cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ebit Bimas Saputra
Contact Email
ebitbimas99@gmail.com
Phone
+6281365118590
Journal Mail Official
lppmunes.jselr@gmail.com
Editorial Address
Jalan Veteran Dalam No.26B, Padang Pasir, Padang Barat, Padang Pasir, Padang Barat Kota Padang
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Sakato Ekasakti Law Review
Published by Universitas Ekasakti
ISSN : 28291298     EISSN : 28290305     DOI : https://doi.org/10.31933/jselr.v1i1
Core Subject : Social,
Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
urnal Sakato Ekasakti Law Review (JSELR) adalah jurnal online blind peer-review, open access, dan online tentang penelitian, laporan, resensi buku, dan komentar tentang semua aspek ilmu hukum yang diterbitkan oleh Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum dan LPPM Universitas Ekasakti. JSELR diterbitkan tiga kali setahun pada bulan April, Agustus dan Desember. JSELR bertujuan untuk menyediakan tempat bagi akademisi, peneliti dan praktisi untuk menerbitkan artikel penelitian asli atau artikel ulasan. Ruang lingkup artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini membahas masalah hukum, dan setiap perkembangan dan kemajuan baru di bidang hukum. Ruang lingkup jurnal kami meliputi: Filsafat dan Teori Hukum Perbandingan Hukum Sosiologi Hukum Hukum Internasional Hukum Tata Negara Hukum Perdata Hukum Bisnis Hukum Ekonomi Hukum Lingkungan Hukum Pidana Hukum Administrasi Negara Hukum Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Islam dan Keluarga Hukum Agraria
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022)" : 6 Documents clear
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS PERKARA WANPRESTASI ANTARA DEBITUR DAN KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR RODA EMPAT Bisma Putra Pratama; Tuti Klana Smbiring; Ica Santika
JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, LPPM Universitas Ekasakti dan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) Publisher Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (192.643 KB) | DOI: 10.31933/jselr.v1i3.700

Abstract

Abstract: Default is regulated in Article 1238 of the Civil Code, the debtor is declared negligent with a warrant, or with a similar deed, or based on the strength of the agreement itself, that is, if this agreement causes the debtor to be considered negligent with the allotted time elapsed. This research is descriptive in nature, the approach method used in this research is a normative juridical approach. The data obtained was analyzed qualitatively, namely grouping data according to aspects and presented descriptively. Based on the results of the research and discussion, it can be concluded: first: The judge's considerations in settling civil cases in Decision Number 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, namely the judge's considerations based on the facts obtained at the trial and evidence of the letters submitted by the Plaintiff are proven that the Defendant was in default or breach of contract. Second: The legal consequence of the default carried out in the four-wheeled Motor Vehicle Credit Agreement, namely that the Defendant must pay all of his debts in the amount of IDR 126,670,390 (one hundred twenty six million six hundred seventy thousand three hundred and ninety rupiah) to the Plaintiff and if any later is found the assets of the Defendants which are equivalent to the value of the Defendants' debts to be confiscated through the court, both movable and immovable, both existing and future will serve as collateral for the settlement of the Defendants' debts arising from the four-wheeled vehicle loan agreement. Abstrak: Wanprestasi diatur pada Pasal 1238 KUHPerdata, debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Penelitian ini bersifat deskriptif, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif yaitu mengelompokkan data menurut aspek-aspek dan disajikan secara deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan: pertama: Pertimbangan hakim dalam penyelesaian perkara perdata pada Putusan Nomor 12/Pdt.G/2021/PN.LBB, yaitu pertimbangan hakim berdasarkan fakta yang diperoleh di dalam persidangan serta bukti surat-surat yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat wanprestasi atau cidera janji. Kedua: Akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan dalam Perjanjian Kredit Kendaraan Bermotor roda empat yaitu Tergugat harus membayar semua hutangnya sebanyak Rp126.670.390 (seratus dua puluh enam juta enam ratus tujuh puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) kepada Penggugat dan jika kemudian hari ditemukan segala harta kekayaan Para Tergugat yang setara dengan nilai hutang Para Tergugat untuk disita melalui pengadilan, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan bagi pelunasan hutang Para Tergugat yang timbul karena perjanjian kredit kendaraan berrmotor roda empat.
PENERAPAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN PADA PERSEROAN TERBATAS Firdaus Diezo; Putri Elsania Wahida
JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, LPPM Universitas Ekasakti dan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) Publisher Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v1i3.703

