cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Estiyan Dwipriyoko
Contact Email
estiyand@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
sospolunla@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Langlangbuana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal SOSPOL
Published by Universitas Langlangbuana
ISSN : 16933109     EISSN : 26851172     DOI : -
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Environmental Science Social Sciences
Jurnal Sosial Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Langlang Buana Jalan Karapitan 116, Lengkong Besar, Bandung Terbit 2 kali dalam setahun yaitu pada bulan Juni dan Desember. Berisi tulisan yang diangkat dari hasil penelitian di bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Artikel telaah (review article) dimuat atas undangan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Sosiologi dan Ilmu Politik
Articles 114 Documents
 1   2   3   4   5 
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP EFEKTIVITAS PEMBANGUNAN RUMAH SEDERHANA LAYAK HUNI DI KECAMATAN BAGAN SINEMBAH KABUPATEN ROKAN HILIR PROVINSI RIAU Desi Kumala Sari; Suhermanudin Suhermanudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatar belakangi dengan masalah belum optimalnya Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, Riau.Masalah tersebut dihubungkan dengan salah satu variabel Implementasi Kebijakan yang diasumsikan dapat berpengaruh terhadap Efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni . Untuk menganalisis masalah penelitian ini digunakan teori sebagai alat analisis dari Edward III (1980:10) yang terdiri dari Komunikasi, Sumber-sumber, Sikap Pelaksana dan Struktur Birokrasi. Adapun teori efektivitas digunakan teori dari Goggin et all dalam Soemaryadi (2005:111-113) yang terdiri Tujuan/Hasil (result) , Prosedural (compliance), Pemantauan (Monitoring) dan Evaluasi Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik pengumpulan data mempergunakan angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah Regresi Linier Sederhana Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara Implemetasi Kebijakan terhadap efektivitas Program Bantuan Rumah Sederhana Layak Huni di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Riau. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR Fauzah Fauzah; Nia Pusparini
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah masih rendahnya kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil pada Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Analisis masalah penelitian dilakukan dengan menggunakan teori Implementasi KebijakanEdward III dalam Winarno (2008 : 210),, berdasarkan factor-faktor implementasi kebijakan melalui dimensi Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi/Sikap Pelaksana dan Strktur Birokrasi. Adapun untuk variabel kualitas pelayanandigunakan pendekatan teori dari Parasurahman, Zeithaml dan Berry yang dkutip Tjiptono (2007:133) yakni Keandalan (Realibility),; Keresponsifan (Responsiveness), Keyakinan (Confidence), Empati (Empathy dan Berwujud (Tangibles). Metode dalam penelitian ini adalah metode survey eksplanatif (explanatory survai method) sedangkan sumber pengumpulan data dengan menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan yang meliputi : angket, observasi, dan wawancara. Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah sampel random sederhana (Simple Random Sampling). Adapun teknik analisa data yang digunakan adalah analisis regresi liniear. Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan diperoleh hasil penelitian yang menunjukan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara implementsi kebijakan terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Timur. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KEPATUHAN PARA PENGEMBANG PERUMAHAN DALAM SERAH TERIMA PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN KEPADA PEMERINTAH DI KOTA BANDUNG Nunik Ainun; Budi Kurniadi
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Prasarana, Sarana, dan Utilitas perumahan dan kawasan permukiman merupakan kelengkapan fisik untuk mendukung terwujudnya perumahan sehat, aman dan terjangkau. Dengan demikian, ketersediaan PSU merupakan kelengkapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pengembangan kawasan perumahan dan permukiman. Dukungan PSU yang memadai diharapkan dapat menciptakan dan meningkatkan kualitas lingkungan perumahan. Namun pada kenyataannya kondisi PSU perumahan yang ada saat ini kurang memadai. Hal tersebut disebabkan oleh tidak seimbangnya penyediaan PSU dengan pengembangan perumahan. Dalam pembangunan perumahan setiap pengembang memiliki kewajiban untuk menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan. Meskipun penyediaan PSU adalah kewajiban pengembang perumahan namun pada dasarnya permasalahan perumahan merupakan permasalahan yang perlu ditangani bersama-sama dengan stakeholder terkait perumahan dalam hal ini perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan pihak pengembang.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI P2TP2A KABUPATEN BANDUNG Putri Windayanti; Ero Suhara
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah dalam penelitian ini adalah belum optimalnya implementasi kebijakan perlindungan perempuan anak di Kabupaten Bandung. Peneliti menganalisis permasalahan pada implementasi kebijakan. Berdasarkan permasalahan tersebut, rumusan masalah yang diajukan adalah : “Bagaimana implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak serta faktor-faktor yang menghambat dan mendukung proses implementasi kebijakan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung.” Analisis masalah dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori Implementasi Kebijakan dari Edward III dalam Agustino(2006:149-153) berdasarkan faktor-faktor krusial dalam Implementasi Kebijakan melalui: Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi/Sikap Pelaksana, dan Struktur Birokrasi. Berlandaskan pada pendekatan teori tersebut, peneliti merumuskan proposisi sebagai berikut : Proses implementasi kebijakan pada Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak berdasarkan pada komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi maka akan menghasilkan optimalisasi proses perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Bandung. Faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan dalam pelaksanaan perlindungan perempuan dan anak dapat diatasi dengan menerapkan aspek dari dimensi tersebut. Desain dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif denganmetode studi kasus(Case Study). Analisis data dilakukan melalui siklusReduksi data, Sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Pengujian terhadap data dilakukan melalui uji validitas dan reliabilitas. Faktor yang menjadi pendukung antara lain : hubungan koordinasi dengan lembaga/instansi mitra kerja lainnya yang baik, perlengkapan sarana yang cukup mendukung. Sedangkan faktor penghambat antara lain :kurang nya sumber daya manusia yang ahli di bidangnya, sosialisasi kepada masyarakat kurang tepat sasaran, terbatasnya anggaran, belum ada sarana operasional, tidak ada MoU dan SOP yang belum jelas, korban banyak yang belum yakin, gugus tugas belum efektif, tidak adanya Monitoring dan evaluasi. Hasil penelitian menemukan faktor lain yakni belum efektifnya struktur organisasi, menyebabkan sistem pada P2TP2A lemah sehingga menimbulkan ketidak efektifan proses implementasi kebijakan.
PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA LEGISLATIF (STUDI PADA DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI GOLONGAN KARYA KABUPATEN BANDUNG) Yayan Rudiyanto; Emi Rachmawati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Partai politik adalah saluran utama untuk memperjuangkan kehendak masyarakat bangsa dan negara, sekaligus sebagai sarana kaderisasi dan rekrutmen kepemimpinan penyelenggaraan negara. Dalam desain politik modern partai politik berfungsi meninjau dan mengkaji kepentingan konstituen dalam pengambilan kebijakan strategis. Mencermati ketentuan-ketentuan tersebut dapat diketahui bahwa partai politik mempunyai posisi dan peranan yang sangat penting dalam system demokrasi. Partai politik sebagai alat perjuangan bangsa akan berjalan baik seiring dengan optimalisasi peran-peran partai politik, baik sebagai sarana komunikasi politik (political communication), sosialisasi politik (political socialization), rekrutmen politik (political recruitment), dan pengatur konflik (conflict management).Apapun sistemnya rekrutmen dari partai politik tidak akan lepas dari dua sisi proses, yaitu; menyusun kriteria yang akan menjadi kualifikasi untuk melakukan rekrutmen dan bagaimana mekanisme rekrutmen yang akan dilakukan. Kriteria atau kualifikasi yang dapat ditentukan untuk menentukan rekrutmen calon anggota legislatif adalah standar minimum yang harus dimiliki oleh seorang untuk dapat dicalonkan. Kriteria atau kualifikasi disusun berbentuk aturan atau persyaratan. Berkaitan dengan pencalonan anggota legislatif, setidaknya ada dua kualifikasi yang seharusnya dapat dipenuhi, yaitu kualifikasi yang ditetapkan oleh negara melalui undang-undang dan kualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik. Kualifikasi yang ditetapkan oleh negara biasanya bersifat umum, lkualifikasi yang ditetapkan oleh partai politik adalah menetapkan sejumlah persyaratan lain. Persyaratan tersebut selain merujuk pada ideology partai, juga harus berkorelasi dengan pelaksanaan fungsi lembaga legislatif kedepan.
PENGARUH PENGENDALIAN TERHADAP EFEKTIVITAS PENGUJIAN ANGKUTAN KOTA DI DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANDUNG Eti Sumondang; Dian Susanti
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Masalah penelitian ini adalah pengujian Angkutan Kota di Dinas Perbungan Kabupaten Bandung belum berjalan optimal. Untuk menganalisis masalah yang diteliti, penulis mengajukan teori pengendalian dari Hasibuan(2009 : 245) berdasarkan langkah-langkah pengendalian antara lain Menentukan standar-standar, Mengukur pelaksanaan atau hasil yang akan dicapai, Membandingkan pelaksanaan atau hasil dengan standar dan Melakukan tindakan perbaikan. Sedangkan teori efektivitas digunakan dari Goggin et.al dalam Soemaryadi (2005 : 111-113) berdasarkan tigadimensi, yaitu Prosedural (Compliance), Tujuan/Hasil (Result), Perlu adanya tindakan-tindakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi. Metode penelitian yang digunakan Metode Eksplanatori. Adapun teknik pengumpulan data : studi pustaka dan studi lapanganyang meliputi angket, wawancara dan observasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan “Simple Random Sampling” (Sampel Secara Acak) dengan sasarannya aparat dan pengusaha angkutan kota di Kabupaten Bandung.. Teknik analisa data dan pengujian hipotesis menggunakan Koefisien Rank Spearman, Uji signifikan dan Koefisien Determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengendalian berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Efektivitas Angkutan Kota di Dinas Perhubungan Kabupaten Bandung. Dengan demikian hipotesis yang diajukan di dalam penelitian ini teruji secara empirik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KECAMATAN TIGARAKSA (STUDI PADA DINAS TATA RUANG KABUPATEN TANGERANG, PROVINSI BANTEN) Yulisa Ardiana; Arnia Fajarwati
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa. Studi dilakukan pada Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Kabupaten Tangerang merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang ditetapkan sebagai bagian dari Kawasan Strategis Nasional. Dinamika pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dihindari membutuhkan ruang sebagai tempat untuk melangsungkan kehidupan yang semakin terbatas untuk dimanfaatkan secara optimal. Letak Kecamatan Tigaraksa yang strategis sebagai pusat pemerintahan, peruntukan kawasan industri besar, dan peruntukan hunian dengan kepadatan sedang hingga tinggi membutuhkan pemanfaatan ruang secara optimal. Permasalahan yang ditemukan terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan peruntukannya. Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Kabupaten Tangerang berupa aturan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa dapat optimal melalui pendekatan teori-teori implementasi kebijakan dari faktor komunikasi, sumberdaya,sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Metode yang digunakan dalam kajian penelitian ini adalah deskriptif analisis melalui pendekatan kualitatif. Tehnik pengumpulan data dilakukan melalui observasi partisipan, wawancara mendalam, dan dokumentas. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa, dan menganalisis faktor - faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa yang dilakukan oleh Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian di lapangan menunjukkan implementasi kebijakan belum optimal sehingga pemanfaatan ruang wilayah Kecamatan Tigaraksa tidak sesuai dengan peruntukannya.
KOORDINASI PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (STUDI KASUS BENCANA BANJIR DI KECAMATAN RANCAEKEK KABUPATEN BANDUNG) Oky Firmansyah; Rafih Wulandari
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten yang sering mengalami bencana banjir, adapun kecamatan yang sering dilanda banjir adalah kecamatan rancaekek. Untuk mengatasi masalah tersebut maka dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 11 tahun 2010 tentang pembentukan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung. Salah satu yang diamanatkan oleh Perda tersebut adalah harus adanya koordinasi antar instansi dalam menanggulangi bencana banjir tersebut. Namun hal itu belum dilakukan secara oftimal oleh instansi-instansi bersangkutan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan sebuah koordinasi adalah Kesatuan Tindakan, Komunikasi, Pembagian Kerja dan Disiplin. Secara keseluruhan tiap-tiap faktor telah dilaksanakan dengan baik, adapun yang menjadi cacatatan ialah faktor kesatuan tindakan dikarenakan faktor ini belum terlaksana dengan baik oleh setiap instansi yang memiliki wewenang dalam menanggulangi banjir.
PERAN PERWIRA PENGAWAS PENYIDIK DI POLRESTABES BANDUNG DALAM MENINGKATKAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT Lisdawati Wahjudin
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kepercayaan masyarakat adalah salah satu tujuan dari diterapkannya reformasi Polri melalui penyusunan GrandStrategi Pembangunan Polri. Dalam tahapan kedua ini telah mencanangkan 10 (sepuluh) program prioritas yang diantaranya adalah pembenahan kinerja reserse yang dilakukan melalui penerapan strategi taat hukum, taat prosedur, taat etika, dan komitmen terhadap upaya revitalisasi. Kecepatan Polri beradaptasi dengan tantangan terkini, dan kesigapan merespons semua tantangan diperlukan untuk memulihkan rasa aman yang sangat dibutuhkan seluruh komponen masyarakat. Fakta-fakta kejahatan, berikut kualitas tindak kriminal yang berkembang hingga saat ini, muncul kesan di benak publik bahwa Polri relatif terlambat beradaptasi. Bahkan, dapat dikatakan kerepotan.
PENGAWASAN BALAI POM DALAM PENANGANAN MAKANAN TANPA IZIN Dedi Rahmat
Jurnal Sosial Politik Unla Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016
Publisher : FISIP Universitas Langlangbuana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat merupakan suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketenteraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat.

Page 1 of 12 | Total Record : 114

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2015 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 26 No 1 (2021): Vol. 26 No. 1, Juni 2021 Vol 25 No 1 (2020): Vol. 25, No. 1, Juni 2020 Vol 24 No 2 (2019): Vol. 24, No. 2, Desember 2019 Vol 24 No 1 (2019): Vol. 24, No. 1, Juni 2019 Vol 23 No 2 (2018): Vol. 23, No. 2, Desember, 2018 Vol 23 No 1 (2018): Vol. 23, No. 1, Juni 2018 Vol 22 No 2 (2017): Vol. 22, No. 2, Desember 2017 Vol 22 No 1 (2017): Vol. 22, No. 1, Juni 2017 Vol 21 No 2 (2016): Vol. 21, No. 2, Desember 2016 Vol 21 No 1 (2016): Vol. 21, No. 1, Juni 2016 Vol 20 No 2 (2015): Vol. 20, No 2, Desember 2015 More Issue