Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK)
The aim of this journal publication is to disseminate the conceptual thoughts or ideas and research results that have been achieved in the area of public administrations and policies. JAPK, particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of public policies and public administration areas as follows: 1. Bureaucracy and Administration Development 2. Decentralization and Regional Autonomy 3. Social Policy 4. Economic and Public Policy 5. Public Management and Governance 6. Regional Development Planning 7. Any specifics issues of public policy and management Articles published on research results and literature review with acceptable research methodologies, qualitative studies, quantitative studies, or a combination of both, statistical analysis, case studies, field research, and historical studies. JAPK received manuscripts from various related circles, such as relevant researchers, professors, students, policy-makers, scientists and others
Articles
26 Documents
<![CDATA[MANAJEMEN PELAYANAN PUBLIK DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KARTU PRA KERJA DI DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[ida martinelli]]>;
<![CDATA[Nurul Permata Dewi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (984.901 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i2.8917
<![CDATA[Manajemen Pelayanan Publik dalam Program Kartu Pra Kerja dilaksanakan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan untuk membantu masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi akibat pandemic Covid 19 dimana banyak tenaga kerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja serta kesulitan untuk mencari pekerjaan atau mengalami kemunduran dalam usahanya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pelayanan public dalam pelaksanaan program Kartu Pra Kerja. Metode yang dipergunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Program Kartu Pra Kerja memberikan kesempatan kepada masyarakat khususnya pencari kerja untuk mendapatkan pelatihan untuk menambah kompetensinya sekaligus mendapat mitra pelatihan serta insentif yang dapat dipergunakan untuk memulai usaha (modal usaha) yang baru, sehingga terbuka peluang atau kesempatan untuk bekerja dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Namun terdapat beberapa kendala yang meyebabkan pelaksanaan program menjadi kurang optimal seperti, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya minat masyarakat untuk mengikuti pelatihan, perencanaan dan pelaksanaan program yang belum maksimal, dan lainnya. Namun dampak positif dari masyarakat yang sudah mengikuti kegiatan membuat asyarakat berharap program Kartu Pra Kerja terus berjalan dan dapat dirasakan manfaatnya oleh lebih banyak masyarakat khususnya pencari kerja]]>
<![CDATA[ANALISIS RANCANGAN PERATURAN TENTANG PERIZINAN TERTENTU DALAM IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN DI KABUPATEN DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Raden Kusnadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (56.72 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.7492
<![CDATA[Penelitian ini mengkaji peraturan daerah tentang pelayanan perizinan tertentu dalam izin mendirikan bangunan di kabupaten Deli Serdang. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis data kualitatif, yaitu data yang di peroleh melalui pengumpulan data kemudian di interpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah di rumuskan. Izin mendirikan bangunan seharusnya wajib dimiliki oleh pemohon untuk mendirikan bangunan didalam wilayah administratif yaitu Kota lubuk pakam. Namun tujuan dari Izin Mendirikan Bangunan adalah untuk penataan bangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang kota serta untuk menjaga keandalan bangunan yang memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai dengan fungsi bangunan]]>
<![CDATA[PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK (KIA) SEBAGAI IMPLEMENTASI HAK-HAK ANAK DI KABUPATEN LANGKAT ]]>
<![CDATA[nalil khairiah]]>;
<![CDATA[evita evita]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (93.645 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i2.8925
<![CDATA[Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan Hak-Hak Anak dan Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA). KIA merupakan merupakan identitas resmi anak sebagai bukti anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu jenis penelitian melalui prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan, melukiskan keadaan sekitar dengan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta. Berdasarkan hasil penelitian ini, diketahui penerbitan KIA di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat masih rendah hal ini disebabkan oleh masih banyak masyarakat yang menganggap Kartu Identitas Anak tidak penting, dan menganggap bahwa cukup menggunakan akta kelahiran sebagai identitas. Oleh sebab itu diperlukannya sosialisasi yang lebih intens tentang Hak-Hak anak yang salah satunya adalah penerbitan KIA. Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mensukseskan penerbitan kartu dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dari kebijakan terkait Kartu Identitas Anak yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga masyarakat mengetahui dengan jelas dan pasti akan manfaat/kegunaan Kartu Identitas Anak. bebrapa rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pemerintah daerah lebih memfokuskan pada penerbitan kartu identitas anak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2016 sebagaimana dan melakukan sosialiasi terhadap pentingnya KIA kepada masyarakat dengan mengutamakan masyarakat yang berada di daerah terpencil, khususnya ke sekolah-sekolah yang ada di pedesaan agar masyarakat mengerti akan pentingnya kartu identitas anak tersebut kemudian sumber daya manusia lebih ditekankan dalam menjalankan kebijakan ini untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Langkat dan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak]]>
<![CDATA[ANALISIS LEGALITAS PERHUTANAN SOSIAL DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN ASAHAN ]]>
<![CDATA[Ananda Mahardika]]>;
<![CDATA[Hastuti Sri Muyani]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (55.255 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.6484
<![CDATA[Perhutanan Sosial menjadi Program Strategis Nasional dalam rangka Ekonomi Pemerataan (Ekonomi Keadilan) untuk mengurangi kesenjangan distribusi pemanfaatan sumberdaya hutan. pemberian akses kelola Perhutanan Sosial harus aman dan tepat sasaran, dimana masyarakat penerima program ini memiliki kriteria diantaranya masyarakat miskin, berlahan sempit/tidak memiliki lahan dan tinggal di dalam atau sekitar kawasan hutan. Penulisan artikel ini bertujuan bagaimana analisis legalitas perhutanan sosial dalam meningkatkan kemakmuran rakyat di kabupaten asahan . metode pendekatan Penelitian hukum dapat di lakukan dengan metode yuridis, normative dan metode yuridis empiris. Metode empiris dikenal juga dengan penelitian sosiolegal. Berdasarkan hasil pembahasan menujukkan bahwa program perhutanan sosial merupakan akses masyarakat kawasan hutan untuk mencapai kemakmuran secara legal formal melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 83 Tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial. Dengan tujuan peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya disekitar hutan dan juga penciptaan model pelestarian hutan yang efektif.]]>
<![CDATA[Upaya Terpadu Dalam Mencegah Penyalahgunaan Narkoba di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan ]]>
<![CDATA[safran efendi pasaribu]]>;
<![CDATA[panji apriadi]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.369 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i2.8692
<![CDATA[Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui upaya terpadu yang dilakukan dan hambatan yang dihadapi Pemerintah Kecamatan Batang Toru, BNNK Tapanuli Selatan, Organisasi Angkutan Darat (Organda) dalam mencegah penyalahgunaan narkoba khusus ganja di Kecamatan Batang Toru Kabupaten Tapanuli Selatan. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian jenis kualitatif dengan melakukan wawancara terstruktur kepada informan penelitian. Adapun informan penelitian terdiri dari pegawai BNNK Tapanuli Selatan, Pemerintah Kecamatan, Kelurahan, Organda. Temuan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan kerjsama yaitu melalui perjanjian Momerendum Of Understanding (MoU), mengadakan sosialisasi dan test urine ke seluruh lapisan masyarakat dan pegawai instansi pemerintahan, serta supir angkutan, melakukan bimbingan konseling dan sosial, membentuk Satgas anti narkoba di seluruh desa/kelurahan serta memberikan penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan dan Penyalahgunaan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) kepada tokoh masyarakat dan agama agar disampaikan kepada masyarakat di seluruh desa/kelurahan. Hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya personil BNNK dalam melakukan pencegahan, kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba, masih banyak masyarakat yang takut melaporkan keluarganya yang menggunakan narkoba karena takut dipenjara padahal hanya di rehabilitasi sebelum ada penindakan hukum, peran serta masyarakat dan tokoh agama masih belum dimaksimalkan, kurang optimalnya Satgas anti narkoba di desa/kelurahan.]]>
<![CDATA[KONSEP PENGEMBANGAN KREATIVITAS PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Affan Al-quddus]]>;
<![CDATA[Gusti Rama Dona]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (45.911 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.6488
<![CDATA[Bermain bagi tingkatan anak usia dini merupakan duniannya, banyak sekali manfaat atau tujuan yang didapatkan dari kegiatan bermain salah satunya adalah pengembangan kreativitas anak usia dini adapula tujuan dari pengembangan kreativitas anak usia dini adalah untuk mengenal cara mengekspresikan diri melalui hasil karya dengan menggunakan teknik-teknik yang dikuasainya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dengan pembahasan Pentingnya Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini, Bermain dan Kreativitas Anak Usia Dini, Pengembangan Kreativitas Anak Usia Dini. Dari kesimpulan tersebut bahwa Kreativitas bukan kemampuan bawaan dari lahir, tetapi merupakan kemampuan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Kreativitas penting untuk dikembangkan karena kreativitas berpengaruh terhadap kehidupan seseorang, misalnya kreativitas berpengaruh terhadap gagasan-gagasan seseorang, pemecahan terhadap suatu permasalahan,]]>
<![CDATA[Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Dalam Rangka Pengembangan Karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Mandailing Natal ]]>
<![CDATA[muhammad rizki daulay]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (109.246 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i2.8766
<![CDATA[Mutasi pegawai adalah proses pemindahan fungsi, tanggungjawab dan status kepegawaian PNS guna memenuhi kebutuhan pegawai di unit atau bagian yang membutuhkan sebagai suatu pembinaan dan pengembangan karir yang dilakukan untuk meningkatkan prestasi kerja pegawai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan karir di BKD Kabupaten Mandailing Natal. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Adapun hasil penelitian diperoleh yaitu pencapaian tujuannya, mutasi telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan yaitu dengan tujuan untuk pengembangan karir pegawai negeri sipil. Perencanaannya telah berjalan maksimal di mana sebelum melakukan Mutasi pegawai terlebih dahulu membuat suatu perencanaan di antaranya perencanaan yang dibuat diantaranya perencanaan tujuan, perencanaan prosedur, perencanaan kebutuhan pegawai mutasi dan perencanaan anggaran. Strateginya yang dilakukan belum menjalankan pelatihan secara maksimal untuk pengembangan karir PNS, dan pengawasan belum berjalan maksimal masih adanya ketidaktepat sasaran hal tersebut dikarenakan masih adanya usulan mutasi yang direkayasa oleh beberapa instansi. Oleh sebab itu efektivitas pelaksanaan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan karir di BKD Kabupaten Mandailing Natal dapat disimpulkan belum maksimal efektif di mana terlihat faktor strategi dan pengawasan belum efektif sehingga akan mengakibatkan pencapaian tujuan dan perencanaan prosedur pelaksanaan mutasi menjadi tidak berjalan secara maksimal]]>
<![CDATA[STRATEGI PERENCANAAN DESA DALAM PENGEMBANGAN UMKM DESA PEMATANG JOHAR KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG ]]>
<![CDATA[Nalil Khairiah]]>;
<![CDATA[M.Ibrahim Banggana Harahap]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (49.238 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.6489
<![CDATA[Eksistensi UMKM memang tidak dapat diragukan lagi karena terbukti mampu bertahan dan menjadi roda penggerak perekonomian, terutama pasca krisis ekonomi. Disisi lain, UMKM juga menghadapi banyak sekali permasalahan, yaitu terbatasnya modal kerja, Sumber Daya Manusia yang rendah, dan minimnya penguasaan ilmu pengetahuan serta teknologi (Sudaryanto dan Hanim, 2002). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Deskriptif dengan menggunakan analisis data Kualitatif. Tujuan penelitian ini yakni untuk mengetahui perencanaan Desa dalam Pengembangan UMKM Desa Pematang Johar Kecamatan Labuhan Deli Kabupaten Deli Serdang. Dalam pengembangannya, UMKM desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan visi dan misi akan tetapi dari segi pemasaran hasil UMKM nya masih belum efektif hal ini dikarenakan belum tersedia nya tempat untuk mereka memasarkan hasil produk mereka.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGAWASAN LANGSUNG SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENATAAAN PASAR TRADISIONAL DI PANGKALAN BRANDAN ]]>
<![CDATA[ananda mahardika]]>;
<![CDATA[tedisyah tedisyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 2 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (80.708 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i2.8839
<![CDATA[Kondisi pasar tradisional di Pangkalan Brandan semakin memprihatinkan. Pasar tradisional ini terlihat kumuh yang disebabkan oleh para pedagang yang berjualan di sembarang tempat dan juga dipinggiran jalan bahkan sebagian besar pedagang menutup badan jalan sehingga sulit dilalui oleh para pengguna jalan. Berkaitan dengan penataan pasar tradisional pengawasan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja sangat diperlukan untuk mendukung suksesnya tujuan yang telah ditetapkan. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.Tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui Strategi Pengawasan Langsung Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar Tradisional di Pangkalan Brandan.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, data yang diperoleh melalui pengumpulan data kemudian diinterpretasikan sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan dan diperoleh melalui wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakuakan Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penataan Pasar sudah berjalan namun belum optimal, karena masih terdapat permasalahan seperti kurangnya sosialisasi, pedagang yang sulit diatur dan kurangnya personil ketika melakukan pengawasan langsung ke lapangan.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENGEMBANGAN KOPERASI SERBA USAHA (KSU) DI KOTA MEDAN ]]>
<![CDATA[Agung Saputra]]>;
<![CDATA[M.Rizky Ardiansyah]]>
<![CDATA[ Jurnal Administrasi Publik dan Kebijaka (JAPK) Vol 1, No 1 (2021): Jurnal Administrasi Publik dan Kebijakan (JAPK) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (57.197 KB)
|
DOI: 10.30596/japk.v1i1.6362
<![CDATA[Pengembangan koperasi sesuai dengan perkembangan sosial. Koperasi yang identik dengan sistem ekonomi demokratis diyakini dapat menjadi alternatif penyelesaian masalah sosial ekonomi. Namun, sampai saat ini gerakan koperasi serba usaha di Kota Medan masih lebih dominan dibandingkan gerakan moral karena gerakan ekonomi secara konkret dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggotanya. Secara kelembagaan, Koperasi serba Usaha lebih menonjolkan diri sebagai kendaraan sosial padahal seharusnya peran koperasi tidak hanya terbatas pada peran sosial, tetapi juga peran dalam ekonomi. Sehubungan dengan latar belakang ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi pengembangan koperasi serba usaha di kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan analisis data kualitatif. Strategi dinas dalam pencapaian tujuan dan sasaran pada aspek Koperasi khusunya Koperasi serba Usaha(KSU) ialah dengan penumbuhan dan peningkatan kualitas kelembagaan koperasi.]]>
