cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Wiwit Pratiwi
Contact Email
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Phone
+6282371118060
Journal Mail Official
majalahkeadilanhukumunihaz@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH Jl. Jend. A. Yani No. 1 Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Majalah Keadilan
Published by Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH
ISSN : 16939891     EISSN : 26549026     DOI : https://doi.org/10.32663
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Majalah Keadilan merupakan salah satu jurnal ilmiah hukum yang meliputi berbagai subdisiplin ilmu hukum, antara lain: Dasar-dasar Ilmu Hukum Hukum Perdata Hukum Pidana Hukum Acara Hukum Ekonomi dan Bisnis Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Negara Hukum Internasional Hukum dan Masyarakat Selain itu, Majalah Keadilan juga menerima naskah dengan topik hukum yang memiliki persimpangan dengan bidang keilmuan lain seperti Sosiologi Hukum, Antropologi Hukum, Analisa Ekonomi dari Hukum, dan lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN" : 5 Documents clear
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENYEBARAN VIDEO PORNO MELALUI MEDIA SOSIAL TWITTER DI WILAYAH HUKUM POLDA BENGKULU Dwikari Nuristiningsih; Nediyanto Ramadhan; Diana Pangestuti Situmorang
Majalah Keadilan Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2940

Abstract

Judul penelitian ini adalah “Pelaksanaan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial Twitter di Wilayah Hukum Polres Bengkulu”, Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 1). Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno melalui media sosial Twitter di Wilayah Hukum Polres Bengkulu sesuai dengan ketentuan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (Satu Miliar Rupiah) dan 2). Hambatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyebaran video porno di wilayah hukum Polda adalah sebagai berikut: a. Keterbatasan SDM yang dimiliki Polri, b. Jumlah Akun Palsu, c. Minimal Penyidik Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu, d. sulitnya keterangan saksi kasus penyebaran video porno melalui media sosial, minimnya pengalaman di bidang IT, e. Sulitnya penyidik menemukan alat bukti terkait tindak pidana yang mengandung kesusilaan di media sosial dan f. Perlindungan hukum bagi korban untuk melaporkan kerugian bagi dirinya sendiri yang belum maksimal.
ANALISIS HUKUM NORMATIF TERHADAP PERSYARATAN KESELAMATAN DAN KEAMANAN DI WILAYAH PERAIRAN INDONESIA Muhammad Syukri
Majalah Keadilan Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2661

Abstract

Abstract Indonesia is a maritime country surrounded by seas that are rich in natural resources, therefore a unified system is needed to maintain security and also to allocate all energy sources offered by the sea so that they can be managed properly. The management of waters safety and security in Indonesia is regulated in Law Number 17 of 2008 concerning Shipping. This article aims to review regulations regarding safety and security requirements in Indonesian waters and to analyze the authority of local governments in fostering shipping safety and security requirements in Indonesian waters. From a normative legal perspective, using a statutory and conceptual approach, it showed that the regulation of shipping guidance was carried out by the government. The form of guidance carried out by the government was in the form of supervision, control, and regulation. The legal protection of the implementation of regional autonomy was in line with the provisions of Law Number 23 of 2014 which involved local governments and carried out legal protection for various government affairs in the context of community service and natural resource management. Keyword : Safety ; Security ; Shipping Abstrak Negara Indonesia adalah negara maritim yang dikelilingi oleh laut yang kaya akan sumber daya alam, oleh karenanya dibutuhkan sistem kesatuan untuk menjaga keamanan dan juga untuk mengalokasikan segala sumber energi yang ditawarkan oleh laut agar dapat dikelola dengan tepat. Pengelolaan keselamatan serta keamanan perairan di Indonesia diatur dalam undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peraturan mengenai persyaratan keselamatan serta keamanan di wilayah perairan Indonesia dan untuk menganalisis kewenangan pemerintah daerah dalam pembinaan terhadap persyaratan keselamatan dan keamanan pelayaran di wilayah perairan Indonesia. Dalam perspektif hukum normatif dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan serta pendekatan konseptual, menunjukkan bahwa pengaturan pembinaan-pembinaan pelayaran dilaksanakan oleh pemerintah. Bentuk pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah berupa pengawasan, pengendalian, serta pengaturan. Perlindungan hukum penyelenggaraan otonomi daerah sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang melibatkan pemerintah daerah dan melaksanakan perlindungan hukum atas berbagai urusan pemerintahan dalam rangka pengabdian masyarakat serta pengelolaan sumber daya alam.
TEKNIK DAN TAKTIK INVESTIGASI LAPANGAN PENANGANAN PERKARA PIDANA Addy Candra; Nediyanto Ramadhan
Majalah Keadilan Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2939

Abstract

Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) merupakan langkah penting dalam investigasi pendahuluan (lapangan), karena penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP) ini titik awal pengungkapan perkara lebih lanjut. Disana akan ditemui bukti- bukti korban dan kemungkinan tersangka. Seorang petugas yang berpengalaman dalam pemeriksaan, pengumpulan dan penanganan bukti-bukti, dia akan mempelajari untuk menangani secara sistematis, berhati-hati dalam mencari bukti untuk mengidentifikasi kejahatan. Metode pendekatan penulisan adalah yuridis normatif, yaitu penulisan yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalarn peraturan-peraturan perundang-undangan. Kesimpulan dalam tuisan ini adalah semua barang bukti telah di periksa dilaboratorium dapat menjelaskan benar atau salah sebuah perkara, sehingga petugas dapat menjelaskan siapa pelaku atau tersangka dan siapa korban suatu kejahatan.
PELAKSANAAN RITUAL TEMPUNG MATAI BILAI SEBAGAI HUKUM ADAT REJANG Citra Rafika
Majalah Keadilan Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2899

Abstract

Penelitian ini mengungkapkan adanya mekanisme komersial yang dijatuhkan pada orang yang telah melanggar ketentuan pernikahan yaitu hamil di luar nikah. Konsekuensi hukum yang dijatuhkan pada orang yang melanggar ini adalah cuci kampung melalui proses ritual tempung matai bilai. Tempung matai bilai adalah suatu ritual yang dilaksanakan dalam rangka cuci kampung atas adanya perbuatan zina. Menurut kepercayaan orang Rejang dahulu apabila ritual ini tidak dilaksanakan maka warga dusun akan didatangi oleh harimau yang menakut-nakuti masyarakat setempat dan mala petaka akan menimpa dusun. Kebiasaan yang sudah menjadi tradisi ini kemudian diformalkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang pemberlakuan Hukum adat Istiadat Rejang Lebong dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Penelitian etnografi ini menggunakan analisis teoritis interpretatif simbolik oleh Clifford Geertz. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih, pemilihan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling. Pada penelitian ini peneliti melakukan observasi partisipasi (pengamatan terlibat) dimana keterlibatan yang dilakukan bersifat pasif. Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh gagasan dan ide tentang tempung matai bilai, untuk mendapatkan data yang valid dilakukan trianggulasi data yaitu memberikan pertanyaan yang relatif sama terhadap informan untuk mengumpulkan data yang sama. Analisis data dilakukan sejak awal penelitian dilakukan. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan ritual tempung matai bilai di Desa Dusun Sawah dan Kelurahan Talang Benih memiliki perbedaan yaitu pemaknaan terhadap peralatan dan aktifitas yang digunakan selama ritual berlangsung. Pemaknaan orang non Rejang terhadap tempung matai bilai yaitu sebagai sebuah peraturan yang wajib dijalankan karena telah menjadi Peraturan Daerah dan mereka menerima hal ini sebagai suatu mekanisme kontrol sosial yang dapat membuat lingkungan kondusif dan normatif.
REKONTRUKSI TATA KELOLA TANAH TERLANTAR BERDASARKAN HUKUM NASIONAL Sapuan Dani
Majalah Keadilan Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN
Publisher : Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32663/mkfh.v22i1.2897

Abstract

Tanah sebagai modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkankesejahteraan bagi rakyat, bangsa, dan negara Indonesia. Sehingga, penelantaran tanah harus dicegah dan ditertibkan untuk mengurangi atau menghapus dampak negatifnya. Dengan demikian, pencegahan, penertiban, dan pendayagunaan Tanah Telantar merupakan langkah dan prasyarat penting untuk menjalankan program-program pembangunan nasional, terutama di bidang agraria yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UUPA. Metode dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, dalam penulisan ini disimpulkan bahwa kriteria tanah terlantar adalah,tanah tersebut harus ada pemilik atau pemegang hak atas tanah, juga harus ada tanah hak (Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan,dan lainlain) yang tidak terpelihara dengan baik sehingga kualitas kesuburan tanahnya menurun, juga harus ada jangka waktu tertentu serta harus ada perbuatan yang dengan sengaja tidak menggunakan Tanah sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan haknya.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 23 No 1 (2023): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 2 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 22 No 1 (2022): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 2 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 21 No 1 (2021): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 2 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 20 No 1 (2020): MAJALAH KEADILAN Vol 19 No 1 (2019): MAJALAH KEADILAN