cover
Contact Name
Sutiyo
Contact Email
sutiyobanyumasan@yahoo.com
Phone
+6285747444485
Journal Mail Official
jurnalpkp@ipdn.ac.id
Editorial Address
Gedung Fakultas Hukum Tata Pemerintahan Kampus IPDN Jatinangor Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)
ISSN : 26861836     EISSN : 27160742     DOI : https://doi.org/10.33701/jpkp
Core Subject : Science, Social,
Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) menyambut baik kontribusi dalam bentuk artikel dari para ilmuwan, cendekiawan, profesional dan peneliti yang berkaitan dengan studi masalah pemerintahan, manajemen dan kebijakan bencana, perlindungan masyarakat, keselamatan publik, dan keamanan publik dalam arti luas di daerah, tingkat nasional dan internasional.
Articles 45 Documents
PENGAWASAN JASA LAYANAN PARKIR DI KOTA PEKANBARU Ragel Dwi Puspita Sari; Abdul Sadad
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3112

Abstract

Pengawasan Jasa Layanan Parkir merupakan kegiatan untuk mengarahkan dan membina Juru Parkir dalam upaya mengembangkan dan memperkuat potensi dalam melaksanakan tugasnya sebagai Juru Parkir yang memberikan pelayanan kepada pengguna jasa layanan parkir. Adapun permasalahan yang terjadi di Kota Pekanbaru mengenai jasa layanan parkir ialah masih adanya juru parkir yang tidak melaksanakan tugas sesuai peraturan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti menggunakan kelengkapan atribut. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Penelitian ini menggunakan teori pengawasan yang efektif menurut T. Hani Handoko dalam Wibawa (2022: 71) yang menggunakan 4 indikator, yaitu: Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi serta dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman dalam Haryoko (2020: 196) yaitu: reduksi data, penyajian data dan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru sudah berjalan tetapi belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari ke 4 indikator pengawasan yang efektif, yaitu Akurat, Terpusat, Tepat Waktu dan Fleksibel. Faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru, yaitu: 1) Faktor sumber daya manusia, kurangnya jumlah pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Juru Parkir dalam melaksanakan tugasnya, 2) Faktor sarana dan prasarana, kurangnya kendaraan yang memadai dalam pelaksanaan pengawasan jasa layanan parkir di Kota Pekanbaru. Kata Kunci: Pengawasan; Jasa Layanan; Parkir
KOLABORASI STAKEHOLDER DALAM PROGRAM AMBULANS IBU HAMIL, BERSALIN, BENCANA ALAM, DAN GAWAT DARURAT DI KECAMATAN TAWANGMANGU KABUPATEN KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH Afiya Sasti Ihtiarni
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3109

Abstract

Kecamatan Tawangmangu merupakan wilayah yang rentan dengan kejadian gawat darurat dan bencana. Sebagai daerah dengan potensi kejadian bencana, letak Kecamatan Tawangmangu jauh dari rumah sakit dan minim kendaraan rujukan. Hal ini berpotensi menjadi salah satu ancaman terhadap keselamatan masyarakat. Padahal kematian yang terjadi akibat kasus kegawatdaruratan dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah akses pelayanan kesehatan dan sistem pelayanan kesehatan yang masih dibawah standar. Untuk mengatasi kendala tersebut, pemerintah melalui UPT Puskesmas Tawangmangu berkolaborasi dengan berbagai organisasi masyarakat dan relawan dari masyarakat setempat membuat suatu program inovasi bernama Ambulans Ibu Hamil, Bersalin, Bencana, dan Gawat Darurat atau “Ambilin Badar”. Ambilin Badar merupakan suatu bentuk usaha kesehatan masyarakat dalam meningkatkan kemudahan akses dalam penanganan situasi kegawatdaruratan. Maksud penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam program Ambilin Badar yang berperan sebagai penyedia kendaraan rujukan bagi masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif merujuk pada teori kolaborasi menurut Emerson. Berdasarkan analisis data, pelaksanaan kolaborasi pada program Ambilin Badar berjalan cukup baik, hanya saja terdapat sedikit kekurangan pada aspek kepemimpinan para stakeholder. Hambatan pada program ini terletak pada masih kurangnya pendanaan. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, dapat disimpulkan bahwa proses kolaborasi antar stakeholder dalam program Ambilin Badar sudah memenuhi komponen kolaborasi Ansel dan Gash, namun dalam unsur kepemimpinan kolaborasi masih kurang sesuai dengan teori tersebut.   Kata kunci: Kolaborasi, Ambilin Badar, Stakeholder
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BADAN PENYELENGGARA JAMINAN KESEHATAN (BPJS) Joko Lelono; Annisa Rahmadanita
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3118

