Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) adalah Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember
Articles
65 Documents
<![CDATA[Kewajiban Vaksin Covid-19 Ditinjau Dari Sosiologi Hukum ]]>
<![CDATA[Elly Ardina Putri]]>;
<![CDATA[Sarsinto Rini Putra]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): MARET : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Sosiologi hukum mengkaji mengenai penyebab suatu aturan diterapkan atau timbulnya suatu aturan atau perundang-undangan. Salah satu isu menarik dalam kajian sosiologi hukum yakni kewajiban vaksin Covid-19. Hal ini disebabkan terjadi polemik dalam masyarakat yang menganggap bahwa demikian merupakan pemaksaan dan pelanggaran hak asasi dalam pelayanan kesehatan sehingga timbul masyarakat yang menolak vaksin Covid-19. Permasalahan dalam penulisan ini yakni yaitu bagaimana kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum? Sesuai dengan judul penulisan ini maka jenis penelitian yang digunakan penelitian ini mempergunakan penelitian hukum yang sosiologis. Penelitian ini menunjukkan bahwa tujuan yang hendak dicapai oleh sosiologi hukum sebenarnya memberikan suatu pemahaman terhadap pelaksanaan hukum pada kenyataan sesungguhnya dalam praktek di lapangan. Kewajiban vaksin Covid-19 ditinjau dari sosiologi hukum hendak membahas penyebab hal demikian itu terjadi, yakni ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi adanya kewajiban vaksin Covid-19. Penyebab kewajiban vaksin Covid-19 yakni kondisi kedaruratan pandemi untuk melakukan perlindungan terhadap semua bangsa Indonesia dan tidak terkecuali perlindungan akan hak asasi seseorang itu sendiri dalam rangka memperoleh hak untuk hidup dengan derajat kesehatan maksimal. Kondisi tersebut berkaitan dengan keselamatan rakyat yang merupakan hal utama yang menjadikan kondisi tersebut sebagai hukum tertinggi yang mewajibkan setiap orang menjalani vaksinasi. Hak asasi manusia seringkali dijadikan alasan melakukan penolakan vaksin Covid-19 padahal hak asasi itu sendiri dibatasi pula oleh hak asasi orang lain untuk mendapatkan perlindungan dari Covid-19 melalui vaksin Covid-19.]]>
<![CDATA[TINJAUN HUKUM ISLAM TERHADAP PENERAPAN JANGKA WAKTU WAKAF MENURUT PASAL 6 UNDANG-UNDANG NOMOR 41 TAHUN 2004 ]]>
<![CDATA[Nur Hidayah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (172.766 KB)
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i1.532
<![CDATA[This study aims to analyze the Arrangement of Term Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf. The results of this study indicate that Islamic Law on the Application of the Term of Waqf according to Article 6 of Law Number 41 of 2004 concerning Waqf is something that is very helpful in distributing some assets in the form of movable and immovable assets to be used as benefit and with the existence of term waqf. time expands the space in distributing part of the assets with a period of time agreed upon by the wakif and the recipient.]]>
<![CDATA[Inclusive Governance Dalam Penanganan Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru ]]>
<![CDATA[Rika Rani Sijabat]]>;
<![CDATA[Dadang Mashur]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (810.706 KB)
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.456
<![CDATA[Cases of death due to COVID-19 have also increased the number of children who have become orphans. Thus, these children are now in need of social welfare service (PPKS). Children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City are the highest compared to all regencies/cities in Riau Province, these children belong to a vulnerable group so that inclusiveness (partiality) is needed for them. This study aims to look at inclusive governance in handling children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru city. This study uses qualitative research methods with descriptive nature. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that the handling of children who lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City had fulfilled three elements of inclusive governance, namely transparency, participation, and equal treatment. However, in the implementation of the three elements of inclusive governance, there are still obstacles, namely changing policies and disproportionate assistance.]]>
<![CDATA[TANTANGAN UMKM MENGHADAPI PERUSAHAAN RETAIL MODERN DI ERA DISRUPSI INDOMARET DAN ALFAMART (STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU) ]]>
<![CDATA[Rizky Gunawan]]>;
<![CDATA[Aldy Wiguna]]>;
<![CDATA[Rahmi Widia Purnama]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1270.662 KB)
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.459
<![CDATA[Penelitian ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian yaitu Usaha Kecil Menengah (UMKM). Dalam rangka pembenahan birokrasi menjadi lebih agile, perlu dipertanyakan kesiapan pemerintah dalam praktik Agile Governance. Hasil tersebut menunjukkan tantangan UMKM dalam menghadapi Perusahaan Ritel Modern yang telah berdiri di setiap sudut kota yaitu Indomaret dan Alfamart. Hal ini terlihat dari jumlah gerai yang telah berdiri dimana Indomaret pada tahun 2020 mencapai 17.681 gerai, sedangkan Alfamart pada tahun 2020 tercatat sebanyak 15.102 gerai di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implementasi Agile Governance dalam menangani permasalahan UMKM di setiap daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil yang telah disebutkan kesimpulannya, perusahaan retail seperti Indomaret dan Alfamart menjadi tempat persaingan yang ketat bagi Pasar Tradisional atau UMKM, namun jika pemerintah gesit dan mampu mensinkronisasikan kebutuhan masyarakat dan perekonomian maka akan berdampak kemajuan di suatu daerah dan Indonesia.]]>
<![CDATA[POTENSI OBJEK WISATA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: THE POTENTIAL OF TOURISM OBJECTS ON THE COMMUNITY ECONOMY OF KARIMUN REGENCY, RIAU ISLANDS PROVINCE ]]>
<![CDATA[Nurpaliza Nurpaliza]]>;
<![CDATA[Desti Alvira Syahwa]]>;
<![CDATA[Khalda Salsabella Inayah]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (796.445 KB)
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.479
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan bagi Potensi Objek Wisata terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau , Sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting dalam suatu negara. Pariwisata merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk di negaraIndonesia. Pariwisata memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang berkerja di Objek Wisata tersebut dan juga masyarakat sekitar , pertanyaan melibatkan para pengunjung , para masyarakat , dan kementrian parawisata . Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam di Kabupaten Karimun adalah Pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang cukup baik dan merupakan salah satu sektor yang memacu perekonomian di Indonesia. Perencanaan pariwisata sangat penting dilakukan mengingat sektor pariwisata kini dijadikan sector unggulan karena dapat memacu sektor lainnya seperti bisnis transportasi, hotel, restoran, hiburan, dan lain-lain. Pulau Karimun sebagai salah satu pulau yang terdapat di Kepulauan Riau memiliki peluang untuk memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG DIMASA PANDEMI ]]>
<![CDATA[Delfi Heni Susanti]]>;
<![CDATA[Dastin Pratiwi]]>;
<![CDATA[Farida Hani Sri Wahyuni]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (119.586 KB)
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.503
<![CDATA[Pandemi Covid-19 ini telah banyak memakan korban jiwa dan tentunya membawa dampak yang buruk bagi keberadaan negara kita. Banyak sektor pemerintah yang terbengkalai dan mengakibatkan kerugian akibat pandemi ini. Namun, disamping itu pemerintah dalam tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam tujuan NKRI pada alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat walaupun dimasa pandemi yang menerjang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan terkait implementasi program PKH di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan teori implementasi Ripley (Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, 2012) yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Responden dalam penelitian ini merupakan penerima manfaat dari program PKH. Melalui wawancara ini diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih menunjukkan kekurangan yang perlu diperbaiki ditahun berikutnya, yakni adanya keterlambatan penyaluran dana kepada masyarakat dan adanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, tidak mendapatkan program tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan proses implementasi menjadi terhambat di era pandemi saat ini.]]>
<![CDATA[Efektivitas Program Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Kantor BPKAD Kabupaten Indragiri Hulu ]]>
<![CDATA[Chinda Aqhni Adisi]]>;
<![CDATA[Abdul Sadad]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (1324.086 KB)
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.581
<![CDATA[Sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD merupakan suatu sistem informasi yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan daerah menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang berasal dari observasi, wawancara, dokumentasi yang dianalisis oleh peneliti sehingga mendapatkan data yang akurat dan jelas mengenai. Hasil dari penelitian ini adalah program SIPD pada BPKAD sudah cukup efektif. Faktor penghambat yang ditemukan masih terjadi error jaringam, tidak bisa membuat template sehingga penggunaan SIPD pada BPKAD masih menggunakan aplikasi pendamping yang diukur dari indikator pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan dan perubahan nyata.]]>
