Garuda - Garba Rujukan Digital

Article Per Year (5 Year)

All

Jurnal Rechts Vinding : Media Pembinaan Hukum Nasional

jrv
Website

Published by Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI

ISSN : 20899009 EISSN : 25802364 DOI : http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding

Core Subject : Social,

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Rechtsvinding Journal is an academic journal addressing the organization, structure, management and infrastructure of the legal developments of the common law and civil law world.

Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum

Articles 9 Documents

Search results for , issue "Vol 5, No 1 (2016): April 2016" : 9 Documents clear

DINAMIKA PENERAPAN HUKUM JINAYAT SEBAGAI WUJUD REKONSTRUKSI SYARI’AT ISLAM DI ACEH Zaki Ulya
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Syari’at Islam merupakan bentuk keistimewaan Aceh yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Manifestasi syari’at Islam antara lain ditetapkannya hukum jinayat, yang diatur dalam qanun Aceh. Namun, penerapan hukum jinayat mendapatkan kritikan dari pegiat HAM yang menilai substansi dari qanun tersebut bertentangan dengan aturan lebih tinggi, dan mendiskriminasi hak warga. Tulisan ini mengkaji implikasi pengesahan qanun tentang hukum jinayat dikaitkan dengan aspek keadilan dan HAM bagi masyarakat di Aceh dan menyoroti peran pemerintah Aceh dalam mengaktualisasikan hukum jinayat. Melalui metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, hasil kajian menunjukan bahwa ketentuan hukum jinayat yang tertuang dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 telah mereduksi nilai-nilai syari’at Islam sehingga diyakini sudah mengakomodir nilai HAM dan prinsip keadilan. Dalam penegakan hukum jinayat Pemerintah Aceh bekerjasama dengan Majelis Permusyawaratan Ulama khususnya dalam penguatan kapasitas aparat penegak hukum. Disarankan kepada pemerintah Aceh dalam melaksanakan ketentuan jinayat agar memperhatikan juga aturan lebih tinggi dan perlunya sosialisasi kepada masyarakat secara berkala agar penerapan hukum jinayat terealisasi dengan baik.Islamic Shariah is a form of Aceh’s privilege set out in the legislation. One example of the manifestations of Islamic Shariah law is the stipulation of jinayat, which is regulated in Aceh Qanun. However, jinayat law application get criticism from human rights activists who argue that the substance of the Qanun is against the higher regulations and discriminate the citizens. This paper examines the implications of jinayat law qanun through some aspects such as justice and human rights for the people of Aceh and the Aceh government's active role in applying the jinayat law. Through normative juridical method and qualitative approach, this study shows that Jinayat law which is stipulated in Qanun No. 6 of 2014 has reduced the values of Islamic shariah and therefore is believed to have accommodated the value of human rights and the principles of justice. In terms of law enforcement, Aceh government can work together with the Ulema Consultative Assembly to strengthen the capacity of law enforcement officers. It is suggested to the Aceh Government that in implementating the jinayat provisions they need to pay attention to the higher regulations and do periodic socialization to the society so the Jinayat Law can be carried out well.

TINDAK PIDANA ILLEGAL LOGGING DALAM KONSEP KEAMANAN NASIONAL Josefhin Mareta
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Saat ini lingkup keamanan nasional tidak lagi terbatas pada ancaman militer, tetapi terdapat ancaman lain yang salah satunya adalah ancaman terhadap keamanan lingkungan. Salah satu bentuk ancaman tersebut adalah deforestasi dan degradasi hutan yang disebabkan oleh tindak pidana illegal logging . Penelitian ini memberikan analisis terhadap pengaruh tindak pidana illegal logging terhadap keamanan nasional dan penanggulangan tindak pidana illegal logging dalam menjaga keamanan nasional Indonesia. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, dan dari analisis yang ada, penulis menyimpulkan bahwa dalam isu illegal logging , terdapat aktor yang melakukan sekuritisasi ( securitizing actor ), referent object, functional actors , dan ancaman yang nyata ( existential threat ). Ancaman nyata ini telah memberikan dampak di berbagai sektor kehidupan seperti ekonomi, sosial budaya, politik, dan lingkungan. Untuk itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (P3H) yang diharapkan mampu menjamin kepastian hukum dengan menitikberatkan pada pemberantasan perusakan hutan yang dilakukan secara terorganisasi.The scope of national security currently not only limited to the military dimension, but also the environmental security, such as deforestation and forest degradation caused by illegal logging crime. This study analyze the effects of illegal logging toward national security and the effort to resolve illegal logging to preserve national security. Using normative juridical method and from the analysis, the writer concluded that in terms of illegal logging, there are actors who perform securitization (securitizing actors), referent object, functional actors, and a real threat (existential threat). The real threat has given impact on various life sectors such as economic, social, cultural, political, and environment. Therefore, the government issued Law No. 18 year 2013 on the Prevention and Eradication of Deforestation (P3H) which is expected to guarantee legal certainty with emphasis on eradication of organized forest destruction