Abstract

Meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Bulungan sejalan dengan bertambahnya permasalahan kesehatan yang dihadapi oleh masayarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum terkait dengan implementasi kebijakan BPJS Pada Rumah Sakit BLUD RSD dr. H Soemarno Sosroatmodjo di Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan pendekatan induktif. Pengumpulan pada data peneliti menggunakan wawancara in depth interview, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa merujuk pada 4 (empat) dimensi yang peneliti gunakan, diketahui bahwa pada dimensi komunikasi, belum pernah dilakukan sosialisasi secara khusus dan terjadwal terkait alur prosedur pelayanan dan tata tertib pelayanan kesehatan kepada masyarakat, dimensi disposisi, sumberdaya, terdapat fasilitas yang belum memadai khususnya bagi ruang tunggu pasien. Sementara itu pada 2 (dua) dimensi lainnya yaitu dimensi disposisi menunjukkan bahwa perekrutan pegawai sudah sesuai dengan kompetensinya dan dimensi struktur birokrasi sudah menunjukkan adanya kejelasan prosedur pelayanan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan Badan Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan pada pasien rawat jalan di Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Daerah dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan termasuk dalam kategori cukup. Kata Kunci: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Implementasi Kebijakan, Pelayanan Kesehatan.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT PADA SEKTOR PENGUPAHAN YANG DIDASARKAN PADA UNDANG – UNDANG CIPTA KERJA NOMOR 11 TAHUN 2020 Irena Anggrayni
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3123

Abstract

Penelitian bertujuan mengetahui implementasi kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam menerapkan Undang–Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 dalam menangani persoalan pengupahan di Kabupaten Bekasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif didasarkan pada Teori Van Meter&Van Horn yaitu: Ukuran dan Tuntutan, Sumber Daya, Komunikasi Antar Organisasi, Karakteristik Agen Pelaksana, Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik, Respon dari Para Pelaksana. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan dan studi pustaka. Berdasarkan hasil penelitian implementasi kebijakan upah minimum di Kabupaten Bekasi berjalan baik dari sisi sumber daya dalam penentuan upah minimum, namun ada yang perlu diperhatikan berkaitan dengan ukuran dan tuntutan, komunikasi antar organisasi serta dalam ekonomi, sosial dan politik terutama pada ketidaksempurnaan hukum pada saat musyawarah penetapan UMK di Kabupaten Bekasi karena tidak ada kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh dan pengurangan kemampuan agen pelaksana yaitu perusahaan yang terkena dampak besar Covid-19 di sektor ekonomi global. Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Upah Minimum; UMK
STRATEGI DINAS PERHUBUNGAN DALAM ASPEK KEAMANAN DAN KETERTIBAN PERPARKIRAN DI KOTA BUKITTINGGI PROVINSI SUMATERA BARAT Muslim Muslim; Bertha Lubis
Jurnal Pemerintahan Dan Keamanan Publik (JP dan KP) Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP) Vol. 5, No. 1, Februari 2023
Publisher : Program Studi Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik IPDN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jpkp.v5i1.3276

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui, dan menganalisa strategi Dinas Perhubungan dalam aspek keamanan dan ketertiban perparkiran di kota Bukittinggi, faktor pendukung dan penghambat strategi Dinas Perhubungan dalam aspek keamanan dan ketertiban perparkiran di kota bukit tinggi, upaya mengatasi faktor penghambat strategi Dinas Perhubungan dalam aspek keamanan dan ketertiban perparkiran di kota Bukittinggi dan terakhir untuk mengetahui, dan menganalisa kebaruan strategi Dinas Perhubungan dalam keamanan dan aspek ketertiban perparkiran di kota Bukittinggi. Adapun metode analisisnya menggunakan analisis ASOCA. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan adalah memanfaatkan ketersediaan sarana dan prasarana, merevitalisasi kinerja pegawai dinas perhubungan, menggunakan sumber daya manusia yang berkompetensi, melakukan pengkajian intensif terhadap program pelayanan perparkiran, menaikan kemampuan dari petgas layanan perhubungan dengan memberikan pembekalan dan pelatihan. mengoptimalisasikan hasil pelayanan perparkiran dengan cara mempublikasikan melalui media social, mengelola keberagaman pegawai dinas perhubungan dengan pegawai dinas lain yang ada di setiap Kota Bukittinggi, meningkatkan kinerja tim. Adapun yang menjadi pendukungnya adalah Unit pelayanan yaitu Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD Terminal dan Parkir dan seksi perparkiran, Satuan Pol PP dan aparat kepolisian, Sedangkan yang jadi factor penghambatnya adalah anggaran terbatas dan kuantitas dan kualitas pegawai yang belum memadai. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa strategi yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Bukittinggi adalah dengan melakukan peningkatan kualitas kinerja pegawai serta memanfaatkan anggaran yang tersedia, pengadaan sarana dan prasarana yang maksimal dan memanfaatkan perkembangan teknologi dalam proses pelayanan keamanan dan ketertiban perparkiran. Kata Kunci : Strategi, Dinas Perhubungan , Kemanan dan Ketertiban Perparkiran