cover
Contact Name
Ani Purwanti
Contact Email
jurnalpancasila@bpip.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
ejurnalpancasila@gmail.com
Editorial Address
Veteran III No. 2, Gambir, Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Post Code 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
ISSN : 27973921     EISSN : 27973018     DOI : https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.29
Core Subject : Humanities, Social,
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) is scientific journal published biannually (April & October) by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. PJK constitutes an international journal to facilitate researchers, policy makers, and practitioners to contribute their scientific works on latest theoretical and practical aspects of social phenomena and policy. PJK includes multidiciplinary studies with respect to History of Pancasila; Ideology of Pancasila; Philosophy of Pancasila, Democracy of Pancasila; Economy of Pancasila, Constitutional Law, Human Rights; Citizenship (Kewarganegaraan). The journal is an open-access journal which can be accessed and downloaded online and for free. PJK is published semi-annually in April and October. The manuscripts will have to go through a peer-blind review process as an attempt for high objectivity. Academics, researchers, policy makers, and practitioners are cordially encouraged and welcome to submit their manuscripts at PJK (jurnalpancasila@bpip.go.id).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 40 Documents
RELASI NEGARA DAN AGAMA DALAM PERATURAN DAERAH BERNUANSA SYARIAH: PERSPEKTIF PANCASILA Farida Patittingi; Irwansyah Irwansyah; Muhammad Hasrul; Muhammad Ilham Arisaputra; Ahsan Yunus
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.1

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten EnrekangNomor 5 Tahun 2005 tentang Pandai Baca Al-Qur’an dan relevansinya terhadap nilai-nilaiPancasila. Penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Pendekatan menggunakanpendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa indikator nilai dalam Pancasila, jika dikontekstualisasikandengan Peraturan Daerah tentang Pandai Baca Al-Qur’an di Kabupaten Enrekang, terdapatbeberapa indikator yang tidak sejalan, bahkan dapat dikatakan cenderung bernuansadiskriminatif. Perda yang diterbitkan pada suatu daerah tidak boleh mengatur untuk 1 (satu)golongan saja, namun harus mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa mengenalperbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Dapat pula dikatakan tidak memberikan keadilansecara lahir maupun batin terhadap pemeluk agama Islam oleh sebab adanya beberapapenambahan persyaratan pada wilayah-wilayah tertentu. Terdapat ketentuan sanksi yang dapatmenggugurkan pemeluk agama Islam untuk berkompetisi pada sektor tertentu.
DE-ANTROPOSENTRISME PANCASILA: SEBUAH RISET AWAL FILSAFAT Rangga Kala Mahaswa
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.10

Abstract

Satu tahun terakhir, masyarakat Indonesia telah menyadari secara tidak langsung arti daripentingnya kesehatan publik karena ancaman pandemi global Covid-19. Wacana tentang virus,satu eksistensi non-manusia yang tidak kasat mata tetapi memiliki dampak yang signifikanterhadap perubahan sosial-budaya masyarakat. Dunia seolah berhenti sebab telah memberikanjarak terhadap sesama perihal munculnya ancaman yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya.Ironisnya, ancaman yang setiap hari kita hadapi seringkali terabaikan, yaitu ancaman kerusakanekologis di epos Antroposen. Krisis Antroposen meliputi perubahan iklim dan pemanasan globalyang berdampak secara langsung terhadap wilayah regional maupun lokal dan ragam spesies diIndonesia. Lantas, bagaimana posisi pemahaman onto-epistemologis Pancasila terhadap ekistensinon-manusia seperti halnya lingkungan atau multi-spesies lainnya? Sebagai artikel gagasankonseptual, penelitian ini akan menganalisis secara filosofis bahwa kriteria onto-epistemologisPancasila masih didominasi oleh pandangan Antroposentrisme atau manusia pusat segalanya sehingga perlu adanya tinjauan kritis terhadapnya. Adapun beberapa poin strategi yang tawarkanantara lain: Pertama, pendekatan de-antroposentrisme Pancasila diperlukan sebagai wacanaalternatif untuk merekognisi eksistensi non-manusia. Kedua, rekognisi tidak cukup tetapidibutuhkan afirmasi terhadap kondisi riil ekologis tanpa tergantung pada romantisisme Pancasila.Ketiga, perluasan pendidikan Pancasila terhadap masalah ekologis kontemporer dan tidak hanyasekedar menjadi menjadi ‘jargon’ identitas bangsa. Keempat, perlu adanya gerakan perubahanlingkungan untuk menguatkan kembali bahwa Pancasila dapat menjawab persoalan ekologisbangsa dan negara. Dengan demikian, artikel konseptual ini kemudian menjadi dasar bahwa di“Bumi” manakah Pancasila akan mengada jika bumi pertiwinya saja tidak dapat dihuni(unhabitable) oleh manusia Indonesia.
TANTANGAN INDONESIA DALAM TAMAN SARI DUNIA : MEWUJUDKAN KEDAULATAN PANGAN FX. Adji Samekto; Ani Purwanti
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.2

Abstract

Taman Sari Dunia suatu istilah yang bersumber dari pidato Soekarno dihadapan Sidang BPUPK pada tanggal 1 Juni 1945 yang dikenal sebagai Hari Lahir Pancasila. Istilah Taman Sari Dunia menunjuk pada keberadaan negara-negara dunia yang beranekaragam aliran sistem ekonomi-politik dan ideologinya, tetapi berdiri sederajat. Dalam konsep masyarakat internasional seperti itu, maka benarlah kalau kemudian di dalam Piagam PBB dirumuskan larangan dilakukannya intervensi satu negara terhadap negara yang lain, karena hal itu merupakan pelanggaran atas hak kemerdekaan segala bangsa. Kemerdekaan merupakan jalan yang harus dilalui (diperjuangkan) karena di alam kemerdekaan itulah baru kita dapat menyelenggarakan negara untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Akan tetapi dalam perjalanan realitasnya, penjajahan dan intervensi tetap terjadi dengan wujud yang berbeda. Kini penjajahan dilakukan dengan instrumen teknologi informasi untuk membawa dunia pada cara berpikir pasar bebas. Hal itu semakin menguat ketika dunia memasuki era globalisasi pada tahun 1989-1990 an. Upaya mendominasi dan menciptakan ketergantungan oleh satu atau sekelompok kekuatan negara terhadap negara lain semakin mendapatkan ruangnya dalam arena pasar bebas dunia. Fenomena ketidak adilan yang terjadi dalam hubungan antar negara ini harus terus-menerus dilawan karena akan selalu menghambat upaya pencapaian kesejahteraan oleh suatu bangsa. Momentum terjadinya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir 2019 yang lalu, harus menjadi momentum untuk merubah situasi ketidakadilan dunia, melalui perjuangan kedaulatan pangan oleh bangsa Indonesia, sebagai salah satu langkah membebaskan bangsa Indonesia dari keterpurukan akibat wabah virus tersebut. Kedaulatan pangan adalah hak setiap negara untuk memproduksi pangan secara mandiri dan hak untuk menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional.
PENGUATAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM PEMBANGUNAN NASIONAL MENUJU INDONESIA EMAS Bayu Dwi Anggono; Emanuel Raja Damaitu
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.22

Abstract

Indonesia mendapatkan bonus dan tantangan sebelum menuju Indonesia emas pada saat genapberumur 100 tahun pada 2045. Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam mempersiapkanbonus demografi ini juga cukup besar. Salah satunya adalah masuknya paham radikalisme danideologi anti Pancasila di Indonesia. Tantangan tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawabpemerintah untuk menyelesaikannya namu juga seluruh lapisan masyarkat. Menghadapi bonusdemografi ini, seluruh lapisan manusia Indonesia harus melihat bahwa diperlukan sebuahpenguatan nilai-nilai Pancasila agar menjadi sebuah ideologi yang hidup. Penguatan nilai-nilaikepada generasi muda Indonesia harus dengan cara-cara yang kreatif, kontekstual dan tetapberlandaskan pada akar budaya Indonesia.
INTERNALISASI DAN INSTITUSIONALISASI KEBIJAKAN EKONOMI PANCASILA Lia Kian; Muhammad Sabri
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.23

