cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ani Purwanti
Contact Email
jurnalpancasila@bpip.go.id
Phone
-
Journal Mail Official
ejurnalpancasila@gmail.com
Editorial Address
Veteran III No. 2, Gambir, Central Jakarta, Special Capital Region of Jakarta, Post Code 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan
Published by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Republik Indonesia
ISSN : 27973921     EISSN : 27973018     DOI : https://doi.org/10.52738/pjk.v1i2.29
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan (PJK) is scientific journal published biannually (April & October) by Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Republic of Indonesia. PJK constitutes an international journal to facilitate researchers, policy makers, and practitioners to contribute their scientific works on latest theoretical and practical aspects of social phenomena and policy. PJK includes multidiciplinary studies with respect to History of Pancasila; Ideology of Pancasila; Philosophy of Pancasila, Democracy of Pancasila; Economy of Pancasila, Constitutional Law, Human Rights; Citizenship (Kewarganegaraan). The journal is an open-access journal which can be accessed and downloaded online and for free. PJK is published semi-annually in April and October. The manuscripts will have to go through a peer-blind review process as an attempt for high objectivity. Academics, researchers, policy makers, and practitioners are cordially encouraged and welcome to submit their manuscripts at PJK (jurnalpancasila@bpip.go.id).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 60 Documents
 2   3   4   5   6 
Strategi Internalisasi Asas Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia Isroni Muhammad Miraj Mirza; Adrian Permana Zen
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.45

Abstract

Asas keadilan merupakan suatu asas yang tidak akan pernah habis untuk ditelaah. Salah satu prinsip keadilan yang ada di masyarakat, khususnya dunia hukum, ialah restorative justice. Asas restorative justice sudah sejak lama berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Namun dilihat dari implementasinya, asas tersebut belum bisa diterapkan secara efektif dalam memberikan keadilan yang maksimal bagi para pencari keadilan. Oleh sebab itu, diperlukan peranan dan strategi yang komprehensif dalam menginternalisasikan asas restorative justice baik secara normatif maupun praktik di masyarakat oleh berbagai elemen masyarakat dan pemerintah. Lembaga pemerintah yang memang berfungsi untuk membantu tercapainya hal itu ialah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP). Dalam hal ini, BPIP perlu menjadi Lembaga terdepan dalam membantu merumuskan dan menginternalisasikan asas tersebut melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada sesuai nilai Pancasila sehingga masyarakat bisa merasakan dampak dari praktik restorative justice ini. Tulisan ini dibuat dalam rangka menganalisa kerangka kerja, strategi, maupun peranan yang bisa dilakukan BPIP dalam membantu mempercepat terwujudnya pelaksanaan restorative justice secara sistematik dan terintegrasi di seluruh ranah kebijakan peraturan perundang-undangan
Strategi Menjaga Eksistensi Kearifan Lokal sebagai Identitas Nasional di Era Disrupsi Pipit Widiatmaka
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.84

Abstract

Penelitian ini memiliki fokus untuk mengetahui keterkaitan antara kearifan lokal dengan identitas nasional, tantangan kearifan lokal di era disrupsi, dan strategi menjaga eksistensi kearifan lokal di era disrupsi. Era disrupsi memberikan dampak negatif terhadap eksistensi kearifan lokal, karena banyak masyarakat khususnya pemuda meninggalkan kearifan lokal dan lebih tertarik dengan budaya dan nilai dari luar terutama yang bertentangan dengan Pancasila. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi, sedangkan analisis data yang digunakan ialah analisis konten. Kearifan lokal merupakan identitas nasional karena kearifan lokal yang berkembang di berbagai negara memiliki perbedaan khususnya terkait nilai, budaya, dan norma sehingga kearifan lokal yang berkembang di berbagai daerah di Indonesia merupakan identitas nasional bangsa Indonesia. Tantangan yang ditimbulkan era disrupsi terhadap eksistensi kearifan lokal di Indonesia ialah memudarnya sikap atau rasa bangga terhadap budaya lokal atau kearifan lokal, sehingga banyak sikap dan tindakan masyarakat khususnya pemuda yang meninggalkan kearifan lokal karena lebih tertarik dengan budaya asing khususnya yang bertentangan dengan Pancasila, seperti sikap individualis, pragmatis, oportunis, melakukan tindakan menyimpang melalui media sosial. Strategi yang harus dilakukan untuk menjaga eksistensi kearifan lokal di era disrupsi ialah 1) memaksimalkan peran pendidikan kewarganearaan di sekolah dengan cara menekankan pada pendidikan berbasis budaya lokal, 2) memegang erat dan mengimplementasikan nilai dan budaya yang berkembang di daerahnya masing-masing, dan 3) pemerintah bekerja sama dengan masyarakat melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk menjaga eksistensi kearifan lokal, melalui kegiatan seperti bersih desa, gotong royong, pertunjukkan kesenian daerah dan lain sebagainya
Pembudayaan Nilai-nilai Pancasila dalam Konsep Etika Ruang Digital di Era Post-Pandemi Yayuk Hidayah; Ernawati Simatupang; Aprillio Poppy Belladonna
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.91

Abstract

Persoalan perkembangan dan kemajuan teknologi menciptakan berbagai analisis dan tafsiran yang bermuara pada kemaslahatan umat manusia. Dalam hal ini karsa umat di hadapkan pada dilema global terlebih tentang warga negara global yang melek digital. Urgensi penulisan ini diharapkan mampu menjadi jawaban dalam menghadapi pengaruh penggunaan teknologi yang berbasis digital yang dihadapkan dengan nilai-nilai luhur Bangsa.  Pembahasan dalam artikel ini menekankan pada beberapa aspek tentang pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi yaitu, pertama perlu penguatan literasi digital yang di sinergikan dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga saat masyarakat akan dapat tetap nyaman dalam penggunaan teknologi. Kedua nilai-nilai Pancasila perlu divisualisasikan dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi sehingga Pancasila tetap melekat dalam kehidupan digital dan dunia nyata masyarakat. Ketiga, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi berorientasi pada kemampuan personal dan intrapersonal komunikasi yang bersifat praktik partisipatif dan bermakna. Artikel ini menyimpulkan bahwa dalam pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital di era post-pandemi akan berdampak dalam penguatan karakter warga negara yang berlandaskan nilai-nilai luhur Pancasila. Oleh sebab itu, melalui artikel ini, pembudayaan nilai-nilai Pancasila dalam konsep etika ruang digital ialah menjadi pedoman seseorang dalam melakukan interaksi digitalnya sehingga akan memperkuat fungsi Pancasila  sebagai pedoman, sebagai pengatur tingkah laku orang termasuk dalam etika ruang digital di era post-pandemi.
Increasing the Spirit of Defending the Country through Citizenship Education in Higher Education Yudha Pradana; Andriyana Andriyana
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.97

Abstract

Defending the state is the right as well as the obligation of citizens. Nevertheless, defending the state is often simplified as militaristic, but it can also be done through formal educational means. Civic Education (PKn) is one medium to develop the spirit of defending the state. This article attempts to examine the mapping of the linear values ​​of state defense with Civic Education (PKn) subject in university. This research uses a qualitative approach with literature study and documentation study. The results show that the value of state defense in Civic Education (PKn) is the value of love of the homeland which is learned through the material of national identity and the insight of the archipelago; the values ​​of national and state consciousness which are learned through the obligations and rights of the state and citizens, the constitutional values ​and norms of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, and the democracy of Indonesia; loyalty to Pancasila as state ideology is learned through the material of Pancasila; and the value of sacrificing for the nation and state are taught through law enforcement materials that are just and national defense and state defense. While learning is designed to actualize the values ​​of state defense through cooperative learning, inquiry, and contextual learning.
Demokratisasi Kewarganegaraan Ganda Terbatas bagi Perkawinan Campuran dalam Perspektif Nilai-nilai Pancasila Febrian Febrian; Putu Samawati
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.111

Abstract

Perkawinan Campuran yang terjadi antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA) berlaku dua sistem hukum yang berbeda. Indonesia menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Kepemilikan warga negara tunggal memiliki banyak persoalan hukum mulai dari persoalan pelanggaran hak sipil, hak politik, hak ekonomi, dan hak sosial. Wacana pemberlakuan kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran merupakan salah satu upaya untuk meminimalisasi persoalan hukum tersebut. Hal mendasar yang harus dikaji adalah apakah wacana kewarganegaraan terbatas bagi perkawinan campuran tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai Dasar Negara. Kajian tersebut dilakukan dengan metode normatif melalui penelitian kepustakaan yang bersumber pada data primer (bahan hukum) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan filsafat. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik penarikan kesimpulan secara induktif. Pancasila sebagai dasar negara memberikan patokan dalam nilai-nilainya yang pada dasarnya berupaya memberikan perlindungan yang utuh bagi setiap warga negaranya. Jaminan kesejahteraan dan perlindungan bagi warga negara menjadi dasar bagi dimungkinkannya keberlakuan status kewarganegaraan ganda terbatas bagi perkawinan campuran.
Determinisme Kiai Pancasilais dalam Perspektif Teori Kognitif Sosial Albert Bandura Iwan Kuswandi; Mudiuddin Mudiuddin; Achmad As'ad Abd Aziz
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.117

Abstract

Tulisan ini mengkaji determinisme perjuangan yang dilakukan oleh Kiai Djauhari sebagai pemimpin Pondok Tegal Prenduan dan pemimpin laskar melawan penjajah. Kajian ini dilakukan dengan menggunakan perspektif teori kognitif sosial Albert Bandura. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis historis. Data diperoleh dari studi dokumentasi dan ditambah dengan wawancara. Dalam analisa data historis, data yang diperoleh dari sumber primer maupun sekunder, kemudian peneliti menganalisa secara interpretatif dan komparatif. Kesimpulannya, determinisme perjuangan Kiai Djauhari di  bidang pendidikan yaitu dengan membuka sekolah formal Madrasah Wajib Belajar dan  TMI Majalis. Determinisme perjuangan juga dilakukan dalam pergerakan melawan penjajah Belanda dan Jepang di kala itu, dengan terlibat dalam beberapa organisasi pergerakan dan laskar. Kiai Djauhari merupakan potret dari Kiai Pancasilais (pengamal Pancasila).
Strengthening Awareness of Post-Identity as Asset for Society 5.0 through Reflective Learning Danan Tricahyono
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.118

Abstract

The background of this article departs from the development of the times that provide opportunities and challenges to humanity in facing the era of society 5.0. The purpose of writing this article is to strengthen post-identity awareness through reflective learning in the subject of civic education (Pkn). The writing of this article uses conceptual ideas. Society 5.0 wants to create a community that truly enjoys life. Social reform in society 5.0 will create an ever-changing society by having foresight, a society that upholds tolerance, and a society where every person can lead an active and enjoyable life. Reflective learning has five hierarchies of thought processes, including 1) reporting, 2) responding, 3) relating, 4) reasoning and 5) reconstructing. Reflective learning strengthens the post-identity awareness of students in the face of the era of society 5.0. Post-identity consciousness has a relationship with the concept of global diversity. To achieve global diversity, students must be able to reflect and be responsible for the experience of diversity and social justice. This post-identity awareness is capital for strengthening tolerance and caring for Indonesian pluralism to welcome the life of the society 5.0 era. The direction of civic education and society 5.0 has the same mission of realizing a humanist order of society.
Freedom of Religion and Religious Relations (Construction of Sukarno's Thought) Muhammad Salahuddin; Muhammad Sabri
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.119

Abstract

The question of religious connections is constantly linked to the concept of religious freedom, which is a basic human right. This understanding of religion and religiousity must be maintained in order to obtain a tolerance attitude among religious groups. This is essential in development because religion and God are vital to human activity. The principles of the Oneness of God in the Pancasila  s state foundation are the result of the   Indonesian national figures thought about the problems raised above. The final dialogue of the Indonesian nation's founding fathers is the oneness og God as the foundation of all other of Panscasila principles. This article further elaborates on Sukarno's concept of divinity by combining the concepts of perennial philosophy, systems theory, and paradigm shift, which are related to the context of religious life in Indonesia.
Pancasila and the Recontextualization of Indonesia’s State Identity: International Relations Approach Wendrik Sandwi Lukito; Aditya Permana; Ardian Prasetyo
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.122

Abstract

Indonesia is a state with its uniquely own Pancasila as a national ideology. More than just an ideology, Pancasila has been proved multiple times acts as a unifying factor for Indonesia. Furthermore, many scholars and political leaders of Indonesia defined that the state identity of Indonesia is deeply embedded within Pancasila. Pancasila is the unifying factor for Indonesia, which means that multiculturalism, various religions, ethnic groups, and races, could exist and all be tied up within Pancasila, which is already well-known in the domestic sector. But the question that arose is, how do other states view Indonesia? Does the Pancasila identity featured by Indonesia also seen by other states in the international sector? To answer this question, one must clarify with the International Relations approach as a relevant discipline. Through this paper, the results found out that there have been many attempts to show that the state identity of Indonesia is embedded with Pancasila in the international sector.
Ensuring a Turning Point with Political Ideology and Cultural Knowledge to Achieve the 2045 Vision Mansurni Abadi; Nicho Hadi Widjaja; Shahrial Bin Ishak; Peter Olausson
Pancasila: Jurnal Keindonesiaan Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022
Publisher : Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52738/pjk.v2i2.124

Abstract

The literature analyzing perspectives on Indonesia's golden years in the 2045 narrative is extensive and optimistic. But achieving 2045 is more challenging amid disruption conditions, especially after a multidimensional crisis because of COVID-19. Cite Sukarno's term about the years of Vivere Pericoloso, an Italian phrase that means life is full of danger, making our future toward 2045 uncertain. But the years of Vivere Pericoloso are also the right moment to perfectly achieve the ideals, principles, goals, efforts, and logic of the Indonesia 2045 vision. Culture and politics are two important components that can make our turning point toward 2045 come true. Our findings are political ideology based on expansive penetration with internalization and consistency using indoctrination method toward "Pancasila" itself via youth’s empowerment with the principle of fair and open involvement in the political sphere, and strengthening political literacy plays a critical role in dealing with tech populism and non-integrity that created de-stabilization and incompetence. Cultural knowledge that is based on a sense of belonging with an intercultural bond strategy is also important. In practice, cultural knowledge encourages us to act with positive impacts on multicultural society amidst the post-truth era through: (1) awareness of cultural worldview, (2) good attitude toward cultural differences, (3) knowledge of different cultural practices and worldviews, including having the skill of cultural sensitivity awareness, and (4) cross-cultural skills communication.

Page 4 of 6 | Total Record : 60

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2021 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 2 (2023): VOLUME 3 NOMOR 2 OKTOBER 2023 Vol. 3 No. 1 (2023): VOLUME 3 NOMOR 1 APRIL 2023 Vol. 2 No. 2 (2022): VOLUME 2 NOMOR 2 OKTOBER 2022 Vol. 2 No. 1 (2022): VOLUME 2 NOMOR 1 APRIL 2022 Vol. 1 No. 2 (2021): VOLUME 1 NOMOR 2 OKTOBER 2021 Vol. 1 No. 1 (2021): VOLUME 1 NOMOR 1 APRIL 2021