Garuda - Garba Rujukan Digital

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DALAM KAITANNYA DENGAN KEBIJAKAN PENGHAPUSAN DENDA PAJAK BERDASARKAN SURAT KEPUTUSAN GUBENUR NOMOR 544/DISPENDA/2016 TENTANG PENGHAPUSAN DENDA PAJAK DAN BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat) ANDI ODDANG RIUH HUTOMO,S.I.K. NPM.A2021131084, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the optimization of the implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 Concerning Public service levies in order to increase revenue. The method used in this research is a sociological approach. From the results of this thesis can be concluded that implementation of the Regional Regulation No. 3 of 2011, especially regarding the Service Fees for market, the government set targets to be achieved or realized annually. In the Year 2012 revenue target of approximately Markets Service Fees meet government expectations Singkawang, this is due to the management levy less orderly market. To overcome this, local governments need to implement the following measures, identify and re-registration of the mandatory levy in order to get accurate data and more easily implement pemunggutan market retribution.In addition to these prevention efforts. It also occurs in Health Service Retribution either be collected based on the Regulation of City of Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies contributed enormously in revenue structure of Public service levies for the Local Revenue Singkawang. However, the amount of revenue from levies Health Service is also coupled with the magnitude of budgeting in the budget to provide health services to people in Singkawang. arriers caused not optimal implementation of the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies is lack of socialization of the Regulation to the officers and the community resulted in the implementation of public services at less than the maximum, infrastructure or physical facilities inadequate and human Resources are not fully support becomes less maximal optimalisai implementation Singkawang Regional Regulation No. 3 of 2011 on Public service levies. What efforts should be done by the Government Singkawang in order to implement the Regional Regulation Singkawang No. 3 of 2011 on Public service levies in order to increase revenue is by increasing the dissemination to the public about the content of regulation, to revise the content of the regulations by adding legal sanctions pemugutan firmly in the public service levies and provide training / education and training to the officers of the local regulation .. Â Keywords: Optimization, Public service levies, Increase Revenue, Local First.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â 2Â Â Â Â Â ABSTRAK Tesis ini membahas tentang analisis kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dalam kaitannya dengan kebijakan penghapusan denda pajak berdasarkan surat keputusanÂ Gubenur Nomor 544/Dispenda/2016 TentangÂ Penghapusan Denda Pajak Dan BalikÂ Nama Kendaraan Bermotor (Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif - sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Kepatuhan pajak (tax compliance) sebagai indikator peran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan masih sangat rendah Hal ini dapat dilihat masih rendahnya peran wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya. Semakin banyak jumlah wajib pajak kendaraan bermotor, seharusnya diiringi dengan peningkatan kepatuhan waijb pajak kendaraan bermotor. kapatuhan pajak (tax compliance) adalah wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa perlu diadakannya pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman, dalam penerapan sanksi baik hukum maupun administrasi. Diharapkan kebijakan penghapusan denda pajak yang berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. dan pembebasan BBNKB dapat mendorong masyarakat untuk wajib pajak Kendaraan Bermotor segera melunasi pajaknya. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi KepatuhanÂ Membayar Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Kaitannya Dengan Kebijakan Penghapusan Denda Pajak Berdasarkan Surat Keputusan Gubenur Nomor 544/Dispenda/2016 tentang Penghapusan Denda Pajak dan Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Ialah Faktor Kesadaran masyarakat, Faktor meningkatkan kewajiban moral wajib pajak, dan Faktor pengetahuan tentang pajak. Upaya-Upaya Apa Yang Seharusnya Dilakukan Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak Dalam Memotivasi Masyarakat Untuk Membayar Pajak ialah Sebagaimana disebutkan yang dimaksud dengan motivasi adalah suatu hasrat yang mendorong seseorang untuk melakukan serangkaian kegiatan yang mempengaruhi tercapainya tujuan tertentu. Motivasi pada akhirnya berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.motivasi dari wajib pajak adalah kesadaran pajak dari wajib pajak, tingkat kesadaran akan membayar pajak didasarkan oleh tingkat kepatuhan wajib pajak yang berpijak pada tingginya kesadaran hukum dalam membayar pajak. bahwa ada pengaruh yang signifikan antara motivasi dengan kepatuhan wajib pajak. Motivasi membayar pajak adalah kekuatan potensial yang ada dalam diri wajib pajak yang melatarbelakangi seorang wajib pajak untuk membayar pajak. Berdasarkan kuesioner yang digunakan untuk mengukur motivasi adalah Kesadaran pajak dari wajib pajak, Kejujuran wajib pajak, Hasrat wajib pajak. Â Kata Kunci:Â Kepatuhan, Wajib Pajak, Kendaraan Bermotor.

PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS KOPERASI DALAM PENGEMBANGAN JASA KEUANGAN GUNA MENGHADAPI PERSAINGAN BISNIS Koordinasi Antar Manager Dengan Pengurus Dalam Mensejahterakan Anggota STEFANUS NGEBI, S.H. NPM. A2021151021, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam pengembangan jasa keuangan guna menghadapi persaingan bisnis dalam upaya mensejahterakan anggotanya. Di samping itu juga mempunyai tujuan yaitu untuk mengungkapkan dan menganalisis sebab-sebab Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal, kendala-kendala dan solusi yang timbul dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan, serta pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif diperoleh kesimpulan, bahwa penyebab pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai jasa keuangan belum mendatangkan kesejahteraan bagi anggotanya secara maksimal dikarenakan menurunnya pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 dan tahun 2016 mengalami penurunan yang sangat signifikan atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2015 hanya sebesar Rp. 1.654.836.928,- (28,08%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 5.892.671.535,-. Sedangkan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) bagi Anggota Koperasi Kredit BIMA Sintang pada tahun 2016 hanya sebesar Rp. 640.155.767,- (24,09%) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.656.957.820,-. Tolak ukur kesejahteraan anggota koperasi kredit tergantung dari pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) melalui target yang ditentukan, apabila mencapai target maka semakin besar pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh anggotanya dan otomatis dapat mensejahterakan anggota dari Koperasi Kredit BIMA Sintang. Kendalakendala yang timbul dan solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan adalah: (a) Kinerja Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang masih asal-asalan; (b) Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang memang belum mampu melakukan pemasaran dan persiapan persediaan produk-produk dalam cara pengelolaan lembaga yang ada; (c) Penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi masih belum dapat dilakukan secara tepat waktu; (d) Kinerja antar Manajer yang masih mengedepankan sikap ego sektoral; (e) Minimnya penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; (f) Anggota belum menyadari hak dan kewajiban mereka sebagai anggota; dan (g) Kurangnya partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi. Berkaitan dengan solusi solusi dalam melakukan pengelolaan Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan, antara lain: (a) Melakukan mekanisme pemilihan pengurus yang profesional; (b) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM); (c) Meningkatkan koordinasi antara pengurus dan manajer; (d) Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan dan bimbingan teknis (bimtek) bagi Pengurus maupun anggota koperasi kredit; dan (e) Meningkatkan partisipasi para anggota dalam kegiatan organisasi koperasi kredit. Pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam mengembangkan usahanya guna menghadapi persaingan bisnis, maka Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sudah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Namun dalam pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) pada tahun 2015 dan tahun 2016 sebagian besar anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang tidak hadir. Hal ini disebabkan karena domisili dari anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang yang jauh, kurang pedulinya para anggota Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang dalam mengikuti Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan Pengurus hanya mengundang para perwakilan anggota saja. Dengan demikian, pertanggungjawaban Pengurus Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang sebagai pengelola jasa keuangan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) hanya di hadapan beberapa perwakilan anggota saja.Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â ABSTRACT This thesis discusses the accountability of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) Sintang in the development of financial services in order to face business competition in the effort of prospering its members. In addition it also has a purpose that is to disclose and analyze the causes of Sintang Community Credit Co-operative (BIMA) as a manager of financial services has not brought prosperity to its members maximally, constraints and solutions that arise in managing Credit Cooperatives Community Development (Bina Kredit Bina Masyarakat) BIMA) Sintang as a financial service, as well as the responsibility of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) as a financial services manager in developing its business to face business competition. Through literature study using normative juridical research method, it is concluded that the cause of management of Sintang Community Bina Cooperative (BIMA) as a financial service has not brought welfare to its members maximally due to the declining share of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members. Shares Remaining of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2015 and 2016 experienced a significant decrease or did not reach the target that has been determined. Shares Remaining of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2015 is only Rp. 1.654.836.928,- (28.08%) of the targeted Rp. 5.892.671.535,-. While the division of Business Result (SHU) for BIMA Sintang Credit Cooperative Members in 2016 is only Rp. 640.155.767,- (24.09%) of the targeted Rp. 2.656.957.820,-. The measure of the welfare of the members of the credit cooperative depends on the distribution of Time Outcome of the Business (SHU) through the specified target, when it reaches the target, the greater the share of Business Result (SHU) obtained by its members and automatically able to welfare the members of the BIMA Sintang Credit Cooperative. The obstacles that arise and the solution in managing the Sintang Community Credit Cooperative (BIMA) Sintang as the manager of financial services are: (a) The performance of the Sintang Community Balance Cooperative (BIMA) which is still at random; (b) Sintang Community Branch Manager (BIMA) has not been able to do the marketing and preparation of inventory of products in the way the management of existing institutions; (c) The holding of the Annual Meeting of Members (RAT) of the cooperative is still not timely; (d) Performance among Managers who still prioritize sectoral ego attitudes; (e) lack of training and technical guidance (bimtek) for the Board or members of credit cooperatives; (f) Members are not aware of their rights and obligations as members; And (g) Lack of participation of members in the activities of cooperative organizations. Related to solution solution in managing Sintang Community Balance Cooperative (BIMA) as manager of financial services, among others: (a) To conduct professional management election mechanism; (b) Improving the quality of Human Resources (HR); (c) Improve coordination between management and managers; (d) Improving training and technical guidance (bimtek) for the Board and members of credit cooperatives; And (e) Increasing the participation of members in the activities of credit cooperative organizations. Accountability of Sintang Community Branch Manager (BIMA) Sintang as a financial services manager in developing its business in order to face business competition, the Sintang Community Credit Cooperative Board (BIMA) Sintang has conducted Annual Members Meeting (RAT). However, in the implementation of the Annual Members Meeting (RAT) in 2015 and 2016 most members of Koperasi Kredit Bina Masyarakat (BIMA) Sintang did not attend. This is due to the domicile of the distant Sintang Community Branch (BIMA) members, the lack of care of the members of the Sintang Community Branch Cooperative (BIMA) in following the Annual Members Meeting (RAT) and the Board only invites representatives of the members only. Thus, the responsibility of the Sintang Community Branch Manager (BIMA) as the manager of financial services in the Annual Members Meeting (RAT) only in the presence of several representative members only.

PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK TANGGUNGAN TERHADAP GUGATAN/PERLAWANAN DALAM EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN MUHAMMAD TAHIR, S.H. NPM.A2021131053, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAKPemasangan Hak Tanggungan terhadap jaminan debitur berupa tanah, diharapkan dapat memberikan perlindungan kepada kreditur, jika suatu saat debitur cidera janji. Tetapi faktanya sering terjadi perlawanan atau gugatan dari pihak debitur atau pemilik jaminan guna menghambat pelaksanaan eksekusi, demikian pula dengan kredit macet yang terjadi pada PT. Bank Mega, Tbk, berdasarkan kondisi tersebut memecahkan permasalahan bagaimana perlindungan hukum dan bagaimana upaya penyelesaian kredit macet apabila terdapat gugatan atau perlawanan dalam eksekusi hak tanggungan. Jenis penelitian menggunakan penelitian hukum normatif, pendekatan penelitian terdiri dari pendekatan perundang-undangan dan kasus. Serta teknik analisis yang digunakan adalah teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian penyelesaian kredit macet perbankan dapat diupayakan melalui penyelamatan dan penyelesaian kredit macet, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh undang-undang hak tanggungan dan perlindungan hukum berdasarkan kontraktual, serta upaya penyelesaian kredit macet terhadap gugatan dan perlawanan dalam pelaksanaan eksekusi ditempuh melalui proses beracara di pegadilan dan diluar pengadilan. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kredit Macet, dan Hak Tanggungan ABSTRACTInstallation of Insurance Rights to the debtor's guarantee in the form of land, is expected to provide protection to the creditor, if at any time the debtor has an injury to the pledge. But the fact is often the resistance or lawsuit of the debtor or the owner of the guarantee to impede the execution, as well as bad debts that occurred at PT. Bank Mega, Tbk, based on these conditions solve the problem of how the legal protection and how the settlement of bad loans if there is a lawsuit or resistance in the execution of mortgages. The type of research using normative legal research, the research approach consists of the approach of legislation and cases. And analytical technique used is descriptive analytical technique. The result of the research of settlement of bad credit banking can be pursued through rescue and settlement of bad debts, the form of legal protection provided by the law of mortgage and legal protection based on contractual, and effort of settlement of bad credit against lawsuit and resistance in executing execution pursued through process of law in court And outside the court. Keywords : Legal Protection, Bad Debts, and Deposit Rights

PENYELESAIAN PELUNASAN PINJAMAN ANGGOTA YANG BERSTATUS PDH/ PTDH/ DPO/ PENSIUN DINI PADA KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM KAITANNYA DENGAN UPAYA PENINGKATAN PENGHASILAN KOPERASI (Studi Kasus Pada primer Koperasi Polda Kalbar) HAIRUL ANWAR, S.H NPM A.2021151045, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract This thesis research is conducted to find about a loan agreement at Primkop of Polda Kalbar and also conducted to find about efforts of Primkopâ€™s member settlement which has been declared dismissed, death or early retired. The method used in this research is analysis descriptive by looking at how Primkop Polda Kalbar regulate and implement the loan to their member. Â As for the results obtained from the research is that : 1) the loan agreement has been implemented as the terms and conditions applicable to all members of the Indonesian National Police (INP) and Civil Servants whose the membership rules are regulated in the law and government regulations; 2) A savings and loan unit is a business unit run by Primkop Polda Kalbar which is the largest contributor of Primkop income. So, the income of the Primkop will decrease if there is a lot of bad loans or unpaid loans due to dismissal (with respect or without), death and retired early ; Â 3) the Primkop has made several efforts to overcome the existence of bad loans include : a) apply the principle of 5C analisys to all loan application made to Primkop. 5câ€™s principles of analysis are character, capacity, capital, economic conditions and collateral of the prospective members/applicants; 4) the efforts that should be done by Primkop Polda Kalbar especially against members who has been dismissed (not with respect) is to give amnesty (as proposed in the RAT), if still possible to be seized collateral. Keywords : Loan agreement, Primkop, cooperation, 5C principlesÂ Â Â Â Â Â Â Â Abstrak Â Penelitian dalam tesis ini dilakukan untuk mengetahui perjanjian pinjaman pada Primkop Polda Kalbar dan juga dilakukan untuk mengetahui upaya penyelesaian terhadap pinjaman anggota Primkop yang telah dinyatakan diberhentikan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia atau pensiun dini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan melihat bagaimana Primkop Polda Kalbar mengatur dan menerapkan pinjaman kepada anggotanya.Â Â Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa: 1) perjanjian pinjaman telah dilaksanakan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk semua anggota Polri dan Pegawai Negeri Sipil Polri yang peraturan keanggotaannya diatur dalam undang-undang dan peraturan pemerintah; 2) Unit simpan pinjam adalah unit usaha yang dikelola oleh Primkop Polda Kalbar yang merupakan penyumbang terbesar pendapatan Primkop. Sehingga, pendapatan Primkop akan turun apabila terdapat banyak kredit macet atau pinjaman yang belum dibayar karena pemecatan (dengan hormat atau tidak), meninggal dunia dan pensiun dini;Â Â 3) Untuk mengatasi hal ini Primkop telah melakukan beberapa upaya untuk mengatasi adanya kredit macet antara lain: a) menerapkan prinsip analisis 5C terhadap semua permohonan pinjaman kepada Primkop. Prinsip analisis 5c memuat tentangÂ karakter (character), kapasitas (capacity), modal (capital), kondisi ekonomi (condition of economic) dan jaminan (collateral) calon anggota / pemohon; 4) Upaya yang seharusnyaÂ dilakukan oleh Primkop Polda Kalbar terutama terhadap anggota yang telah diberhentikan (tidak dengan hormat) adalah dengan mengoptimalkan penerapan analisis 5C, menambah ketentuan dalam kepesertaan yang ditanggung Asuransi Jiwa, mengintensifkanÂ mediasi, melakukan penjadwalan kembali, mengubah persyaratan kredit, melakukan sita jaminan dan mempersyaratkan jaminan fidusia. .

