cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 8 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Miftahul Huda
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (314.393 KB)

Abstract

Perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sanki tersebut dapat berupa pidana penjara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai acuan pidana untuk melindungi korban dari kejahatan adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).Kata kunci: kekerasan, hukum, korban
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA Ila Fatilina
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (303.754 KB)

Abstract

AbstrakSebagai hukum yang bersifat publik, hukum pidana menemukan arti pentingnya dalam wacana hukum di Indonesia. Pidana pada dasarnya telah melanggar HAM khususnya pidana perampasan kemerdekaan, namun pelanggaran terhadap HAM tersebut dapat dilakukan oleh negara berdasarkan pasal 28 j UUD 1945. Bahkan saat pejabat negara dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 UU no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dapat dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang. Penegakan hukum HAM di Indonesia harus didukung oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang kuat karena masih banyak terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap HAM di Indonesia yang  belum sepenuhnya dapat diselesaikan dengan baik.Kata kunci : perlindungan hukum, hak asasi manusiaAbstractAs a public law, criminal law finds its importance in legal discourse in Indonesia. Criminal crimes have basically violated human rights, especially crimes of deprivation of liberty, but violations of human rights can be carried out by the state based on Article 28 j of the 1945 Constitution. can be convicted in accordance with the provisions of the law. Enforcement of human rights law in Indonesia must be supported by various strong laws and regulations because there are still many violations against human rights in Indonesia that have not been fully resolved.Keywords: legal protection, human rights 
TINDAK PIDANA CAROK MENURUT KITAB UNDANG – UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ADAT MADURA r. anang mas adi
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.876 KB)

Abstract

AbstrakDengan melihat kasus Carok yang terjadi, maka dapat dipahami  bahwa selama ini proses penyelesaian Carok belum dilaksanakan secara optimal. hal ini didukung dengan adanya penyimpangan oknum aparat penegak hukum di dalam merekayasa berita acara di pengadilan dan salah satu contohnya adalah rekayasa vonis hukuman terhadap pelaku carok yang vonis hukumannya tidak pernah lebih dari 5 tahun, meskipun pelaku carok menewaskan lebih dari satu orang.Kata kunci: carok, hukum adat, hukum pidana, penyelesaian AbstractBy looking at the Carok case that occurred, it was understood that so far the Carok settlement process had not been carried out optimally. this was supported by the existence of irregularities in law enforcement officers in manipulating the minutes in the court and one example was the fabrication of a sentencing sentence against the perpetrators of carok whose sentences were never more than 5 years, even though the perpetrators of carok killed more than one person.Keywords: carok, customary law, criminal law, settlement
PENEGAKAN HUKUM DALAM PELANGGARAN LALU LINTAS DI WILAYAH POLRES SAMPANG Aden Fiqi
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (446.762 KB)

Abstract

AbstrakHasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  penyelesaian  pelanggaran  lalu  lintas  di  Wilayah Polres Sampang masih banyak pelanggaran lalu lintas, seperti yang tercantum dalam Pasal 267 ayat 1 undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, mengenai tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yaitu Setiap  pelanggaran  di  bidang  lalu  lintas  dan  angkutan  jalan  yang  diperiksa  menurut acara  pemeriksaan  cepat  dapat  dikenai  pidana  denda  berdasarkan  penetapan pengadilanKata kunci: pelanggaran, lalu lintas, penegakan hukum AbstractThe results of this study indicate that the resolution of traffic violations in the Sampang Regional Police Station is still a lot of traffic violations, as stated in Article 267 paragraph 1 of law number 22 of 2009 concerning traffic and road transport, regarding procedures for prosecuting traffic and transportation violations road, namely Any violation in the field of traffic and road transportation that is inspected according to a quick inspection event can be subject to criminal penalties based on court determinationKeywords: violations, traffic, law enforcement
PERLINDUNGAN HUKUM HAK-HAK TAHANAN DALAM PROSES PENYIDIKAN PERKARA PIDANA Johanes Kila Rewo
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (404.068 KB)

Abstract

AbstrakPenyidik Polres Sampang menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh,yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya. Tersangka telah diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP yang meliputi, Hak untuk segera mendapat pemeriksaan, Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai, Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik, Hak untuk mendapatkan juru bahasa dalam setiap pemeriksaan, Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan dan lain-lain.Kata kunci: hak-hak tersangka, pemeriksaan, perlindungan AbstractSampang Regional Police Investigators place suspects as whole human beings, who have dignity, dignity and dignity and rights that cannot be taken away from them. The suspect has been given a set of rights by the Criminal Procedure Code which includes, the right to get an examination immediately, the suspect has the right to be clearly notified in the language understood by him about what was alleged to him at the time the examination began, the right to give information freely to the investigator, the right to get an interpreter on each examination, the right to get legal assistance at each level of examination and others.Keywords: suspect rights, examination, protection
TINJAUAN YURIDIS OVERMACH DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN Umar Faruk
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.633 KB)

