cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Amik
Contact Email
amik@gmail.com
Phone
+6285726173515
Journal Mail Official
amik@gmail.com
Editorial Address
Jl. H.R. Bunyamin Blok A 11-12 , Kab. Banyumas, Provinsi Jawa Tengah
Location
Kab. banyumas,
Jawa tengah
INDONESIA
Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial (JHPIS)
Published by Politeknik Pratama Purwokerto
ISSN : 29638704     EISSN : 29637651     DOI : https://doi.org/10.55606/jhpis.v1i3
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL (JHPIS) adalah Jurnal ini memuat kajian-kajian di bidang ilmu hukum baik secara teoritik maupun empirik. Fokus jurnal ini tentang kajian-kajian hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum internasional, hukum acara dan hukum adat, politik dan ilmu sosial. JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL, Jurnal ini terbit 1 tahun 4 kali (Maret, Juni, September dan Desember
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 139 Documents
 1   2   3   4   5 
Tinjauan Yuridis Terhadap Pembentukan Peraturan Daerah Kota Tangerang Nomor 7 Tahun 2005, tentang Pelarangan Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol Tedy Subrata
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (95.036 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.445

Abstract

Formation, Regional Regulation of Tangerang City, Supervision of Cancellation Revocation, Process of Formation of Regional Regulation of Tangerang City Number 7 of 2005, Is it in accordance with Law Number 10 of 2004, concerning Formation of Regulations Per Act and their Implementation, such as Planning, Preparation, Engineering Preparation, Formulation, Discussion, Ratification, Promulgation and Dissemination, but there are Chapters and several Articles, in particular Chapter III concerning Sales and Use Circulation, which are Prohibition or Violation, Article 3 Paragraph (1), Article 4 Letter a, b and c , Article 5 Paragraphs (1) and (2), Article 6 and Article 7 and Chapter VIII, concerning Criminal Provisions, Article 13 Paragraphs (1), (2), (3) and (4) the nature of the sanctions in the form of criminal threats and fines for violators of regional regulations, it turns out to be very contradictory to the Criminal Code Chapter I, concerning Violations of Public Security for People or Goods and Health, Article 492 Paragraphs (1) and (2), in terms of criminal threats and fines for violators of the Criminal Code. in fact it is not as firm as Regional Regulation Number 7 of 2005. What is the Mechanism of Supervision, Revocation and Cancellation, Formation of Regional Regulation Number 7 of 2005, based on Law Number 32 of 2004, concerning Regional Government and Law No. 22 of 2003, concerning the Position Structure MPR, DPR, DPD ·and DPRD Province, Regency and City. This research is a normative legal research which is descriptive and the data is analyzed qualitatively. The result of the research is that the process of formation, supervision, revocation and cancellation is in accordance with Law No. 10 of 2004, Law No. 32 of 2004 and Law No. 22 of 2003.
PRAKTIK PENGGUNAAN MEMBER CARD PONTA MENGGUNAKAN APLIKASI ALFAGIFT DALAM TRANSAKSI JUAL BELI DI ALFAMART DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong, Kota Depok) Siti Rohmah; Irvan Iswandi; Rizal Maulana
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (887.835 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.446

Abstract

Jurnal ini mengkaji tentang praktik penggunakan Member Card Ponta dalam Transaksi Jual Beli Di Alfamart dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Alfamart Jembatan Serong Kota Depok). Pokok permasalahan dalam penelitian ini mengenai bagaimana menjadi pengguna member agar mendapatkan banyak keuntungan seperti diskon produk, promo, undian dll. Serta langkah mendapatkan undian dan implementasinya menurut perspektif hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam perspektif hukum Islam dengan berdasarkan praktik pada penggunaan member di Alfamart Jembatan Serong yang memang dalam pelaksanaannya tidak mengandung unsur gharar, maisir, dan riba. Unsur ini dijelaskan pada pemaparan data dalam langkah memiliki member sehingga dapat menjadi pengguna member secara langsung dan mudah, paparan data perspektif dalam keuntugan yang didapatkan tidak merupakan riba sehingga aman, dant tidak rugi. Adapun perspektif dalam mendapatkan atau mengikuti undian ialah tidak mengandung unsur maisir namun adapun undian yang diharamkan dan dapat dilihat dari ketentuan dan tujuan si pelanggan dalam pelaksanaan untuk mendapatkan undian.
Inclusive Governance Dalam Penanganan Anak Yang Kehilangan Orang Tua Akibat COVID-19 di Kota Pekanbaru Rika Rani Sijabat; Dadang Mashur
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (810.706 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.456

Abstract

Cases of death due to COVID-19 have also increased the number of children who have become orphans.  Thus, these children are now in need of social welfare service (PPKS). Children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City are the highest compared to all regencies/cities in Riau Province, these children belong to a vulnerable group  so that inclusiveness (partiality) is needed for them. This study aims to look at inclusive governance in handling children who have lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru city. This study uses qualitative research methods with descriptive nature. Data collection techniques were carried out by observation, interviews and documentation. The results showed that the handling of children who lost their parents due to COVID-19 in Pekanbaru City had fulfilled three elements of inclusive governance, namely transparency, participation, and equal treatment. However, in the implementation of the three elements of inclusive governance, there are still obstacles, namely changing policies and disproportionate assistance.
TANTANGAN UMKM MENGHADAPI PERUSAHAAN RETAIL MODERN DI ERA DISRUPSI INDOMARET DAN ALFAMART (STUDI KASUS PROVINSI KEPULAUAN RIAU) Rizky Gunawan; Aldy Wiguna; Rahmi Widia Purnama
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1270.662 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.459

Abstract

Penelitian ini mengacu pada upaya yang dilakukan oleh seluruh masyarakat di Indonesia dalam rangka meningkatkan perekonomian yaitu Usaha Kecil Menengah (UMKM). Dalam rangka pembenahan birokrasi menjadi lebih agile, perlu dipertanyakan kesiapan pemerintah dalam praktik Agile Governance. Hasil tersebut menunjukkan tantangan UMKM dalam menghadapi Perusahaan Ritel Modern yang telah berdiri di setiap sudut kota yaitu Indomaret dan Alfamart. Hal ini terlihat dari jumlah gerai yang telah berdiri dimana Indomaret pada tahun 2020 mencapai 17.681 gerai, sedangkan Alfamart pada tahun 2020 tercatat sebanyak 15.102 gerai di seluruh Indonesia. Tujuan dari penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran dan implementasi Agile Governance dalam menangani permasalahan UMKM di setiap daerah di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Dari hasil yang telah disebutkan kesimpulannya, perusahaan retail seperti Indomaret dan Alfamart menjadi tempat persaingan yang ketat bagi Pasar Tradisional atau UMKM, namun jika pemerintah gesit dan mampu mensinkronisasikan kebutuhan masyarakat dan perekonomian maka akan berdampak kemajuan di suatu daerah dan Indonesia.
Efektivitas Pelaksanaan Penanganan Covid-19 Dengan 3T (Testing, Tracing Dan Treatment) Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu Ulfa Rohimah; Abdul Sadad
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (670.066 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.461

Abstract

Pandemi covid-19 mulai muncul di Indonesia sejak bulan maret 2020. Untuk menanggulangi COVID-19, pemerintah Indonesia menggencarkan 3T yaitu Testing, Treatment dan Tracing. Pemerintah memberikan instruksi kepada seluruh pimpinan daerah untuk melaksanakan 3T tersebut tidak terkecuali Kecamatan Ujung Batu dengan kasus COVID tertinggi di Kabupaten Rokan Hulu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui efektivitas dari pelaksanaan Penanganan COVID-19 Dengan 3T di Kecamatan Ujung Batu. Penelitian ini menggunakan teori Budiani (2007) Efektivitas dengan indikator Ketepatan Sasaran, Sosialisasi , Pencapaian Tujuan dan Pemantauan Kembali. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, data yang diperlukan seperti data primer dan data sekunder diperoleh melalui teknik pengumpulan data purposive sampling yang digunakan yaitu, studi Pustaka, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penanganan COVID-19 dengan 3T berjalan dengan efektif namun dalam pelaksanaanya masih perlu ditingkatkan lagi. Adapun faktor penghambatnya adalah idak adanya sanksi hukum bagi masyarakat atau pasien yang menolak untuk dikarantina dan akses mobilisasi penduduk dengan daerah yang sulit dijangkau oleh satgas.
Nalar Kritis Menghilangnya Program One Student One Client Pada Ibu Hamil Risiko Tinggi Di Banyuwangi Dian Roshanti; Eriton Eriton
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (776.858 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.471

Abstract

Abstrak. Angka kematian ibu dan Bayi di Kabupaten Banyuwangi cukup memprihatinkan. Dinas Kesehatan Kabupaten Banyuwangi mencatat tahun 2021 angka kematian Ibu dan Bayi melonjak cukup tinggi sebanyak 47 kasus dikarenakan banyaknya ibu hamil yang meninggal karena terpapar virus covid-19, tahun 2020 berhasil ditekan menjadi 19 kasus, sebelumnya tahun 2019 berada pada angka 33 kasus per 1000 kelahiran hidup. Masalah ini menjadi perhatian penting Pemerintah Kabupaten Banyuwangi namun program OSOC ini menghilang begitu saja. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab hilangnya program OSOC ini di Banyuwangi. Dengan membangun pola pikir bernalar kritis milik Jurgen Habermas agar mampu menyampaikan argumentasi secara komunikatif untuk menyajikan kesepakatan bersama atas fakta yang terjadi. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data dengan wawancara dan studi literatur. Didapatkan hasil analisis yaitu Pertama pembatasan berskala besar membuat setiap aktivitas masyarakat termasuk proses pendampingan Ibu Hamil yang selama ini menggunakan metode tatap muka harus juga di batasi. Kedua, pendampingan menjadi tidak maksimal karena ketidakjelasan pembagian wilayah sehingga terjadi ketidakseimbangan antara pendamping dan ibu hamil. Ketiga tidak adanya anggaran yang jelas dari pemerintah untuk proses pendampingan sehingga dirasa sangat memberatkan mahasiswa. Keempat, yang terpenting lagi yaitu program OSOC ini belum memiliki kebijakan publik yang jelas dan tertulis serta terarah.
POTENSI OBJEK WISATA TERHADAP PEREKONOMIAN MASYARAKAT KABUPATEN KARIMUN PROVINSI KEPULAUAN RIAU: THE POTENTIAL OF TOURISM OBJECTS ON THE COMMUNITY ECONOMY OF KARIMUN REGENCY, RIAU ISLANDS PROVINCE Nurpaliza Nurpaliza; Desti Alvira Syahwa; Khalda Salsabella Inayah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (796.445 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.479

Abstract

Penelitian ini bertujuan bagi Potensi Objek Wisata terhadap Perekonomian Masyarakat Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau , Sektor pariwisata akan menjadi salah satu kegiatan ekonomi yang penting dalam suatu negara. Pariwisata merupakan salah satu bidang yang memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi di negara berkembang, termasuk di negaraIndonesia. Pariwisata memiliki potensi untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan bagi masyarakat yang berkerja di Objek Wisata tersebut dan juga masyarakat sekitar , pertanyaan melibatkan para pengunjung , para masyarakat , dan kementrian parawisata . Hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam di Kabupaten Karimun adalah Pariwisata di Indonesia memiliki potensi yang cukup baik dan merupakan salah satu sektor yang memacu perekonomian di Indonesia. Perencanaan pariwisata sangat penting dilakukan mengingat sektor pariwisata kini dijadikan sector unggulan karena dapat memacu sektor lainnya seperti bisnis transportasi, hotel, restoran, hiburan, dan lain-lain. Pulau Karimun sebagai salah satu pulau yang terdapat di Kepulauan Riau memiliki peluang untuk memberikan keuntungan baik bagi masyarakat maupun bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Karimun
URGENSI PENGGUNAAN TELEX RELEASE DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI LAUT DI INDONESIA: THE URGENCE OF USING TELEX RELEASE IN THE PROCESS OF ORGANIZING THE TRANSPORTATION OF GOODS THROUGH SEA IN INDONESIA Salfia Putri Sakina; Isis Ikhwansyah; Purnama Trisnamansyah
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (956.833 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.483

Abstract

Indonesia is one of the countries that has implemented the telex release process in the implementation of the transportation of goods by sea. Telex release is the process of digitizing the bill of lading because the delivery of the document is sent via email from the carrier to the sender. However, the regulations governing the operation of sea transportation in Indonesia have not explicitly accommodated telex releases, even though in practice telex releases have been used in the implementation of sea transportation in Indonesia. Efforts that can be made to optimize the use of telex releases are by accommodating the principles contained in international instruments related to sea transportation law, making rules and norms related to the use of telex releases, considering Indonesia's membership in international organizations in the field of sea transportation, and creating the process of organizing sea transportation in Indonesia becomes more effective and efficient through the use of telex releases.
Strategi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dalam Meningkatkan Investasi Masa Pandemi Covid-19 di Kota Dumai Anastasia Romatua; Zaili Rusli
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.387 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i3.487

Abstract

Penelitian ini dilaksanakan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Dumai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai, (2) Strategi promosi investasi di Kota Dumai di masa Pandemi Covid-19. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Informan dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan teknik purposive sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) Upaya DPMPTSP dalam meningkatkan investasi di Kota Dumai adalah dengan melakukan strategi dan inovasi dalam hal peningkatan kualitas perencanaan investasi, peningkatan kualitas iklim investasi, peningkatan kualitas kerja sama, peningkatan efektivitas promosi, peningkatan kualitas layanan serta peningkatan kualitas pengendalian pelaksanaan investasi (2) Strategi promosi investasi yang dilakukan DPMPTSP Dumai masa Pandemi Covid-19 adalah Image Marketing, Attraction Marketing, Infrastructure Marketing, People Marketing. Program terbaru selalu tayangkan perepisode di media sosial berupa instagram dan Youtube DPMPTSP.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PKH DALAM RANGKA MENGATASI KEMISKINAN DI KECAMATAN ROWOKANGKUNG DIMASA PANDEMI Delfi Heni Susanti; Dastin Pratiwi; Farida Hani Sri Wahyuni
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : POLITEKNIK PRATAMA PURWOKERTO

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (119.586 KB) | DOI: 10.55606/jhpis.v1i2.503

Abstract

Pandemi Covid-19 ini telah banyak memakan korban jiwa dan tentunya membawa dampak yang buruk bagi keberadaan negara kita. Banyak sektor pemerintah yang terbengkalai dan mengakibatkan kerugian akibat pandemi ini. Namun, disamping itu pemerintah dalam tugasnya sebagaimana yang terdapat dalam tujuan NKRI pada alinea keempat UUD 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah dan memajukan kesejahteraan umum. Hal tersebut menjadi acuan pemerintah memberikan layanan kepada masyarakat walaupun dimasa pandemi yang menerjang. Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang menjelaskan terkait implementasi program PKH di Kecamatan Rowokangkung, Kabupaten Lumajang dengan menggunakan teori implementasi Ripley (Purwanto, Erwan Agus & Sulistyastuti, 2012) yang menggunakan metode wawancara untuk mendapatkan data primer. Responden dalam penelitian ini merupakan penerima manfaat dari program PKH. Melalui wawancara ini diketahui bahwa implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) masih menunjukkan kekurangan yang perlu diperbaiki ditahun berikutnya, yakni adanya keterlambatan penyaluran dana kepada masyarakat dan adanya masyarakat yang memenuhi kriteria sebagai penerima. Namun, tidak mendapatkan program tersebut. Sehingga, hal ini menyebabkan proses implementasi menjadi terhambat di era pandemi saat ini.

Page 1 of 14 | Total Record : 139

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 4 (2023): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 3 (2023): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 2 (2023): JUNI : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 2 No. 1 (2023): MARET : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 3 (2022): September : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 2 (2022): Juni : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 1 (2022): MARET : JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL