Articles
57 Documents
<![CDATA[Relasi Agama Dan Negara: Telaah Pemikiran Politik Soekarno Dan Fazlur Rahman ]]>
<![CDATA[Sudarti Sudarti]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v7i2.1985
<![CDATA[The author in this study wanted to see the similarities and differences in the political thoughts of Soekarno and Fazlur Rahman about the relationship between religion and the state. The type of research used is library research with a descriptive-comparative method. The results showed that Soekarno and Fazlur Rahman had a different paradigm in viewing the relationship between religion and state. Soekarno has a secularistic paradigm that separates religion and state to be implemented in Indonesia, while Fazlur Rahman has an Integralistic paradigm in which religion (Islam) and the state cannot be separated (integrated). However, these two figures agree that the sovereignty of a country is in the hands of the people and do not agree with the theory of God's sovereignty because God has never acted as politically sovereign nor as a maker of laws or laws. Keywords: Secularistic Paradigm, Integralistic Paradigm, God's Sovereignty.]]>
<![CDATA[Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi ]]>
<![CDATA[Ro'is Alfauzi]]>;
<![CDATA[Orien Effendi]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v7i2.1990
<![CDATA[Pembatasan Kekuasaan Berdasarkan Paham Konstitusionalisme di Negara Demokrasi. Maksudnya adalah perlunya pembatasan terhadap bentuk kekuasaan yang ada, batasan itu sudah di amanatkan dalam konstitusi negara tidak terkecuali menurut paham konstitusionalisme. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui tentang bagaimana pembatasan dalam kekuasaan yang dimiliki oleh organ atau lembaga dalam suatu negara hukum dengan menjadikan konsep atau paham konstitusionalisme sebagai tolak ukur. Penelitian ini berusaha mengungkap tiga cabang lembaga pemerintahan yang memiliki kekuasaan di Indonesia, yakni kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif maka pembatasan kekuasaan lembaga pemerintah dalam suatu negara tersebut dapat kita lihat melalui dokum, teori-teori hukum, dan peraturan undang-undang yang tertuang dalam konstitusi negara. Dengan cara penelitian tersebut nantinya kita bisa melihat bagaimana bekuasaan yang dimiliki oleh pemegang kekuasaan tersebut dalam mengaplikasikan kebijakan yang dikeluarkannya sesui dengan nilai konstitusi atau tidak.]]>
<![CDATA[Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim ]]>
<![CDATA[Orien Effendi]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v7i2.1999
<![CDATA[Komisi Yudisial Dalam Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim. Masih terdapatnya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim di lembaga peradilan telah mencederai nilai-nilai keadilan. Kasus para penegak hukum di lembaga peradilan seperti adanya suap menyuap telah memberikan gambaran akan perlunya pengawasan dalam lembaga peradilan, selain keberadaan Mahkamah Agung (MA) sebagai pengawas internal yang dinilai tidak mampu mencegah para penegak hukum di lembaga peradilan melakukan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim. Komisi Yudisial (KY) sebagai lembaga pengawas ekternal berperan menegakkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim agar terciptanya peradilan yang bersih. Permasalahan dalam lembaga peradilan tersebut di analisa dengan pendekatan kepustakaan, dalam menganalisa pemberitaan media dengan melihat fakta-fakta yang terjadi di lingkungan peradilan, ditemukannya pelanggaran kode etik profesi sebagai penegak keadilan di lembaga perdilan.]]>
<![CDATA[Slogan Back to the al-Quran and Sunnah: Studi atas Gerakan Politik Islam Jamaluddin al-Afghani ]]>
<![CDATA[Syahuri Arsyi]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v7i2.2037
<![CDATA[This article will discuses the Islamic political movements of one the thinker renewal of Islamic modernism in the 19th century, namely is Jamaluddin al-Afghani (1839-1897). This study used historical approach, to understand and explore one's personality by looking at this socio-culture and intellectual background to social impression. This study found, first the political movement’sal-Afghani is very unique and different than another. Her movement to carried out in the frame of slogan “back to the al-Quran and the Sunnah” as response to the attitude of Muslims that are experiencing deterioration and decline, and a response to western imperialism in the Islamic world. al-Afghanito encourage of Muslims to united in the pan-Islamism. Second, al-Afghani uses the slogan “back to the al-Quran and the Sunnah” in his political movement as well as a spirit for the Muslims to re-ijtihad-sasi against, especially to the concepts of qada’ and qadar which are often misunderstood untill result in Muslims are trapped in an attitude of fatalism and static.]]>
