cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Lis Julianti
Contact Email
jhs.unmas@gmail.com
Phone
+6281999418102
Journal Mail Official
jhs.unmas@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kamboja No 11A, Denpasar
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Jurnal Hukum Saraswati
Published by Universitas Mahasaraswati
ISSN : 2715758X     EISSN : 27209555     DOI : https://doi.org/10.36733/jhshs.v2i2
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) is a journal that contains legal issues that are critically discussed by writers working directly in the field of law. This journal is published twice a year, in March and September and published by the Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 139 Documents
 10   11   12   13   14 
KEBIJAKAN KSP MEGA MANDIRI BANJAR SELAT DALAM MENGATASI HAMBATAN PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Penelitian di KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung) I Made Artana; Kadek Ary Purnama Dewi; I Kadek Maha Giri Putra
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pandemi Covid 19 yang melanda dunia termasuk melanda Indonesia menyebabkan terpengaruhnya seluruh kehidupan masyarakat, karena pandemi covid 19 kehidupan masyarakat mengalami kesulitan. Tergangunya kesehatan masyarakat secara luas. Terjadinya pembatasan – pembatasan sebagai upayauntuk mengendalikan covid 19 ini. Banyak pekerja yang dirumahkan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, bahkan terjadi PHK secara besar-besaran. Yang menyebabkan terpuruknya ekonomi nasional dan berpengaruh terhadap sistem ekonomi nasional. Menurunnya daya beli masyarakat, serta kesulitan lembaga keuangan, termasuk Koperasi ( KSP) dalam mempertahankan usahanya. Untuk mengatasi kesulitan tersebut maka KSP khusunya melakukan langkah-langkah strategis. Hambatan yang dihadapi KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung pada masa Pandemi Covid 19 ini. adalah kredit kurang lancar sampai dengan macet semakin besar hal ini akibat dari banyak debitur KSP Mega Mandiri Br. Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung yang kehilangan pekerjaan dengan demikian kemampuan bayar dari debitur menjadi menurun. Kebijakan yang dilakukan oleh KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung pada masa pandemi Covid 19 terhadap Terhadap kredit kurang lancar karyawan berusaha untuk menghubungi debitur dan mengusahakan membayar bunga pinjamannya walau pokok pinjamannya dibayar sedikit (tidak sesuai dengan yang seharusnya). Terhadap kredit macet maka KSP Mega Mandiri Banjar Selat, Desa Selat. Kecamatan Abiansemal. Kabupaten Badung memberikan Surat peringatan pertama dan surat peringatan kedua. Jika surat peringatan tidak direspon, maka debitur di tawarkan untuk resstrukturisasi/penjadwalan hutangnya.
EFEKTIVITAS PENGAWASAN BPOM RI TERHADAP PEREDARAN OBAT DEMAM, FLU DAN BATUK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN AKIBAT GAGAL GINJAL AKUT PADA ANAK Ni Putu Yuliana Kemalasari; I Putu Harry Suandana Putra; I Nengah Pasek Suryawan
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kasus kematian anak yang diduga akibat gagal ginjal akut menjadi persitiwa luar biasa dalam dunia kesehatan di Indonesia pada pertengahan tahun 2022. Berbagai spekulasi bermunculan sampai dengan adanya sebuah penelitian dan kajian dimana hal tersebut disebabkan oleh kandungan zat kimia etilen glikol (EG) dan dietilen (DEG) dalam obat sirup penurun demam yang dikonsumsi oleh anak-anak. Berdasarkan berita dalam media online setidaknya tercatat 324 anak dari 28 provinsi di Indonesia meninggal dengan gejala gagal ginjal akut. Peristiwatersebut menyorot badan pengawas obat dan makanan yaitu BPOM. Para pihak baik pemerintah, swasta, LSM dan komisi perlindungan konsumen meminta pertanggungjawaban kepada BPOM yang diduga lalai dalam melakukan pengawasan sehingga obat-obatan yang berbahaya tersebut dapat lolos izin edar dan izin produksi. Menyikapi permasalahan tersebut, telah muncul isu hukum mengenai pertanggungjawaban hukum BPOM terhadap peredaran obat sirup yang mengakibatkan gagal ginjal akut pada anak sehingga menyebabkan kematian. Untuk memecahkan permasalahan hukum tersebut, dilakukan dengan metode penelitian hukum yang bersifat yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa BPOM sebagai lembaga negara dan subjek hukum wajib melakukan pertanggungjawaban secara hukum akibat dugaan kelalaiannya dalam melakukan pengawasan dari obat-obatan yang mengakibatkan kematian pada anak.
