Garuda - Garba Rujukan Digital

Pengalihan Uang Sisa Belanja Dengan Permen Perspektif Fiqih Muamalah Anies Shahita Aulia; Rial Fu'adi
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

The transfer of the remaining spending money to be replaced with candy has become a natural thing in current buying and selling transactions, this transaction often occurs in supermarkets or minimarkets, even in shops including Toko 51 Desa Jeron. Because of the difficulty of finding broken money, especially in loose change, business actors must look for other alternatives to be able to return the remaining money from spending to consumers. From the description above, how the practice of diverting the remaining spending money is replaced with candy at Shop 51, Jeron Village. This study aims to be able to explain the practice of buying and selling towards the transfer of the remaining money from shopping with candy that is now often happening in the community and to see from the perspective of muamalah fiqh the practice. This research is a type of field research with a qualitative approach about the practice of diverting leftover money from shopping with candy at Toko 51 Desa Jeron, the author goes directly to the field, studies a process or discovery that occurs naturally, takes notes, analyzes and reports and draws conclusions from the process. and the sources of this research are consumers, business actors and cashiers at Toko 51 Jeron Village.hBased on the results of this study that the store 51 Jeron Village in the practice of diverting the remaining money from shopping with sweets sometimes without offering it first to consumers, according to muamalah fiqh it is concluded that in this sale and purchase using the Ba'i Muathah system it is allowed to buy and sell without saying lafadz that the change is replaced with candy but must remain on the agreement of both parties. Abstrak Pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan permen sudah menjadi hal yang wajar dalam transaksi jual beli saat ini, transaksi ini sering terjadi pada supermarket atau minimarket bahkan pada toko-toko termasuk Toko 51 Desa Jeron. Karena sulitnya mencari uang pecah khususnya pada uang receh sehingga pelaku usaha harus mencari alternatif lain untuk bisa mengembalikan uang sisa belanja kepada konsumen. Dari uraian diatas bagaimana praktik pengalihan uang sisa belanja digantikan dengan permen di Toko 51 Desa Jeron.hPenelitian ini bertujuan agar dapat menjelaskan praktik jual beli terhadap pengalihan uang sisa belanja dengan permen yang kini kerap terjadi di masyarakat serta melihat dari pandangan fiqih muamalah terhadap praktik tersebut. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kulitatif tentang praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen di Toko 51 Desa Jeron, penulis turun langsung ke lapangan, mempelajari suatu proses atau penemuan yang terjadi secara alami, mencatat, menganalisis dan melaporkan serta menarik kesimpulan dari proses tersebut dan sumber dari penelitian ini adalah konsumen, pelaku usaha dan kasir Toko 51 Desa Jeron. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa pihak toko 51 Desa Jeron dalam praktik pengalihan uang sisa belanja dengan permen terkadang tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada konsumen, sehingga menurut pandangan fiqih muamalah disimpulkan dalam jual beli ini menggunakan sistem Ba’i Muathah diperbolehkan jual beli tanpa mengucap lafadz bahwa uang kembaliannya diganti dengan permen namun harus tetap atas kesepakatan kedua belah pihak.

Hukum Sunat Perempuan Dalam Pemikiran Musdah Mulia Roudhotul Jannah; Sulhani Hermawan
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Controversy regarding female genital mutilation based on arguments occurred from various circles, both scholars, health experts and academics. Indonesia did not escape the debate. The Indonesian Ulama Council (MUI) and the two largest Islamic Community Organizations (Ormas) in Indonesia issued different fatwas. MUI has a sunnah fatwa, the Batsul Masa'il Institute of Nahdlatul Ulama (NU) has a sunnah and obligatory fatwa, and the Muhammadiyah Tarjih Institute condemns it as haram. In the midst of the heat of this feud, Musdah Mulia, a progressive Muslim feminist, came up with her thoughts on banning female genital mutilation. The focus of this research is Musdah Mulia's thoughts on female genital mutilation. This study aims to determine the characteristics and legal arguments of Musdah Mulia's thoughts on female genital mutilation. This study uses qualitative methods, while in collecting data the author used primary data in the form of interviews and secondary data from literature review in the form of books, articles and publications of scientific papers related to research. As for the analysis, the author used descriptive analysis method, which is a way of writing that prioritizes observations of actual symptoms, events and conditions in the present and then concludes things that are considered important and relevant. The results of the research show that Musdah Mulia's thoughts on female genital mutilation based on the arguments in the Al-Qur'an and Hadits. Musdah also emphasized aspects of benefit, basic medical and human rights. Practicing female circumcision is tantamount to doing things that are dangerous to women. Therefore, based on the above considerations, Musdah Mulia said the appropriate rule of law is la ḍarara wa la ḍirar, the meaning of which is to stay away from something dangerous is prioritized. Abstrak Kontroversi mengenai sunat perempuan dengan dilandaskan argumentasi-argumentasi terjadi dari berbagai kalangan, baik ulama, ahli kesehatan maupun akademisi. Indonesia tidak luput dari perdebatan tersebut. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga dua Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Islam terbesar di Indonesia mengeluarkan fatwa yang berbeda. MUI berfatwa sunnah, Lembaga Batsul Masa’il dari Nahdlatul Ulama (NU) berfatwa sunnah dan wajib, dan Lembaga Tarjih Muhammadiyah menghukumi haram. Di tengah hangatnya perseteruan ini, Musdah Mulia, seorang feminis muslim progresif, muncul dengan pemikirannya yang melarang sunat perempuan. Fokus dari penelitian ini adalah pemikiran Musdah Mulia tentang sunat perempuan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui karakteristik dan juga argumentasi hukum pemikiran Musdah Mulia tentang sunat perempuan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dalam mengumpulkan data penulis menggunakan data primer berupa wawancara dan data sekunder kajian kepustakaan berupa buku, artikel dan publikasi karya ilmiah. Analisis yang penulis gunakan metode deskriptif analisis, yaitu cara penulisan yang mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa dan kondisi aktual pada masa kini kemudian menyimpulkan hal-hal yang dianggap penting dan relevan. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Musdah Mulia tentang sunat perempuan didasarkan oleh dalil-dalil dalam Al-Qur’an dan Hadis. Musdah juga menekankan aspek kemaslahatan, dasar medis dan hak asasi manusia. Dengan melakukan praktik sunat perempuan berarti sama saja dengan melakukan hal yang berbahaya kepada perempuan. Oleh karenanya, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Musdah Mulia mengatakan kaidah hukum yang tepat adalah la ḍarara wa la ḍirar, maksudnya adalah menjauhi sesuatu yang membahayakan diutamakan.

Praktek Pemenuhan Hak dan Kewajiban Perkawinan Disabilitas Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender Dwiky Bagas Setyawan; Siti Kasiyati
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

This research is about the practice of fulfilling the rights and obligations of disabled marriages in the Association of Persons with Disabilities in Klaten Regency in the perspective of the Compilation of Islamic Law and Gender Analysis. This research is motivated because First, in the PPDK Institution there are a number of people with disabilities from various crosses of people with disabilities, both blind, physically handicapped, and visually impaired. Second, the PPDK Institute oversees several organizations including the Indonesian Blind Association of the Klaten District, the Indonesian Muslim Blind Association in Klaten Regency, the Klaten Blind Association, and the Klaten Deaf Association. The purpose of this study is to describe the practice of fulfilling the rights and obligations of disability marriages in the PPDK Institution. This type of research is a type of field research using a qualitative research approach. The types of data used are primary and secondary data types. Methods of data collection using interviews and documentation. The data analysis technique used is the analysis of Milles and Huberman. The results of the study indicate that in practice the fulfillment of rights and obligations has various patterns. The efforts made by persons with disabilities do not violate the values in KHI. Even if it is seen from the gender analysis, the wives still experience multiple roles in their practice of life. However, all these efforts are done sincerely for the sake of realizing a sakinah household, mawaddah warohmah. Abstrak Penelitian ini mengenai praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga Perkumpulan Penyandang Disabilitas Kabupaten Klaten dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Analisis Gender. Penelitian ini dilatarbelakangi karena Pertama, di Lembaga PPDK terdapat jumlah penyandang disabilitas dari berbagai lintas penyandang disabilitas baik disabilitas tuna netra, tunadaksa, tuna ruwi. Kedua, di Lembaga PPDK ini membawahi beberapa organisasi diantaranya Persatuan Tunanetra Indonesia Cabang Kabupaten Klaten, Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia Kabupaten Klaten, Ikatan Tunadaksa Klaten, Persatuan Tunarungu Klaten. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendiskripsikan praktek pemenuhan hak dan kewajiban perkawinan disabilitas di Lembaga PPDK. Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode pendekatan penelitian kualitatif. Jenis data yang digunakan yakni jenis data primer dan sekunder. Metode pengambilan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis Milles dan Huberman. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa penyandang disabilitas tersebut dalam praktek pemenuhan hak dan kewajiban mempunyai beragam pola. Upaya yang dilakukan para penyandang disabilitas tersebut, tidak menyalahi nilai-nilai dalam KHI. Meskipun jika dilihat dari analisis gender para isteri masih mengalami peran ganda dalam praktek kehidupannya. Namun semua usaha tersebut dilakukan ikhlas semata demi terwujudnya rumah tangga sakinah, mawadah warohmah.

Extra Judicial Killing Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Eva Wulandari; Evi Ariyani
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

This study aims to find out Extra Judicial Killing in the perspective of Positive Law and Islamic Criminal Law. Extra Judicial Killing is a crime that until now has become a byword among the public which can be interpreted as an act of any kind that causes a person to die without going through a legal process and trial, and is carried out by State Apparatus. This is not in accordance with the Indonesian criminal justice system, especially in the investigation process or in other words not paying attention to the principle of fair trial. Extra Judicial Killing in the perspective of Positive Law has fulfilled the elements of a material offense. Articles that fulfill are primary Article 338 of the Juncto Criminal Code Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and a subsidiary Article 351 paragraph (3) of the Juncto Criminal Code Article 55 paragraph (1) of the 1st Criminal Code and are acts of any form causing a person to die without going through a process. Laws and courts are legally carried out by State Apparatus. Meanwhile, from the perspective of Islamic Criminal Law, Extra Judicial Killing is included in the Jarimah Qatlu al-'amd. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk dapat mengetahui Extra Judicial Killing dalam perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam. Extra Judicial Killing merupakan kejahatan yang sampai detik ini menjadi buah bibir di kalangan masyarakat yang dapat diartikan suatu tindakan apapun bentuknya yang menyebabkan seorang mati tanpa melalui proses hukum dan pengadilan yang sah, serta dilakukan oleh Aparat Negara. Hal ini tidak sesuai dengan sistem peradilan pidana Indonesia, terutama dalam proses penyelidikan atau dengan kata lain tidak memperhatikan prinsip fair trial. Extra Judicial Killing dalam perspektif Hukum Positif sudah memenuhi unsur-unsur delik materil. Pasal yang memenuhi yaitu Primair Pasal 338 KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan subsidair Pasal 351 ayat (3) KUHP Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan merupakan tindakan apapun bentuknya menyebabkan seorang mati tanpa melalui proses hukum dan pengadilan secara sah yang dilakukan oleh Aparat Negara. Sedangkan dalam perspektif Hukum Pidana Islam, Extra Judicial Killing termasuk dalam jarimah Qatlu al-‘amd.

Penghapusan Hukuman Mati di Indonesia Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Eva Fitrianingrum; Jaka Susila
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

The provisions on the application of the death penalty are still a polemic, one of which is Imparsial NGO which is against the implementation of the death penalty in Indonesia. Based on this, the researcher wants to examine what motivated the Imparsial NGO to carry out the movement to abolish the death penalty and what solutions are offered by Imparsial NGO if the death penalty is abolished. This type of research is a qualitative approach field. The source of data used is primary where the data is obtained from sources from the Imparsial NGO, and uses laws, articles and journals, other sources of secondary data are obtained from books as complementary data for primary data sources. Data analysis is descriptive qualitative analysis, data collection methods with direct interviews and documentation. The results of this study are that the reason behind Imparsial NGO's abolition of the death penalty is that the death penalty is considered a violation of human rights, not only that Imparsial NGO considers the application of clemency to the death penalty to be problematic, and scientifically there is no evidence of a deterrent effect from the application of the death penalty. The solution offered by Imparsial NGO is the application of a moratorium on the death penalty, social work and replacement of prison sentences or fines. In the movement to abolish the death penalty carried out by the Imparsial NGO, in the view of Islamic criminal law, Islamic law in determining a punishment based on the Qur'an, as in Islamic criminal law, has a method or method in carrying out punishment for convicts such as in Qishash based on QS. Al Baqarah 178-179, stoned or exiled. Abstrak Ketentuan penerapan hukuman mati masih menjadi polemik, salah satunya LSM Imparsial yang kontra terhadap penerapan hukuman mati di Indonesia, berpijak dari ini, peneliti ingin meneliti apa yang melatarbelakangi LSM Imparsial melakukan gerakan penghapusan hukuman mati serta solusi apa yang ditawarkan LSM Imparsial apabila hukuman mati dihapuskan. Jenis penelitian ini adalah lapangan pendekatan Kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu primer di mana datanya di dapat dari narasumber yang berasal dari LSM Imparsial, serta menggunakan undang-undang, artikel-artikel dan jurnal, sumber data lainya yaitu sekunder diperoleh daari buku-buku sebagai data pelengkap sumber data primer. Analisis data yang dilakukan adalah analisis kualitatif Deskriptif, metode pengumpulan data dengan wawancara langsung dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini yaitu, yang melatarbelakangi LSM Imparsial melakukan penghapusan hukuman mati adalah hukuman mati dianggap melanggar HAM, tidak hanya itu LSM Imparsial menganggap adanya problematika penerapan grasi hukuman mati, serta secara ilmiah tidak terbukti adanya efek jera dari penerapan hukuman mati. Adapun solusi yang ditawarkan LSM Imparsial yaitu adanya penerapan moratorium hukuman mati, kerja sosial serta diganti hukuman penjara atau denda. Dalam gerakan penghapusan hukuman mati yang di lakukan LSM Imparsial ini, dalam pandangan hukum pidana Islam Hukum Islam dalam menetapkan suatu hukuman berdasarkan Al-Qur’an, seperti halnya dalam hukum pidana Islam memiliki cara atau metode dalam pelaksanaan hukuman untuk terpidana seperti di Qishash berdasarkan Q.S Al Baqarah 178-179, dirajam atau diasingkan.

Kewenangan KUA Kecamatan dan Pengadilan Agama Dalam Perkara Perubahan Biodata Akta Nikah Muhammad Sangidun; Roykhatun Nikmah
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

This study aims to examine the authority of the District Office of Religious Affairs (KUA) and the Religious Courts in changing marriage certificate biodata. To change the biodata on the marriage certificate, it should be enough to do it at the District KUA in accordance with the provisions in PMA Number 20 of 2019 and there is no need to go through the determination of the Religious Courts because it is not legally mandated in Law Number 50 of 2009. Meanwhile, the judges of the Cilacap Religious Court granted the request for a change in the marriage certificate biodata on the grounds that it had previously submitted to the KUA but was rejected. This is not in accordance with PMA Number 20 of 2019 and Law Number 50 of 2009 it can be said that the KUA rejects cases under its authority and the Religious Courts handle cases outside its authority. With the qualitative field method, the data were collected through interviews and documentation and analyzed descriptively. The findings in the study in the form of the KUA's refusal to change the marriage certificate biodata were because the Petitioner did not fulfill the administrative requirements in the form of a birth certificate, the case of changing the marriage certificate biodata at the Cilacap Religious Court in 2020 was 309 cases, and the judge granted the request based on the provisions of Article 49 Law Number 50 of 2009. The conclusion of this research is that the KUA and the Religious Courts are both authorized to change the marriage certificate biodata, the authority attached to the KUA is absolute authority as stated in PMA Number 20 of 2020 while the Religious Courts are an expansion of authority in article 49 of the Law. Law Number 50 of 2009 because it is included in the case of the marriage sector. Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk meneliti kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan dan Pengadilan Agama dalam mengubah biodata akta nikah. Untuk mengubah biodata pada akta nikah seharusnya cukup dilakukan di KUA Kecamatan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan tidak perlu melalui penetapan Pengadilan Agama sebab secara limitatif bukan merupakan kewenangannya yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Sedangkan hakim Pengadilan Agama Cilacap mengkabulkan permohonan perubahan biodata akta nikah dengan alasan sebelumnya telah mengajukan ke KUA akan tetapi ditolak. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Dapat dikatakan KUA menolak perkara yang menjadi kewenangannya dan Pengadilan Agama menangani perkara diluar kewenangannya. Temuan dalam penelitian berupa penolakan KUA mengubah biodata akta nikah adalah karena Pemohon tidak melengakpi syarat administratif berupa akta kelahiran, perkara perubahan biodata akta nikah di Pengadilan Agama Cilacap pada tahun 2020 sebanyak 309 perkara, serta hakim mengkabulkan permohonan tersebut berdasarkan ketentuan pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Simpulan dari penelitian ini adalah KUA dan Pengadilan Agama sama-sama berwenang mengubah biodata akta nikah, kewenangan yang melekat pada KUA merupakan kewenangan mutlak sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 sedangkan pada Pengadilan Agama merupakan perluasan kewenangan dalam pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebab termasuk dalam perkara bidang perkawinan.

Tinjauan Fiqih Mu’amalah Terhadap Sistem Sewa Tanah Eks Bondo Desa Aditiana Nurul Fajriah; Seno Aris Sasmito
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

This research discusses the rent activities that are usually carried out by residents in the Kwangen Village, namely the land rental auction for former bondo desa. In the implementation of the former bondo desa land rent using an open auction system, between the tenant and the village party in this rent there is a written rent agreement. However, in its implementation there are still some tenants who do not comply with the contents of the agreement. By transferring the rent rights over land management to someone else. The objective of this research was to analyze system the land rent agreement of the former bondo desa and to analyze the fiqh mu'amalah review of the transfer of rights to the land management of the former bondo desa in Kwangen Village, Gemolong District, Sragen Regency.This research was a field qualitative research, with primary data obtained from interviews, observations and documentation of interview result with the village and tenants and secondary data obtained from books, journals, thesis, notes and so on. The data obtained will be analyzed with the stages of data reduction, data presentation and conclusions. The result of this research was that the sytem land rent agreement of the former bondo desa in Kwangen Village, Gemolong District, Sragen Regency is using an auction system by lottery.Then the law on transfer of land management rights of the former bondo desa land rent was not allowed. Because, at the beginning of the contract, there were already rules regarding the prohibition of transfer of land rights of the former bondo desa land auction rental agreement which had been agreed upon by both sides. Abstrak Penelitian ini membahas mengenai kegiatan sewa-menyewa yang sudah biasa dilakukan oleh warga masyarakat di Kelurahan Kwangen yaitu sewa lelang tanah eks bondo desa. Dalam pelaksanaan sewa menyewa tanah eks bondo desa ini menggunakan sistem lelang terbuka, di mana antara penyewa dengan pihak Kelurahan dalam sewa menyewa ini terdapat sebuah perjanjian sewa yang dilakukan secara tertulis. Namun dalam pelaksanaannya masih ditemukan beberapa penyewa yang tidak mematuhi isi perjanjian tersebut. Yaitu dengan mengalihkan hak sewa atas pengelolaan tanah kepada orang lain. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sistem sewa tanah eks bondo desa dan menganalisis tinjauan fiqih mu’amalah terhadap peralihan hak sewa atas pengelolaan tanah eks bondo desa di Kelurahan Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Jenis penelitian ini adalah kualitatif lapangan (field resear/ch), dengan data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi hasil wawancara dengan pihak Kelurahan dan penyewa serta data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, catatan dan sebagainya. Data yang didapat dianalisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem sewa tanah eks bondo desa di Kelurahan Kwangen, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen menggunakan sistem lelang dengan undian. Kemudian hukum peralihan hak sewa atas pengelolaan tanah eks bondo desa adalah tidak diperbolehkan. Karena, pada awal akad sudah terdapat aturan tentang dilarangnya perbuatan peralihan hak sewa dalam perjanjian sewa lelang tanah eks bondo desa yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Praktik Jual Beli Tanah di Bawah Tangan Perspektif Hukum Islam dan Undang - Undang Pertanahan Dina Setiani; Ah Kholishayatuddin
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Buying and selling land is the process of transferring ownership of land from the seller to the buyer, which is carried out in an open and cash manner. The transfer of land rights is supervised and regulated by government regulations where a deed of sale and purchase (AJB) must be made by the competent authority as evidence that a legal act of transferring rights has taken place. This research is a type of field research using qualitative research methods. Sources of data obtained from primary data, namely from interviews about the practice of buying and selling land under the hands of the perspective of Islamic law and the Land Law in Trukan Village, Pracimantoro District, Wonogiri. As well as secondary data sources obtained from documentation, reference books, journals, and Basic Agrarian Laws as well as Government Regulations on land registration and Government Regulations concerning Land Deed Maker Officials (PPAT). Based on the results of the study, In the perspective of Islamic law, the status of land ownership in a free sale is perfect property (milk at-tam) while the annual sale is imperfect property (milk naqish), the validity of the sale and purchase of land in terms of the obligations of the seller and buyer, has fulfilled the pillars and conditions of the sale and purchase. This transaction is a legal sale and purchase in Islam. The custom in society that is in accordance with the sale and purchase of private land is 'Urf, which is 'urf fi'li and urf sahih. Meanwhile, from a positive legal perspective in Indonesia, referring to government regulations and land laws, the legitimacy and legal status of buying and selling illegal land is not a legal act and has not yet had a strong and permanent legal force. Abstrak Jual beli tanah merupakan proses pemindahan hak milik atas tanah dari penjual kepada pembeli yang dilakukan secara terang dan tunai. Peralihan hak atas tanah diawasi dan diatur dengan peraturan pemerintah yangmana harus dibuat akta jual beli (AJB) oleh pihak yang berwenang sebagai bukti telah terjadi perbuatan hukum pemindahan hak. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan metode penelitian kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara tentang praktik jual beli tanah di bawah tangan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Pertanahan di Desa Trukan, Kecamatan Pracimantoro, Wonogiri. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi, buku-buku referensi, jurnal, dan Undang-Undang Pokok Agraria serta Peraturan Pemerintah tentang pendaftaran tanah dan Peraturan Pemerintah tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Berdasarkan hasil penelitian, dalam perspektif hukum Islam, status kepemilikan tanah pada jual lepas merupakan milik sempurna (milk at-tam) sedangkan jual tahunan merupakan milik tidak sempruna (milk naqish), keabsahan jual beli tanah ditinjau dari kewajiban penjual dan pembeli, telah memenuhi rukun dan syarat jual beli, transaksi ini merupakan jual beli yang sah dalam Islam. Kebiasaan dalam masyarakat yang sesuai dengan jual beli tanah di bawah tangan ini merupakan 'Urf, yaitu merupakan ‘urf fi’li dan ‘urf sahih. Sedangkan dalam pandangan hukum positif di Indonesia mengacu pada peraturan pemerintah dan undang-undang pertanahan, keabsahan dan status hukum jual beli tanah di bawah tangan ini bukan merupakan perbuatan hukum yang sah dan belum berkekuatan hukum yang kuat dan tetap.

Pelaksanaan Khiyar Dalam Transaksi Jual Beli Online di Shopee Dinda Yuanita; Ning Karna Wijaya
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Buying and selling activities do not always go according to the wishes of the seller or the buyer. Like several buyer complaints found in the online customer review of Shopee Toko Kita Murah on rating one and two related to product problems such as incomplete, incorrect, and defective goods sent. With these problems, it is necessary to have the right of khiyar so that buying and selling is based on consensual and pleasure elements between the seller and the buyer. This study aims to describe the implementation of khiyar in online buying and selling transactions at the Toko Kita Murah at Shopee and to describe the implementation of khiyar in online buying and selling transactions at the Toko Kita Murah at Shopee fiqh mu'amalah perspective. The research uses a field research type with a qualitative approach. Sources of data, namely primary data obtained from interviews, observations and documentation and secondary data obtained from reference books. Based on the results of research on online buying and selling transactions at Toko Kita Murah at Shopee, any problems experienced by buyers with goods received, Toko Kita Murah allows buyers to submit goods returns during Shopee's warranty period is still valid by showing photos related to the reason for the return. Toko Kita Murah only agrees to return goods and refund solutions. Toko Kita Murah has implemented the khiyar rights according to the Shopee program, namely the Shopee guarantee. There are several khiyar practices that have been implemented, namely khiyar requisites, khiyar majlis, khiyar 'aib, khiyar ta'yin and khiyar ru'yah. The khiyar that has not been implemented are khiyar ghabn and tadlis. Abstrak Kegiatan jual beli tidak selalu berjalan sesuai dengan keinginan penjual ataupun pembeli. Seperti beberapa komplain pembeli yang terdapat pada online customer review Shopee Toko Kita Murah pada rating satu dan rating dua terkait permasalahan produk seperti barang yang dikirim kurang lengkap, tidak sesuai pesanan, dan cacat. Adanya permasalahan tersebut, maka diperlukan hak khiyar agar jual beli didasarkan unsur suka sama suka dan keridhaan antara penjual dan pembeli. Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online pada Toko Kita Murah di Shopee dan mendeskripsikan pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online pada Toko Kita Murah di Shopee perspektif fiqh mu’amalah. Penelitian menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sumber data yaitu data primer diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi tentang pelaksanaan khiyar dalam transaksi jual beli online pada Toko Kita Murah di Shopee dan data sekunder diperoleh dari buku referensi. Berdasarkan hasil penelitian transaksi jual beli online di Toko Kita Murah pada Shopee, setiap permasalahan yang dialami pembeli atas barang yang diterima, Toko Kita Murah mengizinkan pembeli mengajukan pengembalian barang selama masa garansi Shopee masih berlaku dengan menunjukan foto yang berkaitan dengan alasan pengembalian. Pihak Toko Kita Murah hanya menyetujui solusi pengembalian barang dan dana. Toko Kita Murah sudah melaksanakan hak khiyar sesuai program di Shopee yaitu garansi Shopee. Terdapat beberapa praktik khiyar yang sudah diterapkan yaitu khiyar syarat, khiyar majelis, khiyar ‘aib, khiyar ta’yin dan khiyar ru’yah merupakan khiyar yang paling banyak dilakukan oleh pembeli di Toko Kita Murah. Adapun khiyar yang belum diterapkan yaitu khiyar ghabn dan khiyar tadlis.

Penyidikan Tindak Pidana Pencurian di Polres Purworejo Sekar Resti Fauzi; Fery Dona
Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi Vol. 4 No. 1 (2022): May 2022
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

The theft case is one of the four most common crimes in the Purworejo Police Legal Area. Among them are theft, embezzlement, fraud, and narcotics. In handling the theft case at the Purworejo Police, there is a legal process that can be completed at the investigation level, although in the Criminal Procedure Code it is not stated but in other laws it has been regulated. So, in this paper, we will discuss how the investigation of the crime of theft is carried out in the jurisdiction of the Purworejo Police and the view of Islamic law on the crime of theft. This study aims to describe how the investigation of the crime of theft is carried out in the jurisdiction of the Purworejo Police. And describe the views of Islamic law on the crime of theft. This research is a field research. Research data in the form of primary and secondary data. In collecting data the author uses interviews and documentation. While in the analysis using descriptive qualitative analysis method with a normative juridical approach. Based on the results of the research conducted by the author, it can be concluded that the completion of the investigation into the criminal act of theft at the Purworejo Police is in accordance with legal provisions where the internal police use the reference to Perkap Number 6 of 2019 concerning criminal investigations. In the view of Islamic law, the criminal act of theft for stealing in secret and theft by committing violence is the same, namely, with the punishment of cutting off hands (had punishment). If the theft is not carried out in secret, the punishment is not had or cut off hands, but ta'zir punishment (a punishment handed over to Ulil Amri to deter the perpetrators and as a preventive measure). Abstrak Kasus Pencurian merupakan satu dari empat tindak pidana terbanyak di Wilayah Hukum Polres Purworejo. Diantaranya yaitu pencurian, penggelapan, penipuan, dan narkotika. Dalam penanganan kasus pencurian di Polres Purworejo ada yang proses hukumnya dapat diselesaikan ditingkat penyidikan meskipun di KUHAP tidak disebutkan namun dalam Undang-Undang lain sudah diatur. Maka, dalam penulisan ini akan membahas tentang bagaimana pelaksanaan Penyidikan tindak pidana pencurian diwilayah hukum Polres Purworejo dan pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan bagaimana pelaksanaan penyidikan tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Purworejo dan mendeskripsikan mengenai pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana Pencurian. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Data penelitian berupa data primer dan sekunder. Dalam pengumpulan data penulis menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam analisis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian penyidikan tindak pidana pencurian di Polres Purworejo sudah sesuai dengan ketentuan hukum dimana internal kepolisian menggunakan rujukan Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana. Dalam pandangan hukum Islam terhadap tindak pidana pencurian bagi pencurian secara sembunyi-sembunyi dan pencurian dengan melakukan kekerasan sama yaitu, dengan hukuman potong tangan (hukuman had). Jika pencurian itu tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi maka hukumannya bukan hukuman had atau potong tangan melainkan hukuman ta’zir (hukuman yang diserahkan kepada Ulil Amri untuk membuat jera pelaku dan sebagai tindak pencegahan).

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Abdul Rahman Prakoso

Contact Email abdulprakoso27@gmail.com

Phone +6281226849391

Journal Mail Official jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location Kab. sukoharjo, Jawa tengah INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Abdul Rahman Prakoso

Contact Email
abdulprakoso27@gmail.com

Phone
+6281226849391

Journal Mail Official
jurnalilmiahfasya@gmail.com

Editorial Address
Jl. Pandawa, Pucangan, kartasura, Sukoharjo 57168 Telp. 0271-781516 Fax. 0271-782774

Location
Kab. sukoharjo,

Jawa tengah

INDONESIA