cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum" : 9 Documents clear
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK WARIS ANAK ANGKAT (ADOPSI) DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM Jundatul Mila
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (195.456 KB)

Abstract

AbstrakBagi anak angkat atau (adopsi) yang ditinggal mati oleh salah orang tua angkatnya maka anak adopsi tersebut tidak berhak atas suatu warisan, hal ini dikarenakan tidak adanya pengaturan yang mengatur tentang hak waris tentang anak angkat (adopsi) baik dalam segi hukum islam maupun dari segi hukum perdata. Hal tersebut menciptakan anggapan bahwa adanya unsur ketidak adilan mengenai bagian warisan terhadap anak angkat. Untuk menjawab anggapan tersebut maka KHI melalui Inpres RI Nomor 1 tahun 1991 (Pasal 209 KHI), yaitu memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak waris bagi anak angkat (adopsi) yaitu wasiat wajibah, dengan ketentuan itu maka orang tua angkat boleh memberikan sebagian warisannya kepada anak angkat dengan batas tidak boleh melebihi dari 1/3 bagian. Banyak sebagian orang yang masih beranggapan bahwa bagian yang didapatkan oleh anak angkat sebenarnya tidak imbang dengan seorang ahli waris pada umumnya.Kata kunci : perlindungan hukum, anak angkat, waris, hukum positif, hukum IslamAbstrackFor adopted children or (adoption) who are left behind by their adoptive parents, then the adopted child is not entitled to an inheritance, this is due to the absence of regulations governing inheritance rights for adopted children (adoption) both in terms of Islamic law and in terms of civil law. This creates the assumption that there is an element of injustice regarding the inheritance of adopted children. To answer this assumption then KHI through RI Presidential Instruction No. 1 of 1991 (Article 209 KHI) Namely provide protection and guarantee for inheritance rights for adopted children, namely mandatory wills, with that provision, adoptive parents may give part of his inheritance to adopted children with a limit not exceeding 1/3 part. Many people still think that part is obtained by adopted children is actually not a draw with an heir in general.Keywords : legal protection, adopted children, inheritance, positive law, Islamic law 
STRATEGI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG (DPUPR) KOTA MALANG DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK Esty Kusuma Anggraini
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (198.83 KB)

Abstract

AbstrakPemerintah pusat memiliki Program Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) di tahun 2012 yang bergerak dalam bidang Sanitasi yaitu stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dan peningkatan pengolahan air limbah dalam bentuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Komunal. Diantara beberapa lokasi yang menerima program tersebut dalam bentuk pembangunan IPAL Komunal yaitu Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang, namun program ini dirasa kurang maksimal. Oleh karenanya, dalam tulisan ini akan diuraikan mengenai sejauh mana implementasi Peraturan Walikota Kota Malang No. 27 Tahun 2016 terkait tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Bidang Air Minum dan Air Limbah, partisipasi masyarakat Kelurahan Madyopuro dan Kelurahan Lesanpuro Kecamatan Kedungkandang dalam pengelolaan IPAL, kendala tidak maksimalnya pengelolaan limbah cair dan strategi kedepan dalam upaya pengelolaan air limbah domestik.Kata Kunci: pemerintah, DPUPR, IPAL komunal AbstractThe central government has Urban Sanitation and Rural Infrastructure (USRI) program in 2012 engaged in the sanitation sector, that stop open defecation and increasing wastewater management with the construction of IPAL Communal. Some of the locations that were given by that program in the construction of IPAL Communal, that are Madyopuro Urban Village and Lesanpuro Urban Village, Kedungkandang Sub-District. However, this program is not working optimal. Therefore, in this research will explain:  1) To what extent is implementation of policy regulate the main point of task and function Public Works and Spatial Planning Departement (DPUPR) 2)Society participation in the management of IPAL in the Madyopuro Urban Village and Lesanpuro Urban Village, Kedungkandang Sub-District 3) To know the obstacles that cased the inproper liquid waste management and future strategies to manage domestic wastewater. Keyword: Government, Public Works and Spatial Planning Departement, IPAL Communal  
PERTANGGUNGJAWABAN BALAI KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM (BKSDA) TERHADAP SATWA HASIL SITAAN Fariz Faisal Khamim
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (124.432 KB)

Abstract

ABSTRAK Indonesia merupakan Negara kaya dengan keanekaragaman satwanya. Disisi lain, Indonesia juga diketahui sebagai Negara yang memiliki daftar panjang tentang satwa liar yang terancam punah. Salah satu lembaga konservasi yang ikut serta dalam membantu proses rehabilitasi yaitu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Malang. Lembaga ini membatu proses rehabilitasi satwa untuk kemudian di lepas liarkan. Hal ini  bertujuan untuk menjaga dan menstabilkan ekosistem yang berada di kota malang. Penulis menemukan adanya kasus kurangnya tenaga kerja serta fasilitas yang kurang memadai sehingga menjadikan proses perawatan yang ada di tempat konservasi kurang maksimal. Hal ini berdampak pada banyaknya satwa yang mati di tempat konservasi.Kata kunci: pertanggungjawaban, tugas dan fungsi BKSDA.   ABSTRACT Indonesia as a rich country of animal diversity. On the other hand, Indonesia is also known to have a long list of endangered species. Natural Resources Conservation Center of Malang is one of the conservation institutions that participated in assisting the rehabilitation process. This institution helps to rehabilitate animals that will later be released. This aims to maintain and stabilize the ecosystem in the Malang. The author found a case of lack of manpower and inadequate facilities that made the treatment process in conservation sites less than optimal. This has an impact on the number of dead animals in conservation sites.Keywords: responsibility, duties and functions of BKSDA.
ANALISIS YURIDIS MENGENAI SISTEM “BUYBACK” SAHAM Adinda Fikriatuz Zuroida
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.728 KB)

Abstract

AbstrakBuyback Saham memiliki arti pembelian kembali saham yang telah diterbitkan oleh perusahaan atau perseroan. Yaitu, saat suatu perusahaan telah menerbitkan saham pada bursa efek dalam beberapa waktu, boleh perusahaan tersebut membeli kembali saham yang telah laku di dunia pasar modal, namun tentu dengan suatu ketentuan yang sesuai dengan Undang-Undang. Pembelian kembali saham tujuannya bukan untuk mengurangi modal perseroan, yaitu hanya pada beberapa waktu saja dititipkan dalam perseroan dan kemudian hari dikeluarkan kembali. Pembelian kembali saham yang telah beredar oleh perseroan adalah dengan tujuan untuk mengurangi jumlah saham di pasar. Dengan melakukan pengurangan jumlah saham yang beredar dipasar, pembelian kembali saham dapat meningkatkan jumlah saham yang dimiliki oleh perusahaan. Perusahaan membeli kembali sahamnya, untuk meningkatkan harga saham yang masih tersedia dalam artian mengurangi pasokan, atau untuk menghilangkan segala macam ancaman oleh pemegang saham yang mungkin ingin mengontrol atau mengambil alih saham.Kata kunci: buyback saham, Perseroan Terbatas, pasar modal  Abstact Buyback of shares has the meaning of repurchase of shares that have been published by the company. That is, when a company has published shares on the stock exchange in some time, should the company buy back shares that had been sold in the world capital market, however, with a provision that is in accordance with the law. Repurchase of shares the goal is not to reduce the capital of the company, i.e. only at some time alone is deposited in the company and later issued again. Repurchase of shares that have been circulated by the company is for the purpose of reducing the number of shares on the market.  By conducting the reduction of the number of outstanding shares on the market, the stock buyback could increase the number of shares owned by the company.  The company bought back its shares, to boost the stock price is still available in terms of reducing supply, or to eliminate all sorts of threats by shareholders who might want to control or take over the shares.Keywords: buyback of shares, a limited liability company, capital market. 
PELAKSANAA PEMBINAAN NARAPIDANA WANITA YANG MENYUSUI DI LEMBAGA PERMASAYARAKATAN KELAS IIA PAMEKASAN Husnul Hotimah
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (202.437 KB)

Abstract

Abstract    The results of this study indicate that every female prisoner who is pregnant and lactating has performed well even though in the Implementation Process of Guiding Prisoners of pregnant and lactating women also have problems in the Class IIA Correctional Institution Pamekasan. Class IIA Correctional Institutions also seek efforts to overcome obstacles that are in accordance with Government Regulation Number 32 of 1999. the existence of monitoring and evaluation by the Head of the Class IIA Correctional Institution Pamekasan so as to minimize any obstacles that occur in the implementation of Guiding Prisoners for pregnant and lactating women
PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP TENAGA KERJA Ary Vatanen
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (282.756 KB)

Abstract

Abstrak Pekerjaan keselamatan dan perlindungan kesehatan sangat berpengaruh bagi pekerja untuk meningkatkan kinerja yang baik di dalam perusahaan. Sesuai dengan peraturan keselamatan kerja no. 1 1970 bahwa setiap pekerja berhak atas perlindungan keselamatannya dalam melakukan pekerjaan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi dan produktivitas. Selain itu, setiap orang di tempat kerja juga perlu diyakinkan akan keselamatannya atau kesehatannya, serta sumber produksi apa pun harus dipakai dan digunakan dengan aman dan efisien. Dengan demikian pekerjaan keselamatan dan kesehatan merupakan salah satu faktor penting dalam peristiwa industri dan aktivitas manusia di sekitar kita. Menurut undang-undang itu menjadi kewajiban bagi pabrik gula Asembagus untuk menerapkan program perlindungan keselamatan dan kesehatan sebagai upaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas.Kata kunci: perlindungan kesehatan. Keselamatan, produktivitas AbstractThe safety work and health protection is very influential to the workers to improve a good performance within the company. In accordance with safety work legislation No. 1 1970th that every labor are entitled to protection of his salvation in doing work for the welfare of living and increasing production and productivity. In addition, every other person in the workplace also need to be assured of their salvation or his health, as well as any source of production needs to be worn and used safely and efficiently. Thus safety and health work is one of the important factors in industry events and human activities of arround us. According to the law it becomes an obligation for the sugar factory of Asembagus to implement a program of safety and health protection as an effort to increase production and productivity. Keywords: health protection, safety, productivity
PERTANGGUNG JAWABAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK Haidir Ali
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (191.414 KB)

Abstract

AbstrakDalam tantangan globalisasi dan perkembangan zaman bukan tidak mungkin tindak pidana terus berkembang dengan berbagai modusnya. Bahkan tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh anak-anak melihat perkembangan zaman yang semakin maju. Keberdaan anak yang di lingkungan kita memang perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam perkembangan ke arah dewasa, kadang-kadang seorang anak melakukan perbuatan yang lepas kontrol, ia melakukan perbuatan tidak baik. Sehingga merugikan diri sendiri bahkan orang lain. Tingkah laku yang demikian disebabkan karena dalam masa pertumbuhan, sikap dan mental anak belum stabil, dan juga tidak terlepas dari lingkungan pergaulannya. Di samping itu keadaan ekonomi juga bisa mendorong anak untuk melakukan tindakan yang dilarang, dikarenakan sikap dan mental anak belum stabil, dan lingkungan pergaulan yang tidak mendukung perkembangan anak sehingga mengakibatkan anak terlibat konflik hukum.Kata kunci: tindak pidana, pembunuhan, anak  Abstract In the challenges of globalization and the development of the time it is not impossible that strafbaarfeit continue to develop with various mode. Strafbaarfeit can even be carried out by children which can be seen through the more advanced era. It is essential to pay attention more to the existence of children in our society, especially regarding their behavior. During the process becoming adults, children are more likely to commit action which is out of control. They do an act that is considered to be inappropriate. As the results, it harms themselves and even others. Such behavior is done during the growth period, which shows that the attitude and mental of the children is not stable and is also inseparable from the social environment. Besides, the economic conditions can also encourage children to take actions that prohibited, because their attitudes and mentality are not stable. Moreover, the social environment usually does not support the development of children, so they are more likely to involve in legal conflicts.Keywords: strafbaarfeit, murder, children 
ANALISIS YURIDIS EMPIRIS TERHADAP LIMBAH DOMESTIK DI KECAMATAN LOWOKWARU MALANG Faizah Khoiroh Hazmi
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (212.334 KB)

Abstract

Abstrak Faktor-faktor pencemaran lingkungan yang terjadi di wilayah Lowokwaru Malang sebagian besar penyebabnya adalah masih kurangnya kesadaran  masyarakatnya dalam menjaga lingkungan dan masyarakat Lowokwaru sendiri yang masih kurang mengerti dampak dan kerugian yang akan ditanggung kelak dan Penerapan sanksi untuk pelaku pencemaran yang dilakuakan masyarakat wilayah Lowokwaru Malang masih termasuk kategori ringan karena pencemaran yang terjadi di wilayah tersebutpun dalam tahap yang dapat dianggap masih ringan oleh karena itu sanksi yang diberikan atau diberlakukan kepada wilayah ini berupa pembersihan atau membersihkan atas pencemaran yang dilakukan.Kata kunci: pencemaran, lingkunganm, masyarakat Abstract             In the results of the analysis of the research conducted, it can be concluded that the environmental pollution factors that occur in the Lowokwaru Malang region are mostly caused by a lack of public awareness in maintaining the Lowokwaru community and environment which still does not understand the impacts and losses that will be borne in the future. the pollution perpetrators carried out by the community of Malang Lowokwaru region are still included in the mild category because the pollution that occurs in the area is also in a stage that can be considered still mild, therefore sanctions given or enforced in this area are in the form of cleaning or cleaning up the pollution carried out.Keywords : pollution, environment, community
PENERAPAN PASAL 29 AYAT 2 UNDANG-UNDANG NOMOR 26 TAHUN 2007 TENTANG PENATAAN RUANG Achmad Muzakki
Dinamika Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (168.08 KB)

Abstract

Abstract                Dalam penerapan pasal 29 ayat 2 Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Situbondo belum dapat terlaksana dengan baik dan sebagaimana mestinya, karena masih banyak lahan kosong yang seharusnya dibangun untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) tetapi dibangun untuk pusat perbelanjaan dan juga perumahan sehingga tidak sesuai dengan Undang-Undang No 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang yang seharusnya RTH 30% baik yang berupa Privat maupun Publik.Kata kunci: publik, penerapan, provat. Abstract The application The Law No. 26 of 2007 article 29 paragraph 2 about spatial arrengment in Districts Situbondo still not yet be well done and how it supposed to be, because there is still a lot of free open space that should have built with this green open space, but they use this open space space to build shopping center or some kind of real estate so it is not in accordance with The Law No. 26 of 2007 article 29 paragraph 2 about spatial arrengment where the green open space should be at least 30% of city area wether it’s a private or public space.Keywords: public, application, private  

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue