Qisthosia
This Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum intents to publish issues on law studies and practices in Indonesia covering several topics related to Islamic law, Islamic Law of Criminal, Islamic Law of Family, Islamic Economic Law, Social Community, Constitutional law, International Law, Environmental Law, Criminal Law, Private Law, Agrarian Law, Administrative Law, Criminal Procedural Law, Commercial Law, Human Rights Law, Civil Procedural Law and Adat Law.
Articles
39 Documents
<![CDATA[MENELUSURI PERKEMBANGAN PERADILAN AGAMA DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[nuzha nuzha]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (265.969 KB)
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan menelusuri peradilan agama di Indonesia, Penyelenggaraan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama pada tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi Agama pada tingkat banding. Sedangkan pada tingkat kasasi dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Sebagai pengadilan negara tertinggi, Hubungan antara praktek hukum Islam dengan agama Islam dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang tak terpisahkan. Hukum Islam bersumber dari ajaran Islam, sedangkan ajaran Islam adalah ajaran yang dipraktekkan pemeluknya. Oleh sebab itu, untuk membicarakan perkembangan hukum Islam di Indonesia erat hubungannya dengan penyebaran agama Islam di Indonesia. Amat wajar jika kajian kedudukan hukum Islam pra penjajahan dilakukan dengan asumsi bahwa tata hukum Islam Indonesia berkembang seiring dengan sampainya dakwah Islam di Indonesia. Terdapat perubahan yang cukup penting yaitu reorganisasi yang membentuk Pengadilan Agama yang baru disamping landraad dengan wilayah hukum yang sama dan pengadilan yang menetapkan perkara-perkara yang masuk dalam lingkungan kekuasaannya.]]>
<![CDATA[PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. GULA PUTIH MATARAM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Salsabiila Nur Aziizah Salsa]]>;
<![CDATA[Merliana Widyawati]]>;
<![CDATA[Vicky F. Sanjaya]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 2 No. 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (350.36 KB)
|
DOI: 10.4790/jhki.v2i2.112
<![CDATA[Perusahan dapat dikatakan sebagai perusahaan yang maju apabila di dalamnya terdapat kinerja karyawan yang baik, baik buruknya suatu perusahaan itu dapat dilihat dari gaya kepemimpinan yang islami di perusahaan, karena gaya kepemimpinanlah yang nantinya dapat menghasilkan kinerja yang optimal, dan begitu juga dengan lingkungan kerja, apabila lingkungan kerja di suatu perusahaan itu berjalan dengan kondusif, maka akan bisa menciptakan kinerja karyawan yang maksimal dalam pekerjaannya itu dianggap sabagai ibadah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja berpengaruh Terhadap Kinerja Karyawan di PT. Gula Putih Mataram Lampung Tengah Dalam Perspektif Islam. Penelitian ini termasuk dalam kedalam penelitian kuantitatif. Pernyataan kuesioner diberikan kepada setiap karyawan yang bekerja di PT. Gula Putih Mataram dengan menyebar kuesioner melalui link google formulir. Selanjutnya pengolahan data kuesioner dilakukan dengan teknik pengujian data yang menggunakan software SMART-PLS. Dari 47 contoh responden, hasil eksplorasi menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak memiliki dampak pasti dan tidak relevan terhadap pelaksanaan pekerja, tempat kerja memiliki dampak positif dan kritis terhadap pelaksanaan perwakilan. Efek samping dari tinjauan ini menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan tidak memiliki dampak besar pada pelaksanaan perwakilan kecuali untuk tempat kerja jelas mempengaruhi pelaksanaan pekerja. Hal ini di buktikan bahwa seorang karyawan yang lingkungan kerjanya nyaman dan islami maka karyawan akan semakin produktif.]]>
<![CDATA[TRANSFORMASI PEMIKIRAN HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Dwi Utami Hudaya Nur]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (429.248 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejarah tarnsformasi pemikiran hukum islam, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Transformasi ketetapan hukum-hukum dalam al-Qur’an dapat dilihat, antara lain dalam proses pewahyuan al-Qur’an yang diturunkan secara berangsur-angsur. Namun, transformasi ketetapan hukum Islam dalam nash bukan hanya terjadi dalam ayat al-Qur’an, tetapi terjadi pula dalam hadits Nabi SAW]]>
<![CDATA[PENANGANAN UNJUK RASA DIKAJI DALAM SUDUT PANDANG YURIDIS ]]>
<![CDATA[Sukri Badaruddin]]>;
<![CDATA[Nabila Fani Basri]]>;
<![CDATA[Sri Wahyuni]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (253.177 KB)
<![CDATA[Unjuk rasa atau demontrasi dalam kenyataan sehari-hari meimbulkan permasalahan dalam tingkat pelaksanaan, meskipun telah dijamin dalam konstitusi kita namun tata cara pelaksanaan unjuk rasa sering kali melukai spirit demokrasi itu sendiri. Aksi unjuk rasa sering kali berubah menjadi aksi yang anarkis dan melanggar tertib sosial yang telah terbangun dalam masyarakat. Tahun 1998 di saat awal mula tumbangnya Soeharto dimana puluhan ribu mahasiswa berunjuk rasa turun keruas-ruas jalan di Jakarta merupakan sebuah momen dimana unjuk rasa dapat menjadi aksi anarkis berupa perampokan, penjarahan dan pembakaran bahkan yang lebih parah aksi unjuk rasa memakan korban jiwa.]]>
<![CDATA[TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA SOMPA DALAM PERKAWINAN ETNIS BUGIS ]]>
<![CDATA[Supriadi Supriadi]]>;
<![CDATA[Andi Jusran Kasim]]>;
<![CDATA[Muhtar Muhtar]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (336.578 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah saat melihat kasus yang pernah terjadi dalam masyarakat Kabupaten Bone kenyataannya masih rawan terjadi sengketa sehingga penlis tertarik untuk meneliti tentang tinjauan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa. Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field research), Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1) Pendekatan Normatif-Teologis; 2) Pendekatan sosiologi 3). Pendekatan Antropologi; 4). Pendekatan Filosofis. Sebagai kesimpulan bahwa mahar dalam perspektif hukum perkawinan menurut Islam merupakan suatu kewajiban oleh calon suami (mempelai pria) kepada calon istrinya (mempelai wanita) baik berupa benda maupun berupa jasa. Sompa atau mahar dalam perkawinan tradisi Bugis khususnya etnik Bugis Kabupaten Bone adalah sinkretisme antara adat dengan Syariat, Begitupula jika terjadi kasus sangketa sompa atau mahar dapat diselesaikan secara tradisi kekeluargaan dan hukum Islam.]]>
<![CDATA[DAMPAK PRIVATISASI TERHADAP PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN SUMBER DAYA AIR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM ]]>
<![CDATA[Ardiansyah Ardiansyah]]>;
<![CDATA[Aminuddin Aminuddin]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (355.525 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mnegetaahui dampak privatisasi terhadap pengelolaan dan pemnafaatan Sumber Daya Air di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi serta hukum islam yang bersangkut paut dengan isu hukum dengan penelitian ini, Dalam Islam komersialisasi jelas dilarang, karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena Islam merupakan agama yang lebih mengutamakan orang lain dan sangat menjunjung tinggi kekeluargaan sehingga ketika seseorang hendak melakukan suatu perbuatan selalu melihat Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai pedomannya Privatisasi yang terjadi dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia masih terbuka besar, selama privatisasi tersebut masih dalam pengawasan pemerintah. Menjadi menarik jika kita lihat pemerintah sekarang yang dengan di berikan kewenangan tersebut maka bisa saja yang terjadi adalah pemerintah menjadikan sumber daya air sebagai komoditi karena bekerjasama dengan swasta yang memberikan kesejahteraan air bersih kepada pelanggannya saja.]]>
<![CDATA[WAWASAN BHINEKA TUNGGAL IKA DALAM UNDANG-UNDANG PERADILAN AGAMA ]]>
<![CDATA[Fatri Sagita]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (179.718 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengatahui hubungan antara wawasan Bhineka Tunggal Ika dalam Undang-Undang Peradilan Agama di Indonesia, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Dalam pengembangan hukum material Peradilan Agama harus sejalan dan selaras dengan pengembangan materi hukum nasional, menurut asas dan kerangka pembangunan nasional. Pengembangan hukum material Peradilan Agama dalam pembangunan jangka panjang di era globalisasi ini harus tetap dan jelas identitasnya sebagai hukum Islam dan mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat muslim dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.]]>
<![CDATA[KAJIAN TENTANG TA’ABBUDI &TA’AQQULI PADA DALIL QAT’I & ZANNI ]]>
<![CDATA[Muhammad Mawardi Djalaluddin]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (359.909 KB)
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan lebih mendalami kajian tentang Ta’abbudi dan Ta’aqquli pada dalil Qat’I dan Zanni, Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Objek ta’abbudi adalah ibadah mahdah, ketentuan-ketentuan yang bersifat daruriyyah dan qat’i yang berkaitan dengan ibadah, serta ketentuan akhlak yang bersifat permanen, sedangkan objek ta’aqquli, adalah masalah muamalah, termasuk juga nash-nash zanni yang tidak berkaitan dengan ibadah.]]>
<![CDATA[RIWAYAT HIDUP DAN PEMIKIRAN AL-GHAZALI DAN IBNU MASKAWAIH ]]>
<![CDATA[Sufyan Mubarak]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 1 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (404.289 KB)
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Riwayat hidup dan Pemikiran Al-Ghazaki dan Ibnu Maskawaih, Penelitian ini mengguganakan metode penelitian biografi yaitu meletakkan dasar pemahaman Pendekatan Biografi pada riwayat hidup seorang tokoh yang ditulis oleh orang lain baik dalam keadaan tokoh tersebut masih hidup ataupun sudah meninggal. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah Untuk memadukan antara fiqh dan tasawuf al-Ghazali menggunakan dua metode yaitu metode internal dan eksternal. Yang dimaksud metode internal adalah cara pandang al-Ghazali dalam melihat aspek internal fiqh dan tasawuf. Maskawaih berpendapat bahwa segala sesuatu yang wujud ini tumbuh dan berkembang melalui beberapa fase yang keseluruhannya merupakan mata rantai kehidupan. Bahwa pada fase pertama merupakan sesuatu yang sederhana, kemudian senantiasa berevolusi dan berekembang sehingga mencapai derajat yang lebih tinggi.]]>
<![CDATA[PERANAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWASAN KODE ETIK HAKIM DI PENGADILAN AGAMA KLAS IA PALU ]]>
<![CDATA[Nuzha Nuzha]]>;
<![CDATA[Muhammad Ainun Najib]]>
<![CDATA[ QISTHOSIA : Jurnal Syariah dan Hukum Vol. 1 No. 2 (2020) ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN Majene Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (400.783 KB)
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peranan Komisi Yudisial dalam pengawasan kode etik hakim di Pengadilang Agama Klas IA Palu, lokasi penelitian ini fokus pada peranan Komisi Yudisial dalam mengawasi kode etik Hakim khususnya di Pengadilan Agama Klas IA Palu, Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian field research kualitatif. Pada dasarnya, penelitian ini menjadi bahan masukan agar Komisi Yudisial meningkatkan pengawasan terhadap hakim secara berkesinambungan dengan membuka perwakilan Komisi Yudisial di setiap provinsi di Indonesia. Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palu diharapkan agar selalu menjaga kehormatan dan keluhuran martabat hakim dengan berpedoman kepada Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).]]>