Abstract

Penelitian ini berkaitan dengan suatu kejahatan tindak pidana overmacht (pasal 48 KUHP) kaitannya dengan tindak pidana penganiayaan (pasal 351 KUHP) dalam persidangan, sehingga dapat membuktikan kebenarannya yang terjadi di Indonesia. Hassilnya menunjukkan, putusan pengadilan negeri sampang. daya paksa atau “karena pengaruh daya paksa” yang tidak dapat dilawan adalah kekuatan yang lebih besar, yakni kekuasaan yang pada umumnya tidak mungkin dapat ditentang dan daya paksa absolut (vis absoluta) sebenarnya bukan daya paksa yang sesungguhnya, karena di sini pembuat sendiri menjadi korban paksaan fisik orang lain, yang bersifat relative dan yang merupakan suatu keadaan darurat atau terdapat ukuran obyektif yang sekaligus subyektif.Kata kunci:  tindak pidana, daya paksa, penganiayaan Abstract This study deals with a crime of overmacht crime (article 48 of the Criminal Code) related to the crime of persecution (article 351 of the Criminal Code) in the trial, so that it can prove the truth that happened in Indonesia. Hassil pointed out, the verdict of the Sampang District Court. forced power or "because of the influence of forced power" which cannot be resisted is a greater force, namely power which in general is impossible to oppose and absolute forced power (vis absoluta) is actually not the real force, because here the makers themselves become victims physical coercion of others, which is relative and which constitutes an emergency or there is an objective measure that is both subjective. Keywords: criminal acts, forced power, persecution
PROSEDUR PELAYANAN SURAT KETERANGAN CATATAN KEPOLISIAN (SKCK) BERDASARKAN PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA Febrina Firdha Safitri
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (200.796 KB)

Abstract

Abstrak Polres (Kepolisian Resort) Adalah Struktur Organisasi Kepolisian yang berada pada tingkat Kabupaten, Kota, Kotamadya. Selain Polres di beberapa kota besar tingkatan struktur organisasi pada Polri ini biasa juga disebut Polresta atau Polrestabes, tergantung pada tIpe kerawanan yang ada di kota tersebut.Polres merupakan satuan kewilayahan yang tingkatannya berada di atas Polsek, dalam artian suatu Polres membawahi beberapa Polsek. Pada tingkatan ini Polres berwenang menerbitkan SKCK penerbitan Surat Keterangan Catatan KepolisianKata kunci: prosedur, pelayanan, Polisi AbstractPolres (Resort Police) Is the Organizational Structure of the Police at the District, City, Municipality level. In addition to the Polres in several cities the levels of the organizational structure of the Indonesian National Police are also called Polresta or Polrestabes, depending on the level of vulnerability in the city.The police station is a regional unit that is above the police station, in the sense that a police station is in charge of several police stations. At this level the Polres has the authority to issue SKCK for issuing Police RecordsKeywords: procedures, services, police
ANALISA KEKUATAN AUDIO VISUAL TERKAIT PERJANJIAN TERTULIS DALAM MENGIKAT YANG DIBUAT OLEH PARA PIHAK Mikail Mikail
Dinamika Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (315.285 KB)

Abstract

AbstrakBentuk perjanjian biasanya ada banyak ragam di dunia ini namun dalam banyak kejadian di negara kita Indonesia adalah yang menggunakan: bentuk akta autentik yang dibuat di hadapan notaris atau akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Bentuk tertulis diperlukan biasanya jika perjanjian itu berisi hak dan kewajiban yang rumit serta sulit diingat. Jika dibuat tertulis kepastian hukumnya tinggi. Perjanjian juga bisa dibuat secara lisan, artinya dengan kata-kata yang jelas maksud dan tujuan akan mudah diingat dan dipahami oleh pihak-pihak , itu sudah cukup. Walaupun perjanjian lisan, biasanya didukung oleh dokumen, misalnya; tiket penumpang, faktur penjualan dan kuitansi. Sedangkan keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan, perjanjian ataupun kontrak sebenarnya tetap valid karena akan mencakup semua media yang digunakan untuk melakukan transaksi, baik dengan media kertas (paper based) maupun dengan sistem elektronik (elektronik based). Dalam pandangan hukum yang disampaikan oleh pakar terkait pasal 1320 unsur pertama terkait kesepakatan bahwa: Tentang wujud kesepakatan, pada umumnya KUHPerdata tidak mensyaratkan bentuk atau formalitas tertentu. Oleh karena itu setiap model transaksi dan kesepakatan yang telah melalui iktikat baik dari kedua belah pihak atau lebih sudah bisa membuat perjanjian atau kotrak dengan bentuk video dan audio visual.Kata Kunci : analisa, audio visual, perjanjian tertulis AbstractThere are various forms of agreement in the world but in many instances in our country Indonesia uses: the form of authentic deeds made before a notary or underhanded deed made by the parties themselves. The shape is in accordance with the requirements. What is meant by that? If it is written, the legal certainty is high. Agreements can also be made verbally, meaning that with clear words the intent and purpose will be easily understood and understood by the parties, that is enough. It should be approved verbally, for example; passenger ticket, sales invoice and receipt. Meanwhile, agreements on negotiation regulations, permanent contractual agreements, will apply to all media used to conduct transactions, both with paper (paper-based) and electronic (electronic-based) media. 1320 is not first related to an agreement on: Regarding the form of agreement, in general the Civil Code does not require certain forms or formalities. Therefore, every model of transaction and agreement that has been made through good agreement from both parties or more has been able to make an agreement or contract in the form of video and audio visual.Keywords: analysis, audiovisual, written agreement

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue