cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Phone
+6289690645255
Journal Mail Official
jurnallexsuprema@uniba-bpn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Balikpapan Jalan Pupuk Raya, Gunung Bahagia, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, 76114
Location
Kota balikpapan,
Kalimantan timur
INDONESIA
Jurnal Lex Suprema
Published by Universitas Balikpapan
ISSN : -     EISSN : 26566141     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
LEX SUPREMA : Jurnal Ilmu Hukum adalah merupakan kumpulan artikel ilmiah dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Balikpapan, yang berisikan artikel ilmiah dari Skripsi dan atau sebagian dari Skripsi Mahasiswa Strata satu (S1) yang dipublikasikan 2 (dua) kali dalam satu tahun. Publikasi Karya Ilmiah merupakan kewajiban mahasiswa untuk menggunggah karya ilmiah sebagai syarat Lulus, sesuai dengan Peraturan RISTEKDIKTI (DIKTI) Nomor :152/E/T/2012 tentang Publikasi Karya Ilmiah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2019)" : 5 Documents clear
KAJIAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAANKENDARAAN DINAS DI LUAR KEPERLUAN DINASDI KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA (PPU) Anita AR; Mochammad ardi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (916.127 KB)

Abstract

Pengaturan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU)hanya berupa himbauan dari Sekretaris Daerah (SEKDA) dan tidak ada sanksi khusus yangmengaturnya.Rumusan masalah adalah bagaimanakah pengaturan penggunaan kendaraandinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan bagaimanakahpenegakan hukum bagi pelaku yang menggunakan kendaran dinas di luar keperluan dinas diKabupaten Penajam Paser Utara (PPU).Tujuan penelitian ini untuk mengetahui aturanpenggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di Kabupaten Penajam Paser Utara,sehingga jelas ada larangan penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di KabupatenPenajam Paser Utara (PPU). Kedua, untuk mengetahui bentuk penegakan hukum terhadappara Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas diKabupaten Penajam Paser utara (PPU). Sehingga dapat diketahui penegakan hukum sepertiapakah yang diberikan atas penggunaan kendaraan dinas di luar keperluan dinas di KabupatenPenajam Paser utara (PPU). Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalahmetode yuridis empiris, dimana data-data di kumpulkan dari sumber-sumber atau peraturanperaturanhukum yang berlaku kemudian dikaitkan dengan data dilapangan.Keseluruhan datayang diperoleh baik data primer dan data sekunder dan memberikan gambaran tinjuan yuridis(hukum) dan bersifat deskriptif analistis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBERPORNDI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN DAERAH KALIMANTAN TIMUR Dipo Arganta Setya Putra; Mochammad ardi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (930.554 KB)

Abstract

Dalam pertanggungjawaban tindak pidana terhadap pelaku Cyberporn, Indonesia telahmemiliki beberapa produk hukum yang dapat diterapkan seperti KUPH dan Undang-UndangNomor 19 Tahun 2016 Tentang Peubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berkaitan dengan tindak pidana cyberporndiatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.SertaUndang-Undang Pornografi yang diatur di Bab VII Pasal 29 sampai dengan Pasal38.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadaptindak pidana cyberporndan bagaimanakah pertanggungjawaban hukum pidana terhadappelaku tindak pidana cyberporn di Wilayah hukum kepolisian daerah Kalimantan Timur.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi dan penerapan terhadap penegakanhukum terhadap pelaku tindak pidana cyberporn di wilayah hukum Polda Kaltim danmenyajikan hasil analisis mengenai pertanggungjawaban hukum pidana pelaku tindak pidanaterhadap pelaku tindak pidana cyberporn.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridisempiris.Berdasarkan hasil penelitian penulis di Ditreskrimsus Polda Kaltim belum pernahpornografi atau yang disebut cyberporn sampai ke tingkat pemeriksaan persidangan. Hal inidikarenakan berbagai pertimbangan sosial masyarakat dan kendala dalam proses penegakanhukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI KOTA BALIKPAPAN Alisa Rusdiana Noor; Suhadi Suhadi; Galuh Praharafi Rizqia
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (798.244 KB)

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah perlindungan hukum terhadap anak yangmenjadi korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh anak di kota Balikpapan dan apakahfaktor-faktor yang melatarbelakangi anak dapat menjadi korban kejahatan seksual sesamaanak.Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah perlindunganhukum yang seharusnya didapatkan oleh korban kejahatan seksual yang dilakukan olehanak di kota Balikpapan dan untuk mengetahui faktor – faktor apa yang melatarbelakangianak dapat menjadi kejahatan seksual sesama anak.Metode dalam penelitian ini adalahmelalui pendekatan yuridis empiris dengan melakukan penelitian pendekatan mengenaihal-hal yang bersifat yuridis (hukum) dan dengan sebuah kenyataan fakta-fakta yangterjadi mengenai hal-hal yang bersifat empiris.Hasil dalam penelitian ini adalahperlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual yang seharusnya didapatkansesuai dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, yaitutentang edukasi kesehatan, nilai agama, nilai kesusilaan, rehabilitasi sosial, danpendampingan sosial. Sedangkan bahwa faktor-faktor yang melatarbelakangi anak pelakukejahatan seksual disebabkan oleh pergaulan bebas, kurangnya perhatian/ pengawasanorang tua, pengaruh negatif dari teknologi dan akhlak- moral yang semakin menurun.
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN DATA UNTUK MENDAPATKAN PASPOR REPUBLIK INDONESIA PADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BALIKPAPAN Moh. Asir; Bruce Anzward; Elsa Aprina
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (853.35 KB)

Abstract

Mobilitas perpindahan manusia dari satu wilayah ke wilayah lain semakin meningkat. Hal iniberpengaruh terhadap kepentingan manusia dalam mengajukan paspor ke Imigrasi. Akantetapi, ini menimbulkan masalah baru, yakni adanya pemalsuan data untuk mendapatkanpaspor, khususnya pada kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan. Rumusan masalah dalampenelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku pemalsuandata untuk mendapatkan paspor pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan serta bagaimanakahpenegakan hukum terhadap pelaku pemalsuan data untuk mendapatkan paspor pada KantorImigrasi Kelas I Balikpapan.Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridisempiris.Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pertanggungjawaban oleh pelaku pemalsuan datauntuk mendapatkan paspor yaitu pertanggungjawaban hukum administrasi mengenaidokumen keimigrasian yang penarikan paspor, pembatalan, penangguhan, dan/ataupencabutan paspor. Sedangkan pertanggungjawaban hukum pidana sesuai dengan Pasal 126huruf (c) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Kemudian, penegakanhukum yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan adalah penegakan hukumrepresif dan preventif.Penegakan yang dilakukan belum maksimal dikarenakan beberapafaktor, yaitu lemahnya pengawasan, kurangnya penegak hukum, kesadaran hukummasyarakat yang rendah, dan budaya hukum dala masyarakat.
TINJAUAN KRIMINOLOGIS PELAKU PENCURIAN DI KOTA BALIKPAPAN DIKAITKAN DENGAN NORMA KESUSILAAN Eka Kurniawan; Piatur Pangaribuan; Rosdiana Rosdiana
LEX SUPREMA Jurnal Ilmu hukum Vol 1, No 1 (2019)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Balikpapan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1019.774 KB)

Abstract

Rumusan Masalah yang diteliti oleh penulis yaitu faktor-faktor yang menyebabkanpelaku tindak pidana pencurian melakukan pencurian dan pengaruh norma kesusilaandalam mencegah niat pelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kotaBalikpapan.Tujuan pertama penelitian ini yaitu untuk mencari dan mengetahui faktorfaktorapasajakah yang menyebabkan pelaku tindak pidana pencurian melakukanpencurian agar dapat mencegahnya dikemudian hari. Tujuankedua dari penelitian iniyaitu untuk mencari dan mengetahui pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niatpelaku untuk melakukan tindak pidana pencurian di kota Balikpapan.Metodepenelitian yang digunakan yaitu menggunakan pendekatan yuridis empiris dengansumber data primer berupa data di lokasi penelitian yaitu Polres Balikpapan, LapasKelas 2A Kota Balikpapan dan masyarakat Balikapapan, pengumpulan data dilakukandengan meminta data-data terkait obyek penelitian dan wawancara. Data primer yaituperaturan perundang-undangan dan buku-buku, pengumpulan data dilakukan denganstudi pustaka.Analisis penelitian menggunakan analisis kualitatif deskriftif.Terdapat 2faktor penyebab dilakukannya pencurian yaitu faktor ekonomi dan faktor sosial.Pengaruh norma kesusilaan dalam mencegah niat pencuri melakukan pencuriandengan obyek pelaku pencurian tidak dapat dilakukan karena hati nurani orangtersebut yang tidak terasa obyek masyarakat yang memiliki kesempatan untukmencuri tetapi tidak mencuri karena terasanya hati nurani oleh lingkungan dan agama.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023) Vol 5, No 1 (2023) Vol 4, No 2 (2022) Vol 4, No 1 (2022) Vol 3, No 2 (2021) Vol 3, No 1 (2021) Vol 2, No 2 (2020) Vol 2, No 1 (2020) Vol 1, No 2 (2019) Vol 1, No 1 (2019)