cover
Contact Name
Muhammad Iqbal
Contact Email
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Phone
+6282187708520
Journal Mail Official
jap.puslatbangkmp@gmail.com
Editorial Address
Jln. Raya Baruga No. 48 Antang Makassar 90234 Telp.: (0411) 490101 Fax.: (0411) 490107
Location
Kota makassar,
Sulawesi selatan
INDONESIA
Jurnal Administrasi Publik
ISSN : 18582186     EISSN : 2621251X     DOI : https://doi.org/10.52316/jap.v18i1
Core Subject : Social,
Jurnal Administrasi Publik adalah jurnal ilmiah berkala di bidang administrasi negara yang diterbitkan dua kali setahun oleh Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara RI Sejak tahun 1995, merupakan produk hasil kajian, penelitian, maupun pemikiran kritis terhadap isu-isu di bidang administrasi publik misalnya mengenai kebijakan publik, manajemen publik, desentralisasi, otonomi daerah, pelayanan publik,kelembagaan pemerintah dan sumberdaya aparatur.
Articles 7 Documents
Search results for , issue "Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN" : 7 Documents clear
PENGANGGARAN BERBASIS KEARIFAN LOKAL: STUDI SIRI’ NA PESSE METODOLOGI PADA PROGRAM DESA MENGEPUNG KOTA DI KABUPATEN LUWU TIMUR Andi Mattingaragau; Herawati Dahlan; Nur Aida; Budiarti Putri Uleng
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (805.376 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.47

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penganggaran berbasis siri’ na pesse pada program Desa Mengepung Kota di Kabupaten Luwu Timur. Penelitian ini merpakan positivistic dengan pendekatan dan alat analisis adalah siri’ na pesse metodologi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penganggaran berbasis siri’ na pesse pada Program Desa Mengepung Kota dibangun atas lima aspek. Pertama: toleransi kebatinan siri’ na pesse. Motivasi dalam penyusunan anggaran didasarkan atas reaksi positif rasa pesse (empati) aktor/pemerintah atas keterbatasan infrastruktur yang dirasakan masyarakat desa; Kedua, nilai-nilai siri’ na pesse. Dalam penyusunan anggaran dilandasi dengan nilai tongeng (kebenaran), lempu’ (kejujuran), getteng (ketegasan), dan adele’ (keadilan); Ketiga, kinerja anggaran. Anggaran yang disusun terdistribusi ke desa-desa guna membiayai pembangunan insfrastruktur atau sarana publik yang urgen dibutuhkan masyarakat desa seperti: jalan, jembatan, drainase, irigasi, sarana kesehatan dan pendidikan serta fasilitas publik lainnya. Keempat, kesejahteraan. Pembangunan infrastruktur telah dimanfaatkan masyarakat desa sehingga mereka merasa lebih sejahtera karena kebutuhan publiknya telah terpenuhi; Kelima,harkat dan martabat. Apresiasi yang diterima masyarakat desa lahir karena merasakan kesejahteraan dan taraf hidup yang lebih baik. Masyarakat merasakan jika harkat martabatnya terlahir kembali dan siri’nya dapat ditegakkan.
ISU SOSIAL PASCABENCANA ALAM: STUDI KASUS PENJARAHAN DI KOTA PALU MELALUI PENDEKATAN PINHEIRO PRINCIPLES DAN PSIKOLOGI SOSIAL Milawaty
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1242.717 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.48

Abstract

Pada 27 September 2018, Sulawesi Tengah tertimpa bencana alam gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Bencana tersebut mendorong munculnya kekacauan berupa penjarahan massal yang berpusat di Kota Palu pada 29 September hingga 7 Oktober 2018. Penelitian ini mencoba melihat lebih jauh penjarahan yang terjadi pascabencana alam di Kota Palu dari sudut pandang Pinheiro Principles dan pendekatan psikologi sosial. Tujuan penelitian adalah menganalisis motif penjarahan pascabencana alam di Kota Palu, dan meninjau upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mengatasi penjarahan yang terjadi. Penelitian dilaksanakan menggunakan data primer dan sekunder yang kemudian dianalisis dengan metode kualitatif deskriptif. Potret penjarahan dianalisis melalui pendekatan psikologi sosial, sementara peran pemerintah mengatasi penjarahan ditinjau berdasarkan Pinheiro Principles pada masa tanggap darurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa motif penjarahan di Kota Palu pascabencana secara garis besar didasarkan pada dua hal, yaitu drives dan incentives. Drives didorong oleh timbulnya keinginan untuk memenuhi kebutuhan pangan, sementara incentives dipengaruhi oleh kondisi dan situasi tertentu dan menjadi penguat melakukan penjarahan. Upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk mengatasi penjarahan yang terjadi pascabencana alam pada 27 September 2018 di Kota Palu dilakukan dalam dua bentuk sesuai UU Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, yaitu penjaminan pemenuhan hak masyarakat, dan perlindungan masyarakat dari dampak bencana.
EFEKTIFITAS PEMBELAJARAN JARAK JAUH PADA PELATIHAN DASAR CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL Johan Tarru
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1225.124 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.49

Abstract

Dunia pelatihan di tahun 2020 menghadapi tantangan yang hebat akibat pandemi Covid-19. Situasi pandemi yang melanda tanah air, mendorong sangat kuat agar lembaga-lembaga pelatihan merubah haluan proses pembelajarannya. Mengadaptasi tuntutan protokol kesehatan untuk sedapat mungkin menjauhi kerumunan orang dan mengurangi kontak fisik untuk memutus rantai penularan virus merupakan keharusan yang mutlak untuk dijalani. Disisi lain, bagi lembaga pelatihan pemerintah, dalam hal ini Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Manajemen Pemerintahan, program-program pelatihan yang telah direncanakan pada tahun sebelumnya juga harus dilakukan karena terkait kinerja instansi. Ditambah lagi dari perspektif fiscal policy, belanja-belanja pemerintah sangat efektif menjaga laju dan ritme ekonomi negeri ini ditengah situasi pandemi. Oleh karena itu, tetap menjadi produktif disituasi pandemic covid-19 merupakan tag-line yang harus diusung. Inilah yang mendorong Puslatbang KMP, segera melakukan perubahan dalam penyelenggaraan pelatihannya. Dengan dukungan dari Lembaga Administrasi Negara melalui surat edarannya, Puslatbang KMP pun berbenah dan sejak bulan Mei 2020 kelas-kelas pembelajaran jarak jauh mulai diluncurkan. Penelitian ini diarahkan untuk mengetahui seberapa efektifkah pembelajaran jarak jauh untuk Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. Dengan menggunakan sampel sebanyak 137 peserta Pelatihan Dasar di Puslatbang KMP serta menganalisis data dengan model sequential explanatory ditemukan bahwa pelayanan pelatihan mempengaruhi suasana pembelajaran yang pada akhirnya berkontribusi pada ketercapaian tujuan pembelajaran. Selain itu, indikator metode pembelajaran, penyelenggara pelatihan, dan relasi antar peserta merupakan leverage bagi terciptanya suasana pembelajaran yang menyenangkan.
POTRET PENYEDERHANAAN BIROKRASI PADA ERA REFORMASI BIROKRASI syakib arsalam
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1297.293 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.51

Abstract

Penataan/penguatan kelembagaan merupakan bagian dari delapan area perubahan Reformasi Birokrasi, Periode I dan II RB bertujuan untuk mewujudkan efesiensi dan efektifitas dan organisasi yang tepat ukuran, tepat fungsi, tidak tumpang tindih dan bersinergi antar instansi, kedua tujuan RB tersebut menjadi cikal bakal dari munculnya penyederhanaan birokrasi pada Periode III RB. Penyederhaan birokrasi menjadi langkah yang besar didalam melakukan perubahan organisasi dan birokrasi yang belum ditemukan didalam Periode I dan II Reformasi Birokrasi, sehingga membutuhkan usaha bersama untuk mewujudkan penyederhanaan birokrasi. Kata kunci : Reformasi Birokrasi, penyederhanaan birokrasi dan usaha bersama.
EFEKTIVITAS PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENINGKATAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH Tri Wahyuni
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1458.439 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.52

Abstract

Dari awal keberadaannya hingga saat ini, Covid-19 telah menimbulkan kepanikan. Mendekati akhir Tahun 2020, angka penularan Covid-19 bukan melandai, justru meningkat. Guna menggawang pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Inpres No. 6 tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid- 2019. Di dalam Inpres disebutkan bahwa Para Gubernur, Bupati, dan Wali kota diperintahkan untuk menyusun dan menetapkan peraturan gubernur/peraturan bupati/wali kota yang memuat kewajiban mematuhi protokol kesehatan serta memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Dalam prakteknya, peraturan kepala daerah yang telah disusun, tidak selalu ditaati. Berbagai pelanggaran masih cenderung terjadi. Oleh karenanya, perlu bagi setiap daerah untuk melihat kembali substansi regulasi kepala daerahnya, apakah sudah efektif secara substansi atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas substansi peraturan kepala daerah tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan. Penilaian efektivitas didasarkan pada terakomodasi atau tidaknya faktor – faktor dari sebuah konsep implementasi kebijakan di dalam peraturan kepala daerah. Adapun konsep implementasi yang digunakan sebagai dasar penerapan efektivitas, adalah konsep implementasi kebijakan Edward III yang terdiri dari empat unsur kritikal faktor, meliputi : komunikasi, sumber daya, perilaku, dan struktur organisasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif.
EKSPEKTASI DAN TINGKAT KEPUASAN MAHASISWA JURUSAN KEPERAWATAN UIN ALAUDDIN MAKASSAR TERHADAP KUALITAS LAYANAN PENDIDIKAN SECARA DARING SELAMA PANDEMI COVID 19 Nur Al Marwah Asrul
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1219.803 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.53

Abstract

Jurnal ini berjudul “Ekspektasi Dan Tingkat Kepuasan Mahasiswa Jurusan Keperawatan Uin Alauddin Makassar Terhadap Kualitas Layanan Pendidikan Secara Daring Selama Pandemi Covid 19” bertujuan untuk mengetahui ekspektasi dan tingkat kepuasan layanan pendidikan secara daring terhadap mahasiswa Program Studi Keperawatan, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, UIN Alauddin Makassar pada semester gasal tahun ajaran 2020-2021 selama masa pandemi Covid-19. Penilaian kualitas layanan pendidikan ditinjau dengan instrument EDUQUAL yang terdiri atas 5 faktor : Learning Outcome, Responsiveness, Physical Facilities, Personality Development, dan Academic. Penelitian dilakukan dengan metode penelitian deskriptif kuantitatif, mengumpulkan data dari kuisioner dengan 20 pertanyaan dan jawaban mengunakan Skala Likert (1-5) pada 50 mahasiswa. Data yang dianalisis dengan melihat tingkat kesesuaian harapan dan penilaian kinerja, serta Analisis Importance and Performance Matrix. Hasil akhir data berdasarkan nilai rata-rata kepuasan mahasiswa terhadap layanan pendidikan yaitu : rata-rata nilai tingkat kinerja 3.97 (cukup baik) dan rata-rata nilai harapan 4.48 (penting). Berdasarkan Analisis Importace and Performance Matrix ditemukan terdapat 6 faktor yang menjadi prioritas utama dalam proses perbaikan layanan pendidikan. Setidaknya ada 7 faktor yang patut dipertahankan dalam menjaga kualitas layanan pendidikan. Dua faktor yang dianggap kurang penting dan kurang memuaskan. Serta 5 faktor yang dianggap kurang penting tapi kinerja memuaskan. Perlu adanya strategi untuk memaksimalkan layanan pendidikan secara daring selama pandemi covid-19 dalam upaya peningkatan kepuasan mahasiswa sesuai yang dibutuhkan.
TATA KELOLA BUMDES: PEMUDA SEBAGAI PENGGERAK BUMDES DALAM MENDORONG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEDESAAN Zulfiani; Khairina Almira Rivai
Jurnal Administrasi Publik Vol 16 No 2 (2020): Jurnal Administrasi Publik Puslatbang KMP LAN
Publisher : Pusat Pengembangan dan Pelatihan dan Kajian Manajemen Pemerintahan Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1438.245 KB) | DOI: 10.52316/jap.v16i2.54

Abstract

Penelitian ini akan melihat bagaimana keterlibatan pemuda sebagai penggerak BUMDes yang berupaya mengentaskan kemiskinan masyarakat pedesaan. Pertanyaan ini di gunakan untuk melihat kasus BUMDes Mattuju di desa Pitue, Kabupaten Pangkep Sulawei Selatan. BUMDes di desa Pitue sebagai salah satu BUMDes di Sulawesi Selatan yang di kenal sebagai BUMDes yang cukup berhasil dalam mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat, yang dampak dominonya pada pendapatan masyarakat. Hasil penelitian menunjukan, jika keberhasilan BUMDes desa Pitue mendorong keterlibatan dan pemberdayaan masyarakat tidak terlepas dari keterlibatan pemuda sebagai aktor kunci. Pemuda sebagai katalisator yang punya andil sangat besar dalam memajukan BUMDes di desa Pitue. Penelitian menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data menggunakan observasi langsung dan wawancara mendalam.

Page 1 of 1 | Total Record : 7