cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M Misbahul Mujib
Contact Email
misbahul.mujib@uin-suka.ac.id
Phone
+6281392409940
Journal Mail Official
supremasi.uinsuka@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga; Jalan Marsda Adi Sucipto, Caturtunggal, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55281
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
Published by Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
ISSN : 23021128     EISSN : 27234207     DOI : https://doi.org/10.14421/sh
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
The focus and scope of SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum are legal Science, including the study of Law issues in Indonesia and around the world, either research study or conceptual ideas. Generally we are interested in all law studies such as following topics Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Legal Theory and Legal Philosophy.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 196 Documents
 1   2   3   4   5 
Kajian Hukum Islam Terhadap Ketentuan Hak Waris Anak Hasil Perkawinan Sedarah Muhadi Khalidi
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2549

Abstract

Pernikahan sedarah sangat ditentang dan tidak dibenarkan masyarakat Islam, ini disebabkan akan memberikan dampak negatif bagi para pelaku pernikahan tersebut hingga anak dari hasil pernikahan sedarah itu sendiri. Adapun rumusan masalahnya adalah bagaimana kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam?, bagaimana pendapat ulama mazhab terhadap anak hasil perkawinan sedarah? dan bagaimana ketentuan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam?. Metode penelitian yang digunakan berupa pendekatan normatif, yaitu kajian kepustakaan. Sedangkan jenis penelitiannya adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa kedudukan hukum anak hasil perkawinan sedarah dalam hukum Islam adanya hubungan nasab atau hubungan darah antara anak dan orang tua secara keperdataan. Hubungan nasab anak hasil hubungan perkawinan sedarah hanya memiliki hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Menurut Imam Syafi’i dan Imam Maliki, persetubuhan dengan perzinahan itu tidak menyebabkan keturunan yang sah, maka anak itu bukanlah anak laki-laki yang menggaulinya secara tidak sah, melainkan anak dari ibunya saja. Sedangkan Imam Hanafi dan Imam Hambali berpendapat, anak perempuan hasil zina haram dinikahi, sebagaimana anak perempuan yang sah, sebab anak perempuan tersebut merupakan darah dagingnya sendiri. Ketentuan hak waris anak hasil perkawinan sedarah menurut hukum Islam memiliki hak-hak, antara lain hak nasab, hak perwalian, hak pewarisan, serta hak nafkah.
Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penggunaan Antigen Bekas pada Alat Tes Covid-19 Nur Farida Tri Agustin; Jabal Nur; Nur Intan Intan
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2690

Abstract

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisa apa bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha terhadap konsumen atas penggunaan stik rapid test antigen bekas. Tipe penelitian ini adalah metode penelitian Normatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan  dan pendekatan konseptual. Bahan hukum penelitian ini adalah terdiri dari perundang-undangan dan catatan-catatan resmi. Pengumpulan bahan hukum dengan cara studi pustaka. Metode pengolahan bahan hukum dengan cara editing, sistematisasi, dan deskripsi. Analisis bahan hukum yaitu diawali dengan melakukan penelitian studi kepustakaan atau perundang-undangan dan artikel yang kemudian dihubungkan dengan landasan teori yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha terhadap konsumen yang telah menggunakan Stik swab antigen bekas dengan memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. Pembayaran pengganti kerugian merupakan tanggung jawab paling utama dari pelaku usaha, ganti kerugian menurut UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dapat berupa: pengembalian uang, penggantian barang dan atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, dan pemberian santunan.
Evaluation of The Minimum Wage Determination System Indonesian Workers Based on Comparison Policy Muhammad Addi Syirfan; Iqbal Kamalludin
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2563

Abstract

This study was motivated by an increase in the average provincial minimum wage in 2022 across Indonesia by 1.09%. The percentage increase is considered not proportional to the increase in the price of goods to meet the needs of workers and their families. When compared to the average increase in the minimum wage in previous years, the provision of UMP increases in 2022 is relatively low. This research uses normative legal research methods with secondary data collection techniques. This research aims to educate a wide audience on the system of determining the minimum wage of Indonesian workers based on a comparison of wage policies. In addition, this study will provide an overview of the comparison of the wage system through the method of Government Regulation  78 of 2015 with Government Regulation 36 of 2021. The results of this study showed that the minimum wage determination system with the PP 78 method in 2015 prioritizes workers and their welfare. In addition, the government regulation uses democratic principles and considers the standard of living needs (KHL) in determining its minimum wage. Meanwhile, the minimum wage determination system using the PP 36 of 2021 method uses a established formula. The formula uses the upper median and lower median references in measuring the rate of salary increases of workers in Indonesia.
Tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Negara (IKN) Nor Fadillah
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2559

Abstract

Pemindahan Ibu Kota yang sebelumnya berada di  Jakarta ke Kalimantan Timur menimbulkan pro kontra di masyarakat setelah disahkannya Undang-Undang Ibu Kota Nusantara.  Meskipun di dalam penjelasan umum UU IKN tersebut mnjelaskan bahwa salah satu tujuan pemindahan Ibo Kota Negara diharapkan mampu menciptakan perubahan yang lebih baik di masyarakat sehingga disahkannya UU IKN sebagai payung hukum. Namun dalam Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa pembangunan harus dimaknai seluas-luasnya bukan hanya ekonomi namun juga aspek social lainnya karena hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Proses pembangunan di Indonesia tidak boleh hanya sekadar ganti pasal aturan tanpa mempertimbangkan makna pembangunan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tinjauan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dalam Undang-Undang Ibu Kota Nusantara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normative dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan lokasi Ibu Kota Negara di dalam UU IKN dirasa kurang tepat karena memakan anggaran yang besar, permasalahan lingkungan seperti ancaman terhadap tata air, resiko perubahan iklim, ancaman flora dan fauna, menggusur lahan masyarakat adat terutama masyarakat adat Suku Balik dan Paser Utara serta menyingkirkan  ekonomi masyarakat sekitar yang hanya mampu bertani. Pembahasan UU IKN yang cepat, naskah akademik yang tidak memuat penjelasan filosofis  dan kurangnya keterbukaan partisipasi publik tentu saja tidak sejalan dengan Teori Hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja yang mengkonsepkan bahwa hukum sebagai sarana pembangunan. UU IKN dikhawatirkan mengulang masa Orde Baru yang menjadikan hukum tidak menjadi sarana pembangunan melainkan alat mempertahankan kekuasaan.
Kompensasi Ganti Rugi Bunga dalam Perspektif Hukum Islam Ilham Abdi Prawira
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2632

Abstract

Bunga (interesten) merupakan salah satu di antara tiga komponen ganti rugi karena wanprestasi. Pasal 1243-1252 KUH Perdata menjadi landasan yuridis ganti rugi yang disebabkan karena adanya wanprestasi, dalam Pasal tersebut dirinci tiga komponen ganti rugi yang meliputi, penggantian biaya (konsten), rugi (schade) dan bunga (interesten). Jika ditelisik dengan seksama dapat diketahui bahwa kerugian nyata yang benar-benar dialami oleh kreditur meliputi penggantian atas biaya (konsten) dan rugi (schade), sedangkan bunga (interesten) merupakan keuntungan yang diharapkan yang bersifat spekulatif, harus melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu. Dalam penentuannya antara satu orang dengan orang yang lainnya akan berbeda persepsi dalam penentuan besaran ganti ruginya. Tulisan ini akan mendiskusikan mengenai ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan normatif untuk menyesuaikan dengan ketentuan hukum Islam yang berlandaskan Al-Qur’an, Hadis, Ijma’ Ulama serta kaidah-kaidah fikih yang relevan, selain itu juga menggunakan landasan yuridis dalam hukum positif yang berkaitan dengan pokok bahasan. Setelah dilakukan analisis secara mendalam dapat disimpulkan bahwa dalam perspektif hukum Islam penggantian biaya (konsten) dan rugi (schade) dapat dimintakan ganti ruginya karena sifatnya nyata dan benar-benar telah dialami oleh kreditur tanpa melalui perkiraan dan penakaran terlebih dahulu, sementara ganti rugi bunga (interesten) atau keuntungan yang diharapkan dilarang dimintakan ganti ruginya karena adanya ketidakjelasan besaran keuntungan yang diharapkan tersebut.
Kontribusi Orang Tua dalam Mencegah Terjadinya Nikah Dini di Desa Hargomulyo, Gunung Kidul Perspektif Sosiologi Hukum Islam Malik Ibrahim; Nur Haliman
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v11i1.2543

Abstract

Kasus nikah dini di Desa Hargomulyo masih terjadi, keadaan ini dapat menghambat terwujudnya harapan keluarga sakinah mawadah wa rahmah, yang berakibat munculnya masalah-masalah sosial. Menyadari masih terjadinya kasus nikah dini di Desa Hargomulyo diperlukan upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua sebagai kontrol sosial dan paling berpengaruh dalam sebuah keluarga. Artikel  ini berupaya untuk mencari jawaban  faktor penyebab terjadinya nikah dini, upaya yang dilakukan orang tua dalam mencegah terjadinya nikah dini dan bagaimana persepktif Tinjauan Sosiologi hukum Islamnya. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), bersifat deskriptif analitis dengan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menyebutkan bahwa faktor penyebab terjadinya nikah dini yakni faktor internal dan faktor eksternal. Kontribusi orang tua yakni dengan menjaga komunikasi keluarga, memberikan motivasi, menanamkan nilai-nilai keislaman dan pemantauan terhadap anak. Pengaruh hukum Islam terhadap perubahan masyarakat muslim, demikian juga sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Sehingga berdasarkan analisis tersebut, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua di Desa Hargomulyo, Kecamatan Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul telah sesuai dengan perspektif Sosiologi Hukum Islam.
Implementasi Etika Bisnis Islam terhadap Konsep Green Economics Mabarroh Azizah; Hariyanto Hariyanto
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2392

Abstract

Dalam perspektif etika lingkungan, manusia harus memperlakukan alam tidak semata-mata dalam kaitannya untuk kepentingan dan kebaikan manusia. Nilai-nilai etika Islam seharusnya berorientasi untuk mengembangkan kesadaran bahwa pelestarian lingkungan juga untuk kepentingan seluruh makhluk yang berimplikasi pada terwujudnya konsep ekonomi hijau (green economics) dan implementasi etika bisnis Islam terhadap green economy dalam pengaturan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan  adalah pendekatan yuridis normatif, sedangkan sifat penelitiannya adalah diskriptis analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Islam tidak memandang aktivitas bisnis hanya dalam tataran kehidupan dunia sebab semua aktivitas dapat bernilai ibadah jika dilandasi dengan aturan-aturan yang telah disyariatkan Allah. Etika bisnis Islam adalah tuntutan yang harus dilaksanakan oleh pelaku bisnis dalam menegakkan konsep keseimbangan ekonomi. Bisnis yang berdasarkan etika akan menjadikan sistem perekonomian akan berjalan secara seimbang. 2) Implementasi green economy adalah implementasi energi terbarukan, green economy merupakan rezim ekonomi yang mampu meningkatkan kesejahteraan manusia dan kesetraan sosial, dan sekaligus mengurangi resiko lingkungan secara signifikan, dikarenakan green economy  adalah perekonomian yang rendah karbon dan tidak menghasilkan emisi serta polusi lingkungan, hemat sumber daya alam, dan berkeadilan sosial.
Implementasi Kebijakan Restrukturisasi/Relaksasi Kredit bagi Debitur Terdampak Pandemi Covid 19 dan Akibat Hukumnya bagi Kreditur Terdampak Pandemi Covid 19 di Sektor Perbankan Asma Karim
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2368

Abstract

Kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 sebagaimana dimaksud dalam POJK Stimulus Dampak Covid-19 menyebutkan bahwa Bank dapat menerapkan kebijakan yang mendukung stimulus pertumbuhan ekonomi untuk debitur yang terkena dampak penyebaran coronavirus disease 2019 (COVID-19) termasuk debitur usaha mikro, kecil, dan menengah. Lebih lanjut masalah pokok yang akan dikaji adalah bagaimana implementasi kebijakan restrukturisasi/relaksasi kredit bagi nasabah debitur terdampak pandemi covid 19 di sektor perbankan dan bagaimana akibat hukum kebijakan restrukturisasi /relaksasi kredit bagi bank sebagai kreditur terdampak pandemic covid 19. Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang berbasis pada data sekunder atau studi pustaka. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi restrukturisasi kredit bagi nasabah debitur terdampak covid 19 baik orang perorangan, korporasi termasuk UMKN antara lain berupa: a) penurunan suku bunga; b) perpanjangan jangka waktu; c) pengurangan tunggakan pokok; d) pengurangan tunggakan bunga; e) penambahan fasilitas kredit/pembiayaan; dan/atau f) konversi kredit/pembiayaan menjadi Penyertaan Modal Sementara skemanya oleh OJK kepada masing-masing-masing bank tetapi tetap merujuk kepada POJK. Akibat hukum dari pelaksanaan  restrukturisasi/relakasasi kredit di tengah situasi pandemic covid 19 yang belum berakhir  tidak menutup kemungkian akan membawa high risk atau risiko ekonomi tinggi jika nasabah debitur yang direstrukturisasi/relaksasi kredit ternyata tidak memiliki kemampuan bertahan. Akibat hukum lain yang muncul adalah berkurangnya income atau pendapatan bagi bank.
Tinjauan Yuridis terhadap Pengadaan Vaksin Covid-19 Sebagai Upaya Penanganan Keadaan Darurat di Indonesia Dadan Ramdani
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2361

