cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Agus Arif Rakhman
Contact Email
agusarifrakhman@gmail.com
Phone
+6285330686593
Journal Mail Official
journal.ifpi@gmail.com
Editorial Address
Gedung LKPP Lt 8 Jl Rasuna Said Komp. Rasuna Epicentrum Lot 11B Jaksel 12870, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, 12870
Location
Kota adm. jakarta selatan,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa
Published by Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia
ISSN : -     EISSN : 28289153     DOI : 10.55961
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa merupakan media publikasi ilmiah yang terbit dua kali dalam setahun, periode pertama terbit di Bulan April dan Oktober. JPBJ merupakan media Publikasi online yang dikelola oleh Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia (IFPI)
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 28 Documents
 1   2   3 
Usulan Kebijakan Pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.41

Abstract

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengamanatkan bahwa Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah (K/L/PD) wajib memiliki Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) sebagai Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan. Kewajiban tersebut akan berlaku mulai 1 Januari 2024. Namun aturan ini dikecualikan untuk K/L/PD dalam hal nilai atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ atau Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa pada K/L/PD dilakukan oleh prajurit TNI atau anggota POLRI. Berdasarkan profil pengadaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merupakan salah satu kementerian/lembaga yang dianggap dapat memenuhi kriteria nilai atau jumlah paket pengadaan untuk pemenuhan pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ, sehingga tidak dapat dikecualikan dalam kewajiban pemenuhan Pejabat Pengadaan dan Pokja Pemilihan dari Pengelola PBJ. Melalui penelitian menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di Kementerian PUPR, dilakukan analisis terkait implementasi dan kendala pemenuhan Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR dan disusun usulan kebijakan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dari Pengelola PBJ di Kementerian PUPR sebagai salah satu alternatif solusi untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden tersebut.
Pengaruh Dinamika Regulasi Jabatan Fungsional terhadap Kenaikan Pangkat Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa di BP2JK Wilayah Gorontalo Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.42

Abstract

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (JF) merupakan peraturan yang dibentuk dengan metode omnibus law yang memuat beragam substansi aturan jabatan fungsional Ap
Analisa Tingkat Kepatuhan Pengumuman Rencana Umum Pengadaan berdasarkan Cara, Jenis dan Metode Pengadaan di Indonesia Darmawan; Herniwan, Iwan; Yudiyatna, Heldi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v2i2.43

Abstract

Selama tiga tahun lebih adanya kewajiban mengumumkan rencana umum pengadaan belum ada upaya meneliti bagaimana tingkat kepatuhan satker pada masing-masing K/L/PD. Sehingga penting untuk melakukan penelitian ini karena besarnya pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah RI (K/L/PD) setiap tahunnya. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan kebijakan perencanaan pengadaan pemerintah dimasa yang akan datang. Periode pengamatan penelitian ini dilakukan selama tiga tahun dan untuk semua KLPD. Hasilnya kemudian di konfirmasi dengan direktorat PMEP LKPP pada FGD pertama dan melibatkan semua direktorat pada FGD kedua. Ditemukan bahwa tingkat kepatuhan pengumuman RUP paling besar dipengaruhi oleh nilai kontrak pengadaannya. Tetapi pada cara pengadaannya, jumlah kontrak pengadaan memiliki pengaruh yang lebih besar dari pada nilainya. Ditemukan pula bahwa jumlah paket pengadaan dengan cara swakelola memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan. Pada jenis pengadaan, ditemukan bahwa nilai paket pengadaan lebih besar pengaruhnya dari pada jumlah paketnya. Ditemukan pula bahwa nilai paket pengadaan konsultan memiliki pengaruh negatif terhadap tingkat kepatuhan pengumuman RUP. Pada metode pemilihan penyedia, ditemukan bahwa nilai paket pengadaan lebih besar pengaruhnya dari pada jumlah paket pengadaan. Pada umumnya ditemukan bahwa variabel nilai paket pengadaan secara parsial lebih banyak secara signifikan mempengaruhi tingkat kepatuhan daripada jumlah paket pengadaannya.
A Identification Of Transparency Provision Of Public Infrastructure In Greater Bandung: Identifikasi Transparansi Penyediaan Infrastruktur Publik Di Bandung Raya Susanto, Wildan Miftah Anugerah; Yustiarini, Dewi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i1.45

Abstract

Abstract The public is increasingly feeling the ease of obtaining information in the digital era. With the rise of infrastructure development by the Government, the role of the community as supervisors of development needs to be increased to reduce criminal acts of corruption. Corruption can be reduced if the principle of transparency is implemented. The aim of this research is to determine the information needed by Multistakeholders regarding public infrastructure needs, and to measure the quality of providing infrastructure information as an embodiment of the principle of transparency in the construction services sector in Greater Bandung using the CoST (Construction Sector Transparency) and LPSE (Electronic Procurement Services) Infrastructure Data Standard Instruments. The type of research is qualitative research with a case study method. The results of the research state: 1) The information needed by multi-stakeholders regarding public infrastructure transparency refers to the CoST IDS and LPSE instruments, namely related to project identity, project preparation, project completion, project procurement process, and project implementation, 2) The quality of providing infrastructure information as an embodiment principles of transparency in the construction services sector in Greater Bandung with Infrastructure Data Standard Instruments: a) CoST (Construction Sector Transparency). Measured with 40 questions, an average figure of 64% was obtained, which is in the interval 60.00% - 69.00% (medium category). This indicates that public information providers are available at all times regarding infrastructure information in Greater Bandung, and b) LPSE (Electronic Procurement Services). Measured with 27 questions, an average figure of 72% was obtained. namely in the interval 70.00% - 79.00%. (medium category). This indicates that public information providers are available at all times regarding infrastructure information in Greater Bandung. Keywords: Transparency, Public Infrastructure, Procurement of Goods and Services.
Percepatan Pengadaan Jembatan Gantung sebagai Infrastruktur Penghubung antar Desa melalui e-Purchasing Zakariya, Ali; Priyadi, Panji Arrie; Widhatra, Hendra
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i1.46

Abstract

Negara Indonesia memiliki wilayah dominan berkontur pegunungan dengan sungai yang membelah mengakibatkan banyaknya akses pedesaan yang terisolir. Pembangunan infrastruktur jembatan gantung pejalan kaki dapat menjadi penghubung antar Desa sesuai dengan visi misi Presiden Republik Indonesia 2019-2024 dalam membangun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar dalam rangka Negara Kesatuan. Pada tahun 2022, pengadaan jembatan gantung pejalan kaki di Direktorat Pembangunan Jembatan, Direktorat Jenderal Bina Marga telah menggunakan sistem e-purchasing melalui e-katalog sektoral LKPP menggantikan sistem lelang. Penggunaan e-purchasing di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bertujuan untuk menerapkan prinsip pengadaan dan mengakomodir kemajuan teknologi. Penerapan sistem ini juga didorong oleh Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya. Penelitian ini mengungkapkan hubungan antara perubahan sistem pengadaan terhadap durasi pengadaan. Perubahan sistem menjadi e-purchasing mengakibatkan penyederhanaan business process pengadaan jembatan gantung pejalan kaki dari semula melalui sistem lelang dan tahapan desain menjadi sistem pemilihan penyedia melalui e-katalog dengan desain telah terstandar. Penyederhanan ini memangkas durasi pengadaan dari sebelumnya lebih dari 5 (lima) bulan menjadi kurang dari 4 (empat) bulan. Selain itu, sistem e-purchasing memungkinkan keikutsertaan penyedia barang semakin banyak dengan peningkatan produktifitas mencapai 0.9 unit/hari. Dengan menurunnya durasi pengadaan maka akan berdampak pada percepatan pemerataan infrastruktur di pelosok daerah.
PENERAPAN KEBIJAKAN E-PURCHASING DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKSISTENSI POKJA PEMILIHAN: PENERAPAN KEBIJAKAN E-PURCHASING DAN DAMPAKNYA TERHADAP EKSISTENSI POKJA PEMILIHAN Haidir, Ade; Maliki, Budi Ilham
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i1.47

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi dampak penerapan kebijakan e-Purchasing terhadap eksistensi Pokja Pemilihan. e-Purchasing adalah suatu sistem pembelian secara elektronik melaui katalog elektronik dan toko daring yang dapat mempermudah proses pengadaan barang dan jasa. Pokja Pemilihan merupakan suatu kelompok kerja yang bertanggung jawab dalam pemilihan penyedia melalui proses tender/seleksi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian ini dipilih karena ingin memecahkan masalah dengan menggambarkan dan menyajikan keadaan objek berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan di Biro Pengadaan Barang/jasa dan LPSE Setda Provinsi Banten dan diuraikan dalam kalimat dan pembahasan yang diperoleh melalui kajian observasi, wawancara, dokumentasi, dan penyajian dokumen. Hasil penelitian menggambarkan bahwa penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Pemerintah Provinsi Banten dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir yaitu tahun 2021 s.d. 2023, yang diambil dari Sistem Pengadaan Secara Elektronik Rencana Umum Pengadaan (RUP), data 3 tahun terakhir menunjukan adanya trend penurunan baik pada metode pengadaan dengan tender maupun seleksi, sementara metode e-purchasing naik secara signifikan, sehingga peran Pokja pemilihan semakin berkurang dan terpinggirkan.
Kajian Perkembangan Honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019-2024 Nugroho, Sunu Ardhi
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i1.48

Abstract

Dalam mendukung pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah yang bersih, efektif dan efisien, sangat diperlukan sumber daya manusia (SDM) yang profesional, berkompeten dan berintegritas. Untuk mendorong profesionalisme tersebut, diperlukan adanya imbalan (reward) berupa honorarium yang memadai, sesuai dengan beratnya beban tugas dan risiko yang disandang. Seiring dengan berlakunya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang diubah dengan Perpres Nomor 12 tahun 2021, tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional (JF) Pengelola Pengadaan Barang/Jasa (PBJ). Tulisan ini akan mengkaji besaran honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) dari dari tahun 2019 hingga 2024. Berdasarkan hasil analisis tersebut, penulis menemukan fakta bahwa honorarium bagi Pejabat Fungsional Pengelola PBJ berdasarkan PMK tentang SBM tahun 2019-2024 masih sama nominalnya, meskipun terdapat relaksasi persyaratan seperti jumlah paket minimal yang dikerjakan namun terdapat batas maksimal honorarium dalam satu tahun. Kemudian fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan pendapatan antara Pejabat Fungsional Pengelola PBJ dibandingkan dengan pegawai non JF Pengelola PBJ yang masih berperan dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan yang diterima dianggap belum memadai dan tidak proporsional dengan tugas dan tanggung jawabnya meskipun telah diberikan kenaikan kelas tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional. Diperlukan kebijakan relaksasi pengaturan honorarium untuk menunjukkan keberpihakan pemerintah dalam mewujudkan Pengelola PBJ yang profesional, diantaranya relaksasi jumlah paket minimal yang dikerjakan, batas maksimal tambahan honorarium dalam satu tahun, kenaikan kelas jabatan tunjangan kinerja dan kenaikan tunjangan fungsional dalam jumlah yang signifikan.
Strategi Pengadaan Paket Pekerjaan Konstruksi di Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta Riyanto, Wahyu; Fauzan Prima Yodha
Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024
Publisher : Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55961/jpbj.v3i1.49

Abstract

Seksi Sarana Prasarana Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Lalu Lintas. Satu diantara fungsi seksi ini adalah penyediaan, pemasangan, dan pemeliharaan sarana prasarana lalu lintas jalan di jaringan jalan kota dimana dalam upaya memenuhi fungsi tersebut terdapat satu tahap yang tidak bisa dihindari yaitu tahap pengadaan barang/jasa. Merujuk pada data yang bersumber dari LPSE Kota Yogyakarta pada Tahun 2023 terdapat 3 (tiga) paket pekerjaan yang telah selesai yaitu : 1) Pengadaan dan Pemasangan ATCS; 2) Pemeliharaan marka jalan; dan 3) Pemeliharaan Marka Biku - Biku, Pemeliharaan Marka Jalur Sepeda, Pemeliharaan Marka Ruang Tunggu Sepeda, Pemeliharaan Marka ZOSS. Ketiga paket pekerjaan ini merupakan paket pengadaan yang rutin dianggarkan pada 3 (tiga) tahun terakhir. Proses pemilihan ketiga paket tersebut melalui tender yang pada pelaksanaan terdapat beberapa kendala yang terjadi berulang-ulang seperti proses reviu persiapan yang lebih dari 1 (satu) kali, maupun tender gagal dikarenakan tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran sehingga dilakukan tender ulang yang berakibat mundurnya pelaksanaan kontrak. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan strategi pengadaan yang dapat mendorong proses pengadaan yang efektif dan efisien secara waktu sehingga seluruh tahapan pengadaan dapat terselesaikan sesuai target yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh strategi pengadaan yang dapat menjadi bahan rekomendasi kepada Kepala Dinas Perhubungan selaku PA dengan merubah metode pemilihan Penyedia dari tender menjadi e-purchasing melalui e-katalog lokal Pemerintah Kota Yogyakarta.

Page 3 of 3 | Total Record : 28

 1   2   3 

Filter by Year

2022 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 3 No. 1 (2024): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2024 Vol. 2 No. 2 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2023 Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2023 Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi Oktober 2022 Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Pengadaan Barang dan Jasa, Edisi April 2022