Abstract

Eksistensi Ekonomi Pancasila sudah ada dengan Pancasila sebagai landasan idealnya dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya dan juga terjabarkan dalam ketetapan MPR tentang politik ekonomi dalam demokrasi ekonomi.  Untuk mewujudkan kebijakan ekonomi Pancasila diperlukan reformulasi kebijakan ekonomi Pancasila melalui Kementerian dan Lembaga yang diperuntukkan bagi Masyarakat, Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha.  Internalisasi dan Institusionalisasi kebijakan ekonomi adalah upaya untuk mengatasi permasalahan pembangunan karakter kebangsaan tentunya dapat diperkuat guna menangkal pengaruh dari luar  negeri maupun dari dalam negeri  di antaranya adalah globalisasi, radikalisme, intoleran, transnasional, transformasi budaya asing, kesenjangan ekonomi dan praktik-praktik monopoli. Pendekatan dalam tulisan ini dengan melihat Pancasila sebagai landasan falsafah, proses internalisasi dan Institusionalisasi dalam rumusan kebijakan ekonomi menjadi landasan berpikir dengan melihat dan mengkaji pemikiran Soekarno, Mohammad Hatta, Boediono dan Mubyarto. Ajaran Pancasila memiliki makna nilai-nilai dari setiap Sila Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh menjadi suatu sistem dalam bangunan kehidupan berbangsa, termasuk dalam hal ini untuk pengembangan kebijakan ekonomi Pancasila di Indonesia.
KAJIAN YURIDIS MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2009 TERHADAP NILAI-NILAI PANCASILA Amalia Diamantina; Fifiana Wisnaeni; Retno Saraswati; Ratna Herawati; Sekar Anggun
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.24

Abstract

Keberadaan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum dalam praktiknya masih sajamendapat pertentangan, baik oleh masyarakat maupun penyelenggara negara itu sendiri.Penghinaan terhadap lambang-lambang negara masih banyak dilakukan. Oleh karena itu, perludilakukan pengkajian apakah materi muatan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera,Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan sudah selaras dengan nilai-nilai yangterkandung dalam Pancasila atau belum, mengingat undang-undang ini merupakan saranapemersatu, identitas, dan eksistensi bangsa yang menjadi simbol kedaulatan dan kehormatannegara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi Indonesia. Metode yang digunakan adalahmetode yuridis normatif dengan menganalisis konsep dan peraturan perundang-undangan yangterkait dengan topik. Data yang digunakan adalah data sekunder yang didapat melalui studipustaka dan dianalisis secara kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian bahwa materi muatan UUNomor 24 Tahun 2009 banyak mengalami tabrakan dengan peraturan lainnya dan kurang sesuaidengan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Selain itu, jugaterdapat beberapa pasal dan ayat yang kurang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sehingga perlu adanya upaya harmonisasi dari badan negara yang memiliki kewenangan untuk itu terhadapperaturan perundang-undangan lainnya yang terkait dan terhadap nilai-nilai Pancasila itu sendiri.
PANCASILA DALAM PRAKSIS SOSIAL: “MANUSIA PANCASILA” MENJAWAB PERMASALAHAN MASYARAKAT DIGITAL M. Rodinal Khair Khasri
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.5

Abstract

Artikel ini berangkat dari permasalahan masyarakat digital yang diindikasikan oleh fenomenahoax yang merupakan permasalahan epistemik dan etis. Kedua permasalahan tersebut sangatjarang dikaji dalam penelitian maupun tulisan ilmiah tentang hoax. Dengan demikian artikel inimenawarkan konsep “Manusia Pancasila” sebagai nomenklatur nilai-nilai Pancasila yangmerepresentasikan ideal manusia di dalam mengolah pengetahuan dan mempertimbangkankonsekuensi dari pengetahuan pada ranah sosial sebagai perkara etis. Konstruksi “ManusiaPancasila” berpijak pada ontologi monodualis, sosio-epistemologi, pengetahuan lokal, morallokal, moral Pancasila, dan moral agama. Pada akhirnya, implementasi “Manusia Pancasila”diarahkan pada formulasi dan evaluasi kebijakan pada sektor pemerintah dan sekolah. Melaluiimplementasi ini, diharapkan ada kesinambungan antara nilai acuan yang bersifat fundamental,formulasi dan evaluasi kebijakan, dan penyelenggaraan kegiatan belajar-mengajar pada sektorformal maupun informal.
KAJIAN PERATURAN DAERAH JAWA TENGAH NOMOR 1 TAHUN 2019 SEBAGAI SARANA INTERNALISASI NILAI-NILAI PANCASILA Triyana Yohanes; Y. Sari Murti Widiyastuti; N. Budi Arianto Wijaya; B. Hengky Widhi Antoro
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.6

Abstract

Pendidikan memiliki peran penting dalam penyebaran nilai-nilai suatu bangsa. Di seluruh daerahdi Indonesia, penyelenggaraan pendidikan harus menjadi sarana internalisasi nilai-nilai Pancasiladan sekaligus menjadi penangkal terhadap masuknya nilai-nilai asing yang tidak sesuai dengannilai-nilai Pancasila. Makalah hasil penelitian ini menganalisis keefektifan Perda Jawa TengahNomor 1 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Jawa Tengah sebagai saranainternalisasi nilai-nilai Pancasila. Permasalahan diteliti dengan menggunakan metode penelitianhukum normatif. Data diperoleh melalui studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif.Kesimpulan ditarik dengan menggunakan metode deduktif. Berdasarkan analisis data, dapatdisimpulkan bahwa secara umum Perda Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 2019 tidak bertentangandengan nilai-nilai Pancasila, tetapi Perda tersebut memerlukan revisi pada konsideran danbeberapa pasalnya, agar bisa menjadi sarana yang lebih efektif dari upaya internalisasi nilai-nilaiPancasila kepada para peserta didik.
KAJIAN PANCASILA DALAM PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR TENTANG PEDOMAN UMUM PENGELOLAAN DANA BERGULIR PROVINSI JAWA TIMUR Hesti Armiwulan; Yoan Nursari Simanjuntak; Sonya Claudia Siwu; Igam Arya Wada
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.7

Abstract

Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi penuntun hukum. Posisi Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara, serta dasar filosofis negara Republik menegaskan bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, menentukan bahwa Peraturan Gubernur juga merupakan peraturan perundang-undangan. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 88 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pengelolaan Dana Bergulir Provinsi Jawa Timur adalah kebijakan yang dikeluarkan sebagai dasar pelaksanaan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk memberikan modal kerja dan investasi kepada masyarakat Jawa Timur agar dapat memenuhi prinsip-prinsip pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan norma yang berlaku. Dana bergulir modal kerja dan investasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur disebutkan menjadi penggerak roda perekonomian Jawa Timur. Kebijakan dibidang ekonomi yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Gubernur tidak cukup hanya dinilai atau digunakan sebagai dasar hukum atau legitimasi yang dapat dipertanggungjawabkan terkait pengalokasian penggunaan APBD, namun juga harus dianalisis norma atau substansi Peraturan Gubernur tersebut apakah telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan juga asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan sebagimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
PENGUATAN PERAN BPIP DAN STRATEGI MEMBUMIKAN PANCASILA UNTUK MELINDUNGI KELOMPOK MINORITAS Dani Muhtada; Ayon Diniyanto
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v1i1.9

Abstract

Upaya membumikan Pancasila di negeri ini masih menghadapi banyak tantangan. Salah satunyaterlihat dari adanya perlakuan diskriminatif yang diterima kelompok-kelompok minoritas, sepertiJemaat Ahmadiyah dan pengikut Syiah. Artikel ini bertujuan untuk merumuskan merumuskanstrategi membumikan Pancasila, terutama dalam upaya melindungi kelompok agama ataukeyakinan minoritas. Ada tiga pembahasan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu (1) pemaksaan dankriminalitas terhadap kelompok minoritas; (2) ruang publik untuk ekspresi semua kelompok; dan(3) strategi membumikan Pancasila untuk melindungi minoritas. Ada tiga strategi yangdirekomendasikan dalam artikel ini: (1) Penanaman nilai-nilai Pancasila harus lebih dilakukansecara bottom up; (2) Penguatan jiwa Pancasila dengan menjadikan negara atau pemerintahsebagai lokomotif; dan (3) Penguatan peran pemerintah dalam rangka menjaga kesinambungandan keberlanjutan upaya membumikan Pancasila. Peran pemerintah dapat dilakukan salahsatunya melalui peran BPIP. Namun demikian, perlu ada penguatan BPIP secara kelembagaandan kewenangan. Hal ini agar BPIP mampu menjadi lokomotif bangsa dalam membumikanPancasila. Simpulan dalam penelitian ini terdiri dari tiga hal sebagai jawaban terhadappermasalahan.

Page 1 of 4 | Total Record : 40