Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia
Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia adalah jurnal ilmiah yang berprinsip akses terbuka, wadah berkala pemublikasian karya tulis ilmiah bidang ilmu pemerintahan, baik kajian literatur/studi kepustakaan (theoretis), maupun hasil penelitian tata kelola penyelenggaraan pemerintahan.
Articles
16 Documents
Search results for
, issue
"Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia"
:
16 Documents
clear
<![CDATA[ANALISIS PENEMPATAN JABATAN STRUKTURAL BERBASIS KOMPETENSI DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PADANGPANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[1. Ade Evgusni Deny, 2. I Nyoman Sumaryadi, 3. Slamet Djunaedi]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (607.462 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.201
<![CDATA[Sejalan dengan perkembangan ilmu dan teknologi, maka di bidang pemerintahan sekarang ini telah terjadi perubahan yang besar sekali. Salah satu perubahan itu adalah diwujudkannya tata pemerintahan yang demokratis dan baik. Upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa selalu menjadi obsesi bagi rakyat dan pemerintahan di zaman modern sekarang ini. Peningkatan kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dilakukan untuk meningkatkan pelayanan yang sesuai dengan tingkat kepuasan dan keinginan masyarakat. Peningkatan tersebut antara lain dilakukan dengan bentuk pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural secara sistematik dan terukur di Kota Padangpanjang, pengangkatan dalam jabatan tersebut tampak belum berdasarkan pada standar kompetensi jabatan. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui dan menganalisis mengapa pelaksanaan penempatan jabatan struktural berbasis kompetensi belum sesuai di Sekretariat Daerah Kota Padangpanjang, serta upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dengan pendekatan atau teknik penelitian deskriptif. Konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah karakteristik kompetensi yang dikemukakan oleh Spencer & Spencer, yaitu Motif, Watak, Konsep Diri, Pengetahuan dan Keterampilan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penempatan pegawai dalam jabatan struktural belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat masih ditemukannya penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan, serta adanya penempatan jabatan yang belum melaksanakan pendidikan dan pelatihan. Oleh karena itu, diharapkan Pemerintah Daerah perlu membuat sistem karier jabatan yang jelas, yang sesuai dengan standar kompetensi pada masing-masing jabatan.]]>
<![CDATA[MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TEKNIS FUNGSIONAL SEBAGAI UPAYA PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA (Studi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak Provinsi Kalimantan Barat) ]]>
<![CDATA[Christian Suganda Bayu Patra]]>;
<![CDATA[Sadu Wasistiono]]>;
<![CDATA[Slamet Djunaedi]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (648.055 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.202
<![CDATA[Penelitian ini difokuskan pada manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Landak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional; faktor pendukung dan faktor penghambat; serta strategi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional. Desain Penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan kunci dalam penelitian ini adalah Sekretaris Daerah, Asisten III Bidang Administrasi Umum dan Kepegawaian, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, Kepala Sub Bidang Pendidikan Umum dan Teknis Fungsional. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan manajemen pendidikan dan pelatihan teknis fungsional di Kabupaten Landak belum optimal. Kegiatan pendidikan dan pelatihan yang sudah dilaksanakan masih bersifat kepada pemenuhan pendidikan dan pelatihan dasar. Kendala yang dihadapi seperti belum ada database pelatihan pegawai yang terpadu, belum ada standar dalam pengelolaan pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, keterbatasan anggaran, sarana dan prasarana yang kurang memadai, serta jumlah staf yang masih kurang. Dalam penelitian ini penulis menyampaikan beberapa strategi seperti perlu mengadakan penambahan jumlah pegawai khususnya staf, Perlu memaksimalkan kerja sama dan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah dalam memberikan informasi tentang data diklat, perlu memaksimalkan dukungan dan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Landak dengan penambahan anggaran kegiatan diklat khususnya pada diklat teknis fungsional, Perlu membuat sebuah standar dalam pengelolaan diklat teknis dan fungsional.]]>
<![CDATA[EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN MANOKWARI PROVINSI PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[1. Tatut Anjani, 2. Sampara Lukman, 3. Hyronimus Rowa]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.449 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.203
<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi ketertarikan penulis untuk membahas efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manokwari, karena berdasarkan data menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Manokwari merupakan daerah yang rendah menerima permohonan perizinan dan non perizinan jika dibandingkan Kabupaten lain yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Selain itu kendala lain yang menghambat pelayanan berkualitas dalam pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, yaitu terbatasnya kualitas SDM yang bertugas dalam melayani masyarakat setiap harinya, serta sarana dan prasarana yang belum memadai untuk mendukung pelaksanaan pelayanan yang berkualitas. Hasil penelitian menunjukkan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah efektif meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Manokwari. Hal ini dapat dilihat dari tercapainya 5 aspek dimensi efektivitas, yaitu produktivitas, efisiensi, kepuasan masyarakat, adaptasi dan perkembangan walaupun belum maksimal. Kendala yang masih ada adalah terbatasnya sarana dan prasarana untuk lebih mendukung proses pelayanan publik di PTSP.]]>
<![CDATA[STATEGI PENGELOLAAN PARIWISATA DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN TANATORAJA PROVINSI SULAWESI SELATAN ]]>
<![CDATA[1. Reygien Annike Palumpun, 2. Hyronimus Rowa, 3. Ali Hanafiah Muhi]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (674.116 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.204
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk menganalisis strategi strategi pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan PAD; (2) Untuk menganalisis faktor yang mendukung dan menghambat strategi pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan PAD; (3) Untuk mendeskripsikan upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan strategi pengelolaan pariwisata. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanatoraja. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian yang menggunakan analisis SWOT menunjukkan bahwa strategi pengelolaan pariwisata dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Tanatoraja sudah baik dan sesuai ketentuan namun belum optimal. Hal ini dipengaruhi oleh adanya faktor pendukung (letak geografis, aturan normatif, potensi wisata yang melimpah, dan keramahan penduduk), dan faktor penghambat (kurangnya SDM, Minimnya sarana prasarana yang memadai, kurangnya promosi dan informasi, kerja sama pihak swasta, dan tumpang tindih status pengelolaan pariwisata).]]>
<![CDATA[STRATEGI PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROGRAM BERSIH, AMAN DAN PINTAR DI KELURAHAN BERINGIN KECAMATAN PASAR KOTA JAMBI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[1. Budi Sulistiawan, 2. Tjahya Supriatna, 3. Kusworo]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (592.636 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.205
<![CDATA[Fokus dari penelitian ini adalah melihat partisipasi masyarakat dalam program Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) di Kelurahan Beringin Kota Jambi, faktor dan kendala yang memengaruhi serta menentukan strategi yang sebaiknya dilakukan untuk keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) di Kelurahan Beringin Kota Jambi. Dalam penelitian ini upaya agar meningkatnya partisipasi masyarakat dengan melakukan analisis ASOCA untuk menentukan strategi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Dalam mengumpulkan data, peneliti melakukan observasi, wawancara dan mengumpulkan dokumen tentang strategi peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) di Kelurahan Beringin Kota Jambi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) di Kelurahan Beringin Kota Jambi belum optimal. Adanya program Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) tersebut, namun masih kurangnya kompetensi dan keahlian aparatur dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Kemudian belum sepenuhnya dimiliki dan diperhatikan dengan sungguh-sungguh ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten. Langkah-langkah yang dapat dilakukan Kelurahan Beringin Kota Jambi pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam program Bersih, Aman dan Pintar (BANTAR) antara lain: Adanya komitmen dari pemerintah daerah Kota Jambi untuk membuat masyarakat lokal menjadi mandiri dalam merumuskan skala prioritas pembangunan, merencanakan, memutuskan, menikmati dan memelihara hasil dari program tersebut; Adanya dasar hukum dan aturan main yang jelas mengenai mekanisme perencanaan dan pelaksanaan program tersebut; Adanya jaminan dari pemerintah untuk memberi reward kepada Kelurahan yang baik dalam menjalankan program tersebut.]]>
<![CDATA[STRATEGI PENEMPATAN PEGAWAI BERBASIS KOMPETENSI DI SEKRETARIAT KOTA AMBON PROVINSI MALUKU ]]>
<![CDATA[1. Biondi Wattimury, 2. Murtir Jeddawi, 3. Megandaru Widhi Kawuryan]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (706.619 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.206
<![CDATA[Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan pemerintahan yang demokratis (good governance and democratic) merupakan jawaban dalam menghadapi tantangan perubahan zaman sekarang ini yang berkembang kian pesat. Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan SDM PNS yang berkualitas dan berkompeten. Penempatan pegawai yang sesuai dengan kompetensi akan berdampak pada kinerja seorang pegawai akan menjadi semakin maksimal. Kajian teori dalam penelitian ini, yaitu teori strategi menurut Hamel dan Prahalad yang meliputi tindakan incremental dan sudut pandang pelanggan pada masa depan kemudian teori kompetensi menurut Spencer & Spencer, yaitu: motif, watak, konsep diri, pengetahuan dan keterampilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan ditentukan dengan cara purposive, dan teknik pengumpulan data dilakukan secara in dept interview, dokumentasi dan observasi. Hasil penelitian dan pembahasan, yaitu: penempatan pegawai berbasis kompetensi di Sekretariat Kota Ambon belum berhasil dilihat dari analisis beban kerja dan analisis jabatan. Hal tersebut terlihat dari masih ditemukannya penempatan pegawai yang belum sesuai dengan latar belakang pendidikan yang dimiliki. Oleh karena itu, pemerintah Kota Ambon harus berupaya mengatasi faktor-faktor yang menghambat dalam penempatan pegawai berbasis kompetensi di Sekretariat Kota Ambon Provinsi Maluku.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH DALAM PENATAAN JABATAN STRUKTURAL DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAYBRAT PROVINSI PAPUA BARAT ]]>
<![CDATA[1. Heriks Javerson Basna, 2. Khasan Effendy, 3. Andi Pitono]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (749.496 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.207
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Kebijakan Perangkat dalam Penataan Jabatan Struktural serta faktor-faktor yang dihadapi baik pendukung maupun penghambat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan jabatan struktural di Sekretariat Daerah Kabupaten Maybrat secara keseluruhan sudah memenuhi komposisi jabatan sesuai dengan kelembagaan yang baru berdasarkan ketentuan yang berlaku dilihat dari aspek komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana dan struktur birokrasi. Akan tetapi jabatan struktural yang diisi oleh pejabat belum semua memenuhi kualitas dilihat dari aspek keterampilan dalam memenuhi persyaratan diklat kepemimpinan serta pangkat atau golongan dan pengetahuan atau latar belakang pendidikan. Selanjutnya untuk faktor utama internal sudah didukung oleh kebijakan dari pusat sampai ke daerah. Sedangkan untuk faktor utama eksternal masih dipengaruhi oleh unsur kepentingan politik dalam penataan jabatan, keterbatasan sumber-sumber baik sumber daya aparatur, sarana dan prasarana, acuan deskripsi analisis jabatan yang masih dalam proses pembenahan sesuai perubahan nomenklatur kelembagaan dan jabatan yang baru berdasarkan perubahan Peraturan Bupati 07 Tahun 2016 menjadi Peraturan Bupati Maybrat No. 33 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja. Serta kondisi permasalahan mendasar Kabupaten Maybrat sendiri, terkait dengan permasalahan peletakan ibu kota kabupaten yang baru saja diselesaikan secara hukum dan budaya oleh Kementerian Dalam Negeri selaku Pemerintah Pusat melalui Tim Rekonsiliasi.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEDOMAN PELAKSANAAN JAM KERJA PEGAWAI DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN PEGAWAI DI SEKRETARIAT DPRD PROVINSI MALUKU ]]>
<![CDATA[1. Aprialdo Ditubun, 2. Murtir Jeddawi, 3. Kusworo]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (625.21 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.208
<![CDATA[Pelaksanaan jam kerja pegawai dimaksudkan untuk mendidik dan membina PNS yang telah melakukan pelanggaran, agar yang bersangkutan mempunyai sikap menyesal dan berusaha tidak mengulangi dan dan memperbaiki diri pada masa yang akan datang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses implementasi kebijakan pelaksanaan jam kerja pegawai, faktor-faktor yang memengaruhi serta solusi untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan pedoman pelaksanaan jam kerja pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku. Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Sekretariat DPRD Provinsi Maluku. Penelitian ini menggunakan teori Grindle yang terdiri dari isi kebijakan dan konteks implementasi. Isi kebijakan meliputi kepentingan-kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat yang dihasilkan, derajat perubahan yang diinginkan, kedudukan pengambilan keputusan, pelaksana program, sumber daya yang disediakan. Konteks implementasi meliputi kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasa, kepatuhan dan daya tanggap pelaksana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pedoman pelaksanaan jam kerja pegawai di lingkup Pemerintah Provinsi Maluku belum berjalan dengan baik dilihat dari isi kebijakan dan konteks implementasi, faktor-faktor yang memengaruhi. Oleh karena itu penulis menyarankan agar pimpinan lebih meningkatkan kapasitas dalam melakukan pemeriksaan dan pengawasan, serta memberikan sanksi tegas terhadap pegawai yang melanggar tanpa memandang latar belakang.]]>
<![CDATA[EVALUASI KINERJA TENAGA PENDAMPING PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KECAMATAN KATOBU KABUPATEN MUNA PROVINSI SULAWESI TENGGARA ]]>
<![CDATA[1. Muhammad Ardhan Arwin, 2. I Nyoman Sumaryadi, 3. Rossy Lambelanova]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (666.909 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.209
<![CDATA[Program Keluarga Harapan sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Sosial No. 10 Tahun 2017 tentang Program Keluarga Harapan bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat melalui akses pelayanan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Selain itu masyarakat diharapkan, melalui Program Keluarga Harapan dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Tenaga pendamping sebagai pelaksana dari Program Keluarga Harapan memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat yang terbebas dari belenggu kemiskinan melalui proses pendataan, verifikasi serta penyaluran bantuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan serta untuk mengetahui model pengukuran kinerja tenaga pendamping dalam meningkatkan kegiatan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Katobu Kabupaten Muna Provinsi Sulawesi Tenggara. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Tenaga Pendamping Program Keluarga Harapan sudah baik. Hal ini terlihat dari tingkat Produktivitas, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas tenaga pendamping di dalam melakukan pendataan, verifikasi serta penyaluran bantuan sudah baik. Dari penelitian ini, penulis memberikan saran agar diperlukan peningkatan kualitas pendataan baik dari segi kelengkapan sarana dan prasarana, juga dari segi peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan.]]>
<![CDATA[PENATAAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DALAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN, PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH DAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BELU PROVINSI NTT ]]>
<![CDATA[1. Yoseph Gephardus Taolin, 2. Murtir Jeddawi, 3. Udaya Madjid]]>
<![CDATA[ VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia Vol 11 No 3 (2019): Visioner: Jurnal Pemerintahan Daerah di Indonesia ]]>
Publisher : <![CDATA[Alqaprint Jatinangor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (621.991 KB)
|
DOI: 10.54783/jv.v11i3.210
<![CDATA[Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penataan organisasi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Belu No. 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teori yang digunakan adalah teori penataan organisasi yang dikemukakan oleh Robbins yaitu dalam melakukan penataan suatu organisasi harus melihat pada Kompleksitas, Formalisasi dan Sentralisasi pada organisasi tersebut. Desain penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penataan organisasi perangkat daerah pada Badan perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belu, belum menunjang efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, beberapa strategi yang dapat diterapkan adalah: Mengevaluasi kembali penataan organisasi yang sudah dibentuk dengan melihat kembali struktur dan tupoksi sehingga penataan yang ada sudah harus sesuai dengan prinsip-prinsip penataan organisasi di mana organisasi harus ramping struktur dan kaya fungsi dan pelaksanaan tupoksi tidak tumpang tindih; Meningkatkan efisiensi penggunaan anggaran dengan meminimalisir belanja dan pembiayaan yang dianggap tidak begitu penting; Mengoptimalkan pemanfaatan fasilitas-fasilitas atau sarana dan prasarana yang ada saat ini dalam pelaksanaan tugas sambil menunggu pembangunan gedung Kantor baru; Melakukan penertiban terhadap lahan-lahan milik pemerintah daerah yang dipakai oleh pihak-pihak yang tidak seharusnya agar dapat dimanfaatkan organisasi perangkat daerah untuk membangun gedung Kantor.]]>
