Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) adalah Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember
Articles
15 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL"
:
15 Documents
clear
<![CDATA[Pertanggungjawaban Pemegang Saham Mayoritas yang Merangkap Sebagai Komisaris terhadap Kerugian Perusahaan Akibat Perbuatan Melawan Hukum (Studi Kasus: Putusan Nomor: 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel) ]]>
<![CDATA[Khoirul Bariyah]]>;
<![CDATA[Sopia Rohmatus Isnaini]]>;
<![CDATA[Sumriyah Sumriyah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1529
<![CDATA[Seorang komisaris dan/atau pemegang saham memiliki tanggung jawab terbatas terhadap perikatan yang dibuat atas nama perseroan. Namun, hal tesebut tidak berlaku jika komisaris dan/atau pemegang saham tersebut melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad buruk memanfatkan perseroan untuk kepentingan pribadi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b UU PT. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban dan akibat hukum dari pemegang saham dan/atau komisaris yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendektan konseptual. Sehingga hasil dari Penelitian ini berdasarkan analisis dari Putusan Nomor 477/Pdt.G/2018/Pn.Jkt.Sel. dan Pasal 3 ayat (2) huruf b serta Pasal 114 ayat (6) UU PT menyatakan bahwa komisaris dan/atau pemegang saham PT. WSM Ventures Indonesia harus bertanggungjawab dengan melaksanakan amar Putusan Majelis hakim dalam Putusan tersebut serta bertanggung jawab atas akibat hukum yang ditimbulkan yaitu mengganti kerugian yang dialami Perseoran dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan komisaris dan/atau pemegang saham tersebut.]]>
<![CDATA[Urgensi Penguatan Institusionalisasi Partai melalui Revisi Undang-Undang Partai Politik untuk Akselerasi Konsolidasi Demokrasi ]]>
<![CDATA[Jessica Cornelia Ivanny]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1577
<![CDATA[Kualitas demokrasi Indonesia pasca reformasi semakin mengkhawatirkan. Terlihat dari betapa marak praktik destruktif dan eksklusif yang mengisi wahana kontestasi elektoral dan proses demokratisasi di era kontemporer saat ini. Salah satu penyebabnya karena oligarki yang semakin kuat hingga menggagalkan proses reformasi mengonsolidasi demokrasi. Padahal, akselerasi konsolidasi demokrasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan iklim demokrasi yang sehat dan berkualitas. Untuk itu, tulisan ini akan berusaha menjelaskan: a) penguatan institusionalisasi partai politik sebagai kunci keberhasilan akselerasi konsolidasi demokrasi, dan b) urgensi penguatan institusionalisasi partai politik melalui revisi Undang-Undang Partai Politik. Penelitian dilakukan secara normatif dengan pendekatan perundang-undangan, teoretis atau konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menemukan bahwa terdapat beberapa kelemahan dalam ketentuan Undang-Undang Partai Politik terkait institusionalisasi partai sehingga DPR harus segera melakukan perbaikan atau revisi terhadap undang-undang tersebut.]]>
<![CDATA[Keabsahan Perjanjian Pra Nikah dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Sugih Ayu Pratitis]]>;
<![CDATA[Rehulina Rehulina]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1593
<![CDATA[. A marriage is an agreement based on personal voluntary agreement between a man and a woman to become husband and wife. In Indonesia, the contract or agreement is called a marriage contract (nuptial agreement or marriage). Pre-nuptial agreement is an agreement made by the prospective bride and groom before the marriage takes place so that it becomes a legal couple. Properly the contract The prenuptial agreement is also binding on both the bride and groom and contains issues of dividing the assets of the two parties or relating to the personal assets of both parties so that they can be separated, if one day there is a separation. An agreement is an event where a person promises to another person or where two people promise each other to do something. When compared to an engagement with an agreement, apart from the agreement being a source of engagement other than the law, the engagement is also an understanding that is still abstract, because the parties are said to carry out something, while the agreement is already a concrete understanding, because the parties are said to carry out something certain events. This research is a type of legal research that uses a normative juridical approach. The implementation of the marriage agreement so that the agreement is valid in the eyes of the law, the agreement must be made authentically before a notary. The prenuptial agreement is made for the benefit of legal protection of each other's innate assets, namely the property of the prospective husband or the property of the prospective wife. By making a Pre-Marriage Agreement, it will provide a sense of security to the prospective husband and wife in carrying out their household ark. Prenuptial agreements are made to confirm assets, rights of husband/wife, obligations of husband/wife and responsibilities of each party.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga ]]>
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[Alika Firly]]>;
<![CDATA[Adelia Putri Utami]]>;
<![CDATA[Diah Eka Sari]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1607
<![CDATA[Domestic violence violates women's human rights. The form of violence that occurs in women is physical violence including assault, beating, and actions that physically injure the victim. Meanwhile, non-physical violence is an act that is detrimental to the victim from a psychological perspective, such as threats, insults, neglect and forms of violence that result in psychological disorders of the victim. In disclosing the existence of criminal acts of violence is the most difficult part for the authorities, because there are perspectives and risks that arise as a result of reports of acts of violence experienced by women. Women have the right to complain about illegal acts and receive protection under Law no. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT), which allows for the settlement of cases of violence against women through the courts.]]>
<![CDATA[Peran Penyidik Dalam Mengungkapkan Kasus Pembunuhan Dan Pelaku Yang Menghilangkan Barang Bukti ]]>
<![CDATA[Siti Nur Haliza]]>;
<![CDATA[Zainudin Hasan]]>;
<![CDATA[Shefa Rindya Yazhalina]]>;
<![CDATA[Mela Yasa]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1610
<![CDATA[In the current situation, the increase in murder cases is of great concern, especially with the development of technology, it also affects the ease of disseminating information which is then misused to track the location of the victim and suppress the victim with threats - threats that are not good related to the victim's purpose, namely to find out how the role of investigators to uncover murder cases that lose evidence and to find out the inhibiting factors of police investigators in carrying out the investigation process against the crime of murder. The research method used is normative legal research. The legal materials used are sourced from the literature. The types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials is by document study. Analysis of legal materials using interpretation or interpretation. The results of the study indicate that the Criminal Acts of Murder and Removing Goods have been regulated in Article 338 of the Criminal Code that anyone who deliberately takes the life of another person, shall be punished for murder with a maximum imprisonment of 15 years, and Article 221 paragraph 1 number 2 of the Criminal Code, anyone who commits an act of covering up the criminal act committed, by destroying, removing and hiding evidence and evidence shall be punished with a maximum imprisonment of four years.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Melalui Media Sosial (Twitter) ]]>
<![CDATA[Claressia Sirikiet Wibisono]]>;
<![CDATA[Anajeng Esri Edhi Mahanani]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1617
<![CDATA[The widespread use of social media among the public has created a new need, namely the urgency to create space for conducting business activities, causing the platform to turn into a place for communication, interaction, as well as a trading space. These changes bring various impacts, one of which is the formation of new types of crime in cyberspace. Fraud in electronic transactions via social media (Twitter) is a crime that targets the internet, computers and related technology as its target. Based on the position of the case, the fraud that occurs can be classified as a crime of computer-related fraud or a crime to gain personal gain and/or harm others. The handling of fraud cases can be carried out using the legal basis contained in Law Number 19 of 2016 concerning Information and Electronic Transactions, namely Article 28 paragraph (1) in conjunction with Article 45 paragraph (2). The use of these two articles is based on the principle of lex specialist derogat legi generali. In addition, if examined using a victimological point of view, victims of fraud cases that occur are included in the category of participating victims where the tendency of victims to be unaware of their attitudes/behaviors in certain circumstances is a reason for someone to act. commit crimes against them. The research method used to answer these problems is normative legal research with a case study approach in the form of legal behavior products.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terhadap Produk Skincare Tanpa Izin Edar Yang Dijual Secara Online ]]>
<![CDATA[Atha Raihan Azayaka]]>;
<![CDATA[Eko Wahyudi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1622
<![CDATA[This research was conducted with the aim of knowing legal protection for consumers for skincare products without a marketing authorization that are sold online. This study uses normative juridical research methods, namely using data collection techniques through library research or using secondary data. Among them are official documents, books, research results, in the form of reports. In this study, it was concluded that consumers who have experienced losses as a result of skincare products without marketing authorization can take legal action through the courts or outside the courts. However, this legal protection is still underutilized by consumers in the event of a problem, so that the UUPK becomes less effective, because compensation is given within seven days after the transaction. If this provision is maintained, it will be difficult for consumers who experience losses to obtain protection. This is because the negative effects of using skincare can occur after seven days.]]>
<![CDATA[Pembinaan Khusus Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1 Surabaya ]]>
<![CDATA[Cindhy Atika Rahmawati]]>;
<![CDATA[Eko Wahyudi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1633
<![CDATA[Elderly prisoners are classified as a special vulnerable group because at that age they have decreased immunity and physical weakness so special treatment is needed. Correctional Institution must be able to fulfill the rights of elderly prisoners while they are serving their sentences. The purpose of this research is to find out the implementation of guidance for elderly prisoners and the obstacles faced by the Surabaya Class 1 Correctional Institution. The type of this study is empirical legal research. The results showed that the guidance for elderly prisoners at the Surabaya Class 1 Correctional Institution has not been running optimally.. This is due to budget constraints from the government, lack of human resources, insufficient infrastructure, the covid-19 pandemic, lack of support from the families of prisoners, and the difficulties of marketing the work products of prisoners. But with these obstacles, various kinds of efforts can be made to handle the problem]]>
<![CDATA[Akibat Hukum Penyalahgunaan Pemakaian Kosmetik Perbahan Kimia yang Tidak Mencantumkan Nomor Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Dengan Edar Palsu (Pusat Studi Di Pasar Simpur Bandar Lampung) ]]>
<![CDATA[Haqkiki Bintang Pratama]]>;
<![CDATA[Zainuddin Hasan]]>;
<![CDATA[Adelya Putri Utami]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1641
<![CDATA[Society's need for cosmetics has led to the emergence of many cosmetic manufacturers. Distribution permits to sell freely on the market currently do not have many cosmetic products. The purpose of this research is to find out the legal consequences of the abuse of chemical-based cosmetics that do not include the number of the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM) with counterfeit distribution (study center at Pasar Simpur, Bandar Lampung). The legal consequence of the abuse of the use of chemical-based cosmetics that are not listed as BPOM numbers with counterfeit distribution (Study Center in Bandar Lampung's Simpur Market), can be subject to various statutory provisions, namely Law Number 36 of 2009 concerning Health, Law Number 8 of 2011 concerning Protection Consumers and Decision of the Head of BPOM Republic of Indonesia Number HK 00.05.4.1745 The sanctions obtained consist of administrative sanctions and criminal sanctions.]]>
<![CDATA[Kebijakan Penerapan Tindak Pidana Penistaan Agama Di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Gede Widhiana Suarda]]>;
<![CDATA[Ainul Azizah]]>;
<![CDATA[Ahmad Fahrudin]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v2i2.1642
<![CDATA[Ethnicity, religion, race and intergroup (SARA) are social elements that have an important role in human life, therefore, the freedom of each party must be respected and guaranteed. Religion is an important element of human existence and perhaps the most impressive element that can exert an important influence on the behavior of individuals. Indonesian positive law regulates punishment for perpetrators of religious blasphemy regulated in Article 156a of the Criminal Code. The initial purpose of enacting this article was against the backdrop of the many sects of belief and mysticism teachings that were considered heretical and not in accordance with the religious teachings of the Indonesian people. Article 156a of the Criminal Code is intended to prevent religious teachings from being distorted which are considered as the main teachings by the leaders or religious leaders concerned; and this rule protects religious peace in society and maintains the values of religious teachings that are maintained by the community from insults/humiliations and from teachings not to embrace a religion based on Belief in the One Supreme God.]]>
