cover
Contact Name
Helda Risman
Contact Email
jsps-ridu@idu.ac.id
Phone
+6221-29618754
Journal Mail Official
jsps-ridu@idu.ac.id
Editorial Address
Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI) Kompleks IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat 16810 (Kampus Pusat) Telp. (021) 29618754 Fax. (021) 29618773 Website : www.idu.ac.id Email : jurnal.unhan@idu.ac.id
Location
Kota bogor,
Jawa barat
INDONESIA
STRATEGI PERANG SEMESTA
ISSN : 28302869     EISSN : 28302877     DOI : -
Strategi Perang Semesta (Total War Strategy) is a journal published by the Faculty of Defense Strategy, the Republic of Indonesia Defense University. Strategi Perang Semesta is an interdisciplinary journal which is mainly concerned with the field of defense and war theory and analysis. Whilst attempting to be scholastic, Strategi Perang Semesta is designed for exchange of ideas, methodological approaces in defense studies, and supporting academic development as well as involved in the analysis of war, defense and military strategy. Strategi Perang Semesta is a journal focused on strategic studies promoting the fresh thinking among scholars and practitioners alike. The specifying feature of Strategi Perang Semesta is it dedicates to interdisciplinary spheres to the study of defense and war. It is designed to be a forum for exchanging perspectives, ideas, and concepts among scholars and practitioners. It is open for articles discussing and analyzing a wide range of modern warfare, defense policy and modern strategy. The editors welcome contributions to Strategi Perang Semesta that fall within the following subject categories: 1. Warfare and Strategy 2. Defense politics, policy, and intelligence 3. transformation of war and contemporary security issues 4. territorial defense, homeland security, and low-intensity operations 5. historical patterns, social and legal aspect of war, defense and armed forces
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta" : 5 Documents clear
Strategi Pangkalan TNI AL Banten Dalam Mendukung Pengamanan ALKI I Eko Yuri; Dadang Gunawan; Rayanda Barnas
Strategi Perang Semesta Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (387.44 KB)

Abstract

Abstrak -- Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) adalah alur laut yang ditetapkan sebagai alur untuk pelaksanaan hak lintas alur laut kepulauan berdasarkan The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. Alur ini merupakan alur untuk pelayaran dan penerbangan yang dapat dimanfaatkan oleh kapal atau pesawat udara asing di atas laut tersebut untuk dilaksanakan pelayaran dan penerbangan damai dengan cara normal. Selat Sunda sebagai salah satu selat tersibuk di Indonesia merupakan bagian dari Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, yang menghubungkan perairan Samudera Hindia melewati Selat Karimata menuju Laut Natuna Utara atau sebaliknya. ALKI merupakan konsekuensi Indonesia sebagai negara kepulauan setelah pemerintah Indonesia meratifikasi UNCLOS 1982 melalui Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 1985. Adanya ancaman-ancaman yang terjadi di ALKI-I dan wilayah perairan Indonesia di Selat Sunda, maka dibutuhkan strategi dari TNI AL di wilayah tersebut, yang berada dibawah yuridiksi pengawasan Lanal Banten. Sesuai dengan tugas pokok TNI yaitu menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara, maka penelitian ini ingin melihat strategi dalam pengamanan dan kendala dalam pengamanan ALKI-I terutama Selat Sunda demi menciptakan implementasi konsep kedaulatan maritim di perairan Indonesia yang saat ini menggunakan konsep Poros Maritim Dunia.Kata Kunci: ALKI, Pengamanan, TNI AL Abstract -- Indonesian Archipelagic Sea Lines (ALKI) is a sea lines that is designated as a lines for the implementation of archipelagic sea lanes crossing rights based on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982. This lines is a channel for shipping and aviation that can be utilized by foreign ships or aircraft over the sea to carry out peaceful voyages and flights in the normal way. The Sunda Strait as one of the busiest straits in Indonesia is part of the Indonesian Archipelago Sea Lines (ALKI) I, which connects the waters of the Indian Ocean through the Karimata Strait to the North Natuna Sea or vice versa. ALKI is a consequence of Indonesia as an archipelagic country after the Indonesian government ratified UNCLOS 1982 through the Republic of Indonesia Law Number 17 of 1985. There are threats that occur in ALKI-I and Indonesian territorial waters in the Sunda Strait, so a strategy is needed from the Navy in the region , who are under the jurisdiction of the Banten Lanal supervision. In accordance with the TNI's main task of upholding state sovereignty, maintaining the territorial integrity of the Unitary Republic of Indonesia based on Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as well as protecting the entire nation and all of Indonesia from the threat to the integrity of the nation and the state, this wants to see strategies in security and constraints in safeguarding ALKI-I especially the Sunda Strait in order to create an implementation of the concept of maritime sovereignty in Indonesian waters which currently uses the concept of the World Maritime Fulcrum.Keywords: ALKI, Security, Naval
Strategi Kerjasama Sipil dan Militer Bidang Pembangunan Infrastruktur Daerah Dalam Rangka Memperkuat Pertahanan Negara (Studi di Provinsi Jawa Barat) Giri Satrio; I Wayan Midhio; Deni D.A.R.
Strategi Perang Semesta Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (397.226 KB)

Abstract

Abstrak -- Koordinasi atau kerjasama sipil dan militer di Indonesia telah dilakukan, namun belum memiliki prosedur tetap atau doktrin dan juga belum terstruktur. Amanat dari Undang-Undang Pertahanan adalah menjadi tugas pemerintah untuk mempersiapkan secara dini sistem pertahanan negara yang juga memerlukan dukungan dari berbagai sektor, salah satunya adalah pembangunan sarana dan prasarana penunjang (Infrastruktur) khususnya di daerah. Undang-Undang TNI juga menyatakan tugas pokok TNI dilakukan dengan operasi militer selain perang untuk membantu tugas pemerintahan di daerah dalam kondisi dan situasi yang memerlukan sarana, alat dan kemampuan TNI untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi, antara lain merehabilitasi infrastruktur. Tujuan Penelitian yaitu Menganalisis Strategi dan bentuk kerjasama di daerah Jawa Barat antara Pemda, Kodam III/Slw, dan dinas teknis terkait seperti Bina Marga. Metode penelitian yang digunakan adalah Kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah dari Wawancara, Observasi dan desk study berupa pengumpulan dokumentasi dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini adalah tujuan dari kerjasama tersebut masih perlu dioptimalkan dengan menggunakan segenap sumber daya yang ada baik SDM, SDA, Dana yang didukung oleh regulasi yang selaras dengan cara dan sarana untuk mencapai tujuan bersama yaitu memperkuat pertahanan negara kedepannya. Begitupun harapan adanya strategi kerjasama yang intensif antara Perangkat di Daerah seperti  Bappeda, Dinas Teknis terkait, Tokoh Masyarakat dan pihak TNI sendiri dalam hal ini Kodam III/Slw. Sehingga pembangunan kesejahteraan masyarakat yang mengacu pada RTRW Pemda Jawa Barat akan seiring sejalan dengan pembangunan wilayah pertahanan dalam hal ini dalam konteks di wilayah Jawa Barat yang juga mendukung wilayah perbatasan di sekitarnya.Kata kunci : Strategi Kerjasama, Sipil dan Militer, Infrastruktur Daerah, Pertahanan Negara Abstract -- Civil and military coordination or cooperation in Indonesia has been carried out, but has not had a fixed procedure or doctrine and has not yet been structured. The mandate of the Defense Law is the duty of the government to prepare early on the national defense system which also requires support from various sectors, one of which is the construction of supporting facilities and infrastructure, especially in the regions. The TNI Law also states that the TNI's main task is to carry out military operations other than war to assist the task of government in the regions in conditions and situations that require the TNI's means, tools and capabilities to resolve the problems being faced, including rehabilitating infrastructure. The research objective is to analyze the strategy and form of cooperation in the West Java area between the local government, Kodam III / Slw, and related technical services such as Bina Marga. The research method used is Qualitative. The data collected are from Interviews, Observations and desk studies in the form of documentation collection and literature study. The results of this study are that the purpose of the collaboration still needs to be optimized by using all available resources, including human resources, natural resources, funds that are supported by regulations that are in line with the means and means to achieve a common goal of strengthening the country's defense in the future. Likewise, the hope of an intensive collaboration strategy between the Regional Devices such as Bappeda, related Technical Services, Community Leaders and the TNI itself in this case Kodam III / Slw. So that community welfare development that refers to the RTRW of the West Java Regional Government will be in line with the development of defense areas in this case in the context of the West Java region which also supports the surrounding border areas. Keywords: Cooperation, Civil and Military Strategy, Regional Infrastructure, State Defense
Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia Basri Mustari; Supartono Supartono; Rayanda Barnas
Strategi Perang Semesta Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (268.616 KB)