Abstract

Abstract: The case that the researchers raised as the object of this research was embezzlement in a position that had been terminated with decision number 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Where in this decision the judge only imposed a prison sentence of 6 (six) months, where the judge's decision was far lower than the sentence stipulated in the Criminal Code. The purpose of this study is to find out the application of criminal penalties to perpetrators of embezzlement in positions in limited liability companies. This research is legal research, with descriptive research specifications, then the data is analyzed qualitatively and presented in a qualitative descriptive form. The application of the crime against the perpetrators of the crime of embezzlement in positions in the Company, is applied to the elements of Article 372 of the Criminal Code regarding embezzlement and Article 374 of the Criminal Code regarding embezzlement in office against the accused. By being sentenced to 6 (six) months imprisonment. The judge's decision was relatively lighter than the demands of the public prosecutor, namely 8 (eight) months in prison and also relatively lighter than the maximum sentence stipulated in Article 372 of the Criminal Code, namely imprisonment for a maximum of 4 (four) years, a maximum fine of nine hundred rupiahs and Article 374 of the Criminal Code, namely imprisonment for a maximum of 5 (five) years. So that it does not have a deterrent effect on the accused. Abstrak: Kasus yang peneliti angkat sebagai obyek penelitian ini adalah penggelapan dalam jabatan yang telah di putus dengan nomor putusan 12/Pid.B/2020/PN.Pdg. Dimana dalam putusan tersebut hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dimana putusan hakim ini jauh lebih rendah daripada pidana yang sudah diatur dalam KUHP. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetagui penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan pada perseroan terbatas. Penelitian ini merupakan penelitian hukum, dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif, kemudian data tersebut dianalisis secara kualitatif dan di sajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana pengelapan dalam jabatan dalam Perseroan, adalah diterapkan unsur Pasal 372 KUHP tentang penggelapan dan Pasal 374 KUHP tentang penggelapan dalam jabatan terhadap terdakwa. Dengan dijatuhi putusan selama 6 (enam) bulan penjara. Putusan hakim tersebut relatif lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum yaitu selama 8 (delapan) bulan penjara dan juga relatif lebih ringan dari hukuman maksimal yang diatur dalam Pasal 372 KUHP yaitu pidana penjara maksimal 4 (empat) tahun, denda paling banyak sembilan ratus rupiah dan Pasal 374 KUHP yaitu pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Sehingga kurang memberikan efek jera terhadap terdakwa.
PERJANJIAN KERJA SAMA PEMILIK SARANA APOTIK (PSA) DENGAN APOTEKER PENGELOLA APOTIK (APA) Iyah Faniyah; A. Yoma Amanda Putri
JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, LPPM Universitas Ekasakti dan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) Publisher Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v1i3.737

Abstract

Abstract: This study aims to determine the implementation of cooperation between the owner of the pharmacy facility (PSA) and the pharmacist managing the pharmacy (APA) and the settlement of disputes in the cooperation agreement between the owner of the pharmacy facility (PSA) and the pharmacist managing the pharmacy (APA). This research is normative research supported by empirical research. Then the data were analyzed qualitatively and presented in a descriptive form. Based on the results of the research and discussion it was found that the implementation of the Cooperation between the Owner of the Pharmacy Facilities (PSA) and the Pharmacist Managing the Pharmacy is based on the Deed of Agreement made against a Notary, which contains the rights and obligations that have been agreed upon by the parties. The settlement that is carried out in the event of a dispute between the two parties is through deliberation to reach a consensus. If it cannot be resolved by deliberation, then the settlement is carried out through the Manpower Office. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA) dan penyelesaiannya sengketa dalam Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik (APA). Penelitian ini merupakan penelitian normatif didukung penelitian empiris. Kemudian data di analisa secara kualitatif dan disajikan dalam bentuk deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh bahwa pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara Pemilik Sarana Apotik (PSA) dengan Apoteker Pengelola Apotik didasarkan pada Akta Perjanjian yang dibuat dihadapkan Notaris, yang berisikan hak dan kewajiban yang telah disepakati para pihak. Penyelesaian yang dilakukan apabila terjadi sengketa antara kedua belah adalah melalui jalan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Dinas Tenaga Kerja.
KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT HUKUM ADAT NIAS Susanti Sembiring; Herdayanti Finowa’a
JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, LPPM Universitas Ekasakti dan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) Publisher Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v1i3.751

Abstract

Abstract: The adoption of children under positive law in Indonesia is regulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection. PP No. 54 of 2007 concerning Implementation of Child Adoption. Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation Number 110/HUK/2019 concerning Requirements for Adoption of Children. Adoption of children is also known in customary law. This study aims to determine the position of adopted children in the distribution of inheritance according to Nias customary law. This research is empirical research, supported by normative research. Data obtained from interviews supported by secondary data. Data were obtained and analyzed qualitatively to obtain descriptive data. From the research results it is known that the position of adopted children in the distribution of inheritance according to Nias Customary Law is the same as the biological children of the parents who adopt them. With his biological parents broke his civil relationship. Therefore, in the distribution of inheritance, adopted children have the same share as their biological children. Abstrak: Pengangkatan anak dalam hukum positif di Indonesia diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. PP Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2019 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Pengangkatan anak juga dikenal dalam hukum adat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut hukum adat Nias. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang didukung penelitian normatif. Data dieroleh dari hasil wawancara didukung data sekunder. Data dioleh dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapat data deskriptif. Dari hasil penelitian diketahu bahwa kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan menurut Hukum Adat Nias adalah sama dengan anak kandung dari orang tua yang mengangkatnya atau mengadopsinya. Dengan orang tua kandungnya putus hubungan keperdataannya. Oleh karena itu dalam pembagian harta warisan, anak angkat memiliki bagian yang sama dengan anak kandung.
EFEKTIVITAS PEMBELIAN TERSELUBUNG GUNA PENGUMPULAN BARANG BUKTI DALAM ENGUNGKAP TINDAK PIDANA NARKOTIKA Tuti Kelana Sembiring
JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, LPPM Universitas Ekasakti dan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) Publisher Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v1i3.752

Abstract

Abstract: This study aims to determine the implementation of covert purchases by investigators from the Ditresnarkoba Regional Police of West Sumatra in order to collect evidence on narcotics crimes and the effectiveness of the implementation of covert purchases by investigators from the Ditresnarkoba Regional Police of West Sumatra in uncovering narcotics crimes. The approach used is a normative juridical approach as the main approach, supported by an empirical juridical approach. The data used are secondary data as the main data and primary data as supporting data collected by library research and field studies using interview techniques. An informant or a member of the police, or other official who is seconded to the police, acts as a buyer in an illicit transaction of buying and selling narcotics and psychotropics, with the intention that when this happens, the seller or intermediary or people related to the supply of narcotics and psychotropics can arrested along with the evidence at the crime scene. The hidden purchase of narcotics by investigators has been running effectively, because it has a high success rate, which makes it easier for investigators to make arrests and dismantle and unravel networks of narcotics abuse and its distribution down to the dealer level. Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat guna pengumpulan barang bukti pada tindak pidana narkotika dan efektivitas pelaksanaan pembelian terselubung oleh penyidik Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat dalam mengungkap tindak pidana narkotika. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif sebagai pendekatan utama, didukung pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung yang dikumpulkan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan dengan teknik wawancara. Seorang informan atau anggota polisi, atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika dan psikotropika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang- orang yang berkaitan dengan suplai narkotika dan psikotropika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada pada tempat kejadian perkara. Pembelian terselubung narkotika oleh penyidik sudah berjalan efektif, karena memilik tingkat keberhasilan yang tinggi, dimana mempermudah penyidik untuk melakukan penangkapan dan membongkar serta mengurai jaringan penyalahgunaan narkotika dan peredarannya sampai ke tingkat bandarnya.
PEMILIHAN UMUM DAN PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT Afrida Adethyani Lubis
JURNAL SAKATO EKASAKTI LAW REVIEW Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022)
Publisher : Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, LPPM Universitas Ekasakti dan Dharma Indonesia Tercinta (DINASTI) Publisher Group

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/jselr.v1i3.835

Abstract

Abstract: Elections in Indonesia are a series of activities in democratic voting and become a means for the people to declare their sovereignty over the state and government. Political participation in a democratic country is an indicator of the implementation of the highest legitimate state power by the people (people's sovereignty), as well as being manifested by their involvement in democratic parties (elections). Society as the main character in a democratic country has a very important role. One of the roles of society in a democratic country is public participation in politics, in this case, general elections. Communities have a very strong role in the process of determining the executive and legislative branches in both central and regional governments. Good political education will create intelligent people so that they will not choose the wrong leader or representative. Thus the wishes and expectations of the people can be channeled and implemented by the government. Abstrak: Pemilu di Indonesia merupakan suatu rangkaian kegiatan dalam pemungutan suara secara demokratis dan menjadisarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintahan. Partisipasi politik dalam negara demokrasi merupakan indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), serta dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Masyarakat yang sebagai tokoh utama dalam sebuah Negara demokrasi memiliki peranan yang sangat penting. Salah satu peranan masyarakat dalam Negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat dalam politik dalam hal ini pemilihan umum. Masyarakat memiliki peran yang sangat kuat dalam proses penentuan eksekutif dan legislatif baik dipemerintah pusat maupun daerah. Pendidikan politik yang baik akan menciptakan masyarakat yang cerdas sehingga mereka tidak akan salah pilih dalam memilih pemimpin atau wakil mereka. Dengan demikian keinginan dan harapan masyarakat dapat tersalurkan dan dapat dilaksanakan oleh pemerintah.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 2 No. 1 (2023): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April 2023) Vol. 1 No. 3 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Desember 2022) Vol. 1 No. 2 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (Agustus 2022) Vol. 1 No. 1 (2022): Jurnal Sakato Ekasakti Law Review (April 2022)