JPPOL : Jurnal Poros Politik
JPPOL: Jurnal Poros Politik adalah jurnal yang dikelolah oleh program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Fokus dan scope dari JPPOL adalah kajian dalam bidang Pemerintahan, politik, dan Ilmu Sosial lainnya.
Articles
68 Documents
<![CDATA[EWALDUS ALEXIUS TAUS PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP PENGEMBANGAN AIR TERJUN BONEMNAISIO SEBAGAI OBYEK WISATA ]]>
<![CDATA[EWALDUS ALEXIUS TAUS]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.02 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v1i3.1076
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Desa Tun-tun, Kecamaatan Miomaffo Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara. Desa ini memiliki keindahan alam yang belum dikelola dan dimanfaatkan dengan baik yaitu keindahan alam air terjun Bonemnaisio yang dipandang memiliki potensi sebagai tempat pariwisata. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini akan menjelaskan sifat dari obyek yang diteliti dengan teknik pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan, penelitian lapangan, Wawancara dan dokumen. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan teknik analisis data model interaktif yang dimulai dari proses pengumpulan data (data collection), reduksi data (data reduction), penyajian data (display data), dan pengambilan kesimpulan dan verifikasi (conclusions drawing/ verifying). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa air terjun Bonemnaisio berpotensi sebagasi obyek wisata desa yang perlu dikembangkan oleh pemerintah terutama pemerintah desa Tun-tun. Sektor parawisata juga termasuk salah satu penujang pembangunan disuatu tempat Maka masyarakat berpresepsi bahwa air terjun Bonemnaisio ini memang layak dan pantas dikembangkan sebagai obyek wisata desa. Namun saat ini kenyataanya dari pihak pemerintah setempat belum mengelola air terjun tersebut dengan baik. Saran yang diajukan adalah perlunya kebijakan tentang pengembangan objek wisata dan sosialisasi untuk mendapatkan dukungan masyarakat, objek wisata dijadikan sebagai objek alternatif, pembanguinan inrastruktur dan sarana penunjang.]]>
<![CDATA[MARIA EMERENSINA TAHU UPAYA PEMERINTAH DALAM PENANGANAN PERDAGANGAN ILEGAL DI WILAYAH PERBATASAN NKRI DAN RDTL SEGMEN MOTAMASIN KABUPATEN MALAKA TAHUN 2015 - 2017 ]]>
<![CDATA[MARIA EMERENSIANA TAHU]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (284.584 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v1i3.1078
<![CDATA[Penelitian ini pada dasarnya merupakan suatu studi penelitian kelembagaan pada organisasi pemerintahan di dalam sistem pemerintahan negara. Pilihan terhadap studi penelitian kelembagaan dikarenakan berbagai temuan-temuan dan kajian terhadap organisasi-organisasi tersebut kurang maksimal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yakni observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya pemerintah sebenarnya sudah dilaksanakan dengan baik namun belum optimal. Belum optimalnya upaya pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor penghambat yaitu antara lain: faktor minimnya sarana prasarana penunjang, kawasan perbatasan yang belum dikelola dengan baik dan belum adanya konsep pembangunan yang jelas, komprehensif dan integratif, serta minimnya dorongan aktivitas ekonomi membuat hampir sebagian besar daerah perbatasanbelum optimal, sehingga mengakibatkan terjadinya perdagangan ilegal. Dengan demikian disimpulkan bahwa upaya pemerintah pada hakekatnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan dan perkembangan suatu Bangsa dan Negara. Upaya pemerintah adalah suatu keputusan yang diambil oleh pemerintah dalam melakukan sesuatu atau tidak melakukan untuk tujuan tertentu. Alternatif solusi dalam penyelesaian masalah di perbatasan, disarankan agar pihak pemerintah dapat berkoordinasi dengan instansi terkait dalam hal pemenuhan sarana pasar sebagai pasar perbatasan dan meningkatkan pengamanan perbatasan sehingga perdagangan ilegal dapat diminimalisir di wilayah perbatasan NKRI-RDTL Motamasin Kabupaten Malaka.]]>
<![CDATA[PRUDENCIO AFONSO PENDEKATAN POLITIK DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM RUMAH LAYAK HUNI DI DESA KABUNA KECAMATAN KAKULUK MESAK KABUPATEN BELU ]]>
<![CDATA[PRUDENCIO AFONSO]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.902 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v1i3.1079
<![CDATA[Penelitian ini untuk mendeskripsikan Pendekatan Politik Dalam Implementasi program Bantuan Rumah Huni Tahun 2017. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus penelitian, pendekatan politik terhadap masyarakat, penerima manfaat program yang sebenarnya dan tepat sasar. Teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain Observasi, Wawancara dan Dokumen. Untuk analisis dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap yaitu Reduksi Data, Penyajian Data, dan verifikasi Data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengimplementasian program rumah layak huni berdasarkan aturan, tepat sasar. Proses pengimplementasian program rumah layak huni, harus lebih terbuka, untuk mencapai kesejahteraan bersama.]]>
<![CDATA[PENGELOLAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes) TAHUN 2017 ]]>
<![CDATA[Frederikus Seran]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.268 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v1i3.1525
<![CDATA[Masalah utama yang menjadi respon dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui PengelolaanAnggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2017 di Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data yakni observasi dan wawancara dengan menggunakan teknik ananlisa data deskriptif kualitatif. Setelah peneliti menampilkan data respons yang di temui di lokasi penelitian. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan APBDesa di desa Bakiruk sudah berdasarkan pada prinsip transparansi maupun prinsip akuntabilitas, walaupun belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada. Dengan demikian perlu dilakukan penyempurnaan secara berkelanjutan dengan tetap menyesuaikan situasi dan kondisi serta perkembangan peraturan perundang undangan yang berlaku.]]>
<![CDATA[OPTIMALISASI PENDIDIKAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL DALAM PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI KANTOR DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KECAMATAN NOEMUTI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Gelario Hanjam Da Costa]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (189.268 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v1i3.1538
<![CDATA[Penelitian ini mengangkat judul Optimalisasi Pendidikan Keaksaraan Fungsional Dalam Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kantor Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kecamatan Noemuti Kabupaten Timor Tengan Utara. Tujuan dari penelitian ini, adalah (1) memberikan masukan pada penyelenggara program pendidikan keaksaraan sebagai salah satu upaya memelihara keaksaraan yang telah diperoleh warga belajar, sehingga masyarakat tidak buta aksara dan/atau tidak buta aksara kembali, (2) memberikan masukan pada masyarakat untuk pengembangan model indigenous learning melalui kegiatan wirausaha berbasis potensi local. Populasi penelitian ini adalah jumlah orang yang terlibat dalam Keaksaraan Fungsional di Kecamatan Noemuti, yakni para Tutor sebanyak 182 orang dan warga belajar sebanyak 910 orang. Jadi total keseluruhannya adalah 1092 orang. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ditemukan bahwa media pembelajaran yang digunakan Keaksaraan Fungsional dalam mengentaskan buta aksara di Kecamatan Noemuti, dapat dikelompokkan menjadi tiga yakni media ATK, Media Poster abjad/ Flash Card dan Media dari bahan-bahan cetak. Metode yang digunakan yakni Metode Abjad atau Huruf, Metode Suku Kata, Metode SAS (Strukturan Analitik Sintetik), dan Metode Kata Kunci (Key Words). Hasil dari proses pembelajaran Keaksaraan Fungsional adalah warga belajar dapat menulis, membaca dan berhitung serta dapat mengunakan keaksaraannya untuk menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya.]]>
<![CDATA[STRATEGI KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA PADA PILKADA DI KABUPATEN MALAKA TAHUN 2020 ]]>
<![CDATA[MARIA DELSIANA BOUK]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (69.559 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i3.1558
<![CDATA[Masalah yang melatarbelakangi penelitian ini adalah “Bagaimana strategi komisi pemilihan umum KPU kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada”? Fokus penelitian adalah “partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada di Kabupaten Malaka Tahun 2020” tujuan penelitian adalah “untuk mengetahui sejauh mana partisipasi politik pemilih pemula pada pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di kabupaten Malaka” Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dengan sumber data dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Hasil penelitian menunjukan bahwa Penelitian mengenai strategi Komisi Pemilihan Umum KPU kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada Tahun 2020 dianalisis penelitian dengan menggunakan teori Mohtar Mos, oed yang terdiri dari dua dimensi yaitu Perencanaan dan Pelaksanaan berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian serta penjabaran dari masing-masing dari dimensi dan teori yang digunakan, maka peneliti menarik kesimpulan bahwa pelaksanaan strategi KPU Kabupaten Malaka dalam meningkatkan partisipasi politik pemilih pemula pada pilkada belum berjalan dengan baik pencapaian yang belum maksimal ini tidak terlepas dari faktor-faktor keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan anggaran yang dimiliki KPU Kabupaten Malaka]]>
<![CDATA[PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA DI DESA SUBUN BESTOBE KECAMATAN INSANA BARAT KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[Hilarius Tahoni]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.683 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i3.1569
<![CDATA[Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat Desa Subun Bestobe dapat dilihat pada tahap perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan yang tergolong baik dalam partisipasi masyarakat dalam tahap perencanaan, tahap pelaksanaan pembangunan dan pemanfaatan serta pemeliharaan. Adanya dukungan dari Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Desa yang berkooperatif dan komunikasi efektif dalam meregulasi DD di wilayah Desa Subun Bestobe sehingga pelaporan pertanggung jawaban dapat dilaporkan dengan waktu yang stelah ditentukan. Partisipasi masyarakat meningkatkan karena kesadaran untuk membangun desa telah tertanam dari dalam diri mereka untuk berkontribusi dalam pengelolaan DD. Sikap pemerintah desa yang transparan, akuntabel dalam memanfaatkan dana DD sehingga meminimalisir terjadinya penyelewengan dana DD. Keterbatasan pada dana yang masih minimalis yang akan diperuntukan bagi kemajuan masyarakat desa khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.]]>
<![CDATA[PERAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA (TTU) DALAM MENATA KOTA KEFAMENANU SEBAGAI BENTUK DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM 100 HARI KERJA BUPATI DAN WAKIL BUPATI ]]>
<![CDATA[Petrus Kanisius Ghale]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (64.539 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i3.1583
<![CDATA[Proses perencanaan tata ruang merupakan rangkaian tahapan kegiatan mulai dari pengumpulan data pendukung, pengolahan data sampai dengan penetapan zona peruntukan ruang dan penyelenggaraan tata ruang Kota bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan mengembangkan tata ruang (kota) dalam suatu lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian lingkungan hidup. Pemanfaatan ruang dilakukan dalam penggunaan ruang harus sesuai dengan peruntukannya. Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) periode 2021-2024 menjalankan program 100 hari kerja, yang di fokuskan pada penataan birokrasi dan Tata Kota. Khusus dalam program Penataan Kota, Bupati dan Wakil Bupati melibatkan media massa, pihak-pihak lain seperti pengusaha, BUMN dan BUMD, dan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, untuk secara bersinergi bekerja sama dalam program mewujudkan Kota Kefamenanu sebagai Kota Sari. Salah satu OPD yang sangat mendukung program 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten TTU dan peran Dinas Lingkungan Hidup dalam menata Kota Kefamenanu adalah Pembersihan Lingkungan dan Penataan Taman. Bentuk dukungan Dinas Lingkungan Hidup terhadap program 100 hari kerja Bupati dan Wakil adalah penyediaan sarana dan prasarana, penyediaan tenaga kerja, pengawasan terhadap tenaga kerja dan pembinaan terhadap tenaga kerja.]]>
<![CDATA[KETERWAKILAN PEREMPUAN PADA LEMBAGA LEGISLATIF PERIODE 2019-2024 DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA ]]>
<![CDATA[YUBLINA MARIA GONDULFA NAHAS]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (75.904 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i3.1624
<![CDATA[Saat ini masalah ketimpangan gender masih kita temukan di Indonesia dan hal ini bisa kita lihat dalam berbagai lingkup kehidupan, baik politik maupun sosial. Kepentingan yang terjadi akhirnya menimbulkan ketidakadilan dan kesetaraan gander. Tuntutan pemenuhan minimal 30% keterwakilan perempuan diranah politik, khususnya pada Lembaga Legislatif sampai saat ini masih menjadi salah satu masalah yang fundamental. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keterwakilan perempuan pada lembaga legislative periode 2019-2024 di Kabupaten Timor Tengah Utara. Dengan rumusan masalah Bagaimana keterwakilan perempuan pada lembaga legislative periode 2009-2024 di Kabupaten TTU dapil dua Insana?. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa keterwakilan perempuan pada lembaga legislative periode 2009-2024 di Kabupaten TTU, sama sekali tidak ada karena caleg perempuan di Kabupaten TTU tidak bisa mencapai suara signifikan atau tidak terpilih. Peneliti menyarankan untuk masyarakat agar kedepan dapat menentukan hak pilihnya kepada caleg perempuan sehingga dapat memperjuangkan hak-hak perempuan, untuk caleg perempuan agar pemilu legislative mendatang mempersiapkan strategi yang tepat dan mempersiapkan diri secara matang, kepada caleg agar kedepan dapat mempersiapkan finansial secara baik, dapat membangun jaringan sejak dini baik itu melalui kegiatan kemasyarakatan maupun kegiatan kemanusiaan, untuk caleg perempuan agar dapat meningkatkan kepercayaan diri]]>
<![CDATA[OLIGARKI MEDIA DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN 2019 ]]>
<![CDATA[Rembulan Randu Dahlia]]>
<![CDATA[ JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik ]]>
Publisher : <![CDATA[Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (62.871 KB)
|
DOI: 10.32938/jppol.v3i3.1892
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang aspek politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pembuatan kebijakan dalam kepemiluan, khususnya pada tahap kampanye, Oligarki media dalam penelitian ini adalah Harry Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dukungan Harry Tanoe berubah pada Pilpres 2014 Harry Tanoe mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa bukan Jokowi-Jusuf Kalla, sementara saat Pilpres 2019 Hary Tanoe mendukung Jokowi-Maruf. Berdasarkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pilpres 2019, Harry Tanoe menjadi oligark media penyumbang dana kampanye terbesar melalui sumbangan perseorangan, perusahaan dan Perindo dengan total sumbangan mencapai Rp 31,39 Milyar (Sumber: KPU RI). Analisis penelitian ini menggunakan Teori Oligarki Jeffrey Winters (2011) yang menyatakan oligark perlu masuk dalam struktur politik untuk mempertahakan kekayaan dan variasi motif oligark dalam mendukung kandidat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen yang ditawarkan: Motif dukungan oligarki media dalam Pilpres 2019 menjelaskan cara oligark mempertahankan kekayaan dan merealisasikannya.]]>