Abstract

Menghadapi pandemi Covid-19, Pemerintah melakukan berbagai upaya untuk dapat menghentikan penyebaran dan penularan virus Covid-19. Salah satu upaya untuk mewujudkannya adalah melalui upaya pengadaan vaksin Covid-19 melalui prosedur pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat memiliki prinsip efektif, efisien dan akuntable, namun di sisi lain pengawasan masyarakat berpotensi tereduksi dengan alasan prinsip-prinsip tersebut. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini adalah bagaimana tata cara pengadaan vaksin Covid-19 dalam upaya penanganan keadaan darurat, selanjutnya bagaimana urgensi pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis positivistis. Tulisan ini memperlihatkan bahwa tata cara pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19 berpedoman pada tata cara dan aturan pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat yang ditentukan oleh Peraturan LKPP Nomor 13 Tahun 2018. Selanjutnya, dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19, masyarakat berperan sebagai pengawas eksternal dalam pelaksanaan pengadaan vaksin Covid-19.
Deconstruction of Landreform Policy in Indonesia (Study of Regulation of President Number 86 Of 2018 about Agrarian Reforms) Muhammad Fikri Alan
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum
Publisher : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/sh.v10i2.2342

Abstract

There is a large gap between the regulation of Land Reform in the UUPA, with Presidential Regulation No. 86 of 2014 concerning Agrarian Reform. On one hand, the UUPA states that Land Reform is a systematic effort by the state to rearrange ownership, control, and access to land. Whereas on the other hand, the Presidential Regulation stipulates that Land Reform is equated with Agrarian Reform, and the scope of the arrangement covers the arrangement of access and arrangement of assets. Nevertheless, this Perpres then only means Landreform merely as the legalization of assets, which is part of the structuring of assets. One thing that is very different from the UUPA version of Landreform. This study aims to uncover the causes of the gap, and formulate an ideal form of regulation. This study uses the normative juridical method, with the statutory approach and the conceptual approach. The results of this study are first, the difference in regulation is caused by the two legal products born from different features or characteristics. The Perpres on Agrarian Reform was born in a regime that tends to be instrumentalist liberalism, while the UUPA was born from a legal regime that tends to be socialistic-communal. Second, there are at least 2 things that need to be fixed in the Landreform settings. First, the affirmation of the state's position in implementing Landreform, whether to continue to use the instrumentalist, socialistic-communal liberalistic model, or the conception of a welfare state that is native to Indonesia. Second, TORA must be the object of Land Procurement for Public Interest. Thus, Landreform activities can become the main national agenda and must be carried out.

Page 1 of 20 | Total Record : 196

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2012 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 1 (2023): Supremasi Hukum Vol 11, No 2 (2022): Supremasi Hukum Vol 11, No 1 (2022): Supremasi Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum Vol 9, No 1 (2020): Supremasi Hukum Vol 8, No 2 (2019): Supremasi Hukum Vol 8, No 1 (2019): Supremasi Hukum Vol 7, No 2 (2018): Supremasi Hukum Vol 7, No 1 (2018): Supremasi Hukum Vol 6, No 2 (2017): Supremasi Hukum Vol 5, No 2 (2016): Supremasi Hukum Vol 5, No 1 (2016): Supremasi Hukum Vol 4, No 2 (2015): Supremasi Hukum Vol 4, No 1 (2015): Supremasi Hukum Vol 3, No 2 (2014): Supremasi Hukum Vol 3, No 1 (2014): Supremasi Hukum Vol 2, No 2 (2013): Supremasi Hukum Vol 2, No 1 (2013): Supremasi Hukum Vol 1, No 2 (2012): Supremasi Hukum Vol 1, No 1 (2012): Supremasi Hukum More Issue