cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ferdiansyah Putra Manggala
Contact Email
ferdiansyahputramanggala@unej.ac.id
Phone
+6282257215240
Journal Mail Official
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Editorial Address
jeblr.pukatbankfh@unej.ac.id
Location
Kab. jember,
Jawa timur
INDONESIA
Journal of Economic & Business Law Review
Published by Universitas Jember
ISSN : 28283198     EISSN : 28283198     DOI : https://doi.org/10.19184/jeblr.v2i2.24862
Core Subject : Economy, Social,
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) is published by the University of Jember and its management is under the Center for Banking Law Studies, Faculty of Law, the University of Jember, which focuses on research or studies within the scope of Economic Law, Business Law, Sharia Economic Law , and Sharia Business Law. The Journal of Economic and Business Law Review (JEBLR) has the goal of encouraging, fostering a climate of scholarship and publishing the results of activities that meet scientific requirements, research results and conceptual thoughts in the field of Business and Economic Law by Students, Lecturers, Legal Practitioners, Economics and Business Practitioners both in the Faculty of Law, University of Jember and society in general. So that it can contribute through ideas or alternative thoughts related to the development of Business Law and Economics in particular
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic " : 5 Documents clear
Menakar Nilai Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum Pencegahan Perkawinan Anak Ratnaningsih Ratnaningsih; Sudjatmiko Sudjatmiko
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (778.91 KB)

Abstract

Pencegahan pernikahan anak merupakan salah satu target yang menjadi agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Suistanable Development Goals/SDG’s.). Indonesia saat ini memberlakukan Undang Undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (1) memberikan batas minimal usia bagi seorang pria dan wanita yang melakukan pernikahan, yaitu 19 tahun karena banyaknya dampak negatif pernikahan anak, sehingga diharapkan dengan batasan usia pernikahan ini dapat menekan terjadinya pernikahan anak,akan tetapi dalam undang undang perkawinan ini masih memberikan peluang penyimpangan ketentuan batas minimal usia pernikahan dengan adanya dispensasi pernikahan, yang akan dikaji dalam penulisan ini dari nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukumnya. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang undang dan konseptual. Hasil penelitian ini bahwa pembatasan usia pernikahan berdasar Undang Undang Republik Indonesia no 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan nilai keadilan dan kemanfaatan bagi anak, akan tetapi tidak memberikan kepastian hukum dengan adanya peluang dispensasi pernikahan dalam undang undang tersebut. Kata Kunci : Pernikahan anak, Dispensasi, keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum.
Perlindungan Konsumen Marketplace dalam Perspektif Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Naimah Naimah; Soesilo Soesilo
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (719.792 KB)

Abstract

AbstrakTransaksi jual beli online sudah menjadi bagian dari perkembangan teknologi dan transaksi bisnis di Indonesia, apalagi di tengah pandemic covid 19, transaksi online menjadi sebuah kebutuhan, karena anjuran di rumah dan menghindari kerumunan. Transaksi jual beli yang salah satunya berbentuk marketplace memudahkan orang berbelanja kebutuhannya tanpa harus keluar rumah. Maeketplace tempat dimana orang dapat melakukan transaksi jual beli online meski membantu memudahkan konsumen, namun ada juga yang merasa di rugikan dengan layanan jual beli online ini oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pembahasan mengenai hak hak konsumen e Comerce marketplace dan bagaimana penyelesaiannya ketika ada sengketa. Adapun metode penelitian yang digunakan menggunakan pendekatan Yuridis Normatif. Hasil dan pembahasan penelitian ini Pertama Perlindungan Hak konsumen dijamin oleh UUPK pasal 4, Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan,keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum, kedua, penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu di Pengadilan dan di Luar pengadilan berdasarkan pasal 47 UUPK
Kekuatan Pembuktian Data Phisik dan Data Yuridis dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali I Gusti Ngurah Anom; I Wayan Eka Artajaya
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (628.557 KB)

