Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum
The focus and scope of SUPREMASI HUKUM: Jurnal Kajian Ilmu Hukum are legal Science, including the study of Law issues in Indonesia and around the world, either research study or conceptual ideas. Generally we are interested in all law studies such as following topics Civil Law, Criminal Law, Civil Procedural Law, Criminal Procedure Law, Commercial Law, Constitutional Law, International Law, State Administrative Law, Customary Law, Islamic Law, Agrarian Law, Environmental Law, Legal Theory and Legal Philosophy.
Articles
196 Documents
<![CDATA[Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014 Mengenai Pembuktian Tindak Pidana Asal dalam Concursus Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Fifi Nurcahyati]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i2.2335
<![CDATA[Tulisan ini mengkaji Pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam menentukan kualitas hukum melalui putusannya. Dalam dissenting opinion pembuktian tindak pidana asal dianggap penting dalam penanganan kasus TPPU pada putusan Nomor 10.Pid.Sus-TPK/2014/PN.JKT.PST. Sehingga putusan tersebut dianggap merugikan hak-hak terdakwa sebagaimana dijamin UUD 1945. Namun permohonan tersebut ditolak dengan pertimbangan yang berbeda-beda mengenai penafsiran Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang ditinjau dari aspek materiil dan penalaranhukum. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, dengan pendekatan yuridis-normatif. Penelitian ini menemukan bahwa Majelis Hakim tidak memenuhi aspek materiil karena dua Majelis Hakim berbeda dalam menerapkan dan menafsirkan Pasal 2 ayat (2), Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 ayat (1) terkait frasa “patut diduganya” yang menganggap bahwa frasa tersebut merupakan inti delik dan harus dibuktikan, apabila tidak terbukti maka tidak ada tindak pidana lanjutan dan Pasal 69 yang menganggap seseorang harus dituntut dengan dakwaan TPPU maka harus terbukti salah satu dari tindak pidana asalnya. Berdasarkan aspek penalaran hukum disimpulkan bahwa argumentasi yang dibangun oleh Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum yang tidak berimbang. Karena, kedua hakim lebih cenderung menerapkan asas ulititas (kegunaan) hukum sebagai nilai kepuasan ataupun manfaat untuk pemohon tanpa mempertimbangkan substansi dari Pasal yang diujikan.]]>
<![CDATA[Analisis Yuridis terhadap Penataan Struktur Organisasi Kementerian dalam Rangka Peningkatan Reformasi Birokrasi ]]>
<![CDATA[Adam Setiawan]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 2 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i2.2313
<![CDATA[Lambannya kinerja dan inefisiensi dalam aktivitas birokrasi salah satunya diakibatkan jumlah struktur organisasi Kementerian atau kabinet yang tidak ideal. Selain itu, ada indikasi lain yang menyebabkan kinerja atau aktivitas birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian jauh dari ekpektasi yakni masih kentalnya unsur Politik dalam proses pengisian jabatan Menteri, Wakil Menteri dan posisi strategis lainnya mengingat sistem kepartaian yang dianut sistem multipartai. Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa dan memberikan rekomendasi penataan struktur organisasi Kementerian yang ideal serta untuk mengetahui proses dan dinamika pengangkatan Menteri Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil Penelitian menunjukan perlu dilakukan restrukturisasi dengan format hanya ada beberapa Kementerian yang mengurusi urusan pemerintahan, dengan begitu struktur organisasi Kementerian secara vertikal akan ikut ramping. Dinamika pengangkatan Menteri, tatkala Presiden harus memilih kandidat Menteri negara secara selektif dengan mengedepankan kriteria yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni calon Menteri. Namun Presiden berada dalam keadaan ambivalen karena sistem multipartai yang membuat Presiden harus berkoalisi dengan Partai Politik yang berada di Parlemen guna mendapat suara mayoritas. Lantas dengan cara berkoalisi Presiden akan membagikan jatah menteri pada Partai Politik pendukung.]]>
<![CDATA[Pengaturan Akad Mudharabah Muthlaqah pada Perbankan Syariah Perspektif Maqasid Asy-Syari’ah Jasser Auda ]]>
<![CDATA[Erfina Fuadatul Khilmi]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i1.2344
<![CDATA[The low understanding of sharia principles towards the arrangement of Muthlaqah mudharabah agreements on Islamic banking has implications for immoral assumptions that view the youth as a mere 'guise' or 'mask' that is actually not much different from conventional banking. This is due to the incompatibility in the arrangement of muthlaqah mudharabah agreements on Islamic banking which shows obscurity and ambiguity. The purpose of this research is the foundation of the theoretical framework to understand aspects of maslahah values as an effort to improve the quality of Islamic banking regulation in order to achieve the welfare of society in line with religious ethical values. The purpose of this research is the foundation of the theoretical framework to understand aspects of maslahah value as an effort to improve the quality of Islamic banking regulation in order to achieve the welfare of society in line with religious ethical values. The research method used is a normative legal research method using a legal approach and a concept approach. The results of this research showed that the arrangement of mudharobah muthlaqah agreement on Islamic banking has not fully fulfilled the purpose or purpose of Maqashid Asy-Syari'ah Jasser Auda because the aspect of public information disclosure between customers and banks has not met the value of public goods that is the purpose of Maqashid.]]>
