Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) is scientific journal published biannually (April & October) by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. PJK constitutes an international journal to facilitate researchers, policy makers, and practitioners to contribute their scientific works on latest theoretical and practical aspects of social phenomena and policy. PJK includes multidiciplinary studies with respect to History of Pancasila; Ideology of Pancasila; Philosophy of Pancasila, Democracy of Pancasila; Economy of Pancasila, Constitutional Law, Human Rights; Citizenship (Kewarganegaraan). The journal is an open-access journal which can be accessed and downloaded online and for free. PJK is published semi-annually in April and October. The manuscripts will have to go through a peer-blind review process as an attempt for high objectivity. Academics, researchers, policy makers, and practitioners are cordially encouraged and welcome to submit their manuscripts at PJK (jurnalpancasila@bpip.go.id).
Articles
60 Documents
<![CDATA[Penerapan Kartu Kendali Literasi Digital Sebagai Penguatan Profil Pelajar Pancasila Berorientasi Literasi Di Sekolah Dasar ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.110
<![CDATA[Pembelajaran pada masa pandemi COVID-19 mengharuskan metode pembelajaran berbasis jarak jauh, hal ini kemudian menimbulkan hambatan dan kesulitan bagi guru dan siswa dalam pelaksanaannya. Berbagai permasalahan muncul dalam pembelajaran jarak jauh khususnya di Kelas VI SDN Kampung Bali 07 Pagi, diantaranya adalah kurangnya kesadaran siswa dalam mengimplementasikan nilai-nilai kedisiplinan afeksi, nilai gotong-royong dan nilai kemandirian siswa. Selain itu rendahnya kemampuan bernalar kritis, dipicu menjadi salah satu masalah yang terjadi pada saat pembelajaran jarak jauh, dimana kemampuan bernalar kritis siswa pada saat pembelajaran jarak jauh lebih mengarah pada dominasi berbasis internet sehingga siswa kurang mengembangkan keterampilan literasi dalam upaya mengembangkan materi pembelajaran yang berasaskan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai bagian dari pembentukan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Salah satu strategi dan inovasi untuk mengatasi permasalahan ini adalah dengan diadakan Kartu kendali literasi digital sebagai sebuah media pembelajaran alternatif digital yang didesain dengan tujuan memberikan arahan, pengawasan dan dokumentasi terhadap suatu tindakan yang dilakukan oleh siswa. Hasil capaian dan dampak yang terlihat pada diri siswa setelah adanya penerapan kartu kendali literasi digital pada pembelajaran blended learning pada siswa kelas VI SDN Kampung Bali 07 Pagi, bahwa dinyatakan terdapat penguatan profil pelajar Pancasila dalam blended learning melalui penerapan media kartu kendali literasi digital.]]>
<![CDATA[Pemahaman Peserta Mata Kuliah Pancasila Terhadap Nilai-Nilai Pancasila Selama Pembelajaran Daring di IAKN Palangka Raya ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.115
<![CDATA[Mata kuliah Pancasila memiliki muatan teoritik untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang nilai-nilai ideologi Pancasila. Selama pembelajaran daring, pemahaman peserta mata kuliah Pancasila melemah karena pembelajaran melalui zoom meeting yang kurang interaktif. Hal ini berdampak pula terhadap pengembangan nilai karakter Pancasilais yang biasanya dapat diobservasi melalui team based project, case method, atau penilaian autentik pada tiap pertemuan. Telaah ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemahaman peserta mata kuliah Pancasila di Institut Agama Kristen Negeri (IAKN) Palangka Raya pada saat pembelajaran daring. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data primer berupa kuesioner tertutup kepada 128 orang mahasiswa yang mengontrak Mata Kuliah Pancasila pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2021/2022 di IAKN Palangka Raya. Data dianalisis secara deskriptif dan komparatif menggunakan kerangka teoritik Pendidikan Pancasila di Perguruan Tinggi yang diterbitkan Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan. Hasil survey menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa IAKN Palangka Raya terhadap ideologi Pancasila selama pembelajaran daring berada pada taraf cukup baik. Hal ini terbukti dari kesesuaian pemahaman mahasiswa dengan kerangka pokok bahasan pada mata kuliah Pancasila. Mahasiswa memahami bahwa ideologi Pancasila telah merepresentasikan masyarakat Indonesia yang multikultur. Di IAKN Palangka Raya, penekanan dari Pendidikan Pancasila ialah membekali mahasiswa dengan karakter Pancasilais yang bertolak dari nilai-nilai Kristiani sesuai core values pada visi IAKN Palangka Raya. Pemahaman peserta mata kuliah Pancasila selama pembelajaran daring masih belum sepenuhnya sesuai dengan indikator pencapaian secara kognitif dikarenakan kendala jaringan saat perkuliahan melalui zoom meeting. Kedepannya pemahaman mahasiswa IAKN Palangka Raya terhadap Pancasila juga perlu diinternalisasikan melalui kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang terorganisir saat pasca pandemi.]]>
<![CDATA[Aktualisasi Praktik Netizenship Mahasiswa Dalam Good Digital Citizenship Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.120
<![CDATA[Indonesia di tengah perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia dipaksa untuk memiliki keterampilan dalam penggunaan teknologi terkini, tak terkecuali para generasi milenial para mahasiswa. Mahasiswa sebagai individu yang melek akan perkembangan teknologi akhirnya ikut serta dalam perkembangan bermedia sosial namun ditengah maraknya perkembangan teknologi dan sosial media justru memunculkan polemik baru dengan tingginya penyebaran hoaks, pengaruh hate speech, dan penguatan hate content yang justru menimbulkan perpecahan antar masyarakat Indonesia sehingga dalam penelitian yang berfokus pada praktik netizenship atau praktik bersosial media khususnya Instagram diperlukan tiga pengamalan pengetahuan dan keterampilan tentang digital citizenship yang menitikberatkan pada (1) etika dalam bersosial media, (2) keterampilan dalam mengartikan dan memahami konten sesuai dengan kredibilitas konten, (3) kemampuan berpikir kritis terkait peluang dan tantangan dalam dunia digital. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Perilaku Sosial Skinner dan konsep digital citizenship dengan metode penelitian kualitatif studi kasus pada 4 informan penelitian. Adapun hasil dalam penelitian ini yakni dari tiga pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan penelitian, mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya mengamalkan tiga keterampilan tersebut sehingga pelaksanaan netizenship dalam media sosial Instagram mewujudkan pada pelaksanaan good digital citizenship Indonesia.]]>
<![CDATA[Perubahan Tatanan Sosial dan Transformasi Pemaknaan Pancasila ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.132
<![CDATA[Perubahan-perubahan tatanan sosial sebagai implikasi dominasi pasar bebas dan demokrasi liberal semakin menampakkan pengaruhnya dalam tatanan politik, ekonomi di berbagai negara termasuk Indonesia, dengan dukungan teknologi telekomunikasi yang pesat di era digital sekarang ini. Hal itu tentu berpengaruh pada implementasi ideologi yang harus terus-menerus ditransformasikan untuk mampu menjawab tantangan perubahan yang sangat signifikan. Berlatarbelakang itu diajukan pertanyaan; (1) bagaimana pengaruh pergeseran tatanan sosial terhadap pemaknaan Pancasila; (2) bagaimana pengaruh dominasi demokrasi liberal terhadap tatanan sosial terutama di Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan itu perlu dijawab agar Pancasila tetap dapat diartikulasikan namun relevan dengan perkembangan tatanan sosial. Berdasarkan hasil pembahasan yang mendasarkan pada kajian dalam pendekatan filosofis-historis dan sosiologis maka diperoleh kesimpulan: Pertama, keberhasilan demokrasi liberal menembus ruang dan waktu dan tak terkalahkan pada saat ini, seharusnya dapat menjadi pelajaran bagi kita tentang bagaimana seharusnya demokrasi Pancasila dikelola untuk mengantarkan kemajuan bangsa berdampingan dengan keberlakuan pasar bebas. Kedua, kita tetap dapat menjadi partisipan dalam pasar bebas, namun harus peduli dengan penderitaan masyarakat dan ketika harus sampai pada keputusan bersama, kepentingan masyarakat bangsa harus dikedepankan. Oleh karena itu transformasi pemaknaan Pancasila dalam era kekinian menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Ideologi harus dapat menjawab tantangan konkret.]]>
<![CDATA[Comparison of Concepts and Practices of Citizenship Between Liberal Democracy and Pancasila Democracy ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.135
<![CDATA[This research focuses on how the existence of the world's great ideologies is between liberal ideology and Pancasila ideology. These two ideologies are studied and analyzed in depth, especially concerning conceptions and practices that lead to the existence of a democratic system in a country such as the United States and Indonesia. This study uses a qualitative approach with library research methods. The data collection technique uses documentation, while the data analysis used is content analysis. The results of this study indicate that the existence of the two world's great conceptions such as liberal democracy and Pancasila democracy remains the subject of a very long scientific discourse into the 21st century as it is today. The practice of liberal democracy and Pancasila plays its role according to the culture of each country. If liberal democracy focuses on the process of freedom and equality as happened in the United States and almost all European countries. In contrast to liberal democracy, Pancasila democracy is of serious concern to the people of Indonesia in which religion, culture, and the state constitution are integrated into one unit so that the political system of the nation and state of Indonesia runs as it should following the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia.]]>
<![CDATA[Aligning Pancasila Values in The Regulation For Worship House Construction in Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.136
<![CDATA[Indonesia regulates the establishment of places of worship because its people adhere to different religions and beliefs, so it greatly influences the construction of the establishment of places of worship. The regulations for the construction of places of worship written in the Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 and 8 Tahun 2006 are considered policies that discriminate against minorities. This research is a normative research with a juridical approach that uses the library research method to obtain valid sources as written references. The purpose of this research is that the regulations for the establishment of places of worship can be reviewed by synergizing Pancasila values in them to avoid religious conflicts and for the sake of creating religious harmony. The conclusion of this study is that there are many cases of the construction of places of worship due to conditions that are considered discriminatory by minorities. So that this regulation needs to be reviewed by aligning the indicators of Pancasila values based on the Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2022 concerning Pancasila Indicators. Upholding Pancasila as grundnorm and staatfundamentalnorm means that all laws and policies must refer to Pancasila.]]>
<![CDATA[Actualization of Pancasila as an Integrative Paradigm in Forming Imagination and Creativity ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.141
<![CDATA[The modern paradigm of science and technology with various metaphysical and ethically neutral approaches has dragged the millennial generation to the aridity and need for dimensions of thinking, so it is urgent if Pancasila is used as an integrative paradigm in the formation of imagination and creativity to increase self-awareness that the guideline of life in the nation and state in Indonesia is Pancasila. This research uses a qualitative method with a content analysis approach to gathering relevant information related to the topic or problem of this study. The results of this study state the importance of actualizing the values of Pancasila in praxis life because there is constantly changing and renewal in transforming the values of Pancasila into norms and practices of life while maintaining consistency, relevance and contextualization. Pancasila, as an integrative paradigm in the formation of imagination and creativity among the millennial generation in the development of Science and Technology, especially for the life of society, nation and state, is expected to be the basis and roots of scientific development that is adjusted to the cultural values of the Indonesian people so that the development of science and technology does not get out of the values that the Indonesian people have. However, this must also be supported by various competencies that must be honed and cultivated, such as critical thinking, creativity, innovation, communication, and collaboration among the millennial generation.]]>
<![CDATA[Judicial Partner: Aktualisasi Nilai Pancasila Terhadap Pembentukan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.148
<![CDATA[Kehadiran Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dalam fase awal pembentukannya disinyalir bernuansa politis, akan tetapi jika ditelusuri mendalam dalam Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan dasar pembentukannya, ditemukan satu ketentuan yang menunjukkan bahwa BPIP memiliki peran strategis dalam melakukan aktualisasi Pancasila dalam setiap produk regulasi. Apalagi dalam kondisi ketatanegaraan hari ini, kualitas legislasi mendapat penilaian yang cukup tidak memuaskan akibat banyak yang berhaluan dengan Pancasila. Keberadaan BPIP yang berfokus pada kajian regulasi dan aktualisasi Pancasila hampir sejalan dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) yang peranya adalah the guardian of ideology, akan tetapi dua lembaga ini tentu memiliki perbedaan yang signifikan, BPIP adalah lembaga negara yang ada dalam rumpun eksekutif yang melakukan kajian dan hasilnya hanya bersifat rekomendasi, sedangkan MK adalah bagian dari kekuasaan Kehakiman yang putusannya memiliki kekuatan hukum mengikat. Meski berbeda, akan tetapi ada kesamaan yang fundamental antar keduanya, yakni sama-sama mengaktualkan Pancasila dalam produk regulasi (Undang-Undang), dan BPIP dapat menjadi partner dari MK dalam menggali makna hakikat dari Pancasila dalam setiap pengujian Undang-Undang (judicial partner). Atas hal tersebut, dalam tulisan ini akan dibahas: 1. Bagaimana kekuatan hukum dari produk rekomendasi BPIP atas hasil uji kesesuaian materi Undang-Undang dengan Pancasila? 2. Bagaimana konsep ideal kewenangan BPIP dalam menguji kesesuaian materi Undang-Undang dengan Pancasila? untuk membantu bahasan dalam tulisan ini, digunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan filosofis, peraturan perundang-undangan dan konseptual.]]>
<![CDATA[Problematik Konstitusionalitas Naturalisasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.149
<![CDATA[Pewarganegaraan (naturalisasi) adalah proses pemberian kewarganegaraan bagi seorang warga negara asing. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) mengamanatkan bahwa pengesahan kewarganegaraan bagi bangsa asing yang menjadi warga negara Indonesia ditetapkan dengan undang-undang. Sedangkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia mengatur bahwa pemberian kewarganegaraan atau pewarganegaraan diberikan dengan keputusan presiden. Kedua norma ini tentu bertentangan satu sama lain. Pertanyaannya dalam rumusan masalah yang diangkat dalam tulisan ini adalah bagaimana pengaturan pewarganegaraan menurut Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 dan apakah pengaturan mengenai pemberian pewarganegaraan dengan keputusan presiden dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia konstitusional atau tidak. Penulisan artikel ini menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian hukum yang menggunakan bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari peraturan perundang-undangan seputar topik mengenai pewarganegaraan, dan juga literatur terkait pewarganegaraan baik dari buku, artikel jurnal mau pun tulisan ilmiah lain yang relevan. Tulisan ini menemukan bahwa Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 mengatur pengesahan pewarganegaraan harus ditetapkan dengan undang-undang. Maksudnya bukan berarti pengesahan pewarganegaraan diatur dengan undang-undang tetapi benar-benar harus disahkan dengan suatu undang-undang tentang pengesahan pewarganegaraan dari pemohon pewarganegaraan. Kemudian tulisan ini juga menemukan bahwa pengaturan dalam Pasal 13 ayat (1) UU Kewarganegaraan yang mengatur bahwa pewarganegaraan diberikan dengan keputusan presiden adalah bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 atau dengan kata lain inkonstitusional sehingga harus diubah.]]>
<![CDATA[Relasi Konstitusional-Kultural Bupati / Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ]]>
<![CDATA[ Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 ]]>
Publisher : <![CDATA[Badan Pembinaan Ideologi Pancasila ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52738/pjk.v3i1.150
<![CDATA[Kekuasaan gubernur dalam menjalankan kewenangannya di beberapa daerah terkadang ditemukan ketidakharmonisan saat bersinggungan dengan operasionalisasi kekuasaan bupati/ wali kota. Disharmoni yang terjadi dalam relasi gubernur dengan bupati/walikota di beberapa daerah membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai relasi gubernur dengan bupati/ walikota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemilihan kepala daerah di Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan secara langsung melalui pilkada hanya untuk memilih kepala daerah tingkat kabupaten/ kota sedangkan kepala daerah tingkat provinsi tidak dipilih langsung melainkan melalui pengisian jabatan yang diatur dengan undang-undang keistimewaan. Gubernur yang menjabat juga bertakhta sebagai Raja. Urgensi penelitian ini adalah untuk mengetahui harmonisasi relasi Bupati/ Walikota dengan Gubernur yang cenderung minim konflik sehingga dapat menjadi pencontohan daerah lain. Metode penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik penentuan narasumber menggunakan metode snowball sampling. Teknik analisis data dalam penelitian deskriptif ini adalah teknik analisa data kualitatif, tanpa menggunakan alat bantu rumus statistik. Adapun hasil penelitian ini memiliki kesimpulan yakni pola relasi yang terbentuk antara Bupati/ Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat dua pola yang pertama relasi secara legal formal dan kedua relasi secara kultural. Kedua pola relasi tersebut memiliki implikasi positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan baik di tingkat kabupaten maupun provinsi melalui harmonisasi relasi Bupati/ Walikota dengan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.]]>