Abstract

Abstrak – Poros Maritim Dunia (PMD) mulai dicetuskan sejak terpilihnya Joko Widodo sebagai Presiden RI pada tahun 2014, beberapa hal yang dijadikan dasar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia diantaranya letak geografis Indonesia yang berada pada persilangan samudera Hindia dan samudera Pasifik serta antara benua Asia dan benua Australia.  Posisi Indonesia yang strategis tersebut tentu berkepentingan untuk ikut menentukan masa depan kawasan samudera Pasifik dan samudera Hindia agar  kedua kawasan tersebut tetap damai dan aman bagi pengguna jalur perdagangan dunia. Dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia, maka TNI AL sebagai komponen utama pertahanan negara di laut mempunyai peran penting untuk menjaga kepentingan  bangsa Indonesia di laut dan menjamin keamanan bagi para pengguna laut. Melalui strategi pertahanan laut nusantara (SPLN) yang dimiliki oleh TNI AL sejak tahun 2004  perlu diketahui sejauh mana SPLN dapat mewujudkan lima pilar utama yang terdapat pada poros maritim dunia. Dengan menggunakan metode kualitatif fenomenologis, penulis mmemperoleh data melalui wawancara langsung kepada beberapa narasumber terkait dengan sejauh mana SPLN dapat mewujudkan poros maritim dunia yang hasilnya dapat disimpulkan bahwa SPLN tidak sepenuhnya dapat mewujudkan poros maritim dunia karena tujuan SPLN hanya untuk operasi pengendalian laut dan penangkalan, sehingga diperlukan adanya penyempurnaan SPLN dan kerjasama antar kementerian dan lembaga terkait untuk mewujudkan lima pilar utama poros maritim dunia.Kata Kunci: Strategi, Pertahanan Negara di Laut, Poros Maritim Dunia Abstract - The World Maritime Axis (WMA) began to be initiated since the election of Joko Widodo as President of the Republic of Indonesia in 2014, a number of things that became the basis for making Indonesia as the WMA, including Indonesia's geographical location in the Indian Ocean and Pacific Ocean crossing and between the Asian continent and the Australian continent. Indonesia's strategic position is certainly of interest to determine the future of the Pacific and Indian oceanic regions so that the two regions remain peaceful and safe for users of world trade routes. In order to realize Indonesia as a WMA, the Navy as a major component of the country's defense at sea has an important role to play in safeguarding the interests of the Indonesian people at sea and ensuring security for marine users. Through the Archipelago Sea Defense Strategy (ASDS) owned by the Indonesian Navy since 2004, it is necessary to know the extent to which the ASDS can realize the five main pillars contained in the WMA. By using phenomenological qualitative methods, the author obtains data through direct interviews with several informants related to the extent to which the ASDS can realize the WMA, the results of which can be concluded that ASDS cannot fully realize the WMA because the purpose of ASDS is only for sea control and deterrence operations, so required improvement of ASDS and cooperation between relevant ministries and institutions to realize the five main pillars of the WMAKeywords: Strategy, State of Defense at Sea, World Maritime Axis
Kebijakan Strategis Pemberdayaan Diaspora Indonesia Untuk Pertahanan Negara Helda Risman; Gede Sumertha KY; Pujo Widodo
Strategi Perang Semesta Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (442.207 KB)

Abstract

Abstrak -- Konseptualitas pertahanan negara Indonesia dikonstruksikan dalam sistem pertahanan secara semesta dengan mengerahkan seluruh warga negara di seluruh wilayah NKRI. Diaspora Indonesia adalah WNI yang menetap dan beraktivitas di luar negeri. Dengan jumlah sekitar 8 juta, tersebar di berbagai negara, diversitas profesi, komunitas transnasional, Diaspora Indonesia memiliki potensi untuk diberdayakan untuk pertahanan negara. Di sisi lain, tantangan dan ancaman yang dihadapi saat ini dipengaruhi kompleksitas dinamika influensial perkembangan lingkungan strategis. Eksistensi Diaspora Indonesia selama ini berkembang secara sporadis, bebas dan kurang mendapatkan pembinaan dalam entitas nasionalistik yang baik. Mengingat kekhasan karakteristiknya, pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara perlu dirancang dalam kebijakan strategis yang terpadu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara. Metode kualitatif digunakan dalam penelitian ini, dengan pendekatan phenomenology. Pejabat di Kemenhan dan Kemenlu terkait kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia dijadikan subjek penelitian sesuai purposive sampling. Realita yang diperoleh dalam penelitian bahwa perkembangan Diaspora Indonesia belum tercatat secara akurat dan sistematis. Renstra Kemenlu 2015-2019 dan Jakgarhanneg Kemenhan 2015-2019 belum dijabarkan dalam kebijakan pemberdayaan Diaspora Indonesia secara spesifik. Kausalitas yang mengemuka bahwa Pejabat Kemenlu belum memahami konsep pertahanan negara, sementara Pejabat Kemehan masih berorientasi pada teritori NKRI dalam pemberdayaan masyarakat, selain belum adanya kesepemahaman dan pencatatan yang akurat atas Diaspora Indonesia. Kedua Kementerian pun belum dapat bersinergi. Berdasarkan perspektif struktural-fungsional, substantif pemberdayaan, dan tujuan-strategi, menghasilkan konklusi bahwa kebijakan strategis pemberdayaan Diaspora Indonesia untuk pertahanan negara belum ada. Kata Kunci: Diaspora, Pemberdayaan, Kebijakan, Sinergitas, Pertahanan AbstractIndonesia national defense (ND) concept is constructed in a universal defense system by mobilizing all citizens throughout Indonesian territory. Indonesian Diaspora (ID) are Indonesian Citizens who reside and pursuit their live abroad. With about 8 million, spread abroad, professional diversity, and transnational communities, ID is potential assets to be empowered for ND. On the other hand, the challenges and threats emerged today are influenced by the complexities of the dynamics of the strategic environment development. ID’s existence so far has been intensifying sporadically, freely and lacks handling in a good nationalistic entity. By looking at its characteristics, the empowerment of the ID for ND needs to be designed in an integrated strategic policy. The inquiry research adopted is how strategic policy of empowering ID for ND. This study using qualitative method, with a phenomenology approach. The Officials at the Ministry of Defense (MOD) and the Ministry of Foreign Affairs (MOFA) related to the empowerment policy of ID are put as research subjects based on purposive sampling. The MOFA Strategic Plans 2015-2019 and the MOD Jakgarhanneg 2015-2019 haven’t been elaborated into specific policy on empowering ID. MOFA Officials don’t understand the ND concept, while MOD Officials remain their perspective based on territory orientation, besides differ about and no details in ID. On the other side, the both Ministries are not in synergy as well. The conclusion here, based on structure-functional, empowerment substantive, and objective-strategy, as of today, the strategic policy on ID empowerment for ND doesn’t exist yet.Keywords : diaspora, empowerment, policy, synergy, defense
Peran Pengawasan di Lingkungan Institusi Pertahanan Dalam Rangka Mendukung Sistem Pertahanan Negara (Studi di Mabes TNI Angkatan Udara Tahun 2018) Eka Soni Astaryadi; Tri Legionosuko; Haposan Simatupang
Strategi Perang Semesta Vol 4, No 2 (2018): Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta
Publisher : Universitas Pertahanan Republik Indonesia (UNHAN RI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (392.894 KB)

Abstract

Abstrak -- Latar belakang dari penelitian ini disebabkan oleh kurangnya SDM yang berkompeten di dalam pengawasan dan pemeriksaan di lingkungan Itjenau. Monitoring, panduan, dan standar pendidikan diperlukan agar auditor Itjenau dapat bekerja dengan baik. Selain itu, perlu ada evaluasi untuk meningkatkan kinerja auditor untuk mewujudkan Itjenau yang mandiri dan profesional. Jadi, untuk dapat mempertahankan sistem pertahanan Keamanan Udara Indonesia yang kuat dengan dasar hukum dan bebas dari korupsi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, penelitian ini bertujuan agar suatu kegiatan mempunyai arah tertentu  dengan apa yang diharapkan terkait dengan peran pengawasan di Itjenau dengan Menganalisis standar pengawasan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara dalam rangka mendukung sistem pertahanan negara.   Metode ini dianggap paling cocok untuk menguji kompetensi peran Inspektorat Jenderal Angkatan Udara Nasional untuk mendukung penciptaan sistem pertahanan nasional. Hasil penelitian ini bahwa peran pengawasan di Inspektorat Jenderal Angkatan Udara Indonesia baik. Namun, di lain pihak lembaga pengawas ini adalah untuk lebih meningkatkan kemampuannya, masih ada pelatihan yang diperlukan terkait dengan tingkat formal dan informal, untuk membentuk sumber daya manusia yang profesional di bidangnya. Kemudian, dalam pelaksanaan standar pengawasan di Itjenau sudah sesuai dan sudah dalam kategori standar pengawasan sumber daya manusia.Kata kunci: Peran, Pengawasan, Auditor, Itjenau Abstract -- This study is caused by a lack of competent human resources in supervision and inspection in Inspektorat Jenderal AU (Itjenau). A standard monitors, guidance and education is needed for Itjenau auditor to be able to perform well. In addition, there are needs to be an evaluation to improve the performance of auditors to realize Itjenau which is independent and professional. So, as to be able to maintain a strong Indonesian Air Security defense system with a law based and free of corruption. This method is considered the most suitable for testing the competencies of the role Indonesian National Air Force Inspectorate General in order to support the creation of a national defense system. The result of this research that role of supervision in the Indonesian Air Force Inspectorate General was good. However, on the other hand this supervisory institution is to further improve its capabilities, there are still required trainings related to formal and informal levels, in order to form professional human resources in their fields. Then, in the implementation of the supervision standards in Itjenau it is appropriate and already in the category of supervision standards for human resources.Keywords: The Role, Supervision, Auditors, Itjenau

Page 1 of 1 | Total Record : 5