Abstract

Untuk merealisasikan pelaksanaan percepatan pendaftaran tanah, Pemerintah Indonesia menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini dilaksanakan untuk percepatan pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel. Salah satu prosedur pelaksanaan PTSL adalah pengumpulan Data Yuridis dan Data Phisik kepada Panitia Ajudikasi, dan kemungkinan data tesebut dipegang oleh dua subyek hukum yang berbeda. Data mana yang mempunyai kekuatan hukum pembuktian dalam penerbitan sertifikat hak milik atas tanah, Data Phisik atau Data Yuridis?
Perlindungan Hukum Konsumen Showroom Dalam Pembelian Mobil Bekas Yang Tidak Sesuai Dengan Kondisi Yang Dinyatakan Dalam Iklan Desak Gde Dwi Arini
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (821.662 KB)

Abstract

Perlindungan hukum konsumen showroom mobil bekas dalam hal ini diberlakukan baik terhadap barang atau jasa sejenis maupun yang tidak sejenis. Perlindungan bagi merek mobil bekas ini meliputi semua jenis barang atau jasa, sehingga peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi oleh “itikad tidak baik” dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum. Adapun type penelitian yang dilakukan menggunakan penelitian hukum normatif, dengan sumber bahan hukum primer berupa peraturan perundang undangan yang terkait serta sumber bahan hukum sekunder berupa konsep konsep mengambil dari lieratur dan jurnal. Dari hal tersebut bisa diketahui bahwa perlindungan hukum konsumen showroom pada pembelian mobil bekas dapat dilakukan dengan mengadakan pengikatan perjanjian kredit antara konsumen dan pihak showroom agar hak dan kewajiban para pihak jelas kepastian hukumnya.Upaya penyelesaian yang dilakukan untuk melindungi konsumen showroom mobil bekas yang kondisinya tidak sesuai dengan yang ada dalam iklan adalah menerapkan upaya hukum preventif, artinya pada saat membuat perjanjian kredit harus dijelaskan oleh pihak showroom tentang hak, kewajiban dan sanksi ketika konsumen ingkar janji (wanprestasi) serta menerapkan upaya hukum represif artinya apabila ditemukan adanya pelanggaran perjanjian (wanprestasi) maka perusahaan showroom harus menerapkan sanksi yang disepakati dalam perjanjian kredit kepada konsumen. Demikian pula apabila terjadi wanprestasi dilakukan oleh perusahaan showroom, penerapan sanksi hukum terhadap produsen/pelaku usaha showroom mobil bekas yang terbukti melakukan pelanggaran, membayar ganti rugi kepada konsumen sebatas kerusakan mobil yang dibeli, serta pemberhentian produksi untuk sementara waktu sampai masalah terkait diatasi, dan pencabutan izin produksi atau izin usaha.
Perlindungan Merek Terkenal Superman Terhadap Tindakan Dilution dan Passing Off Nuzulia Kumala Sari; Romatua Romatua
Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review
Publisher : Pusat Kajian Hukum Perbankan Fakultas Hukum Universitas Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (675.204 KB)

Abstract

Tahun 2018 DC Comic mengajukan gugatan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan Tergugat yakni PT Marxing Fam Makmur atas permasalahan sengketa kepemilikan merek Superman di Indonesia. DC Comic sebagai pihak yang mengenalkan merek Superman secara global merasa dirugikan akibat adanya produk dengan nama yang sama secara tanpa ijin Hal ini merupakan pelanggaran terhadap Hak ekslusif yang dimiliki oleh merek Superman DC, yang dapat mengakibatkan adanya pengaburan dan pengurangan kapasitas terhadap merek Superman DC Comic. Ketika mendaftarkan suatu merek perlu diperhatikan syarat syarat agar merek tersebut dapat didaftarkan secara sah di dalam daftar umum merek. DC Comic merupakan perusahaan yang berasal dari negara yang mengikuti Perjanjian International mengenai merek dimana yang disepakati bersama mengenai Hak Prioritas dan Ketentuan Merek Terkenal. Indonesia sebagai negara yang turut serta dalam Perjanjian tersebut tentu harus menghargai Hak hak yang disepakati dalam Perjanjian Tersebut disesuaikan dengan Peraturan perundang undangan di dalam negeri. Maka diperlukannnya penegakan hukum yang tegas dan selaras dengan Perjanjian Internasional tersebut yang sudah diakomodir dengan Undang undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 3 No 2 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 3 No 1 (2023): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 2 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 2 No 1 (2022): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic & Business Law Review Vol 1 No 2 (2021): Journal of Economic and Business Law Review Vol 1 No 1 (2021): Journal of Economic & Business Law Review