cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Melkianus Suni
Contact Email
melkysuny@gmail.com
Phone
+6281236450217
Journal Mail Official
ilmu_pemerintahan@unimor.ac.id
Editorial Address
jl. KM. 09, Program Studi Ilmu Pemerintahan - Fisipol Universitas Timor
Location
Kab. timor tengah utara,
Nusa tenggara timur
INDONESIA
JPPOL : Jurnal Poros Politik
Published by Universitas Timor
ISSN : 25280953     EISSN : 25280953     DOI : https://doi.org/10.32938/jppol.v3i3
Core Subject : Social,
Social Sciences
JPPOL: Jurnal Poros Politik adalah jurnal yang dikelolah oleh program studi ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timor. Fokus dan scope dari JPPOL adalah kajian dalam bidang Pemerintahan, politik, dan Ilmu Sosial lainnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 68 Documents
 2   3   4   5   6 
KINERJA PEGAWAI TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) (Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara) EUSEBIUS LELTAKAEB; Yakobus Kolne
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Nama : Eusebius Leltakaeb, NPM : 21170125, Judul Skripsi : Kinerja Pegawai Terhadap Peningkatan Kualitas Pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP), Studi Penelitian Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini ialah adanya keluhan masyarakat tentang alur pelayanan dan jaminan waktu dalam mengurus E-KTPpada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk dapat mengetahui kinerja pegawai pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. TTU dalam melayani pengurusan E-KTP bagi masyarakat. Jenis dan Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam pelayanan pembuatan E-KTP kepada masyarakat Kab.TTU, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melakukan kegiatan menghimpun berkas administrasi pemohon berupa verifikasi berkas dan perkaman dengan menerapkan lima dimensi pelayanan yakni berwujud, kehandalan, respon/ketanggapan, jaminan dan empati yang menunjukan pelayanan pembuatan E-KTP berjalan dengan baik dan lancar hingga menimbulkan kepuasan masyarakat dan sejalan dengan itu meningkatkan kinerja pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab.TTU. Kata Kunci : Kinerja Pegawai, Peningkatan Kualitas Layanan E-KTP.
ANALISIS AKUNTABILITAS PEMERINTAH DESA DALAM PENGELOLAAN DANA DESA MARIA FATIMA LAKLO; Medan Yonathan Mael
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah yang diangkat dalam Penelitian ini adalah “bagaimana Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara?”. Fokus Penelitian adalah “akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara ditinjau dari tingkat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban” Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahuiAkuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Manikin Kecamatan Noemuti Timur Kabupaten Timor Tengah Utara.
Correlation Of The Number Of Participants Of Political Parties In The Election To The Vote Of A Political Party Endro Tri Susdarwono
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan meneliti mengenai pengaruh jumlah peserta partai politik dalam pemilu terhadap perolehan suara partai politik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, Pengujian hipotesis melalui distribusi Khai-kuadrat (chi-square distribution) dengan menerapkan metode korelasi Cramer C. Pengujian ini diterapkan dikarenakan hasil penelitian berupa data diskrit dan bersifat kategoris yang dikelompokkan dalam setidaknya dua kelompok sampel. Pengujian ini merupakan bentuk pengujian independensi guna menentukan ada atau tidaknya hubungan antara dua variabel. Kedua variabel yang dimaksudkan adalah variabel yang dianggap sebagai variabel beba (independent variable) dan variabel terikat (dependent variable). Melalui perhitungan yang telak dilaksanakan, hipotesis nihil yang menyatakan bahwa tidak ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik ditolak. Sedangkan hipotesis alternative yang menyatakan bahwa ada korelasi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik bisa diterima. Tingkat keeratan hubungan yang terjadi antara jumlah partai politik peserta pemilu terhadap perolehan suara partai politik adalah 0,2194 atau 21,94%. Nilai korelasi sebesar itu memang tergolong rendah. Tetapi, kemungkinan adanya korelasi antara kedua hal itu telah bisa dipastikan.
PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USA PELAKSANAAN PENGAWASAN BADAN USAHA MILIK DESA STUDI KASUS DI DESA KABUNA KABUPATEN BELU ADEODATA LANIRIA CHARLA BARROS MBIRI; Mariayani O RENE
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini mengkaji tentang pengawasan Badan Usaha Milik Desa dan hambatannya di BumDes Lantera Desa Kabuna. Penelitian ini berlandaskan konsep tugas dan wewenang pengawas BumDes dalam Peraturan Pemerintah No.11Tahun2021 Tentang BUMDES serta faktor penghambat pengawasan BumDes. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualititatif, teknik pengumpulan data berupa dokumentasi, wawancara dan observasi lapangan, menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukan bahwa BumDes Lantera telah melaksanakan fungsi pengawasan dengan baik sesuai Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2021 yakni melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan BumDes Lantera, mengaudit dan melaporkan hasil dalam musyawarah desa, pengawas bersama penasihat membahas ADRT BumDes. Dalam pemilihan pengawas dilaksanakan secara musyawarah untuk mufakat dengan menggunakan votting terbuka. Kepemimpinan, manajerial dan tatakelola (KMT) pengawas BumDes Lantera menggunakan system collective collegial hambatannya decession making cenderung lambat dan rumit karena banyak consideration. Adapun hambatan-hambatan lain yakni kurang aktifnya partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pengawasan terhadap BumDes Lanter, dimasa pandemi covid-19 membatasi semua akses ruang gerak sehingga dalam melaksanakan pengawasan lapangan kurang begitu optimal. Keberadaan BumDes di desa yang belum didukung oleh jaringan internet yang stabil sehingga pengawasan berbasis 4.0 belum bisa diterapkan. Kurang Terampilnya SDM sehingga dalam pengawasan masih bersifat pelaporan manual belum berbasis aplikasi. Kata kunci: Pelaksanaan, Pengawasan, BumDes
ANALISIS KONFLIK RUSIA DAN UKRAINA FRANSISKUS ATOK
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Proses latihan militer Rusia di perbatasan Rusia dan Ukraina merupakan salah satu sikap politik yang dilakukan oleh pemerintah Rusia dalam menanggapi konflik internasional yang telah berlangsung lama, upaya untuk menanamkan pengaruh Rusia ke Ukraina yang berhasil sebelum akhirnya gagal di Tahun 2014 merupakan upaya untuk menyatukan kembali bekas Uni Soviet. Kebijakan ini lebih lanjut dengan melihat fakta sejarah bahwa ibu kota Ukraina memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rusia saat ini, di mana suku Slavia pertama (nenek moyang Rusia) berasal dari kota Kiev. Tujuan penulisan yakni mengetahui dan menganalisis faktor penyebab dan dampak dari konflik Rusia dan Ukraina. Berbagai upaya telah dilakukan Rusia untuk memperkuat pengaruhnya di Ukraina, mulai dari upaya diplomatik, bantuan ekonomi, hingga menyatukan kembali Ukraina melalui Krimea. Namun, hal ini justru menimbulkan berbagai konflik, baik di dalam negara Ukraina maupun konflik internasional. Kebijakan politik ini semakin diperparah dengan keterlibatan Amerika Serikat dan negara-negara Uni Eropa dalam konflik tersebut. Metode penelitian ini adalah studi kepustakaan, dimana metode penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan studi penelaahan terhadap buku-buku, litertur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada. Metode studi kepustakaan digunakan penulis dengan maksud untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.
Modal Sosial dan Pembangunan Daerah Berbasis Kearifan Lokal Kanisius Kono; Melkianus Suni
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi modal sosial yang terendap di dalam masyarakat dan dapat dioptimalkan dalam pembangunan di daerah. Modal sosial tertimbun dalam relasi sosial masyarakat dan kearifan lokal masyarakat di setiap daerah. Metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Peneliti memperoleh data di lapangan dengan mewawancarai informan, observasi kegiatan kumpul keluarga dan menyelidiki hasil dokumentasi (buku catatan) saat kumpul keluarga. Hasil penelitian ini mengemukan bahwa modal sosial masyarakat Dawan terdapat dalam budaya tmanpenen atau tmafiti. Budaya tmafiti adalah kearifan lokal masyarakat Dawan, di mana masyarakat saling bahu membahu dan membantu dalam berbagai urusan sosial. Semangat gotong royong ini dapat dimaksimalkan dalam pembangunan daerah. Pengoptimalan modal sosial budaya tmanpenen/tmafiti dapat dilakukan dengan; mengindetifikasi modal sosial, mencantumkan sebagai potensi daerah/desa dan mengelola waktu pelaksanaan, memperkuat bridging social capital dan linking social capital, dan keberadaan figur-figur penggerak dalam masyarakat yang memiliki integritas dan kewibawaan
STRATEGI PEMERINTAH DESA DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN BELANJA DESA KABUNA Handrianus Nino; Melkianus Suni
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggran pendapatan dan belanja desa (APBDesa).Desa dan desa adat, disebut desa adalah kesatuan masayarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah. Desa Kabuna salah satu desa di Kacamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dengan luas wilayah 7,50 km2 dengan berbagai macam potensi sumber daya alam. Di tahun 2020 Desa Kabuna meningkatkan pendapatan asli desa yakni sewa tanah Desa Kabuna. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana startegi Pemerintah Desa Kabuna dalam pengelolahan sewa tanah desa di Desa Kabuna. Metode penelitian kualitatif deskritif digunakan untuk mengkaji fenomena tersebut dengan melakukan pegumpulan data primer, data skunder kemudian melakukan observasi, wawancara dan studi dokumentasi deskritif. Dalam peraturan mentri dalam negeri republik indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang pengelolahan aset desa, dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum transparasi dan keterbukaan efesiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.pengelolahan aset desa, sewa tanah desa meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pemiliharan, penatausahan, penilaian, pembinaan, dan pengawasan. Dalam usaha mencapai visi dan misi Desa Kabuna, salah satu indikator yang digunakan adalah sewa tanah dalam menunjang dana desa.
KOMUNIKASI EFEKTIF PEMERINTAH DAERAH DENGAN DPRD DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DI KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA Bernardus Seran Kehik; Elpius Kalembang
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Dasar dari komunikasi efektif adalah adanya komunikasi timbal balik yang dilakukan oleh komunikator dengan komunikan dalam pengiriman pesan, dengan memperhatikan isi pesan yang disampaikan baik melalui media komunikasi maupun melalui pesan secara langsung. Pola hubungan Pemerintah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diperlukan komunikasi yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah guna mencapai tujuan kegiatan pambangunan yang dilaksanakan. Komunikasi antara Pemerintah Daerah dengan DPRD yang kurang baik berdampak pada kinerja kedua lembaga tersebut. Produk kebijakan public yang mereka hasilkan bersama menjadi kurang efektif karena dalam proses pembahasannya bisa terganjal hal-hal yang bersifat non teknis. Persoalan komunikasi yang timbul biasanya disebabkan antara lain oleh permasalahan legitimasi, ego sektoral lembaga, pemahaman terhadap tugas dan fungsi yang keliru, konflik politik karena ego sektoral yang masih melekat pada Esekutif dan Legislatif. Peneliti menyimpulan bahwa komunikasi efektif guna membangun pola hubungan sejajar antara Pemerintah Daerah dengan DPRD di Kabupaten Timor Tengah Utara selama ini dapat berjalan dengan baik. Walaupun dalam komunikasi efektif tersebut terdapat muatan kepentingan politik partai yang cukup kental dari masing-masing lembaga.
MODEL DEMOKRASI LOKAL Dian Festianto; Maxianus Mnune Suni
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan metode penelitian naturalistik yang dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga sebagai metode etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk penelitian bidang antropologi budaya; disebut sebagai metode kualitatif, karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Hal ini adalah bentuk demokrasi yang diselenggarkan didalam batas-batas: wilayah ulayat, jangkauan hukum adat, dan pola sistem kepemimpinan serta pola kepemimpinan suku dan segala perangkat kesukuannya (tribal properties). Demokrasi kesukuan juga dapat disebut sebagai demokrasi yang asli dan alamiah, hal ini sesuai dengan pengertian demokrasi kesukuan. Maka dalam proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara umum terdapat 3 (tiga) proses yakni proses persiapan, pelaksanaan, dan proses pelaporan. Sesuai dengan prosesnya pilkades harus dijadikan sebagai wahana interaksi verbal dan nonverbal bagi semua elemen masyarakat di desa tersebut. Interaksi yang dalam dimensi religius dan budaya yang bermakna membangun kebersamaan dan kekerabatan harus muncul sebagai pemaknaan atas konstalasi.
STRATEGI PARTAI POLITIK DALAM REKRUTMEN CALON KEPALA DAERAH Fridus Bria; Mariano Sengkoen
JPPol : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik
Publisher : Program Studi Imu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Timor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia menerapkan sistem multi partai yang ditandai dengan tingginya partisipasi partai politik dalam pemilihan umum. Sistem multipartai adalah sebuah sistem yang terdiri atas berbagai partai politik yang berlaga dalam pemilihan umum, dan semuanya memiliki hak untuk memegang kendali atas tugas-tugas pemerintah, baik secara mandiri atau dalam koalisi memenangkan kompetisi dalam pemilihan umum, baik pemilihan presiden, gubernur, legislatif maupun kepala daerah tingkat kabupaten. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagimana strategi politik yang diterapkan oleh DPC PDIP Kabupaten Malaka dalam merekrut kader Calon Kepala Daerah untuk bertarung dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Malaka.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, dengan pendekatan studi kasus.Hasil penelitian menunjukan bahwa DPC PDIP menerapkan sistem perekurtan anggota dan simpatisan partai secara terbuka. Selanjutnya, dalam hal pengusungan calon Kepala Daerah, DPC PDIP kabupaten malaka menerapkan sistim penyaringan piramida, di mana semua kader diseleksi untuk mendapatkan kader terbaik sebagai bakal calon kepala daerah. Untuk memenuhi kualifikasi sebagai calon kepala daerah, seorang kader harus mampu memiliki tingkat pendidikan minimal S1, pengetahuan dan pola pikir yang inovatif, memiliki karakter yang baik, memiliki karakter pemimpin, memiliki popularitas dan elektabilitas yang baik melalui garis keturunan maupun pencapaian lewat jenjang karier

Page 4 of 7 | Total Record : 68

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2019 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5 No 1 (2023): JPPOL : Jurnal Poros Politik Vol 4 No 3 (2022): Jurnal Poros Politik Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Poros Politik Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Poros Politik Vol 3 No 3 (2021): Jurnal Poros Politik Vol 3 No 2 (2021): Jurnal Poros Politik Vol 3 No 1 (2021): Jurnal Poros Politik Vol 2 No 3 (2020): Jurnal Poros Politik Vol 1 No 3 (2019): Jurnal Poros Politik Vol 1 No 2 (2019): Jurnal Poros Politik Vol 1 No 1 (2019): Jurnal Poros Politik More Issue