cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sheila Kusuma Wardhani Amnesti, SH, MH
Contact Email
amnesti@umpwr.ac.id
Phone
+6281390228710
Journal Mail Official
amnesti@umpwr.ac.id
Editorial Address
Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Purworejo Jl. KH Amhmad Dahlan No. 3 Purworejo
Location
Kab. purworejo,
Jawa tengah
INDONESIA
AMNESTI : Jurnal Hukum
Published by Universitas Muhammadiyah Purworejo
ISSN : 26563029     EISSN : 27750604     DOI : 10.37729/amnesti
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
AMNESTI: Jurnal Hukum is a Journal of Legal Studies developed by the Faculty of Law, Universitas Muhammadiyah Purworejo. This journal published biannually (March and October). The scopes of Amnesti, but not limited to, are: Constitutional Law Criminal Law Civil Law Islamic Law Environmental Law Human Rights International Law Intellectual Property Law and also interconnection study with Legal Studies
Arjuna Subject : Seni dan Humaniora - Seni dan Humaniora (Lain-Lain)
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2021)" : 5 Documents clear
Tinjauan Yuridis Penggunaan Sertifikat Merek sebagai Jaminan dalam Proses Pengajuan Kredit Perbankan Septi Indrawati
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.889

Abstract

Jaminan kredit digunakan sebagai upaya untuk memberikan perlindungan dan keamanan bagi kreditur, yaitu sebagai kepastian atas pelunasan utang debitur dalam hal apabila debitur tidak dapat melunasi utangnya. Jaminan dapat berupa benda bergerak atau benda tidak bergerak. Hak merek sebagai benda bergerak tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis dan dapat dialihkan, sehingga dapat dijadikan jaminan dalam pengajuan kredit di lembaga perbankan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dilakukan dengan metode normatif, yaitu dengan meneliti bahan pustaka yang berkaitan dengan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan dalam proses pengajuan kredit perbankan berdasarkan ketentuan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/15/PBI/2012 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.03/2014 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum dan Unit Usaha Syariah, dimana dalam ketentuan tersebut sertifikat merek tidak termasuk jaminan yang dapat diperhitungkan dalam kredit perbankan. Namun sertifikat merek dapat digunakan sebagai jaminan tambahan dengan pengikatan jaminan fidusia.Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hambatan dalam penggunaan sertifikat merek sebagai jaminan kredit perbankan yaitu belum adanya standar penilaian merek, ketidakpastian nilai ekonomi merek dan kesulitan pihak perbankan untuk mengeksekusi jika debitur wanprestasi.
Telaah Kritis Kebiri Kimia sebagai Pidana Tambahan Bagi Pelaku Pedofilia Galih Bagas Soesilo
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.892

Abstract

Anak merupakan investasi terbesar bagi suatu peradaban bangsa yang memiliki peran strategis sehingga keberadaanya dan eksistensinya wajib diperhitungkan. Diakhir tahun 2020 Pemerintahan era Presiden Joko Widodo, sebagai upaya bentuk nyata pemberantasan dan upaya penanggulangan kejahatan seksual yang dilakukan kepada anak dibawah umur telah ditandatangani. Melalui Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang merupakan amanah dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdapat beberapa isu dan masalah berkaitan adanya ketentuan pemberatan sanksi pidana bagi pelaku kekerasan seksual anak dengan cara kebiri kimia. Penerapan kebiri kimia ini menimbulkan pro dan kontra berkaitan dengan tingkat efektifitas untuk menekan angka kejahatanya, berbanding dengan pemberlakuannya yang dianggap melanggar hak asasi manusia yang telah dijamin oleh Undang-undang. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebiri kimia sebagai hukuman tambahan bagi pelaku pedofilia. Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa hukuman kebiri sebagai hukuman tambahan diharapkan memberikan efek jera atau balasan yang dianggap pantas serta diharapkan memperbaiki kelakuan terpidana setelah selesai menjalani pidana pokoknya. Dalam pelaksanaan hukuman kebiri kimia tidak dilakukan secara serta merta. Melainkan melalui tiga tahap yaitu penilaian klinis, kesimpulan dan pelaksanaan. Sehingga ada potensi pelaku tindak pidana kejahatan sek- sual anak tidak dijatui hukuman kebiri kimia.
Rule of Law dalam Perspektif Critical Legal Studies Ellectrananda Anugerah Ash-shidiqqi
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.895

Abstract

Dampak dari perkembangan paham positivisme terhadap Indonesia dengan munculah kekakuan kekakuan hukum yang dianggap bahwa hukum itu tidak mampu menciptakan keadilan yang sesungguhnya. Hal ini menandakan, hukum hanya merupakan alat (tool) yang diposisikan sebagai kuda penarik beban sesuai dengan keinginan sang majikan, yaitu punguasa yang mempunyai kewenangan dan pengusaha sebagai pemilik modal. Kondisi semacam ini akan membawa konsekuensi yang tidak baik terhadap perkembangan hukum di Indonesia saat ini maupun masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis rule of law dalam perkspektif critical legal studies. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif untuk mendalami dan menganalisis keberadaan doktrin-doktrin hukum, pendidikan hukum dan praktek institusi hukum yang menopang dan mendukung system hubungan-hubungan yang oppressive dan tidak egaliter. Hasil penelitian menunjukkan Teori kritis bekerja untuk mengembangkan alternatif lain yang radikal, dan untuk menjajagi peran hukum dalam menciptakan hubungan politik, ekonomi dan dan sosial yang dapat mendorong terciptanya emansipasi kemanusiaan. Pemikiran tentang critical legal studies diharapkan dipakai oleh para penegak hukum di Indonesia dalam memecahkan permasalahan hukum yang sedang dihadapi.
Inovasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Covid-19 di Indonesia Dian Kus Pratiwi
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.929

Abstract

Kondisi darurat akibat Covid-19 dalam kerangka negara kesatuan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, namun perlu peran dan tanggungjawab pemerintah daerah. Hal inilah penting bagi pemerintah untuk melakukan inovasi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 tanpa mengesampingkan kebijakan yang telah di keluarkan oleh pemerintah pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi urgensi dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19. Penelitian dilakukan secara yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap urgensi inovasi kebijakan pemerintah daerah dan bentuk inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Covid-19. Hasil penelitian menunjukan bahwa inovasi kebijakan pemerintah daerah dalam penangangan Covid-19 di Indonesia penting dilakukan dengan alasan: 1) dalam konteks negara kesatuan terdapat hubungan antara pemerintah pusat dan daerah; 2) adanya problematika hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara umum maupun dalam penanganan Covid-19 di Indonesia mengakibatkan ketidak efektifan kebijakan penanganan Covid-19; 3) sejumlah peraturan dan kebijakan pemerintah pusat belum cukup efektif mengatasi pandemi Covid-19; 4) pemerintah daerah memiliki tanggung jawab langsung kepada masyarakat di daerah; 5) bahwa inovasi kebijakan merupakan bagian dari kepentingan nasional guna melaksanakan tujuan bernegara yang berpegang pada asas solus populi suprema lex. Bentuk inovasi kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam penanganan pandemi Covid-19 diantaranya: 1) inovasi kebijakan terkait pemulihan sektor birokrasi dan pelayanan masyarakat; 2) berkaitan dengan sektor kesehatan dan ketertiban masyarakat; dan 3) inovasi dibidang ekonomi dengan memberikan fasilitas perpajakan.
The Roles of Local Governments in Accommodating the Registration of SME’s Product Trademarks Muhammad Bagus Boy Saputra; Heniyatun Heniyatun; Hary Abdul Hakim; Chrisna Bagus Edhita Praja
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 3 No. 1 (2021)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v3i1.1227

Abstract

One of the manifestations of the government's alignment with the protection and development of MSMEs is the issuance of Law Number 20 of 2008 concerning Micro, Small and Medium Enterprises (UU MSMEs). Protection of MSME products is protection for products consisting of goods and/or services. Every product, both goods and services, has material and immaterial wealth. Intellectual Property Rights (IPR), especially trademarks, are immaterial wealth for MSME products that need legal protection. This study aims to analyze the role of the Kebumen district government in accommodating the registration of MSME product brands. This study uses a normative juridical method with a qualitative approach. The legal materials used in this study include primary and secondary legal materials. Primary legal materials are Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications, Regulation of the Regent of Kebumen Number 71 of 2016 concerning Position, Organizational Structure, Duties and Functions, as well as Work Procedures for the Department of Manpower and Cooperatives, MSME (MSME Kebumen Regent Regulation). Secondary legal materials are journaled articles, law books and websites. The results of the study indicate the role of the Kebumen Regency Government in accommodating trademark registration on MSME products in Kebumen Regency through the KUMKM Service and the KUMKM Integrated Business Service Center (PLUT). Activities carried out are in the form of socialization, consulting services, training, and assistance for MSMEs in trademark registration at the DJKI to protect the law and develop MSMEs.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 11 No. 1 (2022) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)