cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tri Juwono
Contact Email
trijuwono@mercubuana.ac.id
Phone
+628980875279
Journal Mail Official
visikom@mercubuana.ac.id
Editorial Address
Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana, Jl. Raya Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta 11650. Tlp./Fax: +62215870341
Location
Kota adm. jakarta barat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Visi Komunikasi
Published by Universitas Mercu Buana
ISSN : 14123037     EISSN : 25812335     DOI : https://doi.org/10.22441/visikom
Core Subject : Humanities, Education, Social,
Humanities Languange, Linguistic, Communication & Media Social Sciences
Jurnal Visi Komunikasi [p-ISSN: 1412-3037 | e-ISSN: 2581-2335] has been published since 2007 byFakultas Ilmu Komunikasi Universitas Mercu Buana Jakarta, Indonesia. Jurnal Visi Komunikasi is a bi-annual journal issued on May and November. It consists of research-based articles and /or conceptual articles in communications (see Focus and Scope). The publisher only accepts an original work, which has not been published elsewhere. The article should be submitted through this site in accordance with our format (see Author Guidelines). Submitted article will be reviewed and edited for format uniformity, term, and other procedures.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Komunikasi
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 12, No 1 (2013): May 2013" : 7 Documents clear
RANCANGAN PENILAIAN KINERJA YANG TEPAT PADA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK TVRI Andi Fachrudin
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (365.378 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.364

Abstract

Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehatatau tidaknya suatu organisasi. Manajemen SDM aparatur memiliki fungsi penting yaitumendorong agar setiap organisasi pemerintah dapat mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.Organisasi penyiaran sebagaimana organisasi lainnya memiliki memberikan pengaruh yangdalam bagi pengembangan sumber daya manusia. Lebih jauh, penilaian kinerja berbasis sasarankerja individu merupakan suatu rangkaian yang berawal dari penetapan tolok ukur yang meliputiaspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dari setiap kegiatan tugas pokok jabatan. Sistempenilaian kinerja yang dirancang lebih bersifat terbuka sehingga diharapkan dapat meningkatkanmotivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilaidengan pegawai yang dinilai dalam rangka objektivitas penilaian dan untuk mendapatkankepuasan kerja setiap pegawai.Lembaga penyiaran publik TVRI yang memiliki pegawai denganpenilaian kerja DP3 harus dikembangkan dengan penilaian kinerja berbasis Sasaran KerjaIndividu. Karena produktivitas karya-karya jurnalistik dan artistik yang unik dari TVRI harusditerima khalayak luas untuk menjunjung tinggi Idealisme dan Martabat Bangsa Indonesia.Dengan program-program yang berdasarkan ke-ilmuan, seni modern dan berakar pada BudayaIndonesia.Sumber daya manusia (SDM) merupakan unsur yang strategis dalam menentukan sehatatau tidaknya suatu organisasi. Manajemen SDM aparatur memiliki fungsi penting yaitumendorong agar setiap organisasi pemerintah dapat mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.Organisasi penyiaran sebagaimana organisasi lainnya memiliki memberikan pengaruh yangdalam bagi pengembangan sumber daya manusia. Lebih jauh, penilaian kinerja berbasis sasarankerja individu merupakan suatu rangkaian yang berawal dari penetapan tolok ukur yang meliputiaspek kuantitas, kualitas, waktu dan biaya dari setiap kegiatan tugas pokok jabatan. Sistempenilaian kinerja yang dirancang lebih bersifat terbuka sehingga diharapkan dapat meningkatkanmotivasi dan produktivitas kerja serta menciptakan hubungan interaksi antara pejabat penilaidengan pegawai yang dinilai dalam rangka objektivitas penilaian dan untuk mendapatkankepuasan kerja setiap pegawai.Lembaga penyiaran publik TVRI yang memiliki pegawai denganpenilaian kerja DP3 harus dikembangkan dengan penilaian kinerja berbasis Sasaran KerjaIndividu. Karena produktivitas karya-karya jurnalistik dan artistik yang unik dari TVRI harusditerima khalayak luas untuk menjunjung tinggi Idealisme dan Martabat Bangsa Indonesia.Dengan program-program yang berdasarkan ke-ilmuan, seni modern dan berakar pada BudayaIndonesia.
KRITIK ATAS PELIBATAN PUBLIK DALAM KEBIJAKAN KOMUNIKASI DI INDONESIA M.T. Hidayat M.T. Hidayat
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (288.594 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.376

Abstract

Abstrak. Kuantitas dan kualitas informasi dari pemerintah makin meningkat dalam beberapawaktu terakhir. Melalui pengemasan informasi yang bisa menghasilkan atau menguatkankompetensi, kegiatan komunikasi pemerintahan dirancang untuk mendorong adopsi persepsitertentu dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam perumusan danimplementasi kebijakan publik di Indonesia, pelibatan publik pernah dimaknai denganberagam kategori konsep antara lain penerangan, sosialisasi, penyebaran (diseminasi)informasi, konsultasi publik, dan komunikasi publik. Akan tetapi ada kecenderunganketidakkonsistenan atas pendefinisian dan pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi yangada. Istilah publik, misalnya, dipergunakan silih-berganti dengan massa, rakyat, masyarakatumum, atau bahkan kerumunan, sehingga mendorong potensi manipulatif dan keberjarakanantara kebijakan dengan warga negara sebagai publik. Artikel ini berupaya mengkritisikonsepsi dan konteks wacana pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi di Indonesiatermasuk interrelasi dengan program komunikasi institusi global atau negara donor. Analisisdiarahkan untuk membedah konsistensi dan inkonsistensi konsep publik dan pelibatan publikdalam ranah publik, privat, dan masyarakat demokratis secara terpadu. Hasil diarahkan untukmenemukenali jalan tengah pelibatan publik yang bisa mengembangkan partisipasi wargabangsa dalam lingkup kontemporer.Abstrak. Kuantitas dan kualitas informasi dari pemerintah makin meningkat dalam beberapawaktu terakhir. Melalui pengemasan informasi yang bisa menghasilkan atau menguatkankompetensi, kegiatan komunikasi pemerintahan dirancang untuk mendorong adopsi persepsitertentu dan keterlibatan publik dalam setiap kebijakan pemerintah. Dalam perumusan danimplementasi kebijakan publik di Indonesia, pelibatan publik pernah dimaknai denganberagam kategori konsep antara lain penerangan, sosialisasi, penyebaran (diseminasi)informasi, konsultasi publik, dan komunikasi publik. Akan tetapi ada kecenderunganketidakkonsistenan atas pendefinisian dan pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi yangada. Istilah publik, misalnya, dipergunakan silih-berganti dengan massa, rakyat, masyarakatumum, atau bahkan kerumunan, sehingga mendorong potensi manipulatif dan keberjarakanantara kebijakan dengan warga negara sebagai publik. Artikel ini berupaya mengkritisikonsepsi dan konteks wacana pelibatan publik dalam kebijakan komunikasi di Indonesiatermasuk interrelasi dengan program komunikasi institusi global atau negara donor. Analisisdiarahkan untuk membedah konsistensi dan inkonsistensi konsep publik dan pelibatan publikdalam ranah publik, privat, dan masyarakat demokratis secara terpadu. Hasil diarahkan untukmenemukenali jalan tengah pelibatan publik yang bisa mengembangkan partisipasi wargabangsa dalam lingkup kontemporer.
PERS NASIONAL, PILAR SATU-SATUNYA YANG KONSISTEN ANTI-KORUPSI Atmadji Sumarkidjo
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1173.752 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.367

Abstract

Media sering kali disebut sebagai pilar keempat demokrasi suatu negara. Setelahperistiwa Malari pada Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers mengalamikemunduran yang sangat berarti karena ada sejumah media cetak yang dibredel dan tidak bisaterbit lagi. Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkansebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderungmemperhatikan keselamatan media itu ketimbang mempetimbangkan nilai jurnalistiknyamengenai sebuah informasi atau berita. Setelah reformasi, kemerdekaan pers dijamin olehundang-undang, tetapi karena tumbuhnya era keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadimonopoli pers lagi. Media baru (new media) dan media sosial (social media) mulai eksis, danmendorong pembentukan opini publik dan sekaligus jadi benchmark surat kabar dan televisidalam mengangkat isu anti-korupsi dan perbuatan ketidakadilan lainnya. Lahirnya lembagaKPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media massa untuk mem- blow-up ataumengangkat berbagai isu korupsi besar.Media sering kali disebut sebagai pilar keempat demokrasi suatu negara. Setelahperistiwa Malari pada Januari 1974, untuk pertama kalinya kemerdekaan pers mengalamikemunduran yang sangat berarti karena ada sejumah media cetak yang dibredel dan tidak bisaterbit lagi. Penutupan tujuh surat kabar utama di Jakarta pada Januari 1978 telah mematahkansebagian besar semangat anti-korupsi pers nasional. Pemberitaan pasca tahun 1978 cenderungmemperhatikan keselamatan media itu ketimbang mempetimbangkan nilai jurnalistiknyamengenai sebuah informasi atau berita. Setelah reformasi, kemerdekaan pers dijamin olehundang-undang, tetapi karena tumbuhnya era keterbukaan, kontrol sosial tidak menjadimonopoli pers lagi. Media baru (new media) dan media sosial (social media) mulai eksis, danmendorong pembentukan opini publik dan sekaligus jadi benchmark surat kabar dan televisidalam mengangkat isu anti-korupsi dan perbuatan ketidakadilan lainnya. Lahirnya lembagaKPK menjamin semacam “kendaraan utama” bagi media massa untuk mem- blow-up ataumengangkat berbagai isu korupsi besar.
MENILAI OBJEKTIVITAS ISI BERITA MEDIA TELEVISI SWASTA NASIONAL Seto, Indiwan; Morissan, Morissan
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (273 KB) | DOI: 10.22441/jvk.v12i1.380

Abstract

Abstrak. Salah satu bentuk tanggungjawab stasiun TV adalah menyajikan program beritakepada masyarakat secara bertanggungjawab. Menayangkan program berita merupakanbentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola TV sebagai pengguna gelombang udara(frekuensi) publik yang terbatas kepada masyarakat. Upaya untuk memberikan penilaian(assesment) secara ilmiah terhadap kualitas kerja (performance) media massa merupakansalah satu topik penting dalam studi mengenai media massa. Penelitian ini memfokuskanperhatian pada upaya mengukur objektivitas program berita TV swasta nasional di Indonesiadengan objek penelitian Metro TV dan TV One. Pemberitaan yang objektif harus memilikidua kriteria yaitu bahwa berita harus bersifat faktual yang berarti berita ditulis berdasarkanfakta (factuality) dan tidak berpihak (impartiality). Penelitian ini dilaksanakan denganmenggunakan metode analisis isi yang terdiri atas: menentukan kategorisasi sertamencocokkan isi media dengan kategorisasi yang dibuat dan menghitung frekuensinya.Berdasarkan hasil pengumpulan data dan proses koding yang telah dilakukan maka baikMetro TV ataupun TV One berada dalam level objektivas cukup. Hal ini berarti kedua stasiunTV masih melakukan sejumlah kesalahan ketika menyampaikan berita. Stasiun televisi beritanasional masih belum memiliki standar kemampuan profesional yang seharusnya dimilikikarena belum mampu menunjukkan standar pekerjaan minimal yang seharusnya dimilikistasiun televisi berita.Abstrak. Salah satu bentuk tanggungjawab stasiun TV adalah menyajikan program beritakepada masyarakat secara bertanggungjawab. Menayangkan program berita merupakanbentuk kewajiban dan tanggung jawab pengelola TV sebagai pengguna gelombang udara(frekuensi) publik yang terbatas kepada masyarakat. Upaya untuk memberikan penilaian(assesment) secara ilmiah terhadap kualitas kerja (performance) media massa merupakansalah satu topik penting dalam studi mengenai media massa. Penelitian ini memfokuskanperhatian pada upaya mengukur objektivitas program berita TV swasta nasional di Indonesiadengan objek penelitian Metro TV dan TV One. Pemberitaan yang objektif harus memilikidua kriteria yaitu bahwa berita harus bersifat faktual yang berarti berita ditulis berdasarkanfakta (factuality) dan tidak berpihak (impartiality). Penelitian ini dilaksanakan denganmenggunakan metode analisis isi yang terdiri atas: menentukan kategorisasi sertamencocokkan isi media dengan kategorisasi yang dibuat dan menghitung frekuensinya.Berdasarkan hasil pengumpulan data dan proses koding yang telah dilakukan maka baikMetro TV ataupun TV One berada dalam level objektivas cukup. Hal ini berarti kedua stasiunTV masih melakukan sejumlah kesalahan ketika menyampaikan berita. Stasiun televisi beritanasional masih belum memiliki standar kemampuan profesional yang seharusnya dimilikikarena belum mampu menunjukkan standar pekerjaan minimal yang seharusnya dimilikistasiun televisi berita.
PEMBERITAAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM ACARA KRIMINAL DI TELEVISI Afgiansyah Afgiansyah
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (252.764 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.360

Abstract

Program berita kriminal sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bagipihak yang pro mengganggap acara ini dapat memberikan pelajaran dari akibat dilakukannyasuatu tindak kejahatan sehingga masyarakat lebih waspada terhadap peristiwa yang terjadidisekitar mereka demi keamanan diri, keluarga dan lingkungan. Sedangkan bagi pihak yangkontra menganggap bahwa berbagai berita kriminal ini justru menginspirasi dan mendorongmakin maraknya tindakan kriminal lain di masyarakat, bahkan Televisi dianggap pemerkosakeempat oleh pihak yang kontra.Banyak kepentingan masyarakat yang dilanggar danterabaikan , dalam hal ini yang rentan merasakan dampaknya adalah kaum wanita. Olehkarena itu penulis ingin melihat secara obyektif bagaimana potret perempuan dalam programacara kriminal di televisi khususnya program TKP di Trans7. Metode penelitian yangdigunakan adalah analisis isi. Data diperoleh dari copy tayangan TKP di Trans7 periode 1-31januari 2008 yang subyeknya wanita. Hasil penelitian memberikan gambaran seperti apatayangan kriminal tkp di trans 7 serta seperti apa tkp menempatkan kaum wanita di dalamtayangannya.Hasilnya 82% TKP menyajikan kekerasan fisik,77% Nama subyekditampilkan,dan 55% Wajah subyek terlihat jelas.Dalam hal ini penulis memberikan Upayaupayaapa saja yang menurut penulis harus dilakukan untuk program acara kriminal ditrans7.Penulis juga berharap nantinya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan dankemajuan Trans7.Program berita kriminal sampai saat ini masih menimbulkan pro dan kontra. Bagipihak yang pro mengganggap acara ini dapat memberikan pelajaran dari akibat dilakukannyasuatu tindak kejahatan sehingga masyarakat lebih waspada terhadap peristiwa yang terjadidisekitar mereka demi keamanan diri, keluarga dan lingkungan. Sedangkan bagi pihak yangkontra menganggap bahwa berbagai berita kriminal ini justru menginspirasi dan mendorongmakin maraknya tindakan kriminal lain di masyarakat, bahkan Televisi dianggap pemerkosakeempat oleh pihak yang kontra.Banyak kepentingan masyarakat yang dilanggar danterabaikan , dalam hal ini yang rentan merasakan dampaknya adalah kaum wanita. Olehkarena itu penulis ingin melihat secara obyektif bagaimana potret perempuan dalam programacara kriminal di televisi khususnya program TKP di Trans7. Metode penelitian yangdigunakan adalah analisis isi. Data diperoleh dari copy tayangan TKP di Trans7 periode 1-31januari 2008 yang subyeknya wanita. Hasil penelitian memberikan gambaran seperti apatayangan kriminal tkp di trans 7 serta seperti apa tkp menempatkan kaum wanita di dalamtayangannya.Hasilnya 82% TKP menyajikan kekerasan fisik,77% Nama subyekditampilkan,dan 55% Wajah subyek terlihat jelas.Dalam hal ini penulis memberikan Upayaupayaapa saja yang menurut penulis harus dilakukan untuk program acara kriminal ditrans7.Penulis juga berharap nantinya penelitian ini bisa menjadi acuan untuk perbaikan dankemajuan Trans7.
KONGLOMERASI MEDIA: STUDI EKONOMI POLITIK TERHADAP MEDIA GROUP Dedi Fahrudin
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (342.558 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.372

Abstract

Indonesia dewasa ini telah memiliki beberapa perusahaan skala besar di bidangmedia massa. Perusahaan tersebut menguasai berbagai jenis media yang kemudianberkembang menjadi konglomerasi. Perusahaan konglomerat media ini dimiliki oleh individupemilik yang dengan kekuatan media yang dikuasainya tidak saja memiliki kontrol terhadapisi media tetapi juga mampu memberikan pengaruh di bidang politik. Terlebih lagi, beberapapemilik media juga menjadi ketua atau pengurus partai politik seperti Media Group milikSurya Paloh. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mempelajari bagaimana SuryaPaloh menggunakan media massa yang dikuasainya sebagai instrumen untuk mencapaiambisi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek oligopoli media yang saat initerjadi telah berada pada tahap yang membahayakan hak warga terhadap informasi karenamedia dikelola sebagai bisnis yang hanya mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yangdiwakilinya. Fakta menunjukkan bahwa pemilik media cenderung menjadikan isi mediasebagai komoditas, dan menjadikan warga hanya sebagai konsumen. Konglomerasi mediajuga mengontrol banyak informasi dan produk media yang menghasilkan banyakkeuntungan.Indonesia dewasa ini telah memiliki beberapa perusahaan skala besar di bidangmedia massa. Perusahaan tersebut menguasai berbagai jenis media yang kemudianberkembang menjadi konglomerasi. Perusahaan konglomerat media ini dimiliki oleh individupemilik yang dengan kekuatan media yang dikuasainya tidak saja memiliki kontrol terhadapisi media tetapi juga mampu memberikan pengaruh di bidang politik. Terlebih lagi, beberapapemilik media juga menjadi ketua atau pengurus partai politik seperti Media Group milikSurya Paloh. Artikel ini merupakan hasil penelitian yang mempelajari bagaimana SuryaPaloh menggunakan media massa yang dikuasainya sebagai instrumen untuk mencapaiambisi politiknya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktek oligopoli media yang saat initerjadi telah berada pada tahap yang membahayakan hak warga terhadap informasi karenamedia dikelola sebagai bisnis yang hanya mewakili kepentingan pemilik dan kekuasaan yangdiwakilinya. Fakta menunjukkan bahwa pemilik media cenderung menjadikan isi mediasebagai komoditas, dan menjadikan warga hanya sebagai konsumen. Konglomerasi mediajuga mengontrol banyak informasi dan produk media yang menghasilkan banyakkeuntungan.
EKONOMI POLITIK KEBEBASAN PERS DI INDONESIA PASCA REFORMASI: KRITIK ATAS PRAKTEK NEOLIBERALISME PADA INDUSTRI MEDIA Afdal Makkuraga
Jurnal Visi Komunikasi Vol 12, No 1 (2013): May 2013
Publisher : Universitas Mercu Buana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (272.863 KB) | DOI: 10.22441/visikom.v12i1.350

Abstract

Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.Reformasi di Indonesia telah berjalan selama 14 tahun, dan salah satu hasilreformasi adalah makin tumbuh dan berkembangnya bisnis media di Indonesia. Terdapatkecenderungan saat ini banyak sekali pemberitaan-pemberitaan di media massa yang tidaksesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Penguasa media, yangberkolaborasi dengan aktor-aktor politik dan ekonomi pasar menyebabkan publik tidakberdaya menghadapi serbuan media. Berangkat dari fenomena tersebut, muncul pertanyaanyang perlu dijawab, bagaimanakah perkembangan kebebasan pers saat ini setelah 14 tahunreformasi ditinjau dari perspektif ekonomi politik yang dapat dibagi dalam dua bagian, yaitupendekatan ekonomi politik liberal (sebagar mainstream) dan pendekatan ekonomi politikkritis. Dalam pendekatan liberal, aspek ekonomi dilihat sebagai bagian dari kerja dan praktekprofesional. Dalam pendekatan kritis, aspek ekonomi politik selalu dilihat dan dimaknaisebagai kontrol. Artikel ini membahas problematika kemerdekaan pers di Indonesia setelah14 tahun reformasi yang meliputi sejumlah hal mulai dari rendahnya tingkat kesejahteraanwartawan; iIndependensi media yang rentan; rendahnya profesionalisme pekerja mediahingga; struktur media yang cenderung monopolistik.

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2013 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 22, No 01 (2023): MEI 2023 Vol 21, No 02 (2022): November 2022 Vol 21, No 01 (2022): MEI 2022 Vol 20, No 02 (2021): November 2021 Vol 20, No 01 (2021): Mei 2021 Vol 19, No 02 (2020): November 2020 Vol 19, No 1 (2020): Mei 2020 Vol 18, No 2 (2019): November 2019 Vol 18, No 1 (2019): Mei 2019 Vol 17, No 2 (2018): November 2018 Vol 17, No 1 (2018): Mei 2018 Vol 16, No 2 (2017): November 2017 Vol 16, No 1 (2017): May 2017 Vol 13, No 1 (2014): May 2014 Vol 12, No 2 (2013): November 2013 Vol 12, No 1 (2013): May 2013 Vol 15, No 2 (2016): November 2016 Vol 15, No 1 (2016): May 2016 Vol 14, No 2 (2015): November 2015 Vol 14, No 1 (2015): May 2015 Vol 13, No 2 (2014): November 2014 More Issue