<![CDATA[Analisis Maqasid Al-Syari’ah dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terhadap Dampak Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) bagi Keluarga Karyawan ]]>
<![CDATA[Aulil Amri]]>;
<![CDATA[Nova Rina Legsa]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i1.2343
<![CDATA[Prinsip perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh memiliki kedudukan yang sama, namun dalam praktiknya pengusaha memiliki kedudukan yang lebih tinggi, oleh sebab itu dalam penerapan perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) belum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulis menggunakan pendekatan yuridis emperis digunakan untuk memberikan gambaran secara kualitatif tentang efektifitas hukum terhadap perjanjian kerja Waktu Tertentu (PKWT) antara pengusaha dan karyawan. Dengan metode tersebut diharapkan dapat membandingkan aturan yang ada dengan pelaksanaanya atau kenyataan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian terkait pelaksanaan dan penerapan PKWT di PT. Satya Agung masih ditemukan beberapa hal yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku seperti diterapkannya masa percobaan terhadap calon karyawan selama 3 (tiga) bulan. Hubungan antara maqāṣid al-syarī’ah dengan sistem perjanjian kerja waktu tertentu dapat dilihat melalui telaah konsep syariah dalam bekerja, perlindungan terhadap tenaga kerja harus memperhatikan unsur-unsur maqāṣid al-syarī’ah dalam mencapai kemaslahatan, tujuannya agar perlindungan terhadap karyawan kontrak dapat terpenuhi karena tak jarang kontribusi yang diberikan karyawan kontrak terhadap perusahaan sangat besar. Hal ini akan berdampak terhadap nafkah dan kesejahteraan keluarga karyawan.]]>
<![CDATA[Analisis terhadap Limitasi Waktu Penyidikan oleh KPK pada Kasus BLBI ]]>
<![CDATA[Saida Dita Hanifawati]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i1.2276
<![CDATA[Limitasi waktu penyidikan pada pasal 40 ayat (1) UU 19/2019 KPK dapat menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara Tindak Pidana Korupsi yang penyidikan dan penuntutannya tidak selesai dalam jangka waktu paling lama 2 tahun, Pasal 109 ayat (2) KUHAP dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana dan dihentikan demi hukum. Lantas tepatkah tindakan SP3 yang dilakukan oleh KPK untuk kasus BLBI? Penelitian ini akan dilakukan dengan penelitian bersifat normatif yang mana mengumpulkan data dari setiap bahan bacaan dan literasi hukum, dari hasil penelitian yang di dapati adalah keputusan KPK dalam menerbitkan SP3 terhadap kasus BLBI kurang tepat karena adanya pasal 40 UU KPK Paska Revisi, yang mana sangat amat berisiko dalam proses penghentian penyidikan, padahal keberlakuan KUHAP merupakan realisasi dan unifikasi dan kodifikasi dalam bidang hukum acara pidana, dan dirasa masih konkrit untuk digunakan.]]>
<![CDATA[Hukum dan Sosial Media: Tanggung Jawab Selebgram dalam Melakukan Endorsement Kosmetik Ilegal di Instagram ]]>
<![CDATA[Leny Rosdiana]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i1.2348
<![CDATA[Tulisan ini membahas sejauh mana selebgram memiliki tanggung jawab secara hukum berdasarkan aturan perundang-undangan atas endorsement produk kosmetik ilegal di Instagram. Tulisan ini menunjukkan bahwa perbuatan selebgram yang meng-endorse produk kosmetik ilegal secara implisit diatur sebagai iklan. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif dan metode penyampaian yang dipilih adalah deskriptif-analitis. Konsumen yang merasa dirugikan atas perbuatan selebgram dapat melaporkan selebgram dengan Pasal 205 ayat (1) KUHP. Perbuatan selebgram juga dapat dimintai pertanggungjawaban apabila selebgram dengan sengaja melakukan endorsement kosmetik ilegal berdasarkan Pasal 204 ayat (1) KUHP dan Pasal 382 Bis KUHP tentang perbuatan curang. Sejumlah aturan tersebut bisa digunakan untuk memenuhi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum ketika terjadi sebuah kerugian bahkan hal yang membahayakan konsumen.]]>
<![CDATA[Beyond Borders: Migrants’ and Refugees’ Rights and Protection Under the Veil of International Law ]]>
<![CDATA[Abdallah Mohamed Othman, El Nofely]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i1.2340
<![CDATA[Migration has always been a phenomenal instrument throughout human survival and development. Since the dawn of history, people have been moving from one place to another seeking for better good welfare, employment opportunities, peace, or re-uniting with loved ones. This article argues that, despite the existence of regional and international instruments on the rights and principles governing the migration regime, yet, violations against migrants’ and refugees’ rights still persist. The study method used is literature with comparative approach. The results of the study, shows that the host states’ imposed discriminative legislation and a legal vacuum on punitive measures against violators of those principles contribute migration ordeal, and therefore, advocates for a strong regional and international coordination among the United Nations member states to develop long-term and viable solutions to enforce annulment of repressive migration laws, arbitrary detentions and forced deportations by the migrants-receiving states. ]]>
<![CDATA[Menyelamatkan Korban dari Jerat UU ITE: Studi Kasus Baiq Nuril Maknun dan Relevansinya Bagi Penguatan Peran Pemerintah Melindungi Pelapor Tindak Asusila ]]>
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>;
<![CDATA[Iqbal Kamalludin Kamalludin]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 10, No 1 (2021): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v10i1.2341
<![CDATA[Permasalahan yang terjadi pada Baiq Nuril Maknun (BNM) mendapat respon yang kuat dab beragam dari masyarakat. Satu sisi menganggap permasalahan BNM adalah pelanggaran terhadap UU ITE. Disisi lain, permasalahan yang dihadapi oleh BNM adalah korban pelecehan seksual. Artikel ini merupakan studi kasus pada BNM. Paper ini fokus pada peran pemerintah dalam melindungi secara hukum pelapor dan korban tindak asusila sehingga korban terlindungi dan terhindar dari kriminalisasi. Penelitian yurisdis normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa pelaku tindak pidana asusila memanfaatkan celah hukum UU ITE sehingga justru membuat BNM menjadi bersalah sesuai konteks hukum formal, meskipun dalam hal ini sebenarnya BNM dapat tidak terjerat UU ITE apabila ada peran pemerintah dalam membangun norma hukum dalam UU ITE. Peran pemerintah yang lebih kuat tersebut yaitu dengan membuat mekanisme pelaporan yang mudah dan efektif. Pemerintah juga harus membuat pedoman mekanisme pelaporan yang tersosialisasi menyeluruh, mudah diakses, dan mudah dipahami. Lebih penting lagi, pemerintah harus melindungi pelapor selama kedudukan pelapor masih menjadi pelapor, saksi, atau korban.]]>
<![CDATA[Diskursus Riba Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) Paytren Di Kalangan Ulama Penceramah Dan Ulama Entreprenuer ]]>
<![CDATA[Nurainun Mangunsong]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v9i2.2209
<![CDATA[Sharia Tiered Direct Selling (PLBS) or popularly called multilevel marketing (MLM) in the sharia perspective is still being debated. The element of usury and gharar that can be seen from this practice of multilevel marketing or multilevel pyramid has made many scholars indoctrinate it as haram. However, along with the development of e-commerce or digital online facilities that can be accessible, faster, cheaper, and unlimited, PLBS continues to be developed into an attractive business and sharia as an effort to answer business competitions and to channel for the needs of muslims. This research tries to look at the business practice of PayTren PLBS in the copetititions and sharia context, and the response of Preaching Scholars and Entrepreneur Scholars in the online media related to PayTren PLBS.]]>
<![CDATA[Problematika Akibat Hukum Pembubaran Partai Politik Oleh Mahkamah Konstusi ]]>
<![CDATA[Fikri Ilham Yulian]]>
<![CDATA[ Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Vol 9, No 2 (2020): Supremasi Hukum ]]>
Publisher : <![CDATA[UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.14421/sh.v9i2.2206
<![CDATA[Perubahan transformatif pada Undang-Undang Dasar NRI 1945, membawa implikasi pada terbentuknya lembaga peradilan baru, yaitu Mahkamah Konstitusi yang memiliki kewenangan melakukan pembubaran partai politik. Kaitanya dengan pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi, menarik kemudian untuk diketahui perihal bagiamana akibat hukum dari pembubaran partai politik yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, khususnya mengetahui bagaimana implikasi lebih lanjut dalam pengisiian kekosongan kursi di DPR dan DPRD akibat pembubaran partai politik oleh Mahkamah Konstitusi. Tulisan ini berusaha menggali aturan-aturan terkait yang berkaitan dengan akibat hukum pembubaran partai politik dan meneropong kemungkinan alternatif pengisian kekosongan kursi DPR dan DPRD akibat pembubaran partai politik. Temuan dalam tulisan ini yang pertama terdapat kekosongan hukum dalam mekanisme pengisian kekosongan kursi DPR dan DPRD sebagai akibat pembubaran partai politik. Kedua, alternatif pengisian kekosongan kursi DPR dan DPRD dapat melalui mekanisme plebisit, stembus acccord atau musyawarah pengurus partai politik yang dibubarkan.]]>
