Verstek
Jurnal Verstek is a peer-reviewed journal published by Procedural Law Department, Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret three times a year in April, August, and December. This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on procedural law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal researches concerning Indonesian procedural laws and legal system. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge. The scope of the articles published in this journal deal with a broad range of topics in the fields of Procedural Law, included but not limited to legal construction of procedural law, critical construction of procedural law in practice, trends and changes in procedural law, and the technical challenges faced in proedural law.
Articles
14 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1, No 2 (2013)"
:
14 Documents
clear
<![CDATA[Kajian Proses Penyidikan Terhadap Pelaku Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Karanganyar (Studi Kasus Nomor Bp/01/I/2012/Sat Narkoba) ]]>
<![CDATA[Bangkit Dwi Nugroho]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (283.627 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38803
<![CDATA[ Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar; dan mengetahui hambatan yang ditemui penyidik dalam proses penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan model interaktif. Lokasi penelitian ini di Kepolisian Resor Karanganyar. Data penelitian ini meliputi data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan dan observasi dan wawancara. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Proses penyidikan dalam perkara tindak pidana narkotika menggunakan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), selama tidak diatur secara khusus (atau menyimpang) dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut (lex specialis derogate legi generalis). Proses pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika di Polres Karanganyar berjalan sesuai dengan ketentuan KUHAP. Namun, ada beberapa ketentuan penambahan alat bukti selain yang terdapat dalam KUHAP dan diuraikan dalam Pasal 86 ayat (2) Undang- undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 75 dan 80 yang memuat tentang kewenangan penyidik BNN yang tidak diatur dalam KUHAP disini dapat disimpulkan bahwa asas lex specialis derogate legi generalis berlaku dalam proses pelaksanaan penyidikan. Hambatan yang dialami oleh penyidik dari Kepolisian Resor Karanganyar dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika adalah kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh penyidik satuan Reserse Narkoba Polres Karanganyar, kurangnya koordinasi dengan Badan Narkotika Nasional sebagai badan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam upaya penindakan terhadap penyalahgunaan narkotika. Kata kunci : pelaku penyalahgunaan narkotika, proses penyidikan, hambatan]]>
<![CDATA[Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) Dalam Sengketa Perdata (Studi Kasus Putusan No.188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska) ]]>
<![CDATA[Yanuarti, Siska]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.193 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38814
<![CDATA[   Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan serta pertimbangan hakim dalam mengabulkan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan dalam putusan Nomor: 188/ Pdt.Plw/2010/PN.Ska di Pengadilan Negeri Surakarta. Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder diperoleh dari Putusan Nomor:188/Pdt.Plw/2010/PN.Ska. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan studi kepustakaan dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah dengan analisis data kualitatif interaktif yaitu data dikumpulkan dengan berbagai cara yaitu dengan wawancara dan dokumen, kemudian diproses dalam tiga alur kegiatan yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa proses pemeriksaan perlawanan pihak ketiga terhadap sita jaminan itu berawal dari gugatan yang didaftarkan ke Kepaniteraan Pengadilan Negeri kemudian dicatat dan diberi nomor perkara, selanjutnya penetapan Majelis Hakim dan penetapan hari sidang, lalu masuk keacara persidangan. Sebelum lanjut ke pemeriksaan berikutnya, dilaksanakan proses mediasi terlebih dahulu, setelah itu pembacaan gugatan perlawanan, lalu adanya jawaban gugatan dari Terlawan, Replik Pelawan, Duplik Terlawan, pembuktian, kesimpulan dan yang terakhir putusan hakim. Hasil penelitian dan pembahasan juga menunjukkan pertimbangan hakim dalam memberi putusan mengabulkan perlawanan pihak ketiga tersebut adalah adanya hak kepemilikan pihak ketiga yang dapat dibuktikan oleh Pelawan.    Kata kunci : Perlawanan Pihak Ketiga, Sita Jaminan, Pertimbangan Hakim]]>
<![CDATA[Tinjauan Mengenai Penggunaan Hak Ingkar Dan Saksi A De Charge Dalam Hukum Acara Pidana (Studi Kasus Putusan Nomor : 152/PID.B/2011/PN.P BKN ) ]]>
<![CDATA[Suliastini, Rina]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (245.754 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38809
<![CDATA[     This study aims to find out the denial right of the defendant use in the form of A De Charge witness and the implication of the denial right of the defendant use to the legal construction of judge’s authentication in investigating and sentencing narcotic case.     This study was a normative law research that was prescriptive in nature. The type of data used was secondary data. The secondary data source used included primary, secondary, and tertiary law materials. For the primary law material, the techniques of collecting data used were library study and document study. Then, the data was analyzed using systematical interpretation and syllogism deduction.     Considering the result of analysis and discussion, it could be concluded that: firstly, in each crime, the     defendant has the right to deny anything or that of not admitting the crime accused to him. This right can be called as denial right. To confirm the denial right, the defendant can propose the alleviating witness or usually called as A De Charge witness. Secondly, the existence of A De Charge witness in this narcotic case could be seen clearly. It could be seen from the judge’s deliberation in explaining that one of judge’s rationales in sentencing the defendant free was because there was the defendant’s statement denying the crime and had been supported by A De Charge witness’s testimony.      Keywords: Denial Right, A de Charge Witness, Narcotic Crime, Judge’s Legal Construction.]]>
<![CDATA[Tinjauan Sifat Unus Testis Nullus Testis Terhadap Asas In Dubio Pro Reo Dalam Implementasi Pasal 183 KUHAP ]]>
<![CDATA[Nanang Fao Rina Angga Christian]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (244.162 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38811
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan Yuridis Pengajuan Kasasi Oleh Terdakwa dengan Alasan Hukum Bahwa Saksi A Charge Bersifat Unus Testis Nullus Testis dan Relevansinya dengan Asas In Dubio Pro Reo Dalam Impelementasi Pasal 183 KUHAP. Penulisan hukum ini termasuk penelitian hukum normatif, bersifat preskiptif, teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi kepustakaan dan menggunakan analisis dengan metode silogisme. Berdasarkan hasil penelitian bahwa terhadap adanya alasan pengajuan kasasi oleh terdakwa dengan alasan bahwa saksi a charge bersifat unus testis nullus testis tidak memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Pasal 183 KUHAP sebagai syarat minimum pembuktian. Jika di hubungkan dengan Pasal 191 KUHAP maka terdakwa harus diputus bebas karena perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sesuai dengan asas in dubio pro reo Kata Kunci : Pembuktian, Unus testis Nullus testis, in dubio pro reo]]>
<![CDATA[Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama Di Pengadilan Agama Sukoharjo ]]>
<![CDATA[Burhanuddin H. A]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (277.912 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38806
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas bagaimana pelaksanaan pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo dan Apakah hambatan-hambatan Pelaksanaan Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Sukoharjo. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sumber data berasal dari data primer yaitu hasil wawancara dengan hakim di pengadilan agama sukoharjo dan panitera di pengadilan agama sukoharjo. sumber data sekunder berasal dari literature, buku-buku ilmiah, makalah/hasil ilmiah para sarjana, dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pembagian harta bersama diatur dalam pasal 35-37 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Selain itu terdapat Kompilasi Hukum Islam, yang berkaitan dengan pembagian harta bersama sebagaimana diatur dalam Pasal 96 dan 97 KHI. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Pembagian harta bersama dilakukan atas dasar Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka harta kekayaan yang diperoleh baik dari pihak suami atau isteri menjadi hak bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan dan jika perkawinan putus, masing- masing berhak 1/2 (setengah) dari harta tersebut. Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan pembagian harta bersama adalah sering sekali para pihak itu tidak punya bukti yang lengkap tentang harta bersama. Kata kunci : Perceraian, harta, Pengadilan. ]]>
<![CDATA[Kajian Azas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Terkait Ketidakjelasan Kasus Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) Dengan Tersangka Yusril Ihza Mahendra ]]>
<![CDATA[Siddik, Abdul Fattah]]>;
<![CDATA[Dewanto, Emanuel Agrica]]>;
<![CDATA[Mediciana, Guntur Vibrian]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (270.545 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38801
<![CDATA[    Hasil dari penelitian ini adalah sistem peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan tidak terpenuhi, hal ini dilihat oleh banyak saksi yang merupakan proses peradilan yang panjang itu juga lebih dari satu tahun, di samping banyak saksi yang disajikan, lebih dari 100 orang menunjukan bahwa ini tidak mencerminkan prinsip implikasi yuridis sederhana. Di samping status Yusril Ihza Mahendra tersangka yang tidak jelas, dalam hal ini berkembang semacam pendapat bahwa Yuszril adalah orang-orang yang terlibat langsung dan melakukan isu sehingga kasus Sisminbakum terjadi.     Kata Kunci: Sistem Peradilan cepat, sederhana, murah. Implikasi hukum. ]]>
<![CDATA[Pengajuan Eksepsi Oleh Terdakwa Terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum Atas Dasar Obscuur Libel Dan Implikasinya Jika Diterima Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Tanah Secara Melawan Hukum ]]>
<![CDATA[Sukma, Dara Pustika]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.926 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38810
<![CDATA[   Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu tentang pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 KUHAP dalam perkara penguasaan tanah secara melawan hokum dan implikasi jika pengajuan eksepsi oleh Terdakwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum atas dasar Obscuur Libel diterima oleh hakim.    Kata kunci :Putusan, Pengadilan, Penuntut Umum.]]>
<![CDATA[Indikasi Adanya Tindakan Menghalangi Penyidikan Dalam Penggunaan Pasal 168 KUHAP Mengenai Hubungan Semenda ]]>
<![CDATA[Dimas Pramodya Dwipayana]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (286.688 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38805
<![CDATA[ Pengaturan mengenai hak saksi untuk dapat mengundurkan diri dalam hubungan semenda diatur di dalam Pasal 168 KUHAP, namun dalam pelaksanaannya terdapat perbedaan penafsiran mengenai penggunaan pasal tersebut. Tulisan ini bermaksud untuk mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sejatinya posisi dari saksi yang mempunyai hubungan semenda, hubungan darah dalam hal pemberian keterangan yang harus disampaikan dengan berpangkal pada kasus Dhana Widyatmika. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat preskriptif dengan menggunakan pendekatan kasus.Teknik analisis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik berfikir deduksi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dihasilkan simpulan, pada kasus bungkamnya Dian Anggraini, penggunaan Pasal 168 KUHAP dapat digunakan dalam tahap penyidikan, saksi yang mempunyai hubungan semenda dengan tersangka dapat menolak memberikan keterangan, sehingga ketentuan pasal tersebut dapat mengesampingkan kewajibannya dalam memberikan keterangan. Berdasarkan pada pasal tersebut, tindakan bungkam yang dilakukan Dian Anggraini tidak dapat dikatakan sebagai tindakan menghalangi penyidikan. Kata Kunci : Penyidikan, Hubungan, Semenda.]]>
<![CDATA[Kajian Terhadap Saksi Yang Tidak Sumpah Sebagai Alat Bukti Dalam Persidangan Perkara Pencabulan Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. 226/PID/B/2009/PN-JPR) ]]>
<![CDATA[Choirunnisa Ratna Fauzia]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.604 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38800
<![CDATA[ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai apakah pemberian kesaksian tanpa disumpah tidak bertentangan dengan KUHAP dan bagaimana keabsahan kesaksian tanpa disumpah sebagai alat bukti dalam persidangan perkara pencabulan anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Jayapura Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Jenis bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Studi ke pustakaan yang digunakan berupa buku -buku, peraturan perundang- undangan, karangan ilmiah, dokumen -dokumen, makalah. Analisi bahan hukum menggunakan metode deduksi silogisme yang dilakukan dengan menerapkan norma- norma dan kaidah hukumnya, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. Berdasarkan penelitian ini diperoleh hasil bahwa keterangan saksi yang diberikan oleh saksi korban yang berusia 3 tahun dengan tanpa disumpah tidak bertentangan atau sesuai dengan ketentuan KUHAP. Nilai pembuktian yang melekat pada keterangan saksi yang tidak disumpah tersebut dapat digunakan sebagai petunjuk bagi Hakim selama keterangan tersebut sesuai dengan alat bukti sah lainnya Kata kunci: alat bukti, keterangan saksi tanpa sumpah ]]>
<![CDATA[Telaah Yuridis Konstruksi Pembuktian Hakim Pengadilan Militer Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas Dan Upaya Hukum ]]>
<![CDATA[Priambodo, Ericko]]>
<![CDATA[ Verstek Vol 1, No 2 (2013) ]]>
Publisher : <![CDATA[Sebelas Maret University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (229.332 KB)
|
DOI: 10.20961/jv.v1i2.38812
<![CDATA[     Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis diperoleh melihat fakta-fakta dalam persidangan berpandangan bahwa apa yang didakwakan pada terdakwa oleh oditur militer. Hal tersebut terungkap dengan fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan didasari pada Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer pada Pasal171 tentang syarat minimumpembuktian dan keyakinan hakim dalam memutus perkara militer. .    Dengan adanya putusan bebas tersebut maka upaya hukum yang dapat diajukan oleh oditur militer adalah upaya hukum kasasi. Hal tersebut didasarkan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung No K/275/Pid/1983 yang membolehkan putusan bebas dapat diajukan upaya hukum kasasi.      Kata Kunci : Pembuktian, peradilan militer, upaya hukum]]>