FUNGSI PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA DENPASAR TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH Kadek Frediandrika Adnantara
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengaturan perekonomian Daeraah dapat disampaikan pada pasal 18 Undang-Undang dasar Negara Republk Indonesia tahun 1945 (selanjutnya di tulis Undang – Undang Dasar 1945) inti dalam perekonomian daaerah adalah dapatnya keleluaasaan pemerintahan daaerah untuk pengaturan dan penyelenggarakan personal dalam kekuasaan atas dasar kreeativitas,dan peranan dalam kedudukan masyyarakat dalam pengembangan dan memajukan suatudaerahhnya.1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hokum dasar tertulis yag tertinggi dalam Negara yang menjadi dasar dalam penyelennggarakan pemerintahan,baik yang ada di pusat maupun di daerah.sehubungan dengan hal itu,jika dicermati dengan ketentuan-ketentuan terdapat dalam batang tubuhnya,Nampak pada Undang – undang 1945 tertata dalam vertical maupun horisontal. jika ditinjau dari sudut pandang politik dan ketatanegaraan. Dampak tersebut ditandai dengan adanya pergeseran paradigma dari system pemerintahan sentralistik mengarah pada system pemerintahan desetralisasi.berdasarkan Undang-Udang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 125 pasal 1 ayat (8) yag menyatakan bahwa Desentralisasi adalah penyerahan urusan Pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. hal itu menunjukan adanya pemberian keleluasaan kepada daerah dalm wujud otonomi daerah yang luas yang bertanggungjawab guna mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berasarkan aspirasi masyrakat sesuai dengan potensi wilayahnya. Sistem pemerintahan desentralisasi ini merupakan penyelenggaraan pemerintah yang di titikberatkan kepada daerah kota atau kota sehingga daerah kota atau kota memiliki keleluasaan untuk mengelola rumah tangga daerahnya dengan prinsip otonomi daaerah, termasuk pelaksanaan pengelolaan keuangannya yang diwujudkan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (selanjutnya di singkat APBD). Perubahan yang dimakudkan antara lain pada perencanaan,pelaksanaan,dan pengawasan atau pengendalian pngelolaan keuangan dalam nggaran daerah.
NEGOSIASI KONTRAK DALAM MEWUJUDKAN REAKSI KESEPAKATAN SELAMA TAHAP PRACONTRACTUAL I Wayan Agus Vijayantera; I Gusti Ngurah Anom
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Negosiasi kontrak pada tahap pracontractual memegang peranan penting dalam menentukan tercapainya kesepakatan menuju tahap contractual dan post contractual. Permasalahan negosiasi kontrak adalah tidak adanya regulasi dalam hukum perjanjian yang mengatur secara khusus mengenai negosiasi kontrak. Berdasarkan permasalahan ini, maka perlu dilakukan kajian mendalam mengenai arti penting negosiasi dalam penyusunan kontrak serta mekanisme tahap pracontractual dalam mewujudkan kesepakatan. Pada kajian arti penting negosiasi dalam penyusunan kontrak, negosiasi sebagai tahap menawarkan keinginan atau kehendak dari pihak yang satu dan diharapkan diterima dengan baik oleh pihak lawan. Negosiasi kontrak tidak hanya bertujuan untuk mencapai kesepakatan saja, tetapi juga untuk membangun hubungan baik dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga negosiasi membutuhkan itikad baik dalam prosesnya. Untuk mencapai kesepakatan dalam negosiasi kontrak, tidak cukup hanya dengan itikad baik saja. Kematangan persiapan dan strategi sangat penting dalam mempengaruhi tercapainya kesepakatan kontrak.
KONSEP LANGKAH SISTEMIK HARMONISASI DAN REGISTRASI PARAREM SEBAGAI INSTRUMEN HUKUM ADAT DALAM MEMILIH PEMIMPIN ADAT DI DESA PEMINGE Putu Sekarwangi Saraswati; Gede Agus Wardana; Ni Nyoman Listia Vergiana
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Desa Adat Termasuk Desa Adat Peminge Wajib membuat perangkat hukum adat yang disebut dengan Pararem untuk mengatur pelaksanaan pemilihan Prajuru Desa Adat dan melakukan registrasi ke Majelis Desa Adat guna mendapat validasi legalitas secara hukum positif. Maka berdasarkan hal tersebut munculah pertanyaan yang harus dikaji yaitu : 1.Bagaimanakah Konsep Langkah Sistemik harmonisasi Pararem sebagai instrumen hukum adat dalam memilih pemimpin adat di Desa Peminge ? dan 2. Bagaimanakah Langkah Meregistrasi Pararem Sebagai Instrumen Hukum Adat Ke Pemerintah Daerah ? Metode penelitian hukum yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Hasil yang didapat yaitu pengharmonisasian suatu Pararem di wilayah DesaAdat Peminge mencari hasil akhir berupa pembentukan hukum yang harmonis, selaras, dan seimbang. Alur meregistrasi Pararem sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat di Bali.
UPAYA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERKAIT LIVE STREAMING SINEMATOGRAFI MELALUI MEDIA SOSIAL DALAM PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA I Wayan Wahyu Wira Udytama; Putu Wisnu Nugraha; I Made Gede Wira Sucipta
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Hak Cipta yang terdapat di dalam Undang – Undang Hak Cipta terdiri atas hak moral dan hak ekonomi, tindakan Live Streaming film secara illegal dapat menumbuhkan sikap apatis dan menurunkan gairah mencipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Proses Live Streaming yang menampilkan karya sinematografi tanpa izin sulit dikategorikan sebagai suatu pelanggaran Hak Cipta karena saat kita menonton suatu siaran secara Live Streaming, tayangan yang kita lihat akan segera terhapus saat proses Live Streaming berakhir sehingga menimbulkan tidak terlindunginya bagi pemilik hak cipta, metode penelitian normatif tepat digunakan untuk melakukan penelitian ini, hasil dan pembahasan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemilik karya sinematografi apabila karyanya di siarkan secara langsung atau Live Streaming oleh pihak lain tanpa izin berupa upaya hukum preventif dan represif
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM TRANSAKSI ELEKTRONIK (E-COMMERCE) ATAS PENILAIAN BURUK KONSUMEN YANG DITIMBULKAN DARI KESALAHAN KONSUMEN SENDIRI Made Emy Andayani Citra; Ni Komang Sutrisni; Chandra Dwi Dewantara(
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Teknologi yang semakin berkembang membuat kebiasaan masyarakat menjadi berubah, disaat teknologi mengubah perilaku masyarakat yang awalnya melakukan transaksi secara tatap muka dan kemudian berubah menjadi transaksi melalui platform online (e-commerce). Perubahan-perubahan ini membuat kemampuan konsumen untuk menilai suatu produk terhadap keputusan pembelian akan berubah. Yang awalnya membeli dan menyentuh barang secara langsung serta mengetahui kualitas barang, kemudian berubah menjadi tidak dapat melihat barang serta menyentuhnya. Kemudian dengan adanya teknologi e-commerce, terbentuklah sistem yang dinamakan rating dan review yang membantu para konsumen untuk melihat barang serta kualitas barang melalui foto serta video dari konsumen yang sudah pernah melakukan transaksi barang tersebut. Konsumen juga berhak untuk berpendapat terkait barang yang dibelinya lewat online, dari kualitas, harga, serta pelayanan yang diberikan oleh pelaku usaha. Dalammemberikan pendapat konsumen diharapkan menggunakan bahasa yang baik, benar dan sopan, sesuai dengan norma-norma kesusilaan agar tidak terjadi permasalahan atau kesalah pahaman antar sesama.
PENJATUHAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU YANG MENGHALANGI PENYIDIKAN (Obstraction Of Justice) Nyoman Yogandiranjaya; A.A. Ngurah Oka Yudistira Darmadi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sistem peradilan selalu berupaya untuk bersikap adil dan jujur dalam menjalankan peradilan yang bersih dan tidak memiliki maksud tertentu, seperti menghambat atau menghalangi proses penyidikan. Namun, terdapat permasalahan yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang melakukan tindakan menghalangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturan formulasi tentang bentuk-bentuk tindakan yang menghalangi proses penyidikan.. Dari sudut pandang Ius Constituendum. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui dan merumuskan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana yang menghalang-halangi proses penyidikan dalam hukum positif di Indonesia, serta merumuskan pengaturan mengenai macam-macam perintangan terhadap proses penyidikan dari sudut pandang Ius Constituendum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aturanKUHAP tidak memuat ketentuan mengenai tindakan yang menghalangi proses peradilan pidana. Memperjelas jenis-jenis tindakan yang dapat dilakukan, seperti ketika tersangka menyembunyikan barang bukti sebelum atau setelah proses penyidikan, akan membantu mencegah terjadinya kasus-kasus merintangi sistem peradilan pidana di masa depan. Dalam rangka mereformasi pembuatan undang-undang terhadap KUHP, perlu untuk menambahkan ketentuan-ketentuan yang krusial, terutama yang terkait dengan tindakan menghalangi proses peradilan pidana pada tahap penyidikan. Hal ini membutuhkan penelitian yang mendalam yang harus dilakukan oleh semua pihak mengenai tindakan merintangi proses peradilan pidana.
KARAKTERISTIK KHUSUS PENGADILAN NIAGA DALAM MENGADILI PERKARA KEPAILITAN Putu Eka Trisna Dewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesanya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana dalam undang-undang ini. Lembaga peradilan yang membantu menyelesaikan sengketa kepailitan terkait utang piutang secara cepat, terbuka dan efektif adalah Pengadilan Niaga. Pengadilan Niaga merupakan bentuk khusus dari undang-undang kepailitan, yaitu pengadilan yang khusus memeriksa dan memutus perkara-perkara dibidang perniagaan dan salah satunya adalah pemeriksaan perkara kepailitan. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan fakta dan pendekatan konseptional. Pengadilan niaga sebagai pengadilan khusus memiliki 2 kewenangan dalam menangani perkara kepailitan yaitu kompetensi absolut dan kompetensi relative dan juga memiliki beberapa karakteristik khusus dalam perkara kepailitan yang berbeda dari perkara lainya yang juga menjadi kopetensi Pengadilan Niaga.

Page 14 of 14 | Total Record : 139

 10   11   12   13   14 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1 (2023): JURNAL HUKUM SARASWATI , MARET 2023 Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol 2 No 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Hukum Saraswati Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 1 No. 2 (2019): Jurnal Hukum Saraswati Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Hukum Saraswati More Issue