cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sospolunla@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal SOSPOL
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 16933109     EISSN : 26851172     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung Terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel telaah (review article) dimuat atas undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019" : 11 Documents clear
KOORDINASI PENERTIBAN INSTALASI PEMBANGUNAN AIR LIMBAH PABRIK DI KAWASAN TIMUR KABUPATEN BANDUNG Tati Sarihati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah belum efektifnya penertiban IPALpabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung. Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti menduga bahwa masalah tersebut dipengaruhi oleh variabel koordinasi. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah: “Seberapa besar pengaruh koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPALpabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung”. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori koordinasidari Mc Farland dalam Handayaningrat (1996:124-125), berdasarkan dimensi dimensi koordinasi melalui motivasi, koordinasi melalui konsensus, koordinasi melalui pedoman kerja, koordinasi melalui forum dan koordinasi melalui konferensi. Adapun untuk variabel efektivitas digunakan pendekatan teori dari Goggin, et.al dalam Soemaryadi (2005: 111-113) yakni dimensi prosedural, tujuan, monitoring & evaluasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah regresi linear sederhana. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukkan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara koordinasi terhadap efektivitas penertiban IPALpabrik di kawasan timur Kabupaten Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
PENGAWASAN PROGRAM SANITASI LINGKUNGAN (Studi tentang Efektivitas Sistem Penyediaan Air Minum pada Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur) Budi Kurniadi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Program Sanitasi Lingkungan melalui Sistem Penyediaan Air Minum di Kabupaten Cianjur belum efektif dan diasumsikan lemahnya pengawasan dari Dinas terkait.Tujuan penelitian ini ingin mendeskripsikan dan menganalisis seberapa besar pengaruh pengawasan terhadap efektivitas Program Sanitasi Lingkungan Kabupaten Cianjur. Metode penelitian yang digunakan Metode eksplanasi (Explanatory Research). Adapun teknik pengumpulan data: studi pustaka dan studi lapanganyang meliputi angket, wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan “Simple Random Sampling” (Sampel Secara Acak). Unsur populasi dalam penelitian adalah aparat Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kabupaten Cianjur. Teknik analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan Koefisien Rank Spearman, Uji signifikan dan Koefisien Determinasi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas Program Sanitasi Lingkungan melalui program sistem penyediaan air minum di Kabupaten Cianjur. Ini menunjukkan, bahwa Pengawasan Dinas Tata Ruang dan Permukiman memberikan variasi sebesar 55,35% terhadap Efektivitas Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur,sedangkan 44,65 % dipengaruhi faktor-faktor lain yang tidak diteliti. Hasil perhitungan tersebut dibandingkan dengan uji t dengan tingkat kekeliruan sebesar 0,05 didapatkan t-tabel adalah sebesar 1,976 dan nilai t hitung sebesar 13,268 lebih besar daripada nilai t tabel yaitu sebesar 1,976.Dengan demikian Program Sanitasi Lingkungan di Kabupaten Cianjur secara keseluruhan berada pada kriteria “cukup”. Berdasarkan hasil uji statistik yang memperlihatkan korelasi antara variabel X terhadap Y kuat dan searah.
ASIMILASI STATUS IBU RUMAH TANGGA PADA ORGANISASI WANITA Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pada mulanya, keluarga merupakan satu-satunya lembaga sosial di tengah-tengah masyarakat, satu-satunya wewenang yang dikenal oleh masyarakat primitive adalah wewenang keluarga. Keluarga dipandang sebagai lembaga yang kuat daya tahannya karena kemampuannya dalam mengendalikan individu secara terus-menerus. Hal ini penting mengingat setiap keluarga berfungsi sebagai pengantar kepada masyarakat besar dan penghubung pribadi-pribadi dengan struktut sosial yang lebih besar. Dengan bertambah kompleksnya kebudayaan, maka peran keluarga mengalami perubahan posisi yang besar. Misalnya pemenuhan kebutuhan untuk perekonomian, bersosialisai melalui organisasi dapat dilakukan pihak istri. Hal inilah yang dapat memengaruhi kedudukan dan status mereka menjadi tinggi apabila peran suami maupun istri dapat berperan lebih dan mengangkat nama baik keluarga maupun individu itu sendiri. Secara mendasar pengertian istri sebagai ibu rumah tangga adalah yang mengatur kegiatan di lingkungan keluarga dan mengerjakan kegiatan domestic saja. Tetapi pada kenyataannya istri dapat membantu tugas dan fungsi suami dan melakukan kegiatan pekerjaan di luar rumah sehingga menjadi lebih berdaya.
REAKSI DAN POLA PENGHUKUMAN TERHADAP WHITE-COLLAR CRIME Ivonne Kartika Permana
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sejak diperkenalkannya konsep White-Collar Crime oleh Sutherland (1939), perdebatan tentang definisi dan berbagai ciri empirisnya telah berlangsung hingga saat ini. Beberapa akademisi tetap menggunakan definisi yang dikemukakan oleh Sutherland (Braithwaite 1985; Coleman 2002; Geiss 1981) dan beberapa lainnya berupaya menggeser fokus dan definisi dari White-Collar Crime (Clinnard & Quinney 1973; Shapiro 1990) atau bahkan beragumentasi bahwa konsep tersebut merupakan bentuk kecacatan konstruksi sosial, tidak tepat, dan merupakan bentuk ideologi individual akademisi yang bias dan didefinisikan secara selektif (Johnson & Leo 1993). Para ahli berkeyakinan bahwa apa yang dikemukakan oleh Sutherland terkait White-Collar Crime merupakan representasi polemik atas korporasi dan dan orang dengan status sosial tinggi, meski pada kenyataannya, sejarah telah mencatat begitu banyak kasus kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang terhormat dan korporasi yang dampak kerusakan dan kerugiannya jauh melampaui kejahatan konvensional. Bahkan Jeffrey Reiman (1995) berdasarkan observasinya, menyimpulkan bahwa White-Collar Crime merupakan “The Rich Get Richer and The Poor Get Prison”, Kesimpulan ini senyatanya tercermin pada disparitas sosial atas penghukuman yang terjadi dilapangan. Para pelaku White-Collar Crime cenderung tidak mendapatkan hukuman berat dibandingkan pelaku kejahatan konvensional yang cenderung mendapatkan hukuman lebih berat. Dalam bahasa umum perbandingan ini dapat dikaitkan dengan beberapa alasan, terutama yang berkaitan dengan status dan sumberdaya yang dimikikinya. Sebagai contoh, tingkat pendidikan yang relatif tinggi dan prestise pekerjaan yang tinggi berfungsi sebagai tameng bagi mereka dari tuntutan hukum yang berat.
PERAN GERAKAN PEREMPUAN DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN BANDUNG BARAT Rafih Sri Wulandari
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu fungsi pemerintah daerah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat, untuk mewujudkan fungsi tersebut Pemerintah Kabupaten Bandung Barat membentuk wadah khusus untuk pemberdayaan perempuan dalam pembanguan yang di sebut dengan istilah gerakan perempuan membangun (GEMPUNGAN), hal ini dikarenakan pentingnya peran dan kontribusi perempuan dalam mewujudkan kesejahteraan sangatlah besar. Melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)Gempungan memiliki 4 fokus utama yaitu Keluarga berencana (KB) , Perlindungan perempuan dan Anak (PPA), Keluarga Sejahtera dan Perempuan Kepala Keluarga. Melalui program Gempungan perempuan di Kabupaten Bandung Barat diharapkan memiliki peningkatan penghasilan guna membantu kesejahteraan keluarga. Kesejahteraan keluarga ini memiliki korelasi dengan tujuan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita bangsa yaitu bangsa yang sejahtera.Hal penting yang harus dilakukan untuk mewujudkan peran perempuan dalam pembangunan tersebut melalui pemberdayaan anggota gempungan. Dalam hal ini penulis bermaksud memberikan suatu gambaran tentang konsep pemberdayaan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tujuan gempungan sebagai salah satu program pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera.
PENGAWASAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DALAM IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH Bambang Rudiansah
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Salah satu fungsi yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah fungsi pengawasan. Implementasi Produk Legislasi dan pertanggungjawaban terhadap penggunaan anggaran harus senantiasi diawasi guna menjamin agar semua dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dalam penelitian ini hanya dibatasi pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Permasalah sampah adalah suatu permasalah klasik di Kota Bandung antara lain: Tidak tersedianya fasilitas Tempat pembuangan sementara, minimnya armada pengangkutan sampah baik sampah dari sumbernya maupun sampah dari TPS ke TPA dan ketidak berhasilan Pemerintah menekan jumlah sampah dari sumbernya. sehingga menjadi pertanyaan adalah apakah Perda yang lahir pada tahun 2011 masih relevan untuk dilaksanakan atau Pengawasan dari DPRD-nya tidak maksimal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian berusaha mendiskrifsikan atau melukiskan secara terperinci atau mendalam proses pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah.Berdasarkan hasil penelitian diproleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kota Bandung terhadap Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pengelolaan sampah di Kota Bandung. Meliputi langkah-langkah yaitu: Pemantauan, Pemeriksaan dan evaluasi. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan berbagai informasi tentang pelaksanaan Perda No. 09 tahun 2011 tentang pengelolaan sampah. Pemeriksaan adalah tindak lanjut dari informasi yang didapat pada tahapan sebelumnya. Sedangkan evaluasi adalah rekomendasi terhadap Pemerintah Pusat untuk melakukan revisi terhadap UU lingkungan hidup, evaluasi juga terhadap anggaran pengelolaan sampah di Kota Bandung.
MODEL PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PEMULA (Studi tentang Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung) Yogi Gumilar S.A
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Partisipasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung sehingga peneliti mencoba untuk menganalisis apa yang ada dalam partisipasi politik pemilih pemula di Kota Bandung pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018. Berdasarkan latar belakang maka peneliti mengidenttifikasi masalah yaitu Bagaimana Partisispasi Politik Pemilih Pemula dan dan Bagaimana Model Partispasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah 2018. Peneliti menganilis Partispasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018 dengan pendekatan teori Milbrath dalam Maran (2007:156) menyebutkan dua faktor utama yang mendorong orang berpartisipasi politik, bahwa adanya faktor pendukung dan faktor penghambat yang dimana di dalam faktor pendukung terdapat lima unsur di antaranya adanya perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik. Dari dua faktor utama yang dikatakan Milbrath, terdapat faktor penghambat juga yang mendorong orang tidak berpartisipasi politik, unsur yang ada dalam faktor penghambat tersebut yaitu kebijakan induk yang selalu berubah, pemula yang otonom, dan dukungan yang kurang dari induk organisasi untuk mensukseskan. Dari pendekatan teori tersebut penulis merumuskan proposisi yaitu Partisipasi Politik Pemilih Pemula akan berlangsung optimal jika dilandaskan dari faktor perangsang politik, karakteristik pribadi seseorang, karakteristik sosial, situasi atau lingkungan politik, dan pendidikan politik dengan demikian partispasi aktif akan lebih besar dari partispasi pasif dan Model Politik Pemilih Pemula akan berbanding lurus dengan dominannya faktor pendukung dari pada faktor penghambat partrisipasi politik. Metode yang mengunakan metode penelitian deskriptif melalui pendekatan kualitatif, yaitu dengan cara menggambarkan sesuatu cara apa adanya sesuai keadaan yang terjadi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan, obeservasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian berupa temuan baru yaitu pengembangan model Partispasi Politik Pemilih Pemula pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Bandung 2018, pengembangan model ini dapat menjadi pilihan untuk mengatasi Partisipasi Politik Pemilih Pemula.
PENERAPAN HUKUM KEBIRI BAGI PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL DI INDONESIA (Tinjauan Hukum Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016) Taufik Nurhidayat
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Predator seksual menjadi momok menakutkan bagi kalangan orang tua menyusul serangkaian peristiwa kriminal pemerkosaan terhadap anak-anak di Indonesia. Meski begitu, hukuman yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan seksual tak memiliki efek jera. Hal ini terbukti dengan terus meningkatnya jumlah kasus pemerkosaan di tanah air dari tahun ke tahun. Karena itu, pemerintah merasa perlu merevisi KUHP dan UU Perlindungan Anak dengan menerbitkan UU Nomor 17 Tahun 2016. Peraturan tersebut menerapkan penambahan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual beberapa di antaranya adalah penjara seumur hidup, hukuman mati, kebiri kimia, pengungkapan identitas pelaku, sampai pemasangan alat deteksi elektronik. Penambahan hukuman kebiri kimia di Indonesia baru pertama kali diterapkan dalam kasus pemerkosaan sembilan anak oleh seorang pemuda asal Mojokerto, Jawa Tengah, bernama Muh Aris (20). Aris dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan kebiri kimia dalam vonis putusan Pengadilan Tinggi Surabaya pada 18 Juli 2019. Aris juga dikenakan denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan. Hukuman tambahan kebiri kimia inilah yang hingga sekarang menuai pro dan kontrak di kalangan masyarakat karena dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM).
JARINGAN KOMUNIKASI ORGANISASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN DESA PLOMPONG Muhammad Lutfhie
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Untuk memperkenalkan eksistensinya dan mendukung partisipasinya dalam pembangunan desa, Organisasi masyarakat yang bernama Persyarikatan Muhammadiyah Plompong membentuk dan memperluas jaringan komunikasi dengan pihak-pihak terkait, terutama dengan Pemerintah Desa Plompong. Hal ini sangat beralasan, karena dinamika organisasi tidak akan terlepas dari komunikasi organisasi eksternal. Sistem-sistem organisasi yang terdiri dari banyak sub sistem dibangun melalui pertukaran energi, informasi dan makna melalui jaringan dan saluran komunikasi. Jaringan komunikasi (communication network) dapat dilakukan secara spontan atau terencana, sementara saluran biasanya ditentukan dan dibatasi (Harris dan Nelson 2008). Untuk menggambarkan jaringan komunikasi Persyarikatan Muhammadiyah di Desa Plompong, perlu dilakukan identifikasi proses interaksi komunikasi yang terjadi antara Persyarikatan Muhammadiyah Plompong dan pihak-pihak yang terkait sehingga membentuk jaringan komunikasi. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif yang dihubungkan dengan metode deskriptif. Tujuan penelitian untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan struktur komunikasi dan proses interaksi komunikasi yang terjadi antara Persyarikatan Muhammadiyah Plompong dan pihak-pihak yang terkait sehingga membentuk jaringan komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan terdapatnya struktur komunikasi dan jaringan komunikasi Persyarikatan Muhammadiyah yang menciptakan harmonisasi dan akses dalam pembangunan desa di Desa Plompong.
PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL DALAM KEWIRAUSAHAAN PADA GENERASI MILLENIAL Noneng Sumiaty
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Media sosial sebagai media baru dalam berinteraksi dan bersosialisasi memiliki pengaruh yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan baik positif atau negatif. Salah satu aspek positif dari media sosial adalah mampu digunakan untuk promosi dan penjualan bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa semua informan adalah pelaku usaha pengguna media sosial, dan merasa bahwa media sosial telah menunjang usahanya, terutama untuk promosi dan penjualan. Materi/topik yang menjadi perhatian informan di media sosial antara lain: informasi ekonomi, sosial, agama, budaya dan hiburan. Sebagai generasi millenialyang sekaligus pelaku usaha sudah tentu selain berjualan secara olnine pernah juga melakukan pembelian secarta online. Untuk menghindari dampak negatif dari media sosial, diharapkan pelaku usaha mampu memanfatkan keuntungan dari media sosial serta bisa membatasi diri terhadap dampak negatifnya.

Page 1 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021 Vol 25 No 1 (2020): Vol. 25, No. 1, Juni 2020 Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019 Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019 Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018 Vol 23 No 1 (2018): Vol. 23, No. 1, Juni 2018 Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017 Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017 Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016 Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016 Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015 More Issue