KEKUATAN HUKUM SURAT KETERANGAN PENGUASAAN TANAH (SKPT) SEBAGAI BUKTI HUKUM PENGUASAAN ATAS SEBIDANG TANAH (STUDI DI KOTA PONTIANAK) DONO DOTO WASONO, S.H. NPM.A2021141034, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Legal Strength of Land Tenure Certificate (SKPT) as a Proof of Legal Mastery over a Plot of Land (Study In Pontianak City). From the results of this thesis research obtained the conclusion that the Land Tenure (SPT) has the force of law as evidence of the mastery of a plot of land. a land certificate in Pontianak City, where people in the city of Pontianak much entrust the process of buying land to the head of the village chief. The village head is a key figure in urban governance and is an influential formal leader in community life. Service to the making of certificate of land ownership has been regulated in Mayor Pontianak Regulation No. 28 of 2016 on Amendment of Mayor Regulation No. 51 Year 2015 About Service Standard Of Sub District And Village In The Environment Of Pontianak Municipal Government. Land tenure (SPT) which is the base of rights that are widely used in various regions, in the country there are different terms but this is the same as the letter of letter or some people call it "SPT Kepala Desa / Kelurahan" and this is included in form of written proof instrument. Land Tenure Certificate (SPT) can be used as legal evidence in the process of making certificates. Land Tenure Certificate (SPT) can be used as legal evidence in the process of making certificates Ensuring legal certainty over the rights of community land and to improve the welfare of the community through land registration. Considering that there are still people who control the land but do not have proof of ownership of the land (base of rights) completely and even have no proof of ownership so constrained in the application of registration of land rights. The Land Certificate function is as a powerful evidence for its owner, meaning that as long as the physical data and juridical data contained therein can not be proved otherwise, it must be accepted as the correct data. Physical data as well as juridical data contained in the book of certificates should be taken from the land books and the measurements of the parcels concerned. The certificate as an authentic deed, has perfect proof power for the owner, where the judge must be bound by the data mentioned in the certificate as long as it can not be proven otherwise by the other party. Legal Responsibility of Head of Kelurahan and village head against information given in connection with the issuance of land tenure letter. The Authority of Kelurahan in Pontianak City Issue of Land Tenure Letter In line with the provisions of the 1945 Constitution Article 33 Paragraph (3) which is described in detail in Article 2 paragraph (2) of Law no. 5 of 1960 on Basic Regulations of Agrarian Principles, Village Governments or other so-called Village Heads in Pontianak and Urban Village in Pontianak as the element of the administrative administration of Kelurahan. Kelurahan is a legal community unity that has the boundaries of the territory authorized to organize and manage the interests of the local community. Keywords: Legal Strength, Certificate, Land Mastery. 2 ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Kekuatan Hukum Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) Sebagai Bukti Hukum Penguasaan Atas Sebidang Tanah (Studi Di Kota Pontianak). Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan bahwa Surat Penguasaan Tanah (SPT) mempunyai kekuatan hukum sebagai bukti atas penguasaan sebidang tanah. surat keterangan pengusaan tanah di Kota Pontianak, yang mana masyarakat di kota Pontianak banyak mempercayakan proses jual beli tanah kepada kepala Lurah. Lurah merupakan seorang yang menjadi tokoh utama dalam tata pemerintahan kelurahan dan merupakan seorang pemimpin formal yang berpengaruh dalam kehidupan kemasyarakatan. Pelayanan terhadap pembuatan surat keterangan penguasaan tanah telah diatur dalam Peraturan Walikota Pontianak Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 51 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Kecamatan Dan Kelurahan Di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Surat Penguasaan Tanah (SPT) yang mana merupakan alas hak yang banyak dipergunakan di berbagai daerah, di pedesaan terdapat istilah yang berbeda akan tetapi hal ini sama halnya dengan surat dasar atau sebagian masyarakat menyebutnya dengan ?SPT Kepala Desa/Kelurahan? dan hal ini termasuk dalam bentuk alat pembuktian tertulis. Surat Penguasaan Tanah (SPT) bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat. Surat Penguasaan Tanah (SPT) bisa dijadikan bukti hukum dalam proses pembuatan sertifikat Menjamin kepastian hukum atas hak tanah masyarakat dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendaftaran tanah. Mengingat masih terdapat masyarakat yang menguasai tanah namun tidak memiliki buktibukti kepemilikan tanah (alas hak) secara lengkap dan bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan sehingga terkendala dalam permohonan pendaftaran hak atas tanahnya. Fungsi Sertipikat Tanah yaitu sebagai alat bukti yang kuat bagi pemiliknya, artinya bahwa selama data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya tidak dapat dibuktikan sebaliknya, harus diterima sebagai data yang benar. Data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus diambil dari buku tanah dan surat ukur tentang bidang tanah yang bersangkutan. Sertifikat sebagai akta otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pemiliknya, dimana hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain. Tanggung Jawab Hukum Kepala Kelurahan dan kepala desa terhadap keterangan yang diberikan dalam kaitannya dengan penerbitan surat penguasaan tanah. Adapun Kewenangan Kelurahan di Kota Pontianak Menerbitkan surat penguasaan tanah Sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang secara terperinci di jelaskan pada Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang no. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pemerintah Desa/Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Kelurahan di Kota Pontianak dan perangkat Kelurahan di Kota Pontianak sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kelurahan. Kelurahan merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat. Kata Kunci : Kekuatan Hukum, Surat Keterangan, Penguasaan Tanah.

