cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Yulia
Contact Email
yulia@unimal.ac.id
Phone
+6281321565468
Journal Mail Official
yulia@unimal.ac.id
Editorial Address
Jalan Jawa, Kampus Bukit Indah, Universitas Malikussaleh, Blang Pulo, Muara Satu, Lhokseumawe
Location
Kota lhokseumawe,
Aceh
INDONESIA
Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Published by Universitas Malikussaleh
ISSN : 16937074     EISSN : 27155455     DOI : https://doi.org/10.29103/sjp.v9i2.4799
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh adalah jurnal ilmiah peer-review bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini diterbitkan oleh Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh, Indonesia. Jurnal ini adalah media untuk menyebarkan informasi tentang hasil pemikiran dan penelitian dari dosen, peneliti, dan praktisi yang tertarik pada bidang Hukum di Indonesia. Jurnal ini pernah terbit dalam bentuk offline (versi cetak) hingga Volume 6 dan mulai dari Volume 7 edisi 1 akan terbit secara online 2 kali dalam setahun pada bulan April dan Oktober. Scope: Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Perdata
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023" : 15 Documents clear
SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU PERKAWINAN POLIGAMI TANPA IZIN MAHKAMAH SYAR’IYAH (STUDI PADA KECAMATAN CELALA KABUPATEN ACEH TENGAH) Baina Sari; Jamaluddin Jamaluddin; Ramziati Ramziati
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9141

Abstract

Indonesia termasuk Negara yang membatasi praktik poligami yaitu dengan menetapkan beberapa persyaratan yang harus di tempuh untuk dapat melakukan poligami, yaitu persyaratan alternatif dan kumulatif. UU No. 1 Tahun 1974 juga mengatur prosedur yang harus ditempuh suami dalam melakukan poligami, yakni melalui proses pada pengadilan. Meskipun UU telah mengatur mengenai poligami namun persoalannya adalah masih terjadi kasus-kasus poligami yang dilakukan tanpa izin Mahkamah Syar’iyah. Pernikahan keduanya dilakukan dengan cara nikah bawah tangan, di mana proses pernikahan kedua tersebut dilakukan tanpa dicatatkan dan tanpa persetujuan isteri pertama yang sah. KUHP mengatur tentang ancaman pidana bagi suami yang melanggar asas monogami yaitu pada Pasal 279 KUHP. Penelitian bertujuan untuk menganalisa mengapa sanksi hukum terhadap pelaku perkawinan poligami tanpa izin belum mampu mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah serta menganalisa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan tanpa izin. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis yang secara khusus mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah. Pengumpulan data juga dilakukan melalui studi wawancara. Kesimpulan bahwa pelaku perkawinan poligami siri tanpa izin di Kecamatan Celala belum pernah mendapatkan sanksi hukum, dikarenakan tidak adanya pengaduan atau laporan dari isteri pertama yang sah kepada pihak Kepolisian, sehingga pihak Kepolisian tidak dapat memproses secara hukum, yang ada hanya upaya hukum yang dilakukan oleh isteri pertama berupa sanksi sosial. Namun hal tersebut tidak memberikan efek jera atau tidak berimbas kepada perkawinan poligami yang dilakukan secara siri antara suami dan isteri kedua. Sedangkan upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya perkawinan poligami tanpa izin ini adalah dengan melakukan penyuluhan hukum dan sosialisasi berkenaan dengan mempertahankan keharmonisan rumah tangga, serta solusi yang juga harus dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang ataupun pihak yang terkait adalah harus dengan tegas memberlakukan Undang-undang yang sudah ada, juga harus menanamkan dalam jiwa masyarakat yang bahwa pasal 279 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana benar adanya dan dapat diterapkan jika suami melakukan perkawinan poligami tanpa izin atau tanpa sepengetahuan dari isteri pertama. Kata Kunci: Sanksi Hukum, Pelaku Perkawinan, Poligami tanpa izin 
PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PERDATA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN (Studi Peneltian PT. Tambang Madina Madani Mining Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatera Utara) Kholidah Henri; Ramziati Ramziati; Fauzah Nur Aksa
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9488

Abstract

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT.Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan, hambatan dalam proses pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan dan menganalisi upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan tanggung jawab perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualiatif dengan pendekatan yurisidis empiris. Menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis maupun lisan orang-orang atau perilaku yang diamati, menguraikan sekaligus menganalisis pelaksanaan tanggung jawab perdata perusahaan terhadap kerusakan lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT. Tambang Madina Madani Mining tidak melaksanakan tanggung jawab perdatanya secara maksimal, menurut Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup PT. Tambang Madina Madani Mining bertanggungjawab mutlak terhadap kerusakan lingkungan lingkungan yang disebabkannya. Hambatan dalam proses pelaksanaan tanggung jawab PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan yaitu hambatan internal lemahnya penegakan hukum di Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara, dan kurangnya kepedulian terhadap kerusakan lingkungan. Hambatan eksternal kurangnya pengetahuan tentang tanggung jawab hukum, kurangnya koordinasi antara pihak terkait. Upaya penyelesaian hambatan dalam pelaksanaan pertanggungjawaban perdata PT. Tambang Madina Madani Mining terhadap kerusakan lingkungan meliputi upaya penyelesaian hambatan internal dengan melakukan negosiasi dan mediasi dengan masyarakat, menerapkan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Penyelesaian hambatan eksternal yaitu melakukan koordinasi dengan semua pihak terakait, dan melakukan pengawasan pertambang tanpa izin secara rutin.
PENERAPAN UPAYA HUKUM BANDING TERHADAP PERKARA JINAYAT (Studi Penelitian Di Mahkamah Syariah Takengon) Supinto Supinto; Manfarisyah Manfarisyah; Yulia Yulia
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.10060

Abstract

Permasalahan utama dalam tesis ini adalah terdapatnya perbedaan putusan hakim terhadap penerapan upaya hukum banding dalam menerima dan menolak upaya banding di Mahkamah Syar’iah Takengon. Metode preskriptif dengan yuridis empiris dan dengan penelitian kepustakaan merupakan pendekatan kajian ini. Penelitian ini membuat rumusan masalah ialah bagaimana penerapan hukum akibat banding terhadap perkara jinayat di Mahkamah Syar’iah Takengon. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pada perkara No: 20/JN/2020/MS.Tkn Tgl 14 Desember 2020 hakim Mahkamah Syari’ah Aceh Tengah menolak permohonan banding yang diajukan JPU pada tanggal 16 Desember 2020, dengan alasan telah melewati ambang batas waktu dalam melakukakan upaya banding, dimana pemahaman hakim adalah upaya banding seharusnya dilakukan pada hari yang sama pada pembacaan putusan perkara oleh hakim Mahkamah Syar’iah Aceh Tengah yaitu pada Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara No: 17/JN/2021/MS.Tkn Tgl 11 Januari 2022, menerima memori banding yang diajukan oleh JPU pada tanggal 24 Januari 2022, banding ini diterima oleh hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3). Kesimpulan dalam penelitian ini 1) prosesur upaya hukum sebagaimana dimaksud pada QA No 7 Tahun 2013 yaitu pada Pasal 73, Pasal 199, adapun perihal banding diatur pada BAB XVII Pasal 225, Pasal 226, 227, 229. 2) Hakim Mahkamah Syariah Aceh Tengah untuk nomor perkara pidana jinayat nomor: 20/JN/2020/MS.Tkn menolak dengan Pasal 226 ayat (1). Sedangkan putusan perkara nomor: 17/JN/2021/MS.Tkn menerima memori banding dengan menggunakan Pasal 229 ayat (3).
PELANGGARAN PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA OLEH ANAK SEKOLAH TANPA SURAT IZIN MENGEMUDI (StudiPenelitian di SatuanLaluLintasPolresLhokseumawe ) Resky Adhitama Nasution; Muhammad Hatta; Sulaiman Sulaiman
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9158

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe, dan untuk menjelaskan dan menganalisis hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe. Metode penelitian yang digunakan dalam peneliti adalah penelitian yuridis empiris (sosiologis). Penelitian ini sering juga disebut dengan penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, yang bertitik tolak pada data primer, yaitu data yang didapat Iangsung dan masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui kegiatan penelitian lapangan. Dengan sifat penelitian preskriptif yaitu dengan memberikan saran dan jalan keluar dari suatu permasalahan. Hasil penelitian diketahui bahwa Penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah Satlantas dalam melaksanakan sesuai dengan perturan perundang-undangan yaitu yaitu: 1. Upaya PreEmtif (upaya awal mencegah terjadinya pelanggaran) 2. Upaya Preventif ( pencegahan) dan, 3. Upaya Represif ( penindakan) sedangkan Hambatan dalam penanggulangan pelanggaran pengemudi kenderaan anak sekolah tanpa surat izin mengemudi di Kota Lhokseumawe adalah 1. kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak, kurangnya edukasi tentang keselamatan berkendara yang disosialisasikan di sekolah. 2. Kurangnya jangkauan trasportasi umum, Namun ada upaya yang dilakukan aparat kepolisian Lhokseumawe berupa sosialisasi ke sekolah, teguran dan tilang terhadap pelajar yang melakukan pelanggaran lalu lintas yang diharapkan mampu memberikan efek jera anak sekolah
PERAN KEPOLISIAN DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Studi Penelitian di Kepolisian Resort Aceh Utara)
Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023
Publisher : Program Studi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29103/sjp.v11i1.9139

Abstract

 Korban kekerasan dalam rumah  tangga yang  sebagian besar perempuan harus mendapat perlindungan dari negara dan/atau masyarakat. Pada kabupaten Aceh Utara terdapat beberapa kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, tindak pidana kekerasan rumah tangga ini perlu untuk dilakukan penegakan hukum agar tidak terjadi lagi. Kehadiran Unit PPA dalam lingkungan Polri dalam melaksanakan fungsi dan tugas dalam penyelidikan dan penyidikan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sekaligus juga berperan dalam upaya penegakan hukum  terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Aceh Utara. Teknik pengumpulan data yang dipergunakan teknik penelitian lapangan (field research) yaitu dengan melakukan wawancara. Hasil penelitian Peran Kepolisian dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Aceh Utara dilakukan dengan melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Polres Aceh Utara yaitu disebabkan karena korban yang tidak berani melaporkan kepada pihak kepolisian tentang kekerasan rumah tangga yang dialaminya, korban yang menarik kembali laporan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dialaminya tersebut, dan adanya aturan bahwa tindak pidana kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya merupakan tindak pidana delik aduan. Upaya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan menerapkan ancaman pidana penjara, denda serta tambahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga selain itu juga upaya penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur penal dan non penal dengan mengedepankan sifat represif dan preventif.                 Kata kunci: Peran, Kepolisian, Penegakan Hukum, Kekerasan, Dalam Rumah Tangga

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11, No 1 (2023): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2023 Vol 10, No 2 (2022): Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh - Oktober 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 10, No 1 (2022): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2022 Vol 9, No 2 (2021): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 2 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Oktober 2021 Vol 9, No 1 (2021): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2021 Vol 9, No 1 (2021): Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 8, No 2 (2020): Edisi Khusus - Oktober 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, April 2020 Vol 8, No 1 (2020): Suloh Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 2 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh Vol 7, No 1 (2019): Suloh:Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh More Issue