cover
Contact Name
Rina Melati Sitompul
Contact Email
law_jurnal@dharmawangsa.ac.id
Phone
+6285274285223
Journal Mail Official
rina_sitompul@dharmawangsa.com
Editorial Address
Jl. K. L. Yos Sudarso No. 224 Medan Tel. 061 6635682 - 6613783 Fax. 061 6615190
Location
Unknown,
Unknown
INDONESIA
Law_Jurnal
ISSN : 27463966     EISSN : 27464571     DOI : https://doi.org/10.46576/lj.v1i1
Core Subject : Social,
LAW_JURNAL adalah Jurnal Ilmiah bidang Hukum yang diterbitkan Fakultas Hukum Universitas Dharmawanga, yang diterbitkan dua kali setahun. Jurnal bermuatan hasil-hasil penelitian dan karya ilmiah terpilih meliputi berbagai cabang ilmu hukum (Sosiologi Hukum, Sejarah Hukum, Perbandingan Hukum, Konsep Hukum, dll) serta dalam Jurnal Hukum juga berisi tentang bidang kajian berkaitan dengan Hukum dalam arti luas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 27 Documents
AKIBAT HUKUM DAN ALTERNATIF BAGI YAYASAN YANG BELUM MELAKUKAN PENYESUAIAN PASCA KELUARNYA UU NO. 28 TAHUN 2004 TENTANG YAYASAN Zuhriati Khalid; Rina Melati Sitompul
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.787

Abstract

ABSTRAKLahirnya UU No.28 Tahun 2004 Tentang Yayasan yang merupakan Perubahan dari UU No.16 Tahun2001 menimbulkan beberapa konsekuensi bagi yayasan yang sudah lahir atau yang akan ada tetapibelum melakukan perubahan anggaran dasarnya, antara lain Yayasan tersebut telah gugur statusbadan hukumnya sebagai Yayasan. Bagi Yayasaan yang masih menggunakan kata yayasandidepannya dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrectmatighdaad). Yayasantersebut terbuka untuk dimohonkan pembubarannya berdasarkan putusan Pengadilan ataspermohonan Kejaksaan atau pihak yang berkepentingan. Apabila seandainya hal tersebut terjadi,maka segala sesuatu kerugian yang mungkin timbul adalah tanggungjawab renteng seluruh anggotaPendiri dan Pengurus Yayasan.Selain itu ada beberapa alternatif yang dapat dilakukan oleh yayasanguna menghindari konsekuensi tersebut, yakni Menyesuaikan Anggaran Dasar Sesuai DenganKetentuan Undang-Undang Yayasan, Membentuk Yayasan Baru melalui proses penggabungandengan Yayasan Lama untuk membenahi manajemen yayasan sesuai dengan ketentuan syaratYayasan Pasal 14 UU No. 16 tahun 2001, Menggabungkan Yayasan tersebut dengan Yayasan Lain,Melakukan Pembubaran Yayasan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja akibathukum/konsekuensi yang dapat diterima yayasan apabila tidak melakukan penyesuain anggarandasar sesuai dengan ketentuan UU yang berlaku dan alternative apa saja yang dapat dilakukanyayasan guna menghindari konsekuensi hukum tersebut. Metode penelitian ini merupakan penelitiankualitatif, yakni berdasarkan prinsip/azas hukum, doktrin dan peraturan perundangan yang dapatmenjawab permasalahan dalam penelitian ini.Kata Kunci:Yayasan, Penyesuaian AD, Akibat Hukum
ANALISIS YURIDIS PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM PROSES PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN UNTUK MENGUNGKAP KASUS PEMBUNUHAN BERENCANA Martuasah Tobing; Alvi Syahrin; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1129

Abstract

ABSTRAKPengungkapan kejahatan adalah salah satu tugas pokok Polri dalam rangka penegakan hukum. Pada dasarnya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah untuk mengumpulkan alat bukti guna membuat terang peristiwa yang terjadi dan menemukan pelakunya. Konsep kajian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan proses pengambilan data elektronik yang digunakan sebagai alat bukti dan prosedur penggunaan teknologi dalam proses penyelidikan dan penyidikan kasus pembunuhan berencana. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bentuk penyajianya bersifat deskriptif analisis. Akhir kesimpulan di hasilkan bagaimana bukti-bukti elektronik sebagai kajian bukti yang sah dalam mengarahkan pertanggung jawaban pelaku atas tindak kejahatan yang dilakukan dalam menjerat pelaku telah sesuai dengan prosedur kewenangan, sebagaimanana Cek/Olah TKP; Permintaan Salinan CCTV; Permintaan Otopsi dan Uji Balistik; Permintaan Cloning Handphone ke Labfor Mabes Polri; dan Permintaan CDR ke Telkomsel sebagaimana aturan dasar dalam pemenuhan minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP dan ditambah dengan perluasan alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE.Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; teknologi informasi; pembunuhan berencana.
Law_Jurnal Daftar Isi
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.789

Abstract

PERSPEKTIF NORMATIF HUKUM PIDANA TERHADAP KEGAGALAN KONTRUKSI DI INDONESIA Aras Firdaus
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.783

Abstract

ABSTRAKPembangunan nasional berfungsi mendukung pertumbuhan dan perkembangan dibidang ekonomi,sosial dan budaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila danUndang-undang Dasar 1945. Akan tetapi, masalah pembangunan yang muncul tersebutmenyebabkan banyak dampak yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya kegagalan dalamkontruksi. Kegagalan pembangunan yang dilakukan mengakibatkan adanya unsur kesalahan yangberindikasi mengarah pada tindak pidana. Kegagalan dalam jasa konstruksi merupakan salah satuakibat yang dapat membahayakan kepentingan publik maupun kerugian negara. Namun, rangkaianperistiwa tersebut dalam penyelenggaraan konstruksi sudah selayaknya diselidiki tuntas melaluimekanisme hukum dan green construction sebagai upaya untuk mengurangi kegagalan infrastrukturdi Indonesia. Permasalahan pada penelitian ini, yakni bagaimana perspektif hukum pidana terhadapkegagalan bangunan dalam hukum kontruksi di indonesia dan bagaimana mekanisme penegakanhukum terhadap kegagalan bangunan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaituyuridis normatif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, maksud dari penelitian ini diharapkanmemperoleh gambaran secara rinci dan sistematis untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti.Hasil penelitian bahwa penyedia jasa dan pengguna jasa yang sengaja atau tidak sengajamengakibatkan kegagalan pembangunan harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Upayahukum pidana dalam hal ini haruslah memberikan sanksi dan efek jera bagi pelaku. Selanjutnyahukum pidana menjadi hukum yang terdepan dalam mengungkapkan permasalahan tersebut.Kata Kunci: Perspektif; Pidana; Kontruksi
PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN TERHADAP ANAK TUNA RUNGU (STUDI PADA POLRES LANGKAT) Ismawansa Ismawansa; Madiasa Ablisar; Sunarmi Sunarmi; Mahmud Mulyadi
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1130

Abstract

ABSTRAKPencegahan kasus pelecehan seksual anak di bawah umur dengan pemberian perlindungan terhadap korban sekaligus memeberikan efek jera terhadap pelaku merupakan peranan penyidik. Sampel pada penilitian ini didapat dari laporan kepolisian di Polres Langkat. Kronologisnya tindak pidana perbuatan cabul terjadi pada hari Kamis, 04 Oktober 2018 pada pukul 14.00WIB di Jalan Kampung Kruni Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat berlokasi di garasi rumah nenek korban. Pelaku yang melakukan perbuatan sodomi kepada korban belum diketahui. Pada mulanya korban MD tidak menandai siapa pelakunya dikarenakan tidak mengetahui nama pelaku namun ketika pihak keluarga korban MD memperlihatan foto barulah diketahui pelaku tersebut bernama Misdi Alias Mes Salon. Misdi melakukan perbuatan cabul dengan menyodomi korban MD hanya 1 (satu) kali. Kajian ini akan mengkaji serta menganalisis bagaimana aturan terkait penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan oleh Polri, proses penyidikan dan penyelidikan Polres Langkat dalam mengungkap tindak pisdana pelecehan seksual dengan korban anak tuna rungu, serta kendala yang terjadi dalam penangkapan kejahan pelecehan seksual.Kata Kunci: Penyelidikan dan penyidikan; tindak pidana pencabulan; anak tuna rungu.
PELINDUNGAN KELUARGA PEKERJA MIGRAN INDONESIA (PMI) PASCA BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2017 TENTANG PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA Ahmad Erizal; Agusmidah Agusmidah; Suria Ningsih
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.784

Abstract

ABSTRAKIndonesia sebagai negara hukum memiliki kewajiban memberikan pelindungan hukum bagi setiapWarga Negaranya, termasuk diantaranya yaitu pelindungan terhadap keluarga PMI. Konvensi ILO1990 yang diratifikasi Pemerintah Indonesia melalui UU No. 6 Tahun 2012 Tentang pengesahanInternational Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members OfTheir Families 1990, dan UU No. 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan PMI merupakan dasar hukumpelindungan keluarga PMI. Diaturnya pelindungan terhadap keluarga PMI dalam UU No. 18 Tahun2017 merupakan paradigma baru dalam sistem pelindungan PMI. Terbitnya Undang-Undang No 18Tahun 2017 memberikan harapan yang lebih baik kepada PMI dan keluarganya. Namun yangmenjadi pertanyaan adalah bagaimana bentuk pelindungan keluarga PMI, serta bagaimana standarpelindungan Keluarga Pekerja Migran yang dicanangkan Konvensi ILO 1990. Penelitian inimenggunakan metode penelitian Hukum Normatif yang menggunakan pendekatan tinjauan yuridis,dan bersifat analitis deskriptif, yang bertujuan untuk mengkaji bentuk pelindungan keluarga PMI sertaimplementasi Konvensi ILO 1990 dalam UU No. 18 Tahun 2017. Berdasarkan hasil penelitian secarayuridis, bentuk pelindungan keluarga PMI meliputi pelindungan dalam aspek hukum, ekonomi, dansosial. Namun UU PPMI belum mengakomodir secara maksimal pelindungan terhadap keluarga PMI.Secara keseluruhan subjek pelindungan yang diatur hanya terbatas pada CPMI/PMI. Adapunmengenai standar pelindungan keluarga PMI dalam Konvensi ILO 1990 meliputi, pelindungan haksipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Standar tersebut belum diadopsi secara komperhensifdalam UU PPMI.Kata Kunci : Pelindungan, Keluarga, Pekerja Migran Indonesia
PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KESUSILAAN TERHADAP ANAK DI LUAR SISTEM PERADILAN PIDANA (Studi Kasus di Polrestabes Medan) Happy Margowati Suyono; Ediwarman Ediwarman; M. Ekaputra M. Ekaputra; Marlina Marlina
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1131

Abstract

ABSTRAKDalam penanganan perkara tindak pidana kesusilaan yang dilakukan Anak Berkonflik Hukum berbeda penanganannya dengan tindak pidana narkotika. Ancaman hukuman pidana penjara yang berbeda menyebabkan tindak pidana kesusilaan oleh Anak Berkonflik Hukum tidak dapat diupayakan diversi. Ancaman hukum pidana penjara tindak pidana kesusilaan berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun, oleh karenanya tidak dapat diupayakan diversi terhadap Anak Berkonflik Hukum tersebut. Namun, penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan oleh Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana pada tahap penyidikan dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan Keadilan Restoratif dengan cara mediasi antara pihak keluarga Anak Berkonflik Hukum dengan pihak keluarga Anak Korban. Jika, terjadi kesepakatan dalam mediasi tersebut, maka dapat dilakukan pencabutan laporan pengaduan oleh Anak Korban atau keluarganya sebagai pelapor. Akan tetapi, jika tidak terjadi kesepakatan, maka Anak Berkonflik Hukum tersebut dapat diproses hukum lebih lanjut yang nantinya juga Penuntut Umum dalam persidangan dapat mengajukan tuntutan berupa sanksi tindakan. Penelitian ini mencoba mengkaji dan menganalisis beberapa permasalahan yang timnbul, yakni: mengenai pengaturan hukum penyelesaian perkara tindak pidana kesusilaan Anak Berkonflik Hukum di luar Sistem Peradilan Pidana; hambatan dan upaya Penyidik Satreskrim Polrestabes Medan dalam menyelesaikan perkara Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan; dan penyelesaian perkara Anak Berkonflik Hukum tindak pidana kesusilaan di luar Sistem Peradilan Pidana.Kata Kunci: Penanganan; Anak Berkonflik Hukum; dan tindak pidana kesusilaan.
DISKRESI SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ALI MARWAN HSB; VALENTINA SHANTY
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1126

Abstract

ABSTRAKSetiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dapat berlaku di masyarakat apabila dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan dan dapat dilaksanakan di masyarakat. Di mana pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan ini dituangkan dalam konsideran yang pada umumnya terdiri dari landasan filosofis, landasan sosiologis, dan landasan yuridis. Namun, dalam prakteknya ketentuan ini tidak diikuti di mana ditemukan peraturan perundang-undangan menggunakan diskresi sebagai dasar pertimbangan pembentukannya. Berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa diskresi dikenal dalam hukum administrasi negara yang berarti bahwa keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan yang out put - nya adalah peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diskresi tidak dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penggunaan diskresi sebagai dasar pertimbangan pembentukan peraturan perundang-undangan dinilai kurang tepat. Karena penggunaan diskresi sebagai dasar pembentukan peraturan perundang-undangan berpotensi terjadinya penyalahgunaan kewenangan.Kata Kunci: Diskresi, konsideran, peraturan perundang-undangan
IMPLEMENTASI KETENTUAN AKTA AUTENTIK NOTARIS PADA PEMBUATAN AKAD DI PERBANKAN SYARIAH Muhammad Akbar; Fadhil Yazid
Law Jurnal Vol 1, No 1 (2020)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i1.785

Abstract

ABSTRAKPerbankan syariah adalah lembaga keuangan yang dalam menjalankan kegiatan usahanya harusmematuhi prinsip kepatuhan syariah. Perbankan syariah berfungsi sebagai lembaga perantara, yaituuntuk memobilisasi dana dari nasabah dan mendistribusikan kembali dana tersebut kepada nasabahdalam bentuk pembiayaan. Notaris sebagai pejabat publik berwenang untuk melakukan perbuatanakta autentik, terutama dalam membuat kontrak pembiayaan di perbankan syariah. Metode yangdigunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan menggunakan data sekunder. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kontrak pada bank syariah yang dibuat oleh Notarisharus mencakup klausul sesuai dengan Prinsip Islam. Perbuatan yang dapat dilakukan oleh Notarisdi bank syariah termasuk tindakan hukum tertentu, terutama akad murabahah, musyarakah,mudharabah dan kontrak pembiayaan ijarah. Maka terkait dengan pemenuhan prinsip syariah dalamkontrak pembiayaan dalam bentuk akta notaris belum sepenuhnya ditaati, sehingga berpotensi tidaksah berdasarkan ketentuan hukum Islam. Notaris dalam merumuskan akta autentik pada perbankansyariah harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris tanpa meninggalkan prinsip danketentuan prinsip Islam untuk membuat suatu akad atau perjanjian.Kata Kunci : Notaris, Akta Autentik, Perbankan Syariah
Kepastian Hukum Dalam Kemudahan Berusaha Di Era Revolusi Industri 4.0 Terkait Dengan Profesi Notaris Muhammad Akbar; Fadhil Yazid
Law Jurnal Vol 1, No 2 (2021)
Publisher : Universitas Dharmawangsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46576/lj.v1i2.1132

Abstract

ABSTRAKDimulainya Revolusi Industri 4.0 membawa banyak perubahan bagi dunia. Inilah era di mana praktik otomatisasi dan pertukaran data, pun penggunaan teknologi internet, cloud computing, serta cognitive computing akan mewarnai beragam sektor kehidupan manusia, termasuk ranah profesi. Semua perubahan, pasti membawa dua hal: tantangan dan peluang. Kendala yang didapati akibat perubahan yang terjadi melalui Revolusi Industri 4.0 bagi profesi notaris, notaris harus selalu update tentang peraturan perundang-undangan, dan paham tentang teknologi serta dapat memanfaatkan teknologi digital guna pembuatan akte otentik. Metode penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan menganalisis bahan hukum berupa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris melalui studi pustaka. Bagi seorang notaris, inilah saatnya memandang dampak Revolusi Industri 4.0 sebagai tantangan dan peluang demi keberlanjutan profesi notaris.Kata Kunci : Kepastian Hukum, Industri 4.0, Notaris

Page 1 of 3 | Total Record : 27