cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, SH, MH
Contact Email
amnesti@umpwr.ac.id
Phone
+6281390228710
Journal Mail Official
amnesti@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH Amhmad Dahlan No. 3 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
AMNESTI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purworejo
ISSN : 26563029     EISSN : 27750604     DOI : 10.37729/amnesti
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AMNESTI: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published biannually (March and October). The scopes of Amnesti, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 54 Documents
 2   3   4   5   6 
Problematika Penerapan Wasiat dalam Kehidupan Masyarakat di Desa Sana Daja Lutfi Muktar
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2751

Abstract

Wasiat memiliki hukum yang wajib bagi seorang muslim, Wasiat dilakukan oleh seseorang yang hendak meninggal dunia. Kewajiban wasiat terhapus setelah adanya ayat waris, sehingga tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berbeda dengan keberadaan masyarakat di Desa Sana Daja, Kecamatan Pasean, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur yang masih banyak ditemukan adanya kesalahan-kesalahan di dalam penerapan wasiat. Sehingga hal tersebut merasa perlu untuk diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kesalahan-kesalahan dalam menerapkan wasiat dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat di Desa Sana Daja. Metode yang digunakan dalam penelitian yaitu metode yuridis empiris. Data yang digunakan yaitu data primer yang didapat dengan cara survey. Setelah survey, akan dilakukan proses wawancara dan juga melihat secara langsung perilaku pada masyarakat di Desa Sana Daja tentang implementasi wasiat. Hasil penelitian ditemukan terdapat 3 faktor yang mempengaruhi terjadinya kesalahan dalam penerapan wasiat pada masyarakat di Desa Sana Daja yaitu: (1) rendahnya kesadaran pemahaman keluarga pewaris terhadap syariat wasiat, (2) banyak keluarga yang mengklaim mendapatkan wasiat meskipun tidak memenuhi syarat secara syariat, dan (3) faktor sosial.
Tinjauan Yuridis Regulasi Cryptocurrency Terhadap Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia Damar Gondo Arwono; Hardian Iskandar; Dodi Jaya Wardana
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2759

Abstract

Saat ini perkembangan teknologi memiliki kemajuan yang sangat cepat. Salah satu perkembangaan teknologi tersebut adalah adanya cryptocurrency sebagai mata uang virtual yang dapat dijadikan alat tukar resmi, namun cryptocurrency tersebut belum memiliki kepastian hukum yang jelas dalam mengatur kegiatan transaksi virtual tersebut sehingga dapat menimbulkan permasalahan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau regulasi cryptocurrency khususnya terhadap tidak pidana di Indonesia. Untuk mecapai tujuan tersebut metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian pengadaan aktivitas pembayaran di Indonesia diatur oleh Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan transaksi pembayan, dimana peraturan belum terdapat regulasi terkait penggunaan cryptocurrency sebagai alat pembayaran. Sehingga cryptocurrency belum memiliki perlindungan hukum.
Protection of Globally Renowned Brands Which Not Registered in Indonesia Daniella Natasha; Shelvi Rusdiana
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 5 No. 1 (2023)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v5i1.2797

Abstract

The protection arrangements for unregistered globally well-known brands are not explained in detail regarding their protection from passing off in Indonesia. This study aims to analyze how the protection of well-known marks that have not been registered in Indonesia and to prove that internationally registered marks that have not been registered in Indonesia must still be protected in Indonesia. This research is legal research that uses normative juridical research methods by emphasizing argumentation and uncovering meaning by interpreting existing laws and regulations based on the legal system relating to trademark protection. The results of the research show that Article 83 (2) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications (hereinafter referred to as the MIG Law) does not protect brand indications other than the indications regulated in Article 1 paragraph (1) of the MIG Law. Furthermore, with the argument that a lawsuit can only be filed after the lawsuit for cancellation has started indicates that Article 83 (2) only covers violations of the transfer of well-known marks that are not registered through third-party registration. Meanwhile, the violation of passing off by using an unregistered name without legal rights is not covered in this article. In addition, the enactment of Article 83 (2) does not fully accommodate passing off lawsuits in Indonesia.
Tanggung Jawab Pengurus Perseroan atas Tunggakan Pajak Perseroan Berdasarkan Prinsip Fiduciary Duty Widi Wiranti
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.3043

Abstract

Tugas direksi dan Dewan Komisaris dalam kaitannya utang pajak perseroan, yang seringkali menimbulkan komplikasi hukum mengenai siapa yang bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perpajakan perseroan tersebut. Dalam hal ini yang menjadi persoalan adalah keadilan bagi pengurus Persero Terbatas dalam putusan pengadilan berdasarkan Peraturan Perpajakan dan UUPT tentang tunggakan pajak badan terkait dengan konsep fidusia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apabila wajib pajak bertanggung jawab secara pribadi atas kewajiban perpajakan persero karena kesalahan dan/atau kecerobohan pengurus perseroan, dalam hal ini Direksi dan/atau Komisaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab secara pribadi atas utang pajak perseroan berdasarkan teori fidusia. Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis normatif yaitu meneliti bahan pustaka atau data sekunder melalui literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa utang pajak perseroan bukan merupakan kewajiban pribadi pengurus perseroan, dibuktikan dengan teridentifikasinya putusan pengadilan yang menilai dan menetapkan kewajiban perpajakan perseroan dimana pengaduan Direksi ditolak oleh Majelis Hakim.

Page 6 of 6 | Total Record : 54

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)