cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Haryo Ksatrio Utomo
Contact Email
haryoksatrioutomo@ubk.ac.id
Phone
+6281310550766
Journal Mail Official
jurnalcommunitarian@gmail.com
Editorial Address
Jl. Pegangsaan Timur No. 17A. Menteng, Jakarta Pusat 10310 , Indonesia
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Communitarian
Published by Universitas Bung Karno
ISSN : -     EISSN : 26860589     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
Jurnal Communitarian secara filosofis menekankan ide komunitarian sebagai inti pemikiran politik. Komunitarian merupakan gagasan yang mengedepankan keseimbangan antara hak individu dengan hak masyarakat. Gagasan komunitarian sejalan dengan paradigma pemikiran Bung Karno yang selalu menginginkan keserasian antara kepentingan individu dengan kebaikan masyarakat secara umum. Jurnal Communitarian menggunakan double-blind peer-review yang akan menjadi basis penilaian, sehingga JCPIP dapat menjadi wadah hasil penelitian atau riset atau diseminasi, serta menjadi sarana pertukaran karya ilmiah tentang diskursus pemikiran politik di kalangan akademisi internasional, praktisi, regulator, dan masyarakat. JCPIP sangat tertarik dengan perkembangan gagasan atau isu-isu politik secara keseluruhan. Secara spesifik, kajian ilmu politik akan difokuskan pada bidang-bidang tertentu sebagai berikut: Digitalisasi dan Kecerdasan Buatan dalam Politik JCPIP membahas mengenai tema-tema kontemporer yang menghubungkan antara kemajuan tekonologi digital dan teknologi kecerdasan buatan, dan dampaknya kepada sistem politik nasional, lokal, dan internasional. Ekonomi Politik JCPIP menjadi wadah bagi pembentukan wacana ekonomi politik yang progresif dan yang mampu menjadi solusi baik teoritis maupun praksis terhadap problematika ekonomi politik yang ada di Indonesia dan luar Negeri. Kebijakan Publik JCPIP secara kontinue mengkaji semua fenomena kebijakan publik yang berdampak kepada komunitas, individu, dan masyarakat. Pemikiran Politik JCPIP akan membahas berbagai diskursus pemikiran politik nasional dan internasional yang sejalan dengan ide-ide komunitarian yang dapat menjadi solusi perbaikan Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian" : 6 Documents clear
MEMBACA ULANG KONSEP MODERNISASI POLITIK, PEMBANGUNAN POLITIK, DAN DEMOKRASI Felix Tawaang; Ari Cahyo Nugroho; Bambang Mudjiyanto; Launa Launa
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.322

Abstract

Kajian ini membahas tiga tema penting yang mendasari konsep utama dalam studi ilmu politik, yakni modernisasi politik, pembangunan politik, dan demokrasi. Dalam berbagai literatur ilmu politik, ketiga tema ini selalu mendapat porsi bahasan penting dari para ahli ilmu politik untuk menganalisis isu budaya politik, watak kekuasaan, proses pelembagaan politik, partai politik, birokrasi, institusi demokrasi (parlemen) atau institusi peradilan serta tema-tema yang lebih kontemporer semisal dinamika pemilu, kelompok kepentingan atau kelompok penekan, perilaku pemilih, atau peran politik media massa. Kajian kini menggunakan pendekatan kualitatif, metode analisis deskriptif berbasis data studi pustaka. Studi ini berkesimpulan, bahwa rasionalitas politik, kapasitas sistem, dan kesiapan transformasi budaya politik warga tidak cukup efektif menjadi prasyarat modernisasi dan pembangunan politik, tanpa dibarengi kesadaran, pengetahuan, kemampuan adaptasi, dan akseptabilas elite politik dan warga negara dalam menerima berbagai bentuk perubahan sebagai konsekuensi modernisasi politik. Perangkat demokrasi lokal juga akan sulit bekerja efektif jika modernisasi politik gagal dalam mengadaptasi kearifan lokal dan budaya politik ‘gaya Asia’ yang masih eksis dari bangsa bersangkutan. Kata kunci: Modernisasi politik, pembangunan politik, demokrasi.
Politik Identitas di Pilkada (Studi Kasus: Hubungan Aksi 212 Dalam Keterpilihannya Anies-Sandi di Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Jakarta Periode 2017 Sampai 2022) Adnan Nur Fadhlan; Nur Azizah
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.316

Abstract

Penelitian ini berjudul “Politik Identitas Di Pilkada (Studi Kasus: Hubungan Aksi 212 Dalam Keterpilihannya Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno Di Pemilihan Kepala Daerah serta Wakil Kepala Daerah Jakarta Periode 2017-2022)”. Penelitian dilakukan dengan dasar untuk membuktikan politik identitas dalam Aksi 212 di keberhasilan Anies-Sandi dalam Pemilihan Gubernur serta Wakil Gubernur Jakarta 2017. Latar belakang penelitian ini adalah pernyataan yang disampaikan Ahok pada kunjungan kerjanya. Pernyataan Ahok diduga menistakan agama Islam yang secara tidak langsung menyenggol ayat Al-Maidah 51. Setelah itu muncul berbagai gerakan Islam, salah satunya adalah Aksi 212 yang diikuti jutaan masyarakat. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik analisis data, antara lain pengumpulan, reduksi, penyajian, serta kesimpulan data. Teori yang akan peneliti gunakan adalah politik identitas dan jaringan informal. Hasil penelitian ini adalah dalam kemenangan Anies dan Sandi di Pilkada DKI Jakarta 2017 penggunaan politik identitas terdapat dalam hubungannya dengan Aksi 212. Penggunaan identitas agama dibangun dalam Aksi 212 selain untuk mengadili Ahok ada kepentingan secara tidak langsung yang diraih untuk mencari suara masyarakat. Faktor primordialisme terjadi ketika adanya permasalahan yang sama dan ditampung dalam Aksi 212. Kata Kunci: Pilkada, Aksi 212 dan Politik Identitas
STRATEGI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH JAWA BARAT TAHUN 2018-202 DALAM PENERAPAN PERATURAN DAERAH NO.3 TAHUN 20 Syafira Subli Mahalmi; Robert Mubarrod
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.318

Abstract

Human trafficking is a problem that is happening more and more, and one of the ways that the West Java Regional Government is trying to prevent it is by issuing different policies. However, as of now, the problem has not been fully resolved. One of the reasons is that the policies that have been issued have not been properly implemented. Additionally, the quality of public officials needs to be improved, and more needs to help victims of human trafficking. Keywords: Government Policy. Human trafficking. Policy Implementation
POLITIK DIGITAL: STRATEGI POLITIK ELEKTORAL PARTAI POLITIK DALAM KAMPANYE PEMILU PRESIDEN Novance Silitonga; franky P Roring
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.319

Abstract

Pertarungan politik elektoral mengalami pergeseran tatkala pertarungan tersebut berada dalam jagat digital. Pertarungan politik yang dilakukan secara tradisional dengan yang tidak tradisional dengan memanfaatkan teknologi telah membawa hasil elektoral yang berbeda pula. Efisiensi waktu, tenaga, dan uang menjadi hal penting dalam politik yang menempatkan teknologi sebagai instrumen atau yang acapkali disebut sebagai politik digital. Tahapan kampanye merupakan tahapan yang dampaknya paling terasa dalam politik digital. Dengan menggunakan atau memanfaatkan teknologi internet maka partai politik dan para pendukung satu pasangan calon presiden mampu meyakinkan sebanyak mungkin pemilih yang tersebar pada satu daerah pemilihan yang luas yaitu satu negara. Dalam konteks demokrasi, praktek politik digital ini dipandang sebagai langkah inovatif yang memunculkan perdebatan. Di satu pihak ada yang mendukung bahwa politik digital memberi kemudahan dalam berinteraksi seluas mungkin ke masyarakat, namun pihak lain ini dianggap sebagai sesuatu yang memberi kebebasan sekaligus penguasaan.Kata Kunci: Politik digital, partai digital, demokrasi digital, kampanye dan strategi politik
KEBIJAKAN PELARANGAN EKSPOR BIJIH NIKEL INDONESIA DARI SUDUT TEORI KEADILAN JOHN RAWLS Sri Mastuti; Pangi Syarwi
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.320

Abstract

Sebagaimana yang disebut oleh John Rawls dalam A Theory of Justice, keadilan sebagai fairness yang mengandaikan setiap orang harus memutuskan dengan pemikiran rasional apa yang membentuk manfaatnya, yakni system tujuan yang baginya rasional untuk dikejar, sehingga sekelompok orang harus memutuskan apa yang menurut mereka adil dan tidak adil. Hal inilah yang menjadi titik point dari gugatan Uni Eropa terhadap Indonesia berkaitan dengan kebijakan pelarangan ekspor bijih nikel mentah yaitu dengan menganggap Indonesia menyulitkan Uni Eropa untuk berkompetisi dalam industry baja, padahal bagi Indonesia kebijakan tersebut merupakan implementasi dari amanat konstitusi. Indonesia sangat berkepentingan sekali terhadap bijih nikel mengingat cadangan nikel di dalam negeri yang menipis, sedangkan Indonesia telah memfokuskan untuk industry battery, disamping untuk kepentingan Smelter. Tulisan ini meneropong posisi Indonesia berkaitan dengan kebijakan tersebut dengan melihat dari konsep posisi asali yang dimaksud Rawls dalam A Theory of Justicenya yang bercirikan: rasional, kebebasan dan persamaan.Kata Kunci: Kebijakan, Keadilan, Manfaat, Nikel, Baja, Smelter,
BIROKRASI PEMERINTAH SUMATERA BARAT : Politik Identitas Minangkabau Setengah Hati Syaiful Wahab; Haryo Ksatrio Utomo
Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik) Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian
Publisher : Universitas Bung Karno

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56985/jc.v4i2.321

Abstract

Artikel ini membahas mengenai politik identitas birokrasi pemerintah Sumatera Barat yang tidak terjadi secara maksimal. Politik identitas berbasis adat Minangkabau menjadi keistimewaan dari birokrasi Pemerintah Sumatera Barat. Politik identitas tersebut berwujud Nagari di Sumatera Barat. Persoalan seperti regulasi dan konflik internal pemerintahan Nagari menyebabkan penerapan birokrasi Nagari tidak menjadi maksimal.Kata Kunci: Sumatera Barat, Birokrasi, Nagari.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 1 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 2 (2023): Jurnal Communitarian Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 2 (2022): Jurnal Communitarian Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Communitarian Vol 2, No 2 (2020): Communitarian Vol 2, No 1 (2019): Jurnal Communitarian Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Communitarian (Prodi Ilmu Politik)