<![CDATA[Analisis Terhadap Modus-Modus Dalam Hukum Cyber Crime ]]>
<![CDATA[Mohd. Yusuf DM]]>;
<![CDATA[Vivi Yola]]>;
<![CDATA[Destin Maiharani]]>;
<![CDATA[Egi Dwi]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.725
<![CDATA[Ketika berselancar di dunia digital, Anda perlu berhati-hati dengan rasa nyaman di media sosial. Cyber crime merupakan bentuk-bentuk kejahatan yang timbul karena memanfaatkan teknologi internet. Sejalan dengan kemajuan teknologi infomasi, telah muncul beberapa kejahatan yang sering dipersesikan sebagai kejahatan yang dilakukan dalam ruang atau wilayah siber. Rusbagio Ishak, Kadit Serse Polda Jateng megatakan, cyber crime ini potensial meimbulkan kerugiann pada beberapa bidang: politik, ekonomi, social budaya. Cyber crime adalah berbagai macam akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Dengan kata lain, kejahatan siber merupakan aktivitas yang tidak sah pada suatu sistem komputer atau masuk dalam kategori tindak kejahatan di dunia maya. Sasaran kejahatan siber ini adalah komputer yang terhubung ke jaringan internet. Cyber crime dilakukan dengan beragam tujuan. Mulai dari iseng mengetes kemampuan hacking, hingga kejahatan serius yang bisa merugikan korbannya secara finansial. Salah satu kejahatan siber yang marak terjadi di Indonesia adalah social engineering attack atau rekayasa sosial. Social engineering merupakan teknik manipulasi yang memanfaatkan kesalahan manusia untuk mendapatkan akses informasi pribadi atau data berharga.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK MEREK DAN KONSUMEN TERHADAP BARANG TIRUAN DI E-COMMERCE ]]>
<![CDATA[Nanda Pramudya Pangestu]]>;
<![CDATA[Bimo Satrio Wibowo]]>;
<![CDATA[Muhammad Arrullah Safriawan]]>;
<![CDATA[Muhammad Asmar Aqilah]]>;
<![CDATA[Noviyanto Noviyanto]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.727
<![CDATA[Informasi yang benar dan akurat sangat diperlukan bagi bisnis mengenai hal menghormati hak pada pembeli. Suatu barang untuk hak-hak konsumen, dibeli di tempat lain untuk dijual kembali disertifikasi untuk menjadi tidak asli, melewatkan pemeriksaan orisinalitas toko. Penemuan pembelian pembeli di gerai yang beda ternyata palsu, serta barang yang terbeli oleh pembeli terlewatkan saat toko memeriksa keasliannya. Menghormati hak-hak konsumen sangat penting mengenai pemilik usaha dalam memberikan sebuah informasi tentang keakuratan barang dan jasa, oleh karena itu, persoalan tersebut diatasi dengan aturan pada Undang-undang yang ada dalam Nomor 8 Tahun 1999 mengenai tujuan memproteksi terhadap pembeli. Maksud dari penelitian ini adalah suatu bentuk mengenai perlindungan pembeli di e-commerce serta mencari jalan keluar pertanggungjawaban pemilik toko terhadap pembelinya. Metode mengenai penelitian ini penggunaannya dalam jurnal ini adalah metode kualitatif dengan sifatnya yang berbentuk deskriptif menggunakan studi pustaka. Mengenai suatu hasil dari penelitian ini terdapat peraturan yang mengingat mengenai penjualan barang di e-commerce dengan merek tertentu karena telah dilindungi HAKI. Para penjual e-commerce dan konsumen dituntut untuk lebih bijak saat menjual dan membeli barang.]]>
<![CDATA[HAKIKAT PERSETUJUAN MAJELIS KEHORMATAN NOTARIS SEBAGAI UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM PADA NOTARIS DALAM PROSES PERADILAN ]]>
<![CDATA[Hery Kurniawan Zaenal]]>
<![CDATA[ JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL ]]>
Publisher : <![CDATA[POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.867
<![CDATA[This study aims to: (1) analyze and discover the nature of the approval of the Notary Honorary Council as an effort to protect the law against notaries in the judicial process; (2) Analyze and find law enforcement for Notaries related to Professional Ethics. This type of research is normative law. While the research approach used, namely: Legislation, conceptual approach, and case approach, as well as a comparative approach. The legal materials used in this study are primary legal materials and secondary legal materials. While the analysis of legal materials using qualitative analysis. The results of the study show that: (1) The regional MKN has the authority to examine applications submitted by investigators, public prosecutors or judges; as well as giving approval or rejection of requests for approval to take photocopies of minuta deed and summons Notaries to attend investigations, prosecutions, and judicial processes (66 paragraph (1) UUJNP), (2) Sanctions imposed on Notaries who violate the professional code of ethics are regulated in Article 85 UUJN, namely in the form of: Verbal warning; Written warning; temporary stop; Honorable discharge; and Dishonorable Dismissal by the Notary Honorary Council.]]>
