cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Pinastika Prajna Paramita
Contact Email
dinamika@unisma.ac.id
Phone
+6281233771267
Journal Mail Official
dinamika@unisma.ac.id
Editorial Address
Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Malang Jalan MT Haryono 193 Malang 65144 Telephone: 0341 - 551932, 551822, Fax.: 0341 - 552249
Location
Kota malang,
Jawa timur
INDONESIA
Dinamika
Published by Universitas Islam Malang
ISSN : -     EISSN : 27459829     DOI : 10.33474
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Dinamika merupakan jurnal tentang gagasan gagasan kritis dan alternatif yang berorientasi pada penguatan supremasi hukum yang menampung dan mempublikasih tulisan hasil riset atau opini yang berkaitan dengan ilmu hukum secara umum dan luas, baik dogmatika hukum, teori hukum atau filsafat hukum yang disusun oleh akademinisi, peneliti atau praktisi hukum. Secara khusus hasil riset atau opini yang berkaitan dengan 1. Hukum Perdata; 2. Hukum Hukum Pidana; 3. Hukum Tata Negara; 4. Hukum Administrasi Negara; 5. Hukum Internasional; 6. Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 8 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 27, No 16 (2021): Dinamika" : 8 Documents clear
DAYA MENGIKAT PUTUSAN PENGADILAN NIAGA TERHADAP KEPAILITAN LINTAS BATAS NEGARA Zeby Agustian Zeby
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (125.44 KB)

Abstract

ABSTRAKLatar belakang peneliti mengangkat penelitian “Daya Mengikat Putusan Pengadilan Niaga Terhadap Kepailitan Lintas Batas Negara” karena transaksi bisnis di era sekarang ruang lingkupnya bukan hanya nasional melainkan internasional dan aset-aset debiur yang ada di luar negeri. 1. Bagaimana daya mengikat putusan pengadilan niaga terhadap kepailitan lintas batas negara? 2. Bagaimana pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia?. Daya mengikat putusan pengadilan niaga Indonesia terhadap kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) bahwa untuk bisa menjangkau eksekusi harta pailit di luar yuridiksi wilayah Indonesia harus memerlukan perjanjian internasional. Baik perjanjian regional maupun internasional supaya putusan pengadilan niaga Indonesia mendapatkan pengakuan dan pengesahan di negara lain. Pemberesan harta pailit yang berada di luar yuridiksi wilayah Indonesia sebenarnya instrumen hukum Internasional yang mengatur mengenai kepailitan lintas batas negara (cross border insolvency) yakni UNCITRAL Model Law (United Commisions on International Law Model Law on Cross Border Insolvency with Guide to Enactment) melalui konvensi tersebut dapat mengendorkan prinsip-prinsip hukum kepailitan lintas batas negara seperti prinsip-prinsip universal dan prinsip territorial.Kata Kunci: Putusan Pengadilan Niaga, kepailitan, lintas batas negara ABSTRACK     The background of the researcher raised “The Binding Power of Commercial Court Decisions Againts Cross Border Bankruptcy” brcause business transactions in the current are not only national but international scupe and many debtors” assets are abroad 1. How is the binding power of commercial court decisions on cross border-insolvency?. 2. How is the settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the territory pf Indonesia?. This study indicate that “The Power of observing the Decisions of the Indonesian Commercial Court Againts Cross Border Bankruptcy” that in order to reach the execution of bankrupt assets outside the jurisdiction of Indonesian territory, an international agreement must be required . Both international agreements take the form of regional and multilateral so that Indonesia commercial courts get recognitiom and ratification in other countries. The settlement of bankrupt assets outside the jurisdiction of the Indonesia territory is actually an international legal instrument that regulaties cross-border insolvency namely the UNCITRAL Model Law through the convention that can relax the principles of cross border bankruptcy law, suchs as universal of bankruptcy territory.     Keyword: Decisions Bankruptcy Court, Bankruptcy, Cross Border
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS KARENA PEWARIS MEWAKAFKAN SATU-SATUNYA HARTA WARISAN DITINJAU BERDASARKAN HUKUM ISLAM Mas ' Ody
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (291.279 KB)

Abstract

ABSTRACKAn expert is a person who is entitled to inherit property after the heir dies due to several factors, such as due to blood relations, due to marriage, and because of Wala' or Hukmiah relationships. The heir during his lifetime, if he has or wants to make waqf of his inheritance, must not exceed one third of the entire property that he will inherit to his heirs, because if he will leave the heir in a poor condition because he has donated all of his inheritance, it is a big disadvantage which has fatal consequences. to the heirs he lives with. In the Qur'an it has been emphasized that the heir should never leave the heir in a state of deprivation and beg from others, and the heir must prioritize the welfare of the heir. The limitation on the size of the will shows that, even if it is prescribed to make a will to humans, the benefit or future of the children must still be a priority.Keywords: heirs, heir, waqf the only inheritance. ABSTRAK            Ahli merupakan orang yang berhak mendapatkan harta warisan setelah pewaris meningal dunia yang disebabkan oleh beberapa faktor, seperti karena adanya hubungan darah, karena perkawanian, dan karena Wala’ atau hubungan Hukmiah. Pewaris semasa hidupnya jika telah atau inigin mewakafkan harta warisannya tidak boleh melebihi sepertiga dari seluruh harta yang ia akan wariskan kepada ahli warisnya, karena jika ia akan meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin karena ia telah mewakafkan seluruh harta warisannya itu merupakan kemudharatan yang besar yang berakibat fatal terhadap ahli waris yang ia tinggal. Dalam Al-Qur’an sudah ditegaskan bahwa jangan sekali-kali pewaris meninggalkan ahli waris dalam keadaan serba kekurangan dan meminta-minta terhadap orang lain, dan pewaris harus lebih mengutamakan kesejahteraan ahli waris. Pembatasan besarnya wasiat tersebut menunjukkan bahwa, kalaupun disyari’atkan berwasiat kepada manusia, namun kemaslahatan atau masa depan Anak-anak tetap harus menjadi prioritas.Kata kunci: Ahli Waris, Pewaris, Mewakafkan satu-satunya harta warisan.
FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ANAK DAN UPAYA PENYELESAIANNYA Feno Tri Hidayat
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (445.609 KB)

Abstract

Today, the problems of children in Indonesia are quite diverse and the mostfrightening thing is that children are in conflict with the law. Because based on data fromthe Indonesian Child Protection Commission during 2011-2017 there were 9,266 (ninethousand two hundred and sixty-six) cases. Juvenile delinquency is in the spotlight.The research method used in this study is empirical juridical, the types of datainclude primary data and secondary data. The data collection is done by interview orinterview and documentation. The data analysis was carried out in a qualitativedescriptive manner.In conclusion (1) the factors that cause criminal acts committed by children, namelythe influence of education, talent factors and environmental influences. The types ofcrimes committed include drug abuse, sexual harassment and sexual intercourse. (2) Inthe process of carrying out an investigation into criminal acts by children at the SampangPolice, this is done by making reports, summoning, arresting, detaining, searching,confiscation, examination, post-mortem , settlement and submission of case files. Inaccordance with Law Number 11 of 2012 concerning Juvenile Criminal Justice SystemArticles 26 to 40. (3) Barriers or obstacles experienced by police investigators incarrying out the investigation process of criminal acts committed by children at theSampang Police have limited time in processing files from criminal act. In criminal actsthat require a visa, the relatively expensive visa fee is considered too burdensome for thevictim. Children are also less proficient in speaking and difficult to cooperate, whencalling, children are sometimes unable to attend and sometimes parents cannotaccompany them.
PENEGAKKAN HUKUM PERATURAN KAPOLRI NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG KODE ETIK PROFESI POLRI (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG) siti hujjatul islamiyah
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (112.65 KB)

Abstract

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) masih adanya kasus-kasus yang menerpa anggota kepolisian yang terkait seperti penyuapan, korupsi, pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan berbagai kasus pidana lainnya. Kasus-kasus terus bermunculan seperti tidak ada habisnya. Belum tuntas satu kasus, muncul kasus baru. Dalam pemikiran masyarakat saat ini yang berkembang bahwa menganggap terkesan seolah setiap anggota Polri kebal hukum karena banyaknya kasus melibatkanpolisi menghilang sebelum sampai dipersidangan. Terhadap persoalan-persoalan ini seorang polisi dapat dikenakan sanksi karena termasuk melakukan tindakan pelanggaran kode etik kepolisian. Dasar hukumnya bisa dilihat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian negara.
EFEKTIVITAS PERSIDANGAN ONLINE PERKARA PIDANA PADA MASA PANDEMI COVID-19 TERHADAP OBJEKTIVITAS HAKIM (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Surabaya Kelas I.A Khusus) Munhamir Ihwana Ahmadi
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (250.036 KB)