MELINDUNGI KEDAULATAN TANAH INDONESIA DARI PENGUASAAN ORANG ASING: TINJAUAN ATAS PUTUSAN PRAPERADILAN NOMOR 07/ PID.Prap/2015/PN Dps Khunaifi Alhumami
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

<p>Penguasaan tanah oleh orang asing dengan memakai nama Warga Negara Indonesia ( nominee ) banyak terjadi di Indonesia. Bila dibiarkan, tidak tertutup kemungkinan suatu saat seluruh atau sebagian besar tanah Indonesia akan dikuasai orang asing. Hal ini tentu dapat merongrong kedaulatan Indonesia sebagai negara yang merdeka. Putusan Praperadilan Nomor 07/Pid.Prap/2015/PN Dps berupaya untuk menghentikan praktek nominee dengan menyatakan batal demi hukum segala tindakan hukum yang terkait dengan hal itu. Akibatnya orang asing tidak memiliki hak menuntut di depan hukum dan tidak memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum atas penguasaan tanah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode soscio-legal dengan pendekatan normatif dan empiris. Putusan a quo pada hakekatnya dapat mendukung upaya negara dalam menjaga kedaulatan tanah Indonesia. Selain itu, bila upaya tersebut dilakukan secara konsisten, hal ini dapat memberikan kepastian bagi investor sehingga dapat menumbuhkan iklim investasi. Namun dari sisi kompetensi, substansi materi yang diputuskan oleh lembaga praperadilan dapat menimbulkan perdebatan hukum.Land authorization by foreigners using Indonesian citizen name (Nominee) happen a lot in Indonesia. If this is allowed, it is possible that one day all or most of Indonesia land will be authorized by foreigners. This certainly could undermine the sovereignty of Indonesia as an independent country. Pretrial Verdict No. 07/Pid.Prap/2015/PN Dps attempt to stop the practice of ‘Nominee’ by declaring all legal acts related with it null and void. As a result, foreigners don’t have the right to sue before the law and to obtain legal protection of the land authorization. This study uses socio-legal method with normative and empirical approach. Pretrial Verdict a quo substantially support the state in maintaining sovereignty on Indonesia land. In addition, if this effort done consistently, it can provide certainty for investors so as to foster the investment climate. But in terms of competence, substance matter that decided by the pretrial institution can be polemical. </p>

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN WILAYAH UDARA YURISDIKSI INDONESIA OLEH PESAWAT TERBANG ASING TIDAK TERJADWAL Danang Risdiarto
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i1.5

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa regulasi terhadap pelanggaran wilayah udara yurisdiksi Indonesia oleh pesawat terbang asing tidak terjadwal dan mengkaji penerapan sanksi hukum jika ada tindakan pemaksaan mendarat ( force down ) oleh TNI AU. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah data sekunder terkait pengaturan terhadap pesawat terbang asing tidak terjadwal yang melintasi wilayah udara yurisdiksi Indonesia. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa dalam sebuah kasus force down , pelaku hanya dikenai sanksi membayar uang denda sebesar landing fee saja. Selain itu, proses terhadap pelaku terhenti saat proses penyidikan karena TNI AU yang memiliki pengetahuan dan pemahaman lebih terkait masalah pelanggaran udara yang tidak dilibatkan dalam penyidikan. Selama ini, penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) tertentu di lingkup penerbangan di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Sehingga, hal ini dianggap sebagai persoalan kriminal biasa berupa pelanggaran perizinan masuk wilayah udara saja, padahal dimungkinkan terjadi ancaman terhadap kedaulatan negara.This research intends to analyze the regulation on violation of Indonesia airspace jurisdiction by unscheduled foreign aircraft and to review the application of legal sanctions if there is an act of forcing down carried out by the Indonesian Air Force. This research uses normative juridical method conducted by literature studies that examines secondary data related to legal regulations on unscheduled foreign aircraft crossing Indonesia air space jurisdiction. The research in the case of a force down, the perpetrators are only penalized by paying fines in the amount of a landing fee. Furthermore, the investigations against the perpetrators tends to stop, because the Indonesian Air Force which hold knowledge and understanding on airspace violations, are not involved in the investigation. Currently, investigations conducted by the relevant Civil Servant Investigators (PPNS) for aviation matters are coordinated under the control of a Police Investigator. Hence, this matter is considered as a common criminal case, as failure to obtain permission to enter airspace, eventhough it may be a threat to the state sovereignty.

PEMBATASAN PENGAJUAN PERKARA SENGKETA HASIL PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI MAHKAMAH KONSTITUSI DAN IMPLIKASINYA TERHADAP JAMINAN KEAMANAN NASIONAL Anggono, Bayu Dwi
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Muncul perbedaan tajam di publik terhadap Pasal 158 UU Pilkada tentang syarat selisih perolehan suara dengan prosentase tertentu untuk dapat mengajukan sengketa hasil Pilkada ke Mahkamah Konstitusi. Kelompok pertama berpandangan MK adalah lembaga peradilan yang dipercaya menegakkan keadilan substantif dan tidak boleh terkekang dengan Pasal 158. Kelompok lainnya berpendapat Pasal 158 merupakan UU yang masih berlaku dan mengikat seluruh rakyat Indonesia, tidak terkecuali MK. Tulisan ini akan membahas politik hukum hadirnya Pasal 158, bagaimana MK seharusnya menerapkan Pasal 158, dan implikasi kehadiran Pasal 158 terhadap jaminan keamanan nasional. Pembentuk UU merumuskan Pasal 158 atas pertimbangan mendorong terbangunnya budaya politik yang makin dewasa dalam proses Pilkada. Hadirnya Pasal 158 merupakan upaya untuk mencegah konflik melalui kepastian perkara sengketa yang dapat ditangani oleh MK yang akan berimplikasi kepada terpeliharanya jaminan keamanan nasional. Bersamaan penerapan Pasal 158 harus dibarengi optimalisasi penyelesaian perselisihan/pelanggaran Pilkada oleh lembaga di luar MK secara transparan, akuntabel, tuntas, dan adil. Pihak yang merasa dirugikan dengan pembatasan di Pasal 158 dapat mengusulkan kepada pembentuk UU untuk menghilangkan atau mengubahnya.Sharp differences emerged on the public to Article 158 of the Election Law about certain votes percentage margin requirements to be able to dispute the election results to the Constitutional Court. The first group believes the constitutional court is a judicial institution that is trusted to enforce substantive justice and should not be constrained by Article 158. Another group argues that Article 158 is still applicable law and binding on all the people of Indonesia, including the Constitutional Court. This paper will discuss the legal political of the presence of Article 158, how the Constitutional Court should apply Article 158 and the implications of the law on national security. The formulation of the Article 158 was based on the consideration of promoting the political culture development and to make it more mature in the electoral process. The presence of Article 158 is an effort to prevent conflicts through providing legal certainty on what disputes can be dealt by the Constitutional Court. This will have implication on the maintenance of national security.The application of Article 158 should be done together with optimization of resolution on dispute /election violations by institutions outside the Constitutional Court in a transparent, accountable, thorough, and fair way. Those who feel harmed by the restrictions in Article 158 may propose to the legislature to remove or change them.

REFORMULASI KEBIJAKAN HUKUM TERHADAP PENEGAKAN HUKUM PIDANA PEMILU DALAM MENJAGA KEDAULATAN NEGARA M Harun
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Kebijakan hukum pidana harus memperhatikan dan mengarah pada tercapainya tujuan dari kebijakan sosial berupa social welfare dan social defence , termasuk di dalamnya kebijakan penegakan hukum pidana pemilu . Sehingga produk hukum yang dihasilkan adalah hukum yang konsisten dengan falsafah negara, mengalir dari landasan konstitusi UUD NRI Tahun 1945 dan secara sosiologis menjadi sarana untuk tercapainya keadilan dan ketertiban masyarakat. Dengan menggunakan metode yuridis normatif, penelitian ini berupaya menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana pemilu legislatif saat ini, dan bagaimana reformulasi kebijakan hukum terhadap penegakan hukum pidana pemilu dalam menjaga kedaulatan negara. Kesimpulan yang di dapat bahwa terdapat maksud dari perumus undang-undang untuk mempersingkat waktu penyelesaian perkara pidana pemilu sehingga lebih cepat memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi hal ini tidak ditunjang dengan produk hukum yang responsif. Oleh sebab itu penting untuk mereformulasi kebijakan hukum terhadap penegakan hukum pidana pemilu yang diharapkan dapat memenuhi rumusan konfigurasi politik demokratis dan karakter produk hukum responsif.Criminal law policy must consider and support the purpose of social policy: social welfare and social defense, including law enforcement on election criminal law. Every legal products should be consistent with the philosophy of the State, in line with the Constitution of UUD NRI 1945 and being a tool to achieve Justice and order in society. Using normative juridical method, this study attempt to anlyze the policy formulation on legislative elections crime right now, and how the reformulation of elections criminal law in order to maintain state sovereignty. The study conclude that there is the intention of the framers of the Act to shorten the time of election crime dispute settlement to gain the force of law faster. But it is not supported by a responsive legal product.Therefore it is important to reformulate legal policy on election criminal law enformcement which is expected to be able to meet the element of political democratic configuration and responsive legal product

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENDANAAN TERORISME Randy Pradityo
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Pendanaan merupakan unsur utama dalam setiap aksi terorisme. Penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan upaya penting dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Saat ini upaya pemerintah hanya terfokus pada penangkapan pelaku dan kurang memperhatikan pendanaan yang merupakan unsur utama dalam setiap aksi teror. Dengan latar belakang tersebut diperlukan kajian dan penelitian terhadap kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan tindak pidana pendanaan terorisme pada saat ini dan pada masa yang akan datang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif ( doctrinal) . Dari hasil analisis dapat ditarik kesimpulan bahwa, tepat jika perbuatan pendanaan terorisme merupakan perbuatan kriminal yang harus diatur dengan undang-undang khusus. Kebijakan hukum pidana yang akan datang, melalui rancangan KUHP, telah dirumuskan unsur perbuatan dari tindak pidana pendanaan terorisme. Adanya inkonsistensi perumusan sistem pidana minimal khusus terhadap tindak pidana pendanaan terorisme, sehingga diperlukan pembaharuan melalui perbaikan perumusan tindak pidana tersebut.Financing is a major element in every terrorism act. Countermeasure efforts toward terrorism financing is very important to eradicate terrorism. The government’s efforts currently is still limited to arrest the perpetrators and paid little attention on terrorism financing matters which is the main element of every terror act. This background shows that there is the need for more in-depth study and research on current and future criminal law policy about countermeasure effort against terrorism financing. This research uses normative legal research (doctrinal). From the analysis it can be concluded that terrorism financing is a crime that must be regulated by a particular law. Criminal law policy in the future through Criminal Code Draft (RKUHP) has formulated the elements of terrorism financing act. There are inconsistency in the formulation of special minimum penal system on terrorism financing crime. Hence there it is still need to be reformed through improvement of the crime formulation.

Urgensi Penguatan BNPT dalam rangka Menjaga Keamanan dan Kedaulatan Negara Achmadudin Rajab
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN MEREK DAGANG TERKENAL MELALUI PERAN KEPABEANAN SEBAGAI UPAYA MENJAGA KEAMANAN DAN KEDAULATAN NEGARA Edy Santoso
Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional Vol 5, No 1 (2016): April 2016
Publisher : Badan Pembinaan Hukum Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33331/rechtsvinding.v5i1.8

Pelanggaran terhadap merek dewasa ini sudah sangat meresahkan masyarakat, tidak jarang yang pada akhirnya menimbulkan korban jiwa yang diakibatkan oleh mengkonsumsi obat-obatan yang berasal dari merek palsu, yang hal ini akan menimbulkan efek negatif terhadap keamanan Negara, bahkan terhadap kedaulatan Negara yang dilanggar terkait mudahnya masuk barang-barang palsu tersebut ke dalam wilayah kedaulatan Republik Indonesia. Dalam hal ini, peraturan tentang kepabeanan sangat penting untuk ditegakkan sebagai tindakan yang efektif terhadap pelanggaran merek. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang berupaya mengidentifikasi jenis pelanggaran terhadap merek di lintas batas negara, serta meneliti peran Kepabeanan dalam menegakan hukum sebagai upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara dari ancaman barang-barang yang berbahaya untuk masyarakat. Temuan yang diperoleh bahwa bentuk-bentuk pelanggaran merek di lintas batas Negara terdiri dari pelanggaran dengan modus-modus seperti Likelihood of confusion, passing off dan misuse . Dalam hal ini, kepabeanan mempunyai peran dalam penegakan hukum atas pelanggaran merek sebagai upaya menjaga keamanan dan kedaulatan Negara. Akan tetapi peran kepabeanan dirasa belum optimal dan perlu ditingkatkan. Oleh kerena itu, perlu diatur secara teknis terkait pengawasan barang-barang palsu.Trademark Infringement currently has been very disturbing the society. It has caused victims due to fake brands drugs consumption. It certainly has negative impact on national security evenmore on the sovereignty of the state which is being violated by how easy such fake goods to enter Indonesia territory. In this case, the regulation on customs is very important to be enforced as an effective action against trademark infringement. This research use normative juridical method and attempt to identify the forms of cross border trademark infringement and investigate the role of customs in enforcing the law as an effort to maintain the security and sovereignty of the state from the threat of dangerous goods. This research concluded that the forms of cross-border trademark infringement consists of some modus such as, likelihood of confusion, passing off and misuse. In this case, the customs has role in the law enforcement on trademark infringement as an effort to maintain the security and sovereignty of the state. However, the role of customs is felt not optimal and needs to be improved. Therefore, it should be technical regulation on supervision of fake goods is needed.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

Filter by Year

2016 2016

Filter By Issues

All Issue Vol 12, No 2 (2023): Agustus 2023 Vol 12, No 3 (2023): Pengaturan dan Penataan Kelembagaan Bidang Kelautan dan Kemaritiman Vol 12, No 1 (2023): Tinjauan Yuridis Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Vol 11, No 3 (2022): Desember 2022 Vol 11, No 2 (2022): Agustus 2022 Vol 11, No 1 (2022): April 2022 Vol 10, No 3 (2021): Desember 2021 Vol 10, No 2 (2021): Agustus 2021 Vol 10, No 1 (2021): April 2021 Vol 9, No 3 (2020): Desember 2020 Vol 9, No 2 (2020): Agustus 2020 Vol 9, No 1 (2020): April 2020 Vol 8, No 3 (2019): Desember 2019 Vol 8, No 2 (2019): Agustus 2019 Vol 8, No 1 (2019): April 2019 Vol 7, No 3 (2018): Desember 2018 Vol 7, No 2 (2018): Agustus 2018 Vol 7, No 1 (2018): April 2018 Vol 6, No 3 (2017): Desember 2017 Vol 6, No 2 (2017): Agustus 2017 Vol 6, No 1 (2017): April 2017 Vol 5, No 3 (2016): December 2016 Vol 5, No 2 (2016): August 2016 Vol 5, No 1 (2016): April 2016 Vol 4, No 3 (2015): December 2015 Vol 4, No 2 (2015): August 2015 Vol 4, No 1 (2015): April 2015 Vol 3, No 3 (2014): December 2014 Vol 3, No 2 (2014): August 2014 Vol 3, No 1 (2014): April 2014 Vol 2, No 3 (2013): December 2013 Vol 2, No 2 (2013): August 2013 Vol 2, No 1 (2013): April 2013 Vol 1, No 3 (2012): December 2012 Vol 1, No 2 (2012): August 2012 Vol 1, No 1 (2012): April 2012 More Issue

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone +6221-8091908

Journal Mail Official jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location Kota adm. jakarta pusat, Dki jakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Sekretariat Jurnal Rechtsvinding

Contact Email
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Phone
+6221-8091908

Journal Mail Official
jurnal_rechtsvinding@bphn.go.id

Editorial Address
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan Jakarta, Indonesia

Location
Kota adm. jakarta pusat,

Dki jakarta

INDONESIA