cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Opik Rozikin
Contact Email
rozikinopik@gmail.com
Phone
+6285862536992
Journal Mail Official
jurnalpemuliaanhukum@gmail.com
Editorial Address
Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Kota Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Pemuliaan Hukum
Published by Universitas Islam Nusantara
ISSN : 26542722     EISSN : 28298640     DOI : https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Pemuliaan Hukum (P-ISSN: 2654-2722) is a double-blind peer-reviewed published by the Faculty of Law, Universitas Islam Nusantara (UNINUS), Bandung, Indonesia. This journal publishes research articles, conceptual articles, and book reviews with legal studies. The article is in the Journal of Legal Breeding studies, thought development, and research on civil law, Focus and Scope Review). This journal article is published twice a year in April and October. Since its publication in 2018, the Journal of Legal Breeding has been listed on CrossRef. All articles published by the Journal of Legal Breeding have a DOI number. The Journal of Legal Breeding is also indexed by Google Scholar, Garuda, Moraref, BASE, and other indexes, please open it here. Journal Secretariat: Faculty of Law, Nusantara Islamic University (UNINUS) Bandung, Indonesia, Jl. Soekarno Hatta No. 530, Sekejati, Kec. Buahbatu, Bandung City, West Java 40286, Indonesia.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum" : 7 Documents clear
Implementasi Prinsip Transparansi Sebagai Salah Satu Prinsip-Prinsip Good Corporate Governance dalam Pasar Modal Elis Herlina
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (688.811 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.930

Abstract

Keterbukaan atau transparansi merupakan prinsip dari Good Corporate Governance yang diakomodasikan ke dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, dimana pada sektor pasar modal keterbukaan adalah mutlak. Namun demikian, terdapat suatu dilema yang inheren dalam hukum pasar modal itu sendiri. Di satu pihak hukum terus mengejar dengan memperinci sedetail-detailnya tentang hal-hal apa saja yang harus diinformasikan oleh pihak yang berkewajiban untuk itu, di lain pihak hukum juga harus memproteksi kepentingan-kepentingan tertentu dari pihak yang diwajibkan membuka informasi tersebut. Penelitian ini mengkaji Bagaimana implementasi prinsip transparansi sebagai salah satu prinsip-prinsip Good Corporate Governance dalam pasar modal. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pasal 35 Undang-Undang Pasar Modal secara tegas menetapkan bahwa perusahaan efek atau penasihat investasi dilarang untuk mengemukakan secara tidak benar atau tidak mengungkapkan fakta material kepada nasabah mengenai kemampuan usaha atau keadaan keuangannya. Sehingga dari sisi yuridis, transparansi merupakan jaminan bagi hak publik untuk terus mendapatkan akses penting dengan sanksi untuk hambatan atau kelalaian yang dilakukan perusahaan.
Daftar Isi Jurnal Tim Redaksi
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (658.929 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.997

Abstract

Daftar Isi Jurnal
Aspek Hukum Diversi Terhadap Anak Penyalahguna Narkotika dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia Novi E. Baskoro
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (710.354 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.932

Abstract

Narcotics abuse is not only a national problem, but has become a global issue (world). Currently the drug abuse has entered all walks of life to transcend gender, economic class, and even the age of the child. Indonesian Government Policy in the handling of drug abuse as stipulated in Law No. 35 Year 2009 on Narcotics is still positioned abusers of drugs as a criminal act by the threat of criminal sanction without distinguishing age limit offenders. Although the Narcotics Act adopts a two-track (double track system), namely imprisonment accompanied by sanctions, the form of rehabilitation. Especially for the handling of child abusers of narcotics under Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, sought mandatory diversion.  Their diversion based on the fact that the criminal proceedings against children in conflict with the law through the formal criminal justice system have caused more harm than good. Consideration do versioned motivated by the philosophy of juvenile justice system, which is toprotect and rehabilitate (protection and rehabilitation) the child offender. In this dissertation research into the identification of the problem is how the legal position of the diversion of narcotics abusers of children in the perspective of development of criminal law and punishment and how the concept of diversion handling of child abusers of narcotics in the juvenile justice system in Indonesia for the foreseeable future. The research specification is using descriptiveanalysiswhich is describing the problems and later evaluating and analyzing them withprimary, secondary and tertiary legal source. The method applied is juridical-normative which testing and evaluating the secondary data. Concerning on this juridical normative method the  research passed two stages, the literature research and field research. The data is analyzed by juridical- qualitative analysis where the obtained data analyzed without statistic formulation.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Elektronik Berlabel SNI Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Yuyut Prayuti; Dede Husen
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (639.017 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.933

Abstract

Untuk menjamin keberterimaan dan pemanfaatan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara luas, penerapan norma keterbukaan bagi semua pemangku kepentingan, transparan dan tidak memihak, serta selaras dengan perkembangan standar internasional, merupakan faktor yang sangat penting. Namun untuk keperluan melindungi kepentingan umum, keamanan negara, perkembangan ekonomi nasional, dan pelestarian fungsi lingkungan hidup, pemerintah dapat saja memberlakukan SNI tertentu secara wajib. SNI satu-satunya standar yang berlaku secara nasional di Indonesia. SNI dirumuskan oleh Panitia Teknis dan ditetapkan oleh Balai Sertifikasi. Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 asas yang relevan dalam pembangunan nasional. Pemerintah memiliki peranan yang penting dalam upaya melindungi konsumen. Peranan pemerintah dapat berupa pembentukan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan usaha untuk melindungi kepentingan konsumen dan juga melaksanakan fungsi pembinaan dan pengawasan. Adanya undangundang perlindungan konsumen, maka akan memberikan jaminan adanya kepastian hukum terhadap segala kepentingan konsumen berkaitan dengan pemenuhan kebutuhannya. Dalam praktek  erdagangan yang merugikan konsumen yang marak belakangan ini dituntut konsistensi pemerintah yang berpihak kepada masyarakat yang kebanyakan berperan sebagai konsumen.
KEDUDUKAN, PERAN DAN FUNGSI ADVOKAT DALAM PROSES PERADILAN PIDANA (Upaya Meluruskan Persepsi Negatif Masyarakat Terhadap Advokat) Gunawan Gunawan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (668.137 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.934

Abstract

Advokat sebagai penegak hukum menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya secara mandiri untuk memberikan memberikan konsultansi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien (tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana) dalam proses peradilan pidana.Namun, selama ini terdapat selama ini, masih adanya sebagian masyarakat yang mempunyai persepsi negatif terhadap Advokat yang menjalankan kedudukan, peran dan fungsinya dalam proses peradilan pidana. Masyarakat menganggap bahwa Advokat hanya membela untuk membebaskan tersangka atau terdakwa dari kesalahan-kesalahan yang ia lakukan. Tak jarang muncul cibiran atau tudingan bahwa: “Sudah jelas-jelas terdakwa itu bersalah, kok, masih juga dibela oleh Advokat? Apakah Advokat kerjanya cuma membela orang-orang yang bersalah agar menjadi tidak bersalah.
Tinjauan Yuridis Terhadap Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Putusan Perkara Nomor: 669/PID.SUS/2014/ PN.BLB Dihubungkan Dengan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi Yusup Juhara
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (687.658 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.935

Abstract

Oil and natural gas are natural resources that are controlled by the State and have an important role in the national economy so that their management needs to be carried out optimally. In an effort to create oil and gas business activities in order to realize the increase in prosperity and welfare of the people, Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas has been established. In the implementation of the business of supplying and distributing subsidized fuels, there is often fraud in the effort to distribute BBM in the regions, resulting in a fairly high price difference between industrial fuels and subsidized fuels which opens the opportunity for various parties to commit irregularities or without permission. Just as there are criminal acts that have been decided by the Bale Bandung District Court with Case Number: 669 / Pid. Sus / 2014 / PN.Blb. Based on these problems, the authors identify the following problems: 1) What is the legal consideration by the judge in making a decision in Case  umber: 669 / Pid.Sus / 2014 / PN.Blb; 2) How is the application of criminal law against criminal acts of transportation, storage and trade of fuel oil that is subsidized without permission based on Article 55 of Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Natural Gas.
Perlindungan Pengetahuan Tradisional Terkait dengan Keanekaraaman Hayati di Indonesia Ahmad M. Ridwan
JURNAL PEMULIAAN HUKUM Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum
Publisher : Universitas Islam Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (696.264 KB) | DOI: 10.30999/jph.v1i1.936

Abstract

Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) adalah suatu dasar pengaturan mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi negara-negara anggota World Trade Organization (WTO) yang menjadi pedoman wajib untuk memformulasikan, menyelaraskan, menyempurnakan dan menerapkan ketentuan HKI secara nasional di negara masing-masing. Sejak tahun 1994, Indonesia telah meratifikasi TRIPs melalui Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1994. Salah satu konsekuensi menjadi negara anggota WTO yang  sekaligus tunduk pada isi ketentuan TRIPs, maka Indonesia harus menyesuaikan pengaturan hukum nasional di bidang HKI dengan ketentuan umum HKI yang diamanatkan oleh TRIPs. Indonesia sebagai negara yang mempunyai keanekaragaman hayati besar, mempunyai potensi dalam memanfaatkan dan mengembangkan berbagai macam pengetahuan tradisionalnya terkait sumber daya genetik untuk digunakan kepada sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Tetapi Peraturan perundang-undangan di bidang HKI tidak mampu untukmelindunggi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam peristiwa misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis kualitatif karena data yang digunakan adalah data kualitatif yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian terhadap dokumen-dokumen yang  berkaitan dengan masalah yang sedang dibahas dalam tesis ini, kemudian hasil penelitian disajikan dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data diperoleh kesimpulan, bahwa sistem hukum positif di Indonesia belum mampu melindungi pengetahuan tradisional terkait sumber daya genetik, terutama dalam memberikanperlindungan bagi hak kolektif masyarakat atas pengetahuan tradisional mereka dari kegiatan misappropriation dan biopiracy yang dilakukan oleh negara-negara maju. 

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2023): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 5, No 1 (2022): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 4, No 2 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 4, No 1 (2021): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 2 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 3, No 1 (2020): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 2, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 2 (2019): Jurnal Pemuliaan Hukum Vol 1, No 1 (2018): Jurnal Pemuliaan Hukum