Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA)
Jurnal DEFENDONESIA merupakan media publikasi ilmiah yang menyajikan hasil karya ilmiah tentang pembangunan pertahanan untuk menjaga dan menjamin kedaulatan, keberlangsungan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi semangat bela negara, nasionalisme, independen dan demokratis.
Articles
59 Documents
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ILLEGAL FISHING KORPORASI DALAM CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DUNIA ]]>
<![CDATA[Yuniarti Dwi Pratiwi]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 1 No 2: Defendonesia Juni 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (77.087 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v1i2.46
<![CDATA[Permasalahan illegal fishing atau lebih dikenal dengan istilah illegal, unreported, and unregulated Fishing (IUU-Fishing) merupakan permasalahan yang telah lama mengakar di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki wlayah laut yang mencapai 2/3 dari seluruh wilayahnya dengan hasil laut yang cukup potensial. Potensi dari laut Indonesia juga didominasi oleh hasil ikannya, dengan lebih dari 45% spesies ikan di dunia berada di Indonesia. Beberapa alasan tersebut dapat dijadikan alasan kuat kenapa Indonesia menjadi salah satu wilayah yang sering mengalami illegal fishing. Kasus yang terjadi juga dapat dikatakan merupakan dampak kurang efektifnya penegakan hukum illegal fishing terutama untuk pihak korporasi. Di era pemerintahan Jokowi Indonesia mulai mencoba serius dalam pemberantasan tindak pidana illegal fishing. Hal ini sejalan dengan cita-cita Indonesia yakni mewujudkan visi Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia. Meskipun demikian, apakah pemberantasan illegal fishing dalam era Presiden Jokowi menyentuh korporasi sebagai pelaku kejahatan?]]>
<![CDATA[STRATEGI PERTAHANAN SEMESTA DALAM RANGKA MENGEMBALIKAN MASA KEEMASAN INDONESIA ]]>
<![CDATA[I Wayan Mudita]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (98.988 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i1.51
<![CDATA[Konsep pertahanan Indonesia memiliki sejarah yang panjang dan mengalami pasang surut. Mungkin banyak yang belum paham bahwa Indonesia pada tahun 1960an, yaitu era Presiden Soekarno, merupakan salah satu kekuatan terhebat di dunia di bidang militer. Pada saat itu kekuatan raksasa militer Indonesia, membuat Indonesia menjadi salah satu negara yang yang disegani. Namun perlahan julukan tersebut memudar dan kini sudah tidak terdengar lagi. Perlahan tetapi pasti, sebagian masyarakat sudah tidak lagi menaruh harapan tinggi pada Indonesia. Sudah lama masyarakat merasakan ketidakpuasan tentang pemerintahan di Indonesia. Begitu juga ancaman korupsi di tiap lini pemerintahan dimana-mana. Pejabat-pejabat di Indonesia tidak sedikit yang tersangkut kasus korupsi. Pada akhirnya, sebagai akibat dari ini semua, masyarakat sering mencibir pemerintahan Indonesia, dari berbagai lini baik militer, ekonomi, juga sosial. Dengan kondisi sekarang ini, mungkinkah hal itu terjadi lagi? Sedangkan tidak sedikit masyarakat Indonesia merindukan masa-masa keemasan itu kembali. Oleh karena itu perlu strategi yang baru guna mengembalikan masa keemasan Indonesia kembali, sebagaimana yang tersirat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 20014 tentang TNI perihal Pertahanan Semesta Indonesia.]]>
<![CDATA[SANTRI DAN PENGUATAN PRAKTEK BELA NEGARA: STUDI KASUS PONPES SPMAA ]]>
<![CDATA[Basyirun Adhim]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (155.73 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i1.52
<![CDATA[Konsep Sistem Pertahanan Negara yang tersusun dalam UU RI No. 3 Tahun 2002 menyebutkan bahwa tugas pertahanan negara ialah menjaga dan melindungi kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi keselamatan bangsa dari segala ancaman. Sebagai antisipasi ancaman ini, negara kita menganut konsep pertahanan integratif semesta yang memadukan semua potensi baik militer maupun unsur nirmiliter. Pondok pesantren dan komunitas santri sebagai komponen bangsa sekaligus ciri budaya dari kesatuan tak terpisahkan masyarakat Indonesia merupakan aset sumber daya pertahanan negara nirmiliter yang cukup potensial. Sejarah telah mencatat banyak peran taktis dan strategis mereka dalam perjuangan revolusi fisik merebut hingga mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam konteks kekinian, di saat negara kita menghadapi realitas ancaman aktual dan potensial yang kompleks, peran santri selayaknya dioptimalkan kembali secara integratif bersinergi dengan unsur pertahanan Indonesia lainnya. Intelektual bermoral, militansi tinggi, serta semangat jihad swadaya sukarela yang menjadi ciri figur santri dapat diarahkan kepada tindakan bela negara sekaligus unsur pembentuk komponen pertahanan cadangan. Tulisan ini akan memaparkan praktek-praktek terbaik implementasi pembelajaran santri di pondok pesantren SPMAA Turi, Lamongan, Jawa Timur dalam kaitan peran taktis idealis strategis mendukung konsep pertahanan semesta dan kewajiban bela negara.]]>
<![CDATA[PELUANG DAN TANTANGAN ATAS KEIKUTSERTAAN INDONESIA DALAM MASYARAKAT EKONOMI ASEAN ]]>
<![CDATA[Inda Rahadiyan]]>;
<![CDATA[Karina Amanda Savira]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (176.749 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i1.53
<![CDATA[Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA)? Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat beberapa faktor penting yang menjadi peluang sekaligus tantangan bagi Indonesia dalam keikusertaan MEA, di antaranya adalah faktor jumlah penduduk dan faktor letak geografis.]]>
<![CDATA[TANTANGAN ALKI UNTUK MEWUJUDKAN CITA-CITA INDONESIA POROS MARITIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM ]]>
<![CDATA[Yuniarti Dwi Pratiwi]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (136.265 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i1.54
<![CDATA[Dalam catatan sejarah terekam bukti-bukti bahwa nenek moyang bangsa Indonesia menguasai lautan Nusantara, bahkan mampu mengarungi samudra luas hingga ke pesisir Madagaskar di Afrika bagian selatan. Hal tersebut membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia telah memiliki jiwa bahari dalam membangun hubungan dengan bangsa lain. Berangkat atas dasar inilah, pemerintahan lima tahun Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla mengusung visi yang menjadikan Indonesia sebagai “poros maritim” sebagai dasar investasi guna mengembalikan kejayaan masa lampau Indonesia di dunia maritim. Mewujudkan cita-cita sebagai negara maritim bukan berarti tanpa hambatan. Hal ini mengingat sejak meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 dan sejak berlakunya Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), mau tidak mau menjadikan perairan Indonesia “terbuka” bagi kapal-kapal asing atau negara asing untuk melaksanakan hak lintas mereka di perairan Indonesia. Posisi ini juga memberikan permasalahan kompleks baik masalah yang berkaitan dengan ekonomi, hukum, keamanan, dan pertahanan negara. Begitu banyaknya pekerjaan rumah untuk mewujudkan visi Indonesia sebagai poros maritim, oleh karena itu dibutuhkannya instrumen hukum yang bersinergi.]]>
<![CDATA[DIGITALISASI DAN DESKRIPSI NASKAH KUNO SEBAGAI UPAYA MEMPERKOKOH KEDAULATAN INDONESIA: STUDI KASUS NASKAH AL-MUTAWASSIMĪN ]]>
<![CDATA[Dhimas Muhammad Yasin]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 1: Defendonesia Desember 2016 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (200.195 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i1.55
<![CDATA[Naskah kuno merupakan salah satu bagian dari warisan leluhur yang wajib untuk dilestarikan dan dikaji. Selama ini keberadaan naskah kuno kurang diperhatikan dan banyak dari naskah kuno Indonesia berada di luar negeri. Preservasi naskah kuno menjadi hal yang penting untuk menjaga kedaulatan negara.Pelestarian dan pengkajian naskah kuno dapat dilakukan dengan berbagai cara, beberapa diantaranya adalah dengan digitalisasi dan deskripsi. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah naskah Al-Mutawassimīn. Naskah ini tersimpan di Perpustakaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Pinilih, Soditan, Desa Gumpang, Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode analisis isi berdasarkan kajian filologi. Teknik penarik simpulan yang digunakan adalah teknik induktif. Berdasarkan kajian terhadap naskah Al-Mutawassimīn, dapat disimpulkan sebagai berikut. Pertama, digitalisasi naskah Al-Mutawassimīn dinilai cukup efektif dan efisien sebagai upaya penyelamatan salah satu benda budaya Indonesia. Kedua, hasil deskripsi naskahAl-Mutawassimīn memberikan gambaran terperinci seluk-beluk naskah tersebut, baik kondisi fisik atau ciri-ciri maupun keberadaan terkini naskah tersebut.]]>
<![CDATA[TANTANGAN MENJAGA PERSONAL SECURITY PRAJURIT DI MEDIA SOSIAL ]]>
<![CDATA[B.T. Sutrisno]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.917 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.58
<![CDATA[Teknologi Media Sosial (Medsos) saat ini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia, tidak terkecuali prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI). Penggunaan Medsos di kalangan prajurit disatu sisi sangat berguna sebagai media membangun jejaring dan menambah pengetahuan, namun disisi lain sangat riskan seiring besarnya potensi kebocoran informasi pribadi prajurit sebagai aktor pertahanan Negara yang dikenal dengan istilah Personal Security (Persec). Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui studi pustaka dan penelusuran mendalam terhadap akun-akun prajurit TNI di Medsos, dengan objek penelitian adalah akun-akun prajurit TNI di Medsos. Hasil dari penelitian ini adalah: Markas Besar (Mabes) TNI sudah menerbitkan aturan terkait penggunaan Medsos di kalangan prajurit, namun masih banyak prajurit yang secara sengaja atau tidak sengaja membocorkan Persec melalui akun pribadinya melalui Medsos.]]>
<![CDATA[KEIKUTSERTAAN INDONESIA PADA MASYARAKA EKONOMI ASEAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PENGATURAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING ]]>
<![CDATA[Inda Rahadiyan]]>;
<![CDATA[Karina Amanda Savira]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (511.023 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.59
<![CDATA[Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana implikasi keikutsertaan Indonesia pada Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) terhadap pengaturan penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA). Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa keikutsertaan Indonesia pada MEA menimbulkan implikasi terhadap pengaturan TKA, diantara yakni pengaturan mengenai penggunaan TKA.]]>
<![CDATA[MELIHAT KEAMANAN MARITIM INDONESIA DARI IDE POROS MARITIM ]]>
<![CDATA[Muhammad Edrian]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (816.995 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.60
<![CDATA[Ide Poros Maritim Dunia yang sudah dijalankan oleh pemerintah Indonesia selama dua tahun pada kenyataanya belum menaungi aspek keamanan maritim sebagai prioritas dimana hal tersebut harus dibarengi dengan pembangunan kekuatan Angkatan Laut sebagai elemen pendukung utama. Mengingat adanya keterkaitan antara isu keamanan maritim dengan upaya menciptakan good maritime governance, sudah selayaknya pemerintah Indonesia menjadikan keamanan maritim sebagai prioritas dalam kebijakan maritim yang dikeluarkan. Mengin gat dalam prakteknya Indonesia belum memilikiacuan yang jelas dalam membuat kebijakan maritim, pemerintah perlu menyusun suatu doktrin yang berfungsi sebagai pegangan dalam setiap pembuatan kebijakan maritim. Selanjutnya, pemerintah harus membangun Maritime Domain Awareness (MDA) sebagai wawasan agar mampu meningkatkan kepedulian seluruh instrumen negara dalam berbagai sektor dalam isu maritim. Terakhir, pemerintah baru bisa menaruh perhatian dalam pembangunan sea power dimana pembangunan kekuatan Angkatan Laut merupakan salah satu agenda utama. Tulisan ini bermaksud untuk menjelaskan tiga elemen yang secara urut harus dimiliki oleh pemerintah Indonesia dalam ide Poros Maritim Dunia agar dapat menghadapi isu keamanan maritim dengan baik. Pertama, pemerintah harus lebih dulu menciptakan doktrin maritim sebagai dasar pembuatan kebijakan. Selanjutnya, pemerintah harus membangun MDA sebagai wawasan bagi setiap elemen negara agar bersinergi mendukung pemerintah. Terakhir, setelah kedua elemen tersebut terpenuhi, pemerintah bisa mulai berfokus dalam membangun sea power sebagai instrumen dala menghadapi isu keamanan maritim.]]>
<![CDATA[PEMBANGUNAN INDUSTRI PERTAHANAN INDONESIA: MENUJU PEMENUHAN TARGET MEF ATAU SEKEDAR MENUJU ARM CANDY? ]]>
<![CDATA[Lukman Fahmi Djarwono]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (444.781 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.61
<![CDATA[MEF (Minimum Essential Force) merupakan standar penting dan minimum dari kekuatan yang harus ditetapkan sebagai prasyarat mendasar agar TNI (Tentara Nasional Indonesia) dapat menjalankan misinya secara efektif dalam menghadapi ancaman yang sebenarnya. Salah satu sarana untuk mewujudkan MEF adalah melalui pengembangan industri militer dalam negeri. Optimalisasi pengembangan industri pertahanan nasional baru saja diberlakukan sejak 2010 melalui Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) 2010-2014, dan akan berlanjut selama dua periode lima-tahun lagi (sampai 2024). Selama belum ada definisi yang jelas mengenai "keamanan nasional", masih sulit untuk membentuk postur pertahanan yang ideal. Oleh karena itu, pencapaian MEF masih akan menghasilkan kesenjangan kemampuan. Kesenjangan ini diharapkan dapat berkurang -jika tidak dihilangkan dengan memiliki industri pertahanan nasional yang solid. Artikel ini akan mengeksplorasi peran industri pertahanan nasional untuk mencapai MEF, sekaligus untuk mengurangi kesenjangan kemampuannya di Indonesia.]]>
