cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
muhammad roni
Contact Email
muhammad_roni@iainlangsa.ac.id
Phone
+6281287773708
Journal Mail Official
jurnal.politica@iainlangsa.ac.id
Editorial Address
Jalan Meurandeh, Meurandeh, Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh 24354
Location
Kota langsa,
Aceh
INDONESIA
POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Zawiyah Cot Kala Langsa
ISSN : 24772844     EISSN : 26155745     DOI : https://doi.org/10.32505/politica.
Core Subject : Religion, Economy, Humanities, Social,
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Islamic Legal, Constitution in Islam, Comparative Constitution, Islamic Political Thoughts, Fiqh Siyasah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 57 Documents
 2   3   4   5   6 
Hukum, Politik dan Westernisasi Muhazir Muhazir
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 1 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i1.4268

Abstract

It is undeniable that in the traditionalist group which is motivated by the belief that the time of the Apostle and the Companions was ideal, the term ideal is sometimes defined as the best of the best period. Behind the triumph of the Ottoman Turks in its leadership, there were various problems caused by expansion efforts. This paper reviews the dynamics that occurred during the Ottoman Turkish dynasty and the effects of its leadership style. This paper is a literature review by reviewing various writings and research, historical approach in this paper is used to theoretically describe historical construction during the Ottoman Turkish dynasty. This paper argues that the contribution of the ideal system of government cannot be separated from the role of the Abbasid government. The Ottoman and Abbasid dynasties were kingdoms that had put reforms in creating a government, economic, legal, and political system.
Hukum Ketatanegaraan dalam Islam Muhammad Hidayat
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4436

Abstract

Persoalan bentuk negara atau pemerintahan dalam Islam selalu menjadi pembahasan yang menarik untuk dikaji hingga saat ini. Sampai saat ini tidak ada kata sepakat tentang hal itu.Tulisan ini akan menguraikan pemikiran salah seorang ulama/pemikir Islam tentang hal tersebut. Pemikirannya tersebut dituangkannya dalam karyanya yang berjudul al-Islam wa Ushul al-Hukm. Dengan demikian, tulisan ini dari segi jenisnya termasuk ke dalam penelitian kepustakaan (library reseach) yang bersifat deskriptif analisis. Sebagai temuan dari tulisan ini disimpulkan bahwa Ali Abd Raziq memiliki pendapat yang berbeda dengan kebanyakan ulama tentang bentuk negara atau pemerintahan.Perbedaan pendapat ini terjadi disamping karena ketiadaan nas yang qath’iy, dan ketiadaan peraturan dan pola yang baku dan seragam tentang negara, juga kemungkinan karena pengaruh pemikiran modern yang telah memasuki dunia Islam,seperti rasionalisme, nasionalisme, demokrasi dan skularisme. Sehingga para tokoh agama dan pemikir Islam pada masa itu berbeda pendapat dalam mengatasi masalah keterbelakangan umat Islam.Khususnya dalam masalah kenegaraan, sebagian mereka berorientasi kepada priode khulafa’u rasyidin dan sebagian lagi berorientasi ke Barat yang pada saat itu sudah maju.Dalam hal ini, kelihatannya Ali Abd.Raziq cenderung ke Barat karena di antara rujukan yang digunakannya adalah Thomas Hobbes, Jhon Locke, buku The Caliphate karangan Sir Thomas W. Arnold, buku Republic karangan Aplaton, dan buku Politics karangan Aristo.
Pelayanan Administrasi Terpadu di Kecamatan Sungai Mas Kabupaten Aceh Baraty S Amirulkamar; Sayed Mayzar Mulya
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4547

Abstract

Pengertian atau definisi administrasi dari pendapat para ahli memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Administrasi pada dasarnya berkenaan dengan tugas atau pekerjaan pada suatu organisasi dengan melibatkan administrator. Charles A. Beard mengatakan bahwa tidak ada satu hal untuk abad modern sekarang ini yang lebih penting dari administrasi. Meskipun era globalisasi sudah lama bergulir, ditambah lagi dengan revolusi industry 4.0 yang sarat dengan teknologi dan ilmu pengetahuan yang mutakhir, administrasi tetap merupakan hal yang paling utama dalam melaksanakan setiap bidang pekerjaan. Bahkan administrasi disebut sebagai penentu citra suatu organisasi. Baik buruknya organisasi, maju mundurnya organisasi serta hidup matinya organisasi sangat tergantung pada administrasi yang dimiliki dan dilaksanakan oleh seluruh unsur dalam organisasi.
Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Pada Gugatan Actio Pauliana Aida Nur Hasanah
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4574

Abstract

Legal protection is a legal remedy given to the rights of someone who is considered weak. Regarding the interests of the bankruptcy estate, the Court may request the cancellation of all legal actions of the debtor who have been declared bankrupt which harm the interests of the creditor, which was carried out before the bankruptcy declaration decision was pronounced. The cancellation can only be done if it can be proven that at the time the legal action was carried out, the debtor and the party with whom the legal action was carried out knew and should have known that the legal action would result in a loss to the creditor. Actio pauliana is present as a form of legal effort given by law to creditors to cancel the debtor's actions that harm the creditor. Actio Pauliana is regulated in Articles 42 to 50 of the Bankruptcy Law and PKPU.
Pembentukan Demokrasi Lokal di Aceh M. Alkaf -; Shafrida Wati
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4764

Abstract

Tulisan ini membahas pembentukan demokrasi lokal di Aceh pascakonflik dengan berfokus munculnya indentitas politik baru yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan struktur politik nasional. Berdasarkan data empiris yang analisis dokumentasi selama tahun 2017 hingga 2021, tulisan berargumen bahwa pembentukan demokrasi lokal pasca konflik merupakan konsolidasi yang dilakukan oleh beragam kelompok politik dan tekanan stabilitas rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh dari bencana. Untuk mempertahan tesis tersebut, penulis membahas tiga tema, yakni bencana di Samudra Hindia, pencarian bentuk perdamaian yang bermartabat, dan reintegrasi politik lokal. Tulisan ini pada akhirnya menyimpulkan bahwa pembentukan demokrasi lokal di Aceh pascakonflik memberi kontribusi signifikan terhadap bangunan kesadaran identitas politik dari unit yang lebih kecil dari cerita besar keindonesiaan.
Pencegahan Perundungan (Bullying) Terhadap Siswa SD Dan SMP Dalam Implementasi Kota Peduli Ham Di Kota Ternate Indry yani; Salha Marasaoly
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4873

Abstract

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perilaku kekerasan terhadap anak sebagai bentuk ekspresi, dan aksi yang dilakukan oleh orang lain terhadap anak. Tindakan kekerasan adalah salah satu bentuk manifestasi rasa marah yang bersifat agresif malignant (berat) yang menyebabkan kesakitan atau kerusakan pada obyek sasarannya. Perundungan juga dikenal sebagai masalah sosial, terutama ditemukan di kalangan anak-anak sekolah. Pengembangan sumber daya anak merupakan bagian dari upaya untuk memenuhi hak-hak anak untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi serta berpartisipasi dalam segala hal yang mempengaruhi hidupnya.Tekanan perlindungan pada hak-hak anak disebabkan karena anak merupakan individu yang sedang berkembang, belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial. Akibatnya rawan terhadap kekerasan, penelantaran, dan eksploitasi.
Ketika Suharto Mengucap Bismillah saiful hakam
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4987

Abstract

Dalam dasawarsa terakhir berkuasa, 1988-1998, Soeharto menampilkan pribadi sebagai pemimpin umat Islam Indonesia. Jika dibandingkan dengan masa-masa awal ia berkuasa, maka, era ini sesungguhnya memperlihatkan keunikan dan kegigihannya dalam mempertahankan kekuasaanya. Pertama, ia menampilkan diri sebagai seorang muslim yang sejati, selalu mengawali pembacaan pidato dan amanatnya dengan kalimat Bismillah Hirrohman Nirrohim, sesuatu yang baru dan tak pernah dilakukan pada awal-awal ia berkuasa dan berjaya. Arti harfiah, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Kedua, ia memberikan restu pembentukan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, disingkat ICMI, yang menjadi wahana baru untuk merangkul kekuatan Islam. Ketiga, ia menunaikan ibadah haji, dan prosesi pelaksanaan ibadah haji itu dipublikasikan secara luas, mirip propaganda politik, dan meminjam istilah Geertz menampilkan sisi nyata keberlanjutan pentas agung dari negara teater. Rakyat menunggu, menikmati, dan merasakan pentas politik Ibadah Haji tersebut. Kata Kunci : Bismillah, Anti Komunis-China, dan Politik Islam
Kepemimpinan Ideal Umar bin Abdul Aziz M. Anzaikhan khan; Fitri Idani
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.4878

Abstract

Historically, Islam gave birth to many extraordinary leaders, one of which was Umar bin Abdul Aziz. The modern thinker who intensely discusses the leadership concept of Umar bin Abdul Azis is Khairuddin Faiz. According to Khairuddin Faiz, Umar bin Abdil Azis is an ideal leader who offers various leadership concepts in an implementable manner. This can be seen in the character and policies of Umar bin Abdul Azis when he became the leader of the Muslims (caliphate) in his time. Even though he only served for a short time, the government of Umar bin Abdul Azis had a very significant impact, and brought prosperity to the community. This article belongs to literature research with a qualitative approach. The methodology used is a descriptive analysis study of Khairuddin Faiz's thoughts. The results of the study conclude that being an ideal leader as practiced by Umar bin Abdul Azis consists of various aspects, including; Leaders must be appointed not self-appointed, leaders come to scholars as advisors, leaders must be egalitarian, leaders must be wira'i, and leaders dedicate wealth to the people instead of hoarding wealth.
Komunikasi Politik Bawaslu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih di Tengah Pandemi Covid-19 pada Pemilihan Walikota Medan Tahun 2020 Ahmad Sempurna; M. Taufiq Hidayah Tanjung; Raden Deni Admiral
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v9i2.5074

Abstract

Pilkada serentak kota Medan diselenggarakan di tengah pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bawaslu dalam peningkatan partisipasi warga negara di tengah pandemi Covid-19 pada pemilihan Walikota Medan tahun 2020. Metode dalam penelitian ini menggunakan kualitatif. Data yang diperoleh meggunakan wawancara yang dapat memberikan penjelasan secara akurat dan teknik studi pustaka melakukan pengumpulan data berupa sumber data, referensi-referensi atau dokumen-dokumen yang penting dan relevan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadi peningkatan partisipasi warga negara walaupun dimasa pandemi Covid-19 disebabkan oleh berbagai indikator yaitu kesadaran politik warga negara akan tanggung jawabnya sehingga masyarakat mau untuk berpartisipasi pada pemilihan. Kedua, Peran Bawaslu, masyarakat cenderung ikut berpartisipasi pada pemilihan disebabkan oleh kepercayaan mereka bahwa bawaslu telah melakukan pengawasan terkait dengan protokoler kesehatan sehingga masyarakat yakin kesehatannya terjamin jika hadir ke TPS. Ketiga, sosialisasi Bawaslu sebagai pengawas pemilu dalam pemilihan walikota Medan tahun 2020. Merupakan faktor penting karena pilkada kota Medan Tahun 2020 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
Menilik Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong Menurut Qanun Gampong No. 1 Tahun 2019 Friska Anggi Siregar
Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/politica.v10i1.5796

Abstract

Gampong Aceh Qanun No. 1 of 2019 concerns the Gampong government regulating gampong governance administration. The Keuchik as the gampong government, must submit a government responsibility report to Tuha Peut Gampong and the Mayor through the camat. The report consists of three parts: the year-end report on the administration of gampong governance, the final report on the administration of gampong governance at the end of the period, and the information report on the administration of gampong governance at the end of the fiscal year. Keuchik reporting activities are funded by the Gampong Revenue and Expenditure Budget (APBG), and the procedures for submitting Keuchik accountability reports are regulated in a Mayor Regulation. With this rule, it is hoped that the Gampong Aceh administration will become more accountable and transparent.

Page 5 of 6 | Total Record : 57

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2017 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 10 No 1 (2023): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 2 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 9 No 1 (2022): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 2 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 2 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 7 No 1 (2020): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 1 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 4 No II (2017): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam