Jurnal Defendonesia (DEFENDONESIA)
Jurnal DEFENDONESIA merupakan media publikasi ilmiah yang menyajikan hasil karya ilmiah tentang pembangunan pertahanan untuk menjaga dan menjamin kedaulatan, keberlangsungan, dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilandasi semangat bela negara, nasionalisme, independen dan demokratis.
Articles
59 Documents
<![CDATA[POSISI INDONESIA DALAM KONFLIK LAUT TIONGKOK SELATAN ]]>
<![CDATA[Yuniarti Dwi Pratiwi]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (824.682 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v2i2.62
<![CDATA[Kawasan Laut Tiongkok Selatan (LTS) ditinjau dari aspek ekonomi memiliki nilai strategis terhadap perkembangan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Pasifik.Kawasan ini, telah lama menjad iajang perebutan beberapa negara sekitar kawasan denganberbagai alasan, mulai dari politik, ekonomi, pertahanan, dan lain-lain.Begitu pula dengan Pemerintah Tiongkok yang turut serta dalam mengklaim Laut Tiongkok Selatan (LTS) tersebut, yaitu melalui kebijakan U-Shaped Line atau sering dikenal sebagai sembilan garisputus-putus (nine dash lines).Tidak dapat dipungkiri bahwa Laut Tiongkok Selatan memiliki arti yang sangat strategis bagi Bangsa Indonesia, meskipun Indonesia bukan Negara yang turut sertamenuntutklaimataskepemilikanwilayah territorial di Laut Tiongkok Selatan. Namun cepat atau lambat dikhawatirkan akan berpengaruh pada kedaulatan Bangsa ini. Ini dapat dilihat setelah adanya konflik penangkapan Anak Buah Kapal (ABK) milik Pemerintahan Tiongkok yang memasuki Perairan Natuna secara illegal, yang mana merupakan daerah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Negara Kesatuan Republik Indonesia.Atas dasar inilah sangat penting untuk mengkaji kedudukan Laut Tiongkok Selatan menurut pandangan Hukum Internasional serta posisi LTS bagi Negara Indonesia.]]>
<![CDATA[STRATEGI PERCEPATAN PENGUASAAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI PERTAHANAN: STUDI KASUS KOREA SELATAN ]]>
<![CDATA[Y. H. Yogaswara]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (526.351 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.65
<![CDATA[Abstrak: Permasalahan utama Indonesia dalam penguasaan teknologi dan industri pertahanan terletak pada lemahnya regulasi sistem akusisi pertahanan yang mengakomodir proses penyerapan teknologinya. Rendahnya kualifikasi dan keahlian peneliti dan perekayasa turut memperparah lambatnya penyerapan teknologi. Selama kedua permasalahan mendasar tersebut tidak diselesaikan, maka perkembangan teknologi dan industri pertahanan tidak akan membaik secara signifikan. Untuk itu diperlukan solusi yang fokus untuk langsung mengatasi kedua permasalahan tersebut. Dengan pendekatan studi kasus terhadap perkembangan teknologi dan industri pertahanan Korea Selatan yang hanya dalam waktu tiga dekade terakhir telah mampu menyamai perkembangan negara maju selama satu abad, karya tulis ini menyarankan tiga strategi untuk mengejar ketertinggalan Indonesia di bidang ini. Pertama adalah reformasi sistem dan prosedur akusisi pertahanan melalui pelaksana tunggal langsung di bawah Menteri Pertahanan. Reformasi tersebut secara organisasi diformalkan dalam Lembaga Akusisi Pertahanan yang membawahi Badan Litbang Teknologi Pertahanan dan Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan. Integrasi institusi litbang pertahanan di Kemhan dan seluruh litbang angkatan ke dalam Badan Litbang dan Badan Penjamin Mutu Teknologi Pertahanan adalah strategi kedua yang ditujukan untuk optimalisasi penyerapan teknologi serta menghasilkan produk litbang yang berkualitas dan sinergis. Strategi terakhir adalah peningkatan kualitas sumberdaya manusia Lembaga Akuisisi Pertahanan melalui proses rekrutmen yang transparan dan akuntabel; Penempatan personel yang sesuai kualifikasi dan keahlian yang dibutuhkan; Sistem dan lingkungan kerja yang produktif dan kondusif; Pendidikan dan pelatihan berkelanjutan; Penjaminan pakta integritas setiap personel yang terlibat; Serta pengawasan berbasis ombudsman. Kerjasama litbang dengan institusi litbang pertahanan di luar Kemhan dan TNI serta perguruan tinggi atau alih status personel dari lembaga tersebut ke dalam Lembaga Akuisisi Pertahanan dapat menjadi solusi taktis peningkatan kualitas sumberdaya manusia. Tiga strategi tersebut diyakini mampu mempercepat penguasaan teknologi dan industri pertahanan di Indonesia dan mengakhiri ketergantungan Indonesia terhadap alutsista impor.]]>
<![CDATA[TEKNOLOGI TERBARU SEVERE PLASTIC DEFORMATION (SPD) UNTUK APLIKASI PERANGKAT KEMILITERAN ]]>
<![CDATA[Agus Pramono]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (619.449 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.66
<![CDATA[Teknologi severe plastic deformation (SPD) atau deformasi plastis menyeluruh merupakan proses pembentukan logam di mana strain plastik ultra-besar dimasukkan ke dalam perangkat cetakan dan mesin pada proses pengerjaan logam. Hal ini dimaksutkan untuk menciptakan logam berbutir ultra-halus / Ultrafine Grained (UFG), sehingga sifat dari logam tersebut akan meningkat secara drastis. Ada tiga jenis metode dalam teknologi SPD; Equal Channel Angular Pressing (ECAP), High PressureTorsion (HPT) dan Accumulative Roll Bonding (ARB). Serta beberapa teknologi terbaru yang dikembangkan di beberapa negara seperti Korea, Jerman, Jepang, Cina, Rusia dan Estonia. Beberapa metode SPD terbaru dikembangkan untuk memperingkas proses agar mudah diterapkan dalam industri. Dalam penerapan perangkat kemiliteran, teknologi yang dibutuhkan harus mampu berubah menjadi kekuatan yang lebih mobile, survivable serta mematikan sekaligus memberi dampak yang lebih baik terhadap lingkungan (tidak menimbulkan efek polusi). Ada banyak tantangan teknis yang belum diatasi. Akibatnya, produsen potensial logam dengan teknologi terbaru SPD masih memerlukan rantai proses untuk penerapan aplikasi. Mereka juga khawatir tentang kelangsungan hidup komersial logam proses SPD tersebut, yang mana dalam operasional sangat tergantung pada permintaan dari pasar potensial dan biaya produksi. Keduanya adalah faktor yang sulit untuk dievaluasi karena rendahnya ketersediaan logam UFG dan ketidakpastian mengenai teknologi SPD. Hal ini telah mendorong eksplorasi aplikasi untuk peralatan militer – khususnya berbasis material komposit, seperti; helikopter, tank, panser dan baju besi serta helm militer untuk pasukan militer dalam bertempur.]]>
<![CDATA[MENGATASI GERAKAN SEPARATIS MELALUI OPERASI MILITER SELAIN PERANG (TINJAUAN HUKUM HUMANITER DAN HUKUM NASIONAL) ]]>
<![CDATA[Yuniarti Dwi Pratiwi]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (657.637 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.67
<![CDATA[Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara yang terbentuk dari keberagaman budaya dan bahasa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke yang dikenal dengan “Bhinneka Tunggal Ika”. Namun, tidak sedikit segelintir atau sekelompok golongan masyarakat yang berupaya merongrong kesatuan dan kedaulatan Bangsa ini. Gerakan separatisme merupakan suatu gerakan yang bertujuan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia dari satu sama lain. Gerakan ini muncul dikarenakan ketidakpuasan masyarakat atau segelintir orangterhadap pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam memberikan rasa keadilan.Operasi Militer Selain Perang (OMSP) merupakan sebuah keharusan yang dilakukan oleh setiap Negara guna menanggulangi gerakan-gerakan separatisme.Namun tidak sedikit pula OMSP yang dilakukan oleh pihak militer selalu menimbulkan sebuah polemik dan amino di tengah-tengah masyarakat yaitu berupa pelanggaran HAM. Atas dasar inilah, tulisan ini bermaksud untuk mengupas persoalan tugas OMSP di Indonesia yang akan ditinjau berdasarkan konsep Hukum Humaniter Internasional dan Hukum Nasional.]]>
<![CDATA[MENGUATKAN KONSEP KEBEBASAN BERAGAMA DI INDONESIA SESUAI DENGAN PANCASILA DALAM MEMPERTAHANKAN KESATUAN BANGSA ]]>
<![CDATA[Mentary Meidiana]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.753 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.68
<![CDATA[Masalah yang akan dibahas didalam karya tulis ini adalah: pertama, Bagaimana konsep kebebasan beragama yang dianut di Indonesia? kedua, Bagaimana penerapan kebebasan beragama antar umat di Indonesia yang baik sesuai nilai-nilai pancasila dalam mempertahankan kesatuan di Indonesia? Untuk mendapatkan jawaban yang tepat sasaran berdasarkan permasalahan tersebut, digunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu menggali sumber-sumber literatur bacaaan dan referensi dalam meemperoleh jawaban. Hasil dari pencarian tersebut ditemukan Pertama, bahwa konsep kebebasan beragama yang diterapkan di Indonesia adalah berdasarkan demokrasi Pancasila dan merefleksi setiap sila yang ada di Pancasila juga berpegang teguh dengan moral-moral ajaran yang diajarkan oleh agama masing-masing. Kedua, solusi dalam menerapkan kebebasan beragama di Indonesia agar sesuai dengan nilai-nilai Pancasila adalah dengan (1) Menjalankan pembinaan dan pengembangan kehidupan beragama, (2) Membudayakan Pancasila dan memasyarakatkan P4, dan (3) Mempererat kerukunan antara umat beragama dengan pemerintah.]]>
<![CDATA[MENIMBANG POSISI INDONESIA DALAM KONTRAK KARYA FREEPORT (PROBLEMATIKA HUKUM-SOSIAL SERTA KEMUNGKINAN SOLUSINYA) ]]>
<![CDATA[Inda Rahadiyan]]>;
<![CDATA[Karina Amanda Savira]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 3 No 1: Defendonesia Desember 2017 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (576.959 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v3i1.69
<![CDATA[Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini meliputi: pertama, bagaimana posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport? Kedua, bagaimana problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Ketiga, bagaimana perkembangan pelaksanaan renegosiasi sebagai kemungkinan solusi atas problematika hukum dan sosial yang ditimbulkan oleh Kontrak Karya Freeport? Penelitian dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta pendekatan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, posisi Indonesia dalam Kontrak Karya Freeport sejatinya sama dengan posisi para pihak dalam suatu perjanjian (kontrak). Namun demikian, Kontrak Karya Freeport tidak dapat dimaknai semata-mata mengenai statusnya sebagai kontrak keperdataan murni. Kedua, Kontrak Karya Freeport menimbulkan problematika hukum dan sosial tersendiri. Problematika hukum terutama berkaitan dengan kekuatan mengikatnya Kontrak Karya Freeport bagi Pemerintah Indonesia yang dihadapkan pada berbagai kerugian yang justru ditimbulkan dari pelaksanaan kontrak. Problematika sosial terutama berkaitan dengan perselisihan antara PT Freeport dengan masyarakat (adat) dan persoalan kerusakan lingkungan hidup. Problematika sosial dimaksud pada tataran tertentu dapat berimplikasi pada stabilitas keamanan masyarakat Papua. Ketiga, proses renegosiasi merupakan cara terbaik dalam rangka menemukan kesepakatan baru yang lebih adil bagi kedua belah pihak.]]>
<![CDATA[KURIKULUM BELA NEGARA SEBUAH KEBUTUHAN KURIKULUM SAAT INI DAN MASA DEPAN ]]>
<![CDATA[Dedi Muhammad Kurniawan]]>;
<![CDATA[Yuli Utanto]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 3 No 2: Defendonesia Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (68.241 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v3i2.71
<![CDATA[Bela Negara merupakan hak dan kewajiban warga negara sesuai dengan tuntunan UUD 1945.Bela Negara adalah salah satu sistem pertahanan rakyat semesta yang perlu dilakukan untuk dapat mengantisipasi segala macam ancaman yang kompleks dan multidimensional dalam usaha menghadapi ancaman saat ini dan ancaman di masa depan yang tentu akan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Salah satu cara untuk dapat meratakan Bela Negara agar bisa diterima oleh seluruh warga negara Indonesia yaitu melalui pendidikan. Pelaksanaan Bela Negara dalam ruang lingkup pendidikan tidak akan terlaksana apabila tidak adanya payung kurikulum yang memuat tentang Bela Negara. Struktur kurikulum Bela Negara mengarah pada kompetensi yang diinginkan sesuai dengan ciri-ciri Bela Negara yang meliputi cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan memiliki kemampuan Bela Negara. Untuk dapat menyempurnakan kurikulum Bela Negara yang dapat dijadikan landasan implementasi di Pendidikan formal tersebut maka diperlukan pengembangan kurikulum melalui adanya kerjasama antara kementerian terkait dan melibatkan ahli kurikulum beserta seluruh elemen terkait untuk dapat mengembangkan kurikulum Bela Negara.]]>
<![CDATA[KOWIL TENTARA PENJAGA POS MENUJU TENTARA ADMINISTRASI PUBLIK ]]>
<![CDATA[Erik Devy Wahyudi]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 3 No 2: Defendonesia Juni 2018 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (73.542 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v3i2.72
<![CDATA[Tuntutan Reformasi Birokrasi dan tantangan era globalisasi saat ini merupakan tantangan kita semua dalam menjaga pertahanan negara, perang masa kini bukan lagi perang yang menggunakan kekuatan militer namun menggunakan kekuatan nirmiliter. Transformasi TNI pasca Orde baru dan lahirnya Reformasi merubah sistem pertahanan negara khususnya Kowil dalam membina pertahanan negara yang berada langsung di tengah-tengah masyarakat dituntut profesional dalam menjalankan tugas pengabdiannya mengikuti perkembangan lingkungan. Guna menyikapi reformasi dan tantangan global serta perkembangan perang masa kini dengan merubah paradigma Kowil menjadi tentara administrasi publik merupakan jawaban pembinaan wawasan kebangsaan yang efektif sebagi roh dari ketahanan nasional demi terpeliharanya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari segala macam Ancaman, Hambatan, Gangguan dan Tantangan (AHGT) baik dari luar maupun dari dalam serta terwujudnya kemanunggalan TNI-Rakyat dalam melaksanakan pembangunan nasional. Sejatinya politik TNI ialah politik negara bukan politik praktis, kata lain multifungsi tapi tidak berpolitik praktis Kowil berhasil mengemban tugas tuntutan reformasi birokrasi. Maka dari itu diperlukannya kemampuan aparatur komando wilayah yang memiliki keahlian administrasi publik dalam mengemban tugas-tugas kewilayahan agar dapat menganalisa fenomena-fenomena lingkungan strategis sebagai wujud deteksi dini, peringatan dini, cegah dini, dan tangkal dini, betapa Pentingnya Kowil memiliki peranan administrasi publik.]]>
<![CDATA[ANALISIS SWOT INOVASI LINI BISNIS PT PINDAD (PERSERO): PELAYANAN KEAMANAN SIBER ]]>
<![CDATA[Nurina Munasyaroh]]>;
<![CDATA[Muhammad Haikal Kautsar]]>;
<![CDATA[Putri Alyani Fadhilah]]>;
<![CDATA[Ikhsan Yoga Utama]]>;
<![CDATA[Supandi Supandi]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 4 No 1: Defendonesia September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (222.695 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v4i1.76
<![CDATA[PT PINDAD (Persero) adalah perusahaan milik negara yang bergerak di sektor industri pertahanan, saat ini telah melakukan inovasi pada lini bisnisnya. PT PINDAD (Persero) yang memiliki bisnis utama dalam produksi Alutsista kini menyediakan jasa pelayanan keamanan siber. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis strategi PT PINDAD (Persero) dalam pengembangan produk barunya menggunakan pendekatan SWOT dan QSPM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan cara pengumpulan data melalui wawancara dengan manajemen PT PINDAD (Persero) dan perumusan strategi PT PINDAD (Persero) menggunakan pendekatan QSPM. Hasil penelitian ini PT PINDAD (Persero) melakukan Inovasi untuk menghadapi tantangan di era Industri 4.0 dan ancaman kejahatan siber. Aspek terbesar yang menjadi kekuatan dan peluang PT PINDAD (Persero) adalah memiliki relasi dengan pemerintah yang mulai memandang keamanan siber sebagai prioritas pembangunan. Sementara itu, kelemahan dan ancaman yang dihadapi PT PINDAD (Persero) adalah adanya kendala oleh terbatasnya fasilitas dan keterbatasan sumber daya manusia untuk memulai bisnis siber sekuriti PT PINDAD (Persero) serta diversifikasi usaha perusahaan pesaing dalam hal IT. Sementara strategi yang menjadi prioritas PT PINDAD (Persero) adalah strategi yang memfokuskan bisnis yang ditawarkan pada pengembangan sumber daya manusia, proses, dan teknologi dalam bidang keamanan siber dengan bekerjasama dengan KOMINFO menyelenggarakan seminar dan workshop terkait Inpres No.3 Tahun 2003 untuk memasuki pasar pemerintah.]]>
<![CDATA[MEMAHAMI KEDUDUKAN ARSIP SEBAGAI INSTRUMEN PERTAHANAN NEGARA ]]>
<![CDATA[Eka Sujiwa Prabawa]]>
<![CDATA[ DEFENDONESIA Vol 4 No 1: Defendonesia September 2019 ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Kajian Pertahanan Strategis ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (177.11 KB)
|
DOI: 10.54755/defendonesia.v4i1.78
<![CDATA[Seiring dengan perkembangan lingkungan strategis saat ini, peran arsip sebagai alat bukti yang sah, bahan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pemerintahan serta pertahanan negara masih belum dipahami dengan baik. Indonesia sebagai negara yang memiliki banyak sekali pulau, di satu sisi menjadi modal bagi pembangunan dan kemajuan Indonesia, namun disisi lain, juga dapat menimbulkan ancaman bagi kedaulatan negara dan keutuhan NKRI. Kita mengenal sistem pertahanan negara yaitu bersifat semesta. Tugas menjaga keutuhan dan kedaulatan NKRI sejatinya merupakan hak sekaligus kewajiban seluruh komponen bangsa dan seluruh lapisan masyarakat, serta meliputi seluruh aspek termasuk dalam bidang kearsipan. Permasalahan yang ingin dijawab dalam kajian ini adalah (1) Bagaimana menyadarkan seluruh aspek bangsa akan pentingnya arsip? (2) Bagaimana mengelola arsip untuk kepentingan pertahanan negara? (3) Usaha apa yang bisa dilakukan untuk melestarikan arsip?. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analisis dengan membandingkan antara konsep dan teori yang bersumber pada studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, literatur, jurnal, media massa, dan sebagainya untuk dianalisis secara mendalam. Kesimpulan dari kajian ini adalah bahwa arsip memiliki kedudukan sebagai instrumen pertahanan negara, maka dari itu diperlukan penanganan, pemberdayaan serta penanaman sejak dini akan pentingnya arsip.]]>
