Articles
57 Documents
<![CDATA[DEMOKRASI DALAM PANDANGAN YUSUF AL- QARADHAWI ]]>
<![CDATA[M. Alwin Abdillah]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i2.2732
<![CDATA[The theme of democracy is one of the themes that is still interesting to discuss. Various works that deal with democracy have been produced - both by Islamic thinkers and Westerners. Since the arrival of the West to the Islamic world, and along with the progress of the West today, then something that comes from the West has always been an indicator of progress. For this claim so that many countries feel it is important to "follow" - whether directly or indirectly - all forms of progress that have been achieved by the West - including the theme of democracy.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN QANUN DALAM PANDANGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[Aidil Fan]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i2.2733
<![CDATA[This research is focused on the issue of formulating the Qanun as an embodiment of the Authority of the Aceh Government, but there is supervision from the Central government. This research uses a descriptive analytical method, which is a study that provides an overview of the scope and review of the formulation of Qanun in Aceh that remains under the supervision of the Central Government. This study also uses the normative juridical method with the statutory approach. This research concludes that in the context of supervision, the Central Government can suspend or cancel a Qanun if it is considered to be in conflict with the higher laws. This preventive supervision is carried out on the policies of the Regional Government which regulates the regional budget of revenue and expenditure, local taxes and other regulations that can create a high cost economy.]]>
<![CDATA[MENGEVALUASI HUKUMAN KEBIRI DAN PENTINGNYA FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA ]]>
<![CDATA[Moh Rasyid]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i2.2734
<![CDATA[Children need protection and guidance from adult people to become a quality generation. Relationship between children and adult people in their surrounding community plays significant role in children development. However, in some case, adult people cause suffering for children such as in the case of child abuse or violence. Meanwhile, the regulation concerning child fails to provide protection for children. Due to the rise of crime against children, President Joko Widodo signed Perppu No 1/2016, later on became the Law no 17/2016, which threatened the actor of child abused to be emasculated. Human right activists and medical experts were opposing the law. Despite the debate between the proponents and the opponents of castration, including among Moslems, the Council of Indonesian Ulama (MUI) did not published fatwa concerning this matter. The most important thing is protecting children from being abused by empowering education and restorative justice.]]>
<![CDATA[PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA DALAM PESTA DEMOKRASI ]]>
<![CDATA[Azirah]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i2.2735
<![CDATA[Beginner voters have different characteristics with older people in general. Beginner voters tend to be critical, self-contained, independent and are not satisfied with the establishment, pro-change and so on. The characteristics condusive to building a community of intelligent voters in the general election voters have rational consideration in determining his choice. For example, because the integrity of the political party leaders nominated, track record or work programs are offered. Because it has not had experience in presidential elections, beginner voters need to know and understand the various matters related to the election is held, what are the stages of the election, anyone who is eligible to participate in the elections, how the procedures for exercising the right to vote in elections and so on. The beginner voters expexted that still can maintain their political participation, so that when the quota rights of beginner voters can be run by continuing to participate at this stage then democracy will be able to bring the era of Indonesian democracy at this stage of the better later on, of course it would be better anyway when beginner voters can choose intelligently based sciences that have been obtained and supported with good ethics is also based on conscience and integrity in the absence of negative things from those who play with a sense of cheating.]]>
<![CDATA[PERSEPSI ULAMA DI KOTA LANGSA TENTANG GOLONGAN PUTIH ]]>
<![CDATA[Mila Nurul Aisiyah Sitti Suryani & Rasyidin]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 6 No 2 (2019): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v6i2.2736
<![CDATA[Golput (golongan putih) adalah salah satu bentuk perlawanan terhadap praktik politik dari orang-orang yang kecewa terhadap penyelenggaraan negara dengan cara tidak memilih partai atau legislator (dalam pemilu legislatif) atau Presiden (dalam pemilu Presiden). Banyaknya pengamat politik mengatakan bahwa fenomena golongan putih ini merupakan bukti kekecewaan masyarakat akan kinerja politisi rakyat merasa “ditipu” dengan janji-janji manis pada saat kampanye, masyarakat merasa politisi tidak mampu mewakili kehendak rakyat dan melaksanakan janji-janjinya. Tingginya angka golongan putih dapat menurunkan legitiminasi pemerintah yang terbentuk dari hasil pemilihan umum, baik dalam proses pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi ulama kota Langsa mengenai golongan putih yaitu golput tidak boleh karena diharamkan selama calon pemimpin tidak memenuhi syarat menjadi seorang pemimpin, dalam konsep Islam golput identik dengan orang yang tidak bertanggung jawab. Golput (golongan putih) dimata agama tidak benar dan dalam sudut pandang Islam golput bagian dari pelanggaran dan golput tidak boleh karena tidak ada maslahat yang dicapai dalam pemilu. Sedangkan argumen ulama di Kota Langsa tentang golongan putih yaitu golput dibolehkan, karena golput itu hak, sekaligus kewajiban bagi negara yang baik. Jika seseorang tidak mau menggunakan hak pilihnnya tidak bisa dipaksakan juga tetapi sebagai warga negara yang bertanggung jawab, masyarakat wajib memilih karena satu suara saja sangat berguna bagi kehidupan bangsa kedepannya. Sebagai warga negara yang baik sepatutnya harus bertanggung jawab dan ia tidak boleh meninggalkan hak pilihnya kerena ia sudah mengakui bahwa demokrasi sebagai cara untuk bernegara.]]>
<![CDATA[KONSEP DAN KONTEKSTUALISASI KEPEMIMPINAN DALAM HADIS ]]>
<![CDATA[Wahyu Saepudin]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v8i1.3074
<![CDATA[Kepemimpinan merupakan suatu entitas yang penting bagi peradaban manusia. Adanya suatu komunitas yang eksis, memerlukan suatu bentuk kepemimpinan yang akan mengarahkan komunitas tersebut kepada tujuan dan visi serta misi yang hendak dicapai. Politik, sebagai suatu panglima yang mengarahkan komunitas merupakan manifestasi konkret dari adanya kepemimpinan. Islam sebagai agama yang menjadikan teks al-Qur'an dan Hadis beserta ilmu turunannya sebagai pedoman, tentunya memiliki konsepsi ideal yang digambarkan dalam teks-teks tersebut mengenai kepemimpinan. Kepemimpinan dalam Islam telah diatur dengan pakem pada teks itu, namun dinamika sejarah dan dialektika ilmu pengetahuan telah menggeser beberapa pakem sesuai dengan konteks masa kini. Tulisan ini hendak mengeksplorasi konsep-konsep ideal kepemimpinan dalam teks tersebut, secara spesifik hadis nabi dan membaca setiap aspek perubahan dalam konteks-konteks tersebut dengan menggunakan kaca mata teori double movement. Tulisan ini merupakan penelitian kualitatif dengan tehnik pengambilan data berupa library research. Dari penelusuran yang telah dilakukan, ada dua konsep kepemimpinan dalam hadis yang dirasa tidak relevan di era kontemporer, konsep tersebut adalah kepemimpinan harus dari kalangan laki-laki dan kepemimpinan harus dari Quraisy]]>
<![CDATA[PROBLEM EFEKTIFITAS PENCEGAHAN COVID-19 DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ]]>
<![CDATA[M. Syamsul Rizal, Athoillah Islamy, Kusroh Lailiyah]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v8i1.3071
<![CDATA[The spread of the corona virus (Covid-19) has become a disaster and an international problem whose impact is experienced by all citizens of the world, including the citizens of Indonesia. Various efforts to prevent the spread of covid-19 have been carried out by the Indonesian government. One of them, is Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Nevertheless, the implementation of the PSBB is not as easy as imagined. In practice, there is not a slight contestation between the objectives of the government and the personal interests of the individual community. Therefore, this study aims to describe the extent of the effectiveness of PSBB policies in Indonesia. This study is a qualitative study. The main data source used is various reports on the conditions of implementing PSBB in various regions of Indonesia, both in the mass media coverage and various scientific researches. Meanwhile, secondary data sources, namely various studies relevant to the subject matter of this study. This type of research approach is empirical normative research. Meanwhile, the theory used as a knife for analysis is the theory of legal effectiveness from Soerjono Soekanto. This study concludes that the implementation of the PSBB policy in several regions in Indonesia in its practical level has not been able to deliver effectively. This is because there are problems in four aspects of the PSBB implementation policy, namely the rule of law, law enforcement, public awareness, and facilities (facilities)]]>
<![CDATA[LARANGAN DEMO OLEH SULTAN HAMENGKU BUWONO X PASCA DEMO 8 OKTOBER 2020 DI YOGYAKARTA ]]>
<![CDATA[Toni Kurniawan Anna Zakiah Derajat]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v8i1.3072
<![CDATA[This paper aims to explain the implementation of Article 5 of Law Number 9 of 1998 concerning Freedom to Express Opinions after the demonstration on October 8, 2020 in Yogyakarta, thus giving birth to Sri Sultan Hamengku Buwono X's appeal regarding demonstrations in the perspective of mas}lah}ah. This type of research is literature research by conducting various studies that are considered credible with the primary source studied. This research results in a conclusion that freedom to express opinions in public is part of the basis of democracy, which has a role in eradicating corruption, gaps in government, and a last resort in conveying an aspiration. In implementing Article 5 of Law Number 9 of 1998 at the demonstration that took place on October 8, 2020 in Yogyakarta, restrictions are still needed so as not to conflict with Islamic law and laws. The demonstration in Yogyakarta led to anarchism, which led to a response from Sultan HB X. The appeal issued by Sultan HB X can be justified because it considers many things, one of which is security, safeguarding public facilities, and order. This appeal also does not mean to limit, eliminate people's rights, and prohibit them from expressing their aspirations.]]>
<![CDATA[KONSISTENSI KONSTITUSI INDONESIA DALAM PELAKSANAAN JUDICIAL REVIEW UNDANG-UNDANG ]]>
<![CDATA[Jun Mawalidin]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v8i1.3073
<![CDATA[The author in the observation of research studies on the constitusional court in Indonesia runs on the basis of government regulations and the 1945 constitution. The constitutional court, which was established since 2003, has proven its usefulnes and role in safeguarding the constitution and state ideology. All efforts and Ijtihad carried out by MK are solely for the sake of upholding social justice for all Indonesian people. The birth of the Indonesian constitution began during the independence period complied by the preparatory body for Indonesia’s independence efforts (BPUPKI). The existence of the Constitutional Court in revising a law or other government regulation is a force for society to fight and seek justice for regulations. The Constitutional Court has reviewed the laws governing its authority dozens of times the Constitutional court’s decision has left pros and cons. Judicial Review of laws in Indonesia can be carried out by the supreme court and the Constitutional court, however, the theory and laws are different.]]>
<![CDATA[CONCEPTS AND BASIS OF INTERNATIONAL RELATIONSHIPS IN THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC GOVERNMENT ]]>
<![CDATA[Zarul Arifin Sri Sudono Saliro]]>
<![CDATA[ Politica: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol 8 No 1 (2021): POLITICA: Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam ]]>
Publisher : <![CDATA[Prodi Tata Negara (Siyasah) IAIN Langsa ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32505/politica.v8i2.3075
<![CDATA[After Islam was spread by the Muslims throughout the universe, the contact of the Muslims with the a'jam nations had entered a new phase in international relations. Territorial boundaries that are displayed in plain sight do not make Muslims limit themselves in interactions between nations. The relationship that occurs between Muslims and other nations is inspired by the teachings of Islam itself which requires Muslims to always maintain peace between Muslims and internal and external Muslims. Islam has laid the foundation for peace in international relations with a basic stipulation that Muslims are not justified even if they interfere with the internal affairs of other nations]]>