<![CDATA[Penerapan Syariat Islam Di Perbatasan Aceh Sumatera Utara (Straegi Dinas Syariat Islam Aceh Tamiang) ]]>
<![CDATA[Mursyidin AR Apridaryanti,]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v7i2.2040
<![CDATA[Implementasi Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang memiliki strategi yang ditempuh oleh Dinas Syariat Islam. Berbagai tantangan yang dihadapi, mapa upaya yang ditempuh oleh dinas Syariat Islam untuk keberhasilan Implementasi Syari’at Islam kepada masyarakat menggunakan strategi pembinaan dengan mengirim kader-kader ulama dalam memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan membentuk lembaga-lembaga pendidikan seperti TPA, dayah/pesantren. Hasil pengamatan dapat dilihat bahwa strategi yang ditempuh adalah impelentasi tentang akidah serta melakukan pencegahan dan pengawasan terhadapp pendangkalannya, sementara dibidang ibadah, belum menunjukan peningkatan, dibidang syi’ar Islam sedikit medapatkan peningkatan, segingga Dinas Syariat Islam dalam penerapan Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang masih kuwalahan menghadapinya, disebabkan masih kurang memadai dan belum mendapatkan respon dari masyarakat secara merata. masyarakat yang melaksanakan Syari’at Islam itu sesuai dengan qanun Syari’at Islam. Dengan demikian, hambatan dan upaya Dinas Syariat Islam dalam mengatasi implementasi Syariat Islam di Kabupaten Aceh Tamiang kurangnya Sumber Daya Manusia yang profesional dalam melaksanakan tugasnya, kondisi georgarfis yang jauh dari pusat pengawasan DSI dan WH, sehingga pelanggaran Syari’at Islam di daerah ini masih tinggi. Maka, upaya yang dilakukan Dinas Syari’at Islam mengandalkan potensi dan sumber daya yang ada dan berkomitmen mengimplementasikan syari’at Islam kepada masyarakat Aceh Tamiang.]]>
<![CDATA[Reposisi Qanun Desa Berbasis Kearifan Lokal Dalam Upaya Penegakan Syariat Islam di Tingkat Gampong/Desa ]]>
<![CDATA[Muhammad Rusdi Bin Muhammaddiah Muhammad Ihsan]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i1.2700
<![CDATA[This research is an attempt to understand and explain the repositioning of qanun based local wisdom in the effort of enforcing Islamic law at the village. In the context of Acehnese society (after the implementation of Islamic Sharia rules), at the village has not accommodated the implementation of Islamic law such as the establishment of village qanun in the areas of worship, syiar and adat gampong. Qanun gampong should be an extension of Acehnese qanun atprovincial, district/city level based on local wisdom of community/gampong community. Therefore, this study is an effort to re-functioning local qanun based on local wisdom which is not contradictory to higher qanun province, regency/municipality qanun where village qanun will be able to balance the implementation of Islamic law between qanun syariat Islam in Aceh with village qanun. Interest to review this concept, especially as an effort to raise the spirit of Islam at the village level. On the other hand, it is also interesting to see how the track record of the implementation of Islamic Shari'a in the gampong level. This research is descriptive, with approach of Shari'ah discipline and cultural anthropology. Techniques of collecting data through Library Research (literature review), and Indepth interviews with informants are capable with this study. The results of this study indicate that the village apparatus is still hesitant in forming the Islamic Shari'ah qanun because it is absent at the district level, so one of the efforts to restore the village qanun position which previously had not existed was to integrate the value of local wisdom in qanun, in addition to not be separated from the Islam law]]>
<![CDATA[KEBANGKITAN CENDIKIAWAN MUSLIM DALAM PEMIKIRAN DAN PERPOLITIKAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[Syamsuddin Bahrum]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i1.2727
<![CDATA[Kebangkitan cendikiawan muslim Indonesia diawali lahir sebuah perhimpunan intelektual muslim Indonesia. B.J. Habibie sebagai salah satu cendikiawan menamai perhimpunan ini dengan kata ‘cendikiawan’ dan juga memaknai kata ‘cendikiawan’ sebagai ‘setiap orang yang memiliki kepedulian terhadap penderitaan manusia dan memiliki rasa tanggung jawab untuk memperbaiki kehidupan sosial’. Dalam kebangkitan cendikiawan muslim dengan mengedepankan sasaran tunggal 5-K yakni: Kualitas iman dan takwa, Kualitas berpikir, Kualitas berkarya, Kualitas bekerja dan Kualitas hidup. Cendikiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sebagai ‘political-resource’ dengan melahirkan partai-partai dan bergabung dengan partai baik partai berlabel Islam maupun nasionalis. Pemikiran cendikiawan muslim dalam perpolitikan Indonesia sebagai intelegensi pengetahuan dengan melahirkan kebangkitan Islam kultural, islamisasi birokrasi serta penerapan nilai-nilai politik Islam dalam dinamika perpolitikan Indonesia.]]>
<![CDATA[KONSEP IDEAL IMAMAH (KEPEMIMPINAN) MENURUT AL-MAWARDI ]]>
<![CDATA[Ryzka Dwi Kurnia]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i1.2728
<![CDATA[Artikel ini membahas tentang konsep ideal Al-Mawardi mengenai Imamah (kepemimpinan). Metode yang digunakan dalam tulisan ini ialah menggunakan pendekatan sejarah (historical approach) yang merupakan suatu penelitian terhadap sejarah dalam kurun waktu tertentu. Metode ini tentu saja bersesuaian dengan tulisan penulis yang memang memfokuskan terhadap pemikiran seorang tokoh yaitu Al-Mawardi. Adapun Data penelitian ini dihimpun melalui studi pustaka, dimana data primernya diangkat dari dan dengan menginventaris karya-karya yang berkenaan dengan pemikiran politik Al-Mawardi. Khususnya yang menjelaskan tentang paparanAl-Mawardi mengenai berbagai kriteria seorang imam (khalifah), cara pemilihan serta kewajiban imam (khalifah), serta keabsahan dan pemberhentian seorangimam (khalifah).]]>
<![CDATA[LEGALITAS LEMBAGA ADAT DALAM SISTEMHUKUM NASIONAL DI ACEH ]]>
<![CDATA[Mulyadi Nurdin]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i1.2729
<![CDATA[Terdapat berbagai lembaga adat yang hidup dan berkembang di Aceh sejak zaman dahulu kala, sebagaiannya masih terus bertahan dan dipraktekkan oleh masyarakat secara tradisional, lembaga tersebut dalam waktu yang sangat lama tidak diakui keberadaannya di dalam sistem hukum nasional dan sistem tata negara Indonesia, namun berkat upaya keras semua pemangku kepentingan, beberapa lembaga adat sudah diakui legalitasnya sebagai bagian dari lembaga negara yang menjalankan fungsi-fungsi adat, hukum, bahkan pemerintahan. Namun regulasi dan penjelasan tentang tugas dan fungsi lembaga adat tersebut masih sangat terbatas, sehingga tidak jarang terjadi tumpah tindih kewenangan dengan lembaga lain yang sudah lebih dahulu diakui dalam sistem pemerintahan.]]>
<![CDATA[OTORITAS NEGARA DALAM MEREFORMULASI METODE PENENTUAN AWAL BULAN QAMARIYAH ]]>
<![CDATA[Fika Andriana]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i1.2730
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa secara mendalam tentang: 1) Kebijakan negara terkait dengan penentuan awal bulan qamariyah, 2) Upaya negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah, 3) Otoritas negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah. Data primer penelitian bersumber dari buku-buku ilmu falak, buku-buku ilmu politik dan negara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian literatur lainnya seperti Ensiklopedi, artikel pada surat kabar dan majalah yang terkait dengan hisab rukyat.Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan negara terkait metode penentuan awal bulan qamariyah terdiri dari metode yang digunakan adalah metode hisab dengan berpedoman pada hasil rukyat, kriteria yang digunakan adalah visibilitas hilal, serta teknis dalam menentukan atau menetapkan awal bulan qamariyah adalah dengan menggelar sidang itsbat yang dilaksanakan pada hari dilaksanakannya rukyat. Sedangkan upaya yang dilakukan negara dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah adalah dengan menggelar pertemuan dan musyawarah penyatuan metode, selain itu telah dibentuk tim perumus undang-undang hisab rukyat. Adapun dalam hal penentuan awal bulan qamariyah, negara memiliki otoritas dalam mereformulasi metode penentuan awal bulan qamariyah. Hanya saja, sepanjang penelitian ini dilakukan, peneliti menyimpulkan bahwa otoritas tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya aturan yang kuat dan mengikat karena tidak adanya sanksi dalam peraturan tersebut.]]>