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS TANAH ADAT DALAM KAITAN DENGAN PEMBERIAN IZIN USAHA PERKEBUNAN KELAPA SAWIT DI KECAMATAN SERAWAI KABUPATEN SINTANG VICTOR EMANUEL, S.H. NMP.A.2021131076, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Menurut hukum Adat yang berlaku dalam masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, hubungan antara manusia dengan tanah sangat erat. Tanah sebagai tempat manusia untuk menjalani dan melanjutkan kehidupannya, tempat mereka berdiam, tanah yang memberi makan mereka, tanah dimana mereka dimakamkan dan menjadi tempat kediaman orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya, tanah dimana meresap daya-daya hidup, termasuk juga hidupnya masyarakat dan karenanya tergantung dari padanya. Dalam lingkungan masyarakat di wilayah Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang, tanah adat yang masih ditemukan keberadaaanya disebut Kelohkak. Permasalahan yang terjadi adalah bahwa tahun 2008, Pemerintah Kabupaten Sintang melalui SK Bupati Sintang telah menetapkan lokasi tanah untuk izin usaha perkebunan kelapa milik PT Sinar Sawit Andalan (SSA) mencakup wilayah tanah adat Kelohkak tersebut, sehingga masyarakat melakukan penolakan Untuk menganalisa permasalahan ini, teori yang digunakan adalah: teori tanah adat, teori perlindungan hukum, teori tujuan dan fungsi hukum,teori masyarakat hukum adat,teori perizinan, dan teori kewenangan. Metode penelitian menggunakan metode ilmu hukum normatif dengan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan sosiologis dan normatif. Hasil Penelitian yang diperoleh adalah . Bahwa perlindungan Hak tanah adat di wilayah kecamatan serawai Kabupaten sintang secara yuridis dalam bentuk peraturan daerah belum ada. Keberadaan Hak tanah adat seperti di wilayah di kecamatan serawai yang disebut Kolhkak merupakan bukti nyata, bahwa hingga saat ini keberadaan Hak tanah adat masih diakui dan dimiliki oleh masyarakat Dayak Uut Danum. Terkait dengan izin usaha perkebunan kelapa sawit PT Sinar Sawit Andalan, pihak perusahaan merasa bahwa pihaknya sudah menempuh langkah-langkah prosedural dalam melaksanakan usaha perkebunan yang dilakukan dengan alasan sudah ada izin lokasi yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sintang. Bahwa kendala perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang khususnya di wilayah kecamatan serawai belum adanya peraturan khusus dalam bentuk perda, sehingga pihak masyarakat maupun pihak pemerintah daerah dan pihak ketiga lainnya tidak memiliki acuan atau pedoman yuridis. Yang ada hanya wujud pengakuan secara de facto belum diikuti secara de yure. Untuk mengatasi belum adanya perlindungan hukum atas tanah adat di kabupaten sintang (termasuk kecamatan serawai), pihak Pemerintah daerah kabupaten Sintang sudah melakukan pendataan dan inventarisasi terhadap hak tanah ulayat pada tahun 2012 dan telah mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang nomor 12 tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengakuan Kelembagaan Adat dan Masyarakat Hukum Adat. Perda tersebut hingga 2017 ini belum dilaksanakan. Kata Kunci: Perlindungan hukum, Tanah adat, izin usaha perkebunan 2 ABSTRAC According to the customary law that applies in the community in Serawai sub district of Sintang regency, the relationship between man and the land is very close. Land as a place for people to live and continue their lives, where they live, the land that feeds them, the land where they are buried and the dwellings of their patron's patrons and their ancestral spirits, the soil which permeates the powers of life, including the life of society and Hence it depends on it. In the community environment in Serawai district, Sintang regency, the indigenous land that is still found kesadaaanya called Kelohkak. The problem that happened was that in 2008, the Government of Sintang District through the Sintang Regent's Decree has determined the location of land for the coconut plantation business permit owned by PT Sinar Sawit Andalan (SSA) covering the customary land of Kelohkak, so the community rejected To analyze this problem, Used are: customary land theory, legal protection theory, theory of purpose and function of law, indigenous theory of law theory, permission theory, and theory of authority. The research method uses normative jurisprudence method with reference to positive legal norms contained in the legislation and other legal materials using statute approach, sociological and normative approach. The results obtained are. Whereas the protection of customary land rights in the sub-district of Serang Regency in juridical form in the form of regional regulation does not yet exist. The existence of customary land rights such as in the area of the serawai sub-district called Kolhkak is clear proof that up to now the existence of customary land rights is still recognized and owned by Dayak Uut Danum community. Related to the palm oil plantation business permit PT Sinar Sawit Andalan, the company feels that it has taken procedural steps in carrying out the plantation business conducted on the grounds that there is a location permit given by the Government of Sintang District. Whereas the legal protection constraint on customary land in the district of sintang especially in the serawai sub-district has not yet had any special regulations in the form of local regulations, so that the community and the local government and other third parties have no juridical reference or guidance. There is only de facto recognition that has not been followed by de yure. To overcome the absence of legal protection of customary land in the sintang district (including serawai sub-district), the Sintang District Government has conducted data collection and inventory of the ulayat land rights in 2012 and has issued Sintang District Regulation No. 12 of 2015 on Protection and Recognition Indigenous and Customary Law Institutions. The law until 2017 has not yet been implemented. Keywords: Legal protection, customary land, plantation business pe

MODEL DIVERSI PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERSUMBER PADA NILAI - NILAI SUBSTANSI KEARIFAN LOKAL JHON MALVINO SEDA NOA WEA, S.H. NPM.A2021151080, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Model Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Bersumber Pada Nilai-Nilai Substansi Kearifan Lokal . Di samping itu juga mempunyai Untuk mengungkapkan dan menganalisis model diversi penyelesaian perkara anak yang bersumber padaÂ nilai-nilai substansi kearifan lokal, kendala- kendalaÂ dan mengungkapkan dan menganalisis upaya mengatasi kendala-kendala penerapan model diversi penyelesaian perkara anak yang bersumber padaÂ nilainilai substansi kearifan lokal. Melalui studi kepustakaan dengan menggunakan metode pendekatan hukum yuridis sosiologis diperoleh kesimpulan, Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilai-nilai subtansi kearifan lokal dilaksanakan dengan cara sebagai berikut; (a) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim bertindak sebagai mediator , (b) Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim para pihakÂ yang harus hadir dalam pelaksanaan diversi yaitu pihak korban, pihak pelaku, Pembimbing Kemasyarakatan, fungsionaris adat dimana lokasi kejadian perkara untuk melakukan musyawarah untuk mencapai kesepakatan, (c) Diversi dilaksanakan degan cara musyawarah dengan mendengarkan terlebih dahulu kemauan dari para pihak, kemudian hakim akan menanyakan nilai-nilai kearifan lokal yang ada kepada fungsionaris adat tentang kebudayaan, hukum adat dan sanksinya, tradisi mengenai penyelesaian perkara anak yang berlaku dimasyarakat hukum adatnya. Bahwa Kendala-kendala dalam pelaksanaan Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilai-nilai subtansi kearifan lokal meliputi: (a) Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilainilai subtansi kearifan lokal belum diatur dalam Undang-Undang Sistim Peradilan Pidana Anak (b) Penegak Hukum dalam Sistim Peradilan Anak belum tidak semua menguasai kearifan lokal yang ada dalam wilayah kerjanya, (c)Â Pemahaman dari pihak korban tentang perlindungan anak dan yang terbaik untuk anak , bahkan berpendapat bahwa si anak yang bersalah harus dihukum yang berat sehingga dalam pelaksanaan diversi tidak tercapai kesepakatan . Upaya untuk mengatasi kendala-kendala dalam pelaksanaan Model Diversi Penyelesaian perkara anak yang bersumber pada nilai-nilai subtansi kearifan lokal, meliputi: (a) aparat penegak hukum dalam Sistim Peradilan Pidana memanfaatkan peluang yang ada dalam melaksanakan diversi tersebut ( Peraturan Kapolri, Surat Edaran Kajagung dan Peraturan Mahkamah Agung ) sebelum peraturan yang mengatur khusus tentang diversi penyelesaian perkara anak yang bersumber padaÂ nilai-nilai substansi kearifan lokal diterbitkan ;Â (b) Memberikan pelatihan khusus kepada aparat penegak hukum dalam Sistim Peradilan Pidana tentang Tata Cara Pelaksanaan Diversi Penyelesaian Perkara Anak Yang Bersumber Pada Nilai-Nilai Substansi Kearifan Lokal; (c) Memberikan Pemahaman dari pihak korban tentang pentingnya perlindungan anak dan yang terbaik untuk anak sehingga dalam pelaksanaan diversi dapat tercapai kesepakatan.Â Â Kata Kunci: Model Diversi, Penyelesaian Perkara Anak, Nilai-Nilai Kearifan lokal. 2Â Â Â ABSTRACT This thesis discusses is diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom. In addition it also has a purpose that is to reveal and analyze diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom, to reveal and analyze obstales in the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom, and effort to obstales in the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom. Through literature study using yuridis sosiologi legal approach method obtained the conclusion, the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom are : (a) investigator, prosecutor, judge as mediators; (b) investigator, prosecutor, judge and parties who are in the diversion procces are victims parties, suspect parties, cummunity counselors and custom functionaries carry out deliberations for consensus; (c) diversion carry out deliberations with call the parties and asking what the parties will , then aksing to custom functionaries about the custom recht, culture and sanctions, and problem solving in custom siciety. The ourced on from the value of the substantial of local wisdom, The obstales in the implementation of divertsion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom are : (a) diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom not regulated in law; (b) the law enforcement in the criminal justice system not dominate of of local wisdom atthe working area ; (c) understandin from victim parties abuot child protect an best for chlid, even argued the guilty child must to severe laws so there is no agreement. The effort to obstales in the implementation of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom are : (a) the law enforcement in the criminal justice system take advantage of that oppotunity ( chief of police regulation, the circullar letter of the Attorney Generalâ€™s Office , supreme court ruling ) before the rule of diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom published; (b) Provide special training to law enforcement officers in the Criminal Justice System about Procedures for Implementation diversion model of solving a child case which is ourced on from the value of the substantial of local wisdom; (c) Providing the victim's understanding of the importance of child protection and the best for the child so that in the implementation of the diversion can be reached an agreement.Â Â Keywords: Diversion model , Solving a child case , The value of the substantial of local wisdom

PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN PINJAMAN DI KOPERASI CREDIT UNION WIEWIE NATHANIA, S.H. NPM.A2021151037, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRACT This thesis discusses the Application of Prudential Principles in the Implementation of Loans at Credit Union Cooperatives. This research uses normative and sociological law research methods. From the results of this thesis research it is concluded that the Prudential Principle Arrangement Can Provide Protection for Cooperatives In connection with the Savings and Loans Agreement. The prudential principles of the regulation can provide protection for the cooperative in connection with the loan saving agreement which is implemented by credit is one form of loan money, in a loan loan agreement is often required to have a debt guarantee that can consist of various forms and types. Debt assurance in positive law in Indonesia there are various laws which regulate or related to debt guarantee which is often referred to as guarantee law. The provisions of the applicable law provide arrangements that will protect the parties concerned with the loan money and the debt guarantees. Cooperative as a business entity that provides credit to the debtor must make safeguards so that the credit can be settled by the debtor concerned. Unsecured loans by the debtor either wholly or partially will be a loss to the Cooperative. Losses indicate a relatively large amount will affect the level of health of cooperatives and the continuity of cooperative efforts. Therefore, no matter how small the value of money from credit that has been given to the debtor must remain secure in accordance with the principle of prudence. In general, credit security can be done through the credit analysis phase and application of applicable legal provisions. The relationship between credit guarantee and credit security can be inferred from the provisions of Article 1131 of the Civil Code so that it is another effort or alternative that can be used by the Cooperative to obtain loan repayment upon the debtor's default. The implementation of the principle of prudence in the implementation of loan providers in Credit Union Cooperative Khatulistiwa Cooperative as follows: the principle of trust, that the debtor can be trusted ability to meet his commitment. This leads to the meaning of the credit law in general. In accordance with the origin of the word credit which means trust, then every gift must necessarily be followed by trust, ie trust and creditors will be useful credit for the debtor as well as trust by creditor that the debtor can pay back credit. Surely to be able to fulfill this element of trust by the creditor must be seen whether the prospective borrower meets the various' criteria that usually apply to a credit. Hence arose another principle called the principle of prudence. This prudent principle is one of concretisation and the principle of trust in crediting. As well as a prudent bankin embodiment and principle of all banking activities. To realize this principle in the provision of credit, various supervisory efforts are carried out, both internal control (within the bank itself) and external (external parties). For this reason BI issued a variety of provisions, among others, regarding the maximum limit of lending (legal-lending-limit). Â Keywords: Prudential Principles, Loans at Credit Union CooperativesÂ Â Â Â Â ABSTRAK Tesis ini membahas tentang Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Di Koperasi Credit Union. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan sosiologis. Dari hasil penelitian tesis ini diperoleh kesimpulan Bahwa Pengaturan Prinsip Kehati-Hatian Dapat Memberikan Perlindungan Bagi Koperasi Sehubungan Dengan Perjanjian Simpan Pinjam Yang Dilaksanakan Adapun pengaturan prinsip kehati-hatian dapat memberikan perlindungan bagi koperasi sehubungan dengan perjanjian simpan pinjam yang dilaksanakan pemberian kredit adalah salah satu bentuk pinjaman uang, dalam suatu perjanjian pinjaman uang sering dipersyaratkan adanya jaminan utang yang dapat terdiri dari berbagai bentuk dan jenisnya. Penjaminan utang dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai peraturan perundangan-undangan yang mengatur atau berkaitan dengan jaminan utang yang sering disebut dengan sebutan hukum jaminan. Ketentuan-ketentuan hukum jaminan yang berlaku memberikan pengaturan yang akan melindungi pihak-pihak yang berkepentingan dengan pinjaman uang dan jaminan utang tersebut. Koperasi sebagai badan usaha yang memberikan kredit kepada debitur wajib melakukan upaya pengamanan agar kredit tersebut dapat dilunasi debitur yang bersangkutan. Kredit yang tidak dilunasi oleh debitur baik seluruhnya maupun sebagian akan merupakan kerugian bagi Koperasi. Kerugian menunjukan jumlah yang relatif besar akan mempengaruhi tingkat kesehatan Koperasi dan kelanjutan usaha Koperasi. Oleh karena itu, sekecil apapun nilai uang dari kredit yang telah diberikan kepada debitur harus tetap diamankan sesuai dengan prinsip kehatihatian. Secara umum pengamanan kredit dapat dilkukan melalui tahap analisis kredit dan penerapan ketentuan hukum yang berlaku. Keterkaitan jaminan kredit dengan pengamanan kredit dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata sehingga merupakan upaya lain atau alternatif yang dapat digunakan Koperasi untuk memperoleh pelunasan kredit pada waktu debitur wanprestasi.Pelaksanaan PrinsipÂ Kehati-Hatian Dalam Pelaksanaan Pemberikan Pinjaman Di Koperasi Credit Union. Adapun pelaksanaan prinsipÂ kehati-hatian dalam pelaksanaan pemberikan pinjaman di Koperasi Credit Union Khatulistiwa Bakti sebagai berikut :prinsip kepercayaan, bahwa debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk memenuhi perikatannya. Hal ini menuju kepada arti hukum kredit pada umumnya. Sesuai dengan asal kata kredit yang berarti kepercayaan, maka setiap pemberian sebenarnya mestilah diikuti oleh kepercayaan, yakni kepercayaan dan kreditur akan bermanfaatnya kredit bagi debitur sekaligus kepercayaan oleh kredutir bahwa debitur dapat membayar kembali kreditnya. Tentunya untuk bisa memenuhi unsur kepercayaan ini oleh kreditur mestilah dilihat apakah calon debitur memenuhi berbagai 'criteria yang biasanya diberlakukan terhadap suatu kredit. Karena itu timbul suatu prinsip lain yang disebut prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian (prudent) ini adalah salah satu konkretisasi dan prinsip kepercayaan dalam suatu pemberian kredit. Di samping pula sebagai suatu perwujudan dan prinsip prudent bankin dari seluruh kegiatan perbankan. Untuk mewujudkan prinsip ini dalam pemberian kredit berbagai usaha pengawasan dilakukan baik pengawasan internal (dalam bank itu sendiri) maupun eksternal (pihak luar). Untuk itulah BI mengeluarkan berbagai macam ketentuan antara lain mengenai batas maksimum pemberian kredit (legal-lending-limit). Â Kata Kunci : Prinsip Kehati-Hatian, Pinjaman Di Koperasi Credit Union

PERLINDUNGAN TERHADAP HAK-HAK PEREMPUAN DAN ANAK DI KOTA PONTIANAK SEBAGAI KOTA PEDULI HAM CECILIA VERONICA SIMANJUNTAK, S.H. NPM. A2021151042, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

ABSTRAK Tesis ini menitik beratkan pada Perlindungan Terhadap Hak-HakÂ Perempuan Dan Anak Di Kota Pontianak Sebagai Kota Peduli HAM. Dari penelitian penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di peroleh kesimpulan. 1. Faktor penghambat memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan berkaitan dengan pemenuhan hak-hakÂ perempuan olehÂ Pemerintah Kota Pontianak Sebagai Kota Peduli HAM yaitu kualitas peraturan perundang undangan yang belum sesuai dengan harapan masyarakat, penegakan hukum yang kurang atau tidak bijaksana karena bertentangan dengan aspirasi masyarakat, kesadaran hukum yang masih rendah sebagai akibat rendahnya kualitas sumber daya manusia, rendahnya penguasaan hukum dari sebagian aparat penegak hukum. 2. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkana peran pemerintah Kota Pontianak dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak dan perempuan yaitu memperkuat sistem perlindungan perempuanÂ dari berbagai tindak kekerasan, termasuk tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan perempuanÂ dari berbagai tindak kekerasan, melalui: penguatan sistem perundangundangan terkait dengan perlindungan anak dan perempuanÂ dari berbagai tindak kekerasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia.Â Â Â Â 2Â Â ABSTRACT This analysis focuses on the Protection of Women's Rights And Children In Pontianak City As A City Concerned Human Rights. From the research authors use normative juridical research methods, in obtaining conclusions. 1. Inhibiting factors provide protection and fulfillment of the rights of children and women related to the fulfillment of women's rights by Pontianak City Government as City of Human Rights that is the quality of legislation that has not been in accordance with the expectations of the community, law enforcement is less or not wise because it is contradictory With the aspirations of society, legal awareness is still low as a result of low quality of human resources, low legal control of some law enforcement officers. 2. Efforts should be made to improve the role of Pontianak Municipality in providing protection and fulfillment of the rights of children and women by strengthening the protection system of women from various acts of violence, including the crime of trafficking in persons (TPPO). Increase the institutional capacity of women's protection from various acts of violence, through: strengthening of legislation systems related to the protection of children and women from various acts of violence, capacity building of human resources

PERTANGGUNGJAWABAN PARTAI POLITIK ATAS BANTUAN KEUANGAN YANG BERSUMBER DARI APBDBERDASARKAN PERATURAN BPK RI NOMOR 2 TAHUN 2015 jo. PERMENDAGRI NOMOR 77 TAHUN 2014 SURYANSYAH, S.T. NPM.A2021151025, JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Jurnal NESTOR Magister Hukum Vol 1, No 1 (2017): JURNAL MAHASISWA S2 HUKUM UNTAN
Publisher : Jurnal NESTOR Magister Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (243.095 KB)

ABSTRACT This research is aimed to analyse the political partiesâ€™ progress reports which fund is obtained from APBD. Based onÂ BPKâ€™s audit reports on 2017, there are seven political parties, which are Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional and Partai Hanura, which have not arranged their reports accordingly to BPK Regulation Number 2/ 2015 jo Minister of Home Affairs Regulation Number 77/2014. This research is conducted by reviewing the laws and regulations which are compared to the general practices on several political parties in Mempawah Region. There are various reasons why these progress reports are not arranged in line with the laws and regulations, which are: the lack of knowledge of partiesâ€™ officials in understanding the laws, the lack of socialization and awareness regarding the procedures of organizing and reporting the reports and the lack of trainings regarding the organizing of the progress report of financial support. The Government of Mempawah is suggested to apply administrative penalties to political parties which disobey the rules. By applying the penalty, it is expected that political parties will present their progress report better, in line with the laws and regulation and more accountable. Â Keywords : progress reportsÂ Â ABSTRAK Penelitian ini menganalisa laporan pertanggungjawaban partai politik atas bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terdapat tujuh partai politik, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Keadilan Sejahtera, Partai Gerindra, Partai Bulan Bintang, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Amanat Nasional dan Partai Hanura belum disusun sesuai Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2015 jo. Permendagri Nomor 77 Tahun 2014.Â Â Penelitian dilakukan dengan melihat pada aspek hukum (perundangundangan) yang berlaku dikaitkan dengan praktek yang terjadi lapangan pada beberapa partai politik di Kabupaten Mempawah. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan laporan pertanggungjawaban partai politik tidak sesuai aturan diantaranya keterbatasan pengetahuan pengurus partai politik dalam memahami aturan, tidak dilakukannya sosialisasi aturan terkait tata cara penyusunan dan pelaporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan serta belum diadakannya pelatihan terkait penyusunan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan.Â Pemerintah daerah Kabupaten Mempawah diharapkan menerapkan sanksi administratif kepada partai politik yang melanggar aturan. Penerapan sanksi akan mendorong partai politk dalam menyampaikan laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan lebih baik, sesuai aturan dan akuntabel. Â Kata kunci : Laporan pertanggungjawaban

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name -

Contact Email -

Phone -

Journal Mail Official -

Editorial Address -

Location Kota pontianak, Kalimantan barat INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
-

Contact Email
-

Phone
-

Journal Mail Official
-

Editorial Address
-

Location
Kota pontianak,

Kalimantan barat

INDONESIA