Abstract

ABSTRACTThis thesis was motivated by Indonesia since early 2020 was hit by the COVID-19 pandemic which had an impact on all sectors, one of which was the judiciary. This makes the Supreme Court issue a breakthrough in the form of an online trial, one of which is in criminal cases. However, this has encountered several obstacles that may have an impact on the objectivity of the judge in making decisions. This research is an empirical juridical research using a sociological approach and legislation. The results of the study that the implementation of online trials in all criminal cases and all stages. The administrative and trial mechanisms are in accordance with the provisions of Perma 4 of 2020. The online trial that is carried out does not have an impact on the principles of fast, simple and low-cost justice as well as the principle of examination in the presence of the defendant. Obstacles that occur starting from infrastructure, online evidence, the legal basis for online trials are not detailed enough, and the fulfillment of the rights of victims and the community in court information can be overcome so that this does not affect the objectivity of judges in making decisions.Keywords: Online Court, Covid-19 Pandemic, Judge Objectivity ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi oleh Indonesia sejak awal tahun 2020 dilanda pandemi covid-19 yang berdampak pada semua sektor salah satunya dunia peradilan. Hal tersebut menjadikan Mahkamah Agung mengeluarkan trobosan berupa persidangan online salah satunya pada perkara pidana. Tetapi hal tersebut mengalami beberapa hambatan yang kemungkinan berdampak pada objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan menggunakan metode pendekatan sosiologis dan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan sidang online pada semua perkara pidana dan semua tahapan. Mekanisme administrasi dan persidangan sesuai dengan ketentuan dalam Perma 4 Tahun 2020. Persidangan online yang dilakukan tidak berdampak pada asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan juga asas pemeriksaan dengan hadirnya terdakwa. Hambatan-hambatan yang terjadi mulai dari sarana prasarana, pembuktian secara online, dasar hukum persidangan online belum cukup mendetail, dan pemenuhan hak korban maupun masyarakat dalam informasi persidangan dapat diatasi sehingga hal tersebut tidak berdampak pada objektivitas Hakim dalam menjatuhkan putusan.Kata Kunci: Persidangan Online, Pandemi Covid-19, Objektivitas Hakim
UPAYA POLRI DALAM MENANGGULANGI PENGEDARAN VCD BAJAKAN (STUDI DI WILAYAH HUKUM POLRES SAMPANG) MOCH WASI' AL FAHMI
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (357.836 KB)

Abstract

Penelitian tentang Upaya Polri dalam menanggulangi pengedaran VCD (Video Compact Disc) Bajakan, membahas masalah (1) Apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pengedaran VCD bajakan di kalangan masyarakat di Kabupaten Sampang ? (2) Bagaimanakah upaya polri dalam menanggulangi pengedaran VCD bajakan  di Wilayah  Polres Kabupaten Sampang ?Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis empiris, jenis data meliputi data priner dan data sekunder. Pengumpulan datanya dilakukan dengan interview/wawancara. Analisis datanya dilakukan secara deskriptif kualitatif.Kesimpulannya adalah bahwa (1) faktor yang menjadi penyebab terjadinya pengedaran VCD bajakan, meliputi: faktor individu, faktor lingkungan/sosial, dan faktor ketersediaan. (2) Upaya Polri dalam menanggulangi pengedaran VCD bajakan, dilakukan melalui berbagai cara mulai dari pencegahan, pemberdayaan masyarakat sampai dengan tindakan represif. Bentuk  pencegahan diklasifikasikan kedalam tiga kelompok yang meliputi: pencegahan primer, pencegahan sekunder dan pencegahan tertier. Model pemberdayaan masyarakat dilakukan dengan memberikan materi modul pemberdayaan, guna meningkatkan pengetahuan tentang hukum hak cipta. Adapun sanksi yang dijatuhkan kepada pengedar VCD bajakan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Faktor-faktor Pelanggaran Terhadap Pasal 107 Ayat (2) Undang-undang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (UULLAJ) (Studi di Wilayah Hukum Polres Sampang) Prama Cahya
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (169.041 KB)

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketentuan pasal 107 ayat (2) UU Lalu Lintas Kecelakaan dan Angkutan Jalan yang mewajibkan pengendara kendaraan bermotor roda dua menyalakan lampu utama pada siang hari.  Rumusan masalahnya yaitu mengenai Pelaksanaan Ketentuan Pasal tersebut di Wilayah Polres Sampang, faktor-faktor ketidakpatuhan masyarakat terhadap pasal tersebut dan upaya yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Sampang untuk mengatasi hal tersebut. Penelitian ini menggunakan Metode Yuridis Empiris dengan pendekatan Yuridis Sosiologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Pasal tersebut di Sampang sudah dilaksanakan meskipun ada sebagian yang belum mematuhi. Ketidakpatuhan sebagian masyarakat Sampang untuk menyalakan lampu utama di siang hari disebakan karena ketidaktahuan tentang aturan tersebut, beranggapan jika menyalakan lampu utama di siang hari adalah perbuatan yang sia-sia, suatu pemborosan, dan menambah panasnya udara. Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian Sampang adalah memberikan penyuluhan tentang UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, mempertegas sangsi bagi pelanggar UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
EKSISTENSI HAKIM AD HOC PADA PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM SISTEM KEKUASAAN KEHAKIMAN Gufrony Darwis
Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Di dalam konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945, menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Pada ketentuan ini, menegaskan bahwasanya seluruh aspek kehidupan bernegara, khususnya dalam kemasyarakatan dan pemerintahan, harus berpeduman dan berdasarkan atas hukum. Dalam menegakkan hukum dan memelihara keamanan serta ketertiban dalam negeri, Indonesia memiliki suatu lembaga yaitu lembaga kehakiman. Di dalam lembaga kehakiman khususnya Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, terdapat Hakim Ad Hoc. Dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137) mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskan bahwa di Indonesia perlu dibentuk suatu peradilan khusus yang menangani kasus korupsi. Pada pasal 2 Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155) tentang pengadilan tindak pidana korupsi disebutkan bahwa peradilan yang menangani kasus korupsi tidak berdiri sendiri di bawah Mahkamah Agung melainkan pengadilan korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada pada lingkungan peradilan umum. Upaya penegakan hukum ini dilakukan dengan jalan membentuk suatu badan peradilan yang independent dalam menangani permasalahan khusunya seperti tindak pidana korupsi, agar badan peradilan tersebut dapat bertindak sesuai koridor hukum sehingga rekayasa penguasa dapat dihilangkan.

Page 1 of 1 | Total Record : 8

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 29 No. 1 (2023): Dinamika Vol 28, No 19 (2022): Dinamika Vol 28, No 18 (2022): Dinamika Vol 28, No 17 (2022): Dinamika Vol 28, No 16 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 15 (2022): Dinamika Vol 28, No 14 (2022): Dinamika Vol 28, No 13 (2022): Dinamika Vol 28, No 12 (2022): Dinamika Vol 28, No 11 (2022): Dinamika Vol 28, No 10 (2022): Dinamika Vol 28, No 9 (2022): Dinamika Vol 28, No 8 (2022): Dinamika Vol 28, No 7 (2022): Dinamika Vol 28, No 6 (2022): Dinamika Vol 28, No 5 (2022): Dinamika Vol. 28 No. 5 (2022): Dinamika Vol 28, No 4 (2022): Dinamika Vol 28, No 3 (2022): Dinamika Vol 28, No 2 (2022): Dinamika Vol 28, No 1 (2022): Dinamika Vol 27, No 21 (2021): Dinamika Vol 27, No 20 (2021): Dinamika Vol 27, No 19 (2021): Dinamika Vol 27, No 18 (2021): Dinamika Vol 27, No 17 (2021): Dinamika Vol 27, No 16 (2021): Dinamika Vol 27, No 15 (2021): Dinamika Vol 27, No 14 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 13 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 12 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 11 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 10 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 9 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 8 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 7 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 6 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 5 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 4 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 3 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 2 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 27, No 1 (2021): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 17 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 16 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 15 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 14 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 13 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 12 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 11 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 10 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 9 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 8 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 7 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 6 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 5 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 4 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 3 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 2 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 26, No 1 (2020): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 15 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 14 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 13 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 12 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 11 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 10 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 9 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 8 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 7 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 6 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 5 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 4 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 3 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 2 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 25, No 1 (2019): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Vol 24, No 42 (2016): Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum More Issue