cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
M. Roem Syibly
Contact Email
roemsyibly@uii.ac.id
Phone
+628112505178
Journal Mail Official
editor.mawarid@uii.ac.id
Editorial Address
Gedung K.H.A. Wahid Hasyim - Kampus Terpadu UII Jl. Kaliurang KM 14.5 Sleman Yogyakarta Telp. (0274) 898462
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 26561654     EISSN : 2656193X     DOI : 10.20885/mawarid
Core Subject : Religion, Humanities, Science, Social,
Religion Humanities Astronomy Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
al-Mawarid: Jurnal Syariah & Hukum is a peer-reviewed journal published two times a year (February and August) by the Department of Ahwal Syakhshiyah, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia. Formerly, first published in 1993, al-Mawarid was initially published as Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, an Indonesian bi-annual journal on Islamic Law. Since 2019, to enlarge its scope, this journal transforms its name to al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum. al-Mawarid warmly welcomes graduate students, academicians, and practitioners to analytically discuss and deeply explore new issues in relation to the improvement of shariah and law challenges and beyond.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2021)" : 5 Documents clear
Islam dan Multikulturalisme Perspektif Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar Putri Qurrata A'yun
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art3

Abstract

Tidak dapat dipungkiri Indonesia adalah negara yang memiliki keberagaman, baik budaya, etnis, suku, Bahasa, warna kulit, bahkan agama. Keberagaman ini merupakan khazanah kekayaan nusantara yang luar biasa. Akan tetapi pengelolaan yang tidak tepat akan menjadikannya mata pisau yang tajam dan sumber problematika yang kompleks. Penelitian ini membahas tentang pemikiran Buya Hamka terhadap multicultural sebagai sebuah sunnatullah dan ketetapan yang harus terus di pelihara. Hamka sebagai seorang negarawan, budayawan yang juga seorang mufassir menyampaikan interprestasi dan cara pandangnya terhadap keragaman dan multicultural indonesi yang disajikan dalam kacamata tafsir. Hal itu tentu menjadi ijtihad kebangsaan atau fiqih kenegaraan bagaimana dialektika antara islam dan negara bisa berjalan secara harmoni dan seimbang. Penelitiant ini memberikan temuan bahwa terdapat korelasi yang sangat erat antara agama, multikurtural dan keragaman yang terdapat pada tafsir al -azhar karya Hamka.
Idealitas Penegakan Hukum yang Baik (Ideal) Menurut Gaya Moral di Indonesia hisam ahyani; Ais Surasa; Santi Suryani
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art4