistinguishes lGender, li.e. lwhere lthe lparty lentitled lto lbe lthe lrecipient lof lthe lInheritance lor lHeir lis lonly lMen. lIn lthe lPatrilineal lCommunities lin lthe lToba, lKaro, lSimalungun land lPakpak lareas las lwell las lother lregions lin lIndonesia, lthey lstill lthink lthat lboys lare lstill lmore lvaluable lor lhave la lhigher lposition lthan lgirls. lIn lToba lBatak lCustomary lLaw, lespecially lin lSalaon lToba lVillage, lRonggur lNihuta lDistrict, lSamosir lRegency, lgirls ldo lnot lhave lthe lright lto linherit lthe linheritance lof ltheir lparents. The lresearch lmethod lused lin lthis lresearch lis lnormative ljuridical land lthe lnature lof lthis lresearch lis ldescriptive. lDescriptive lmeans ldescribing land lexplaining lthe lKinship lStructure lof lthe lToba lBatak lSociety lin lrelation lto lthe lInheritance lRights lof lGirls. lThe lapproach lmethod lin lthis lresearch lis lnormative ljuridical, lcarried lout lto lobtain lanswers labout lthe lkinship lstructure lof lthe lToba lBatak lcommunity lin lrelation lto lthe ldivision lof linheritance laccording lto lthe lToba lBatak lcustomary llaw lin lSamosir, lthe lposition lof lgirls lin lBatak lcustomary lrights, land lthe lrights lof lgirls lin lobtaining linheritance lin lthe lvillage lof lSalaon lToba lRonggur lNihuta lDistrict, lSamosir lRegency. lThe lresults lof lthe lstudy lshow lthat lthe lInheritance lRights lof lGirls lin lthe lToba lBatak lCustomary lLaw lin lSamosir lare lstill ldifferent lin lprinciple, lwhen lcompared lto lboys.Keywords : Inheritance, Children, Women, Toba Batak

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name T Daudsyah

Contact Email tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone +628116047111

Journal Mail Official jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location Kota medan, Sumatera utara INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
T Daudsyah

Contact Email
tengkudaudsyah@fh.uisu.ac.id

Phone
+628116047111

Journal Mail Official
jah@fh.uisu.ac.id

Editorial Address
Kampus Fakultas Hukum UISU Medan Jalan Sisingamangaraja Teladan Medan Kode Pos 20217

Location
Kota medan,

Sumatera utara

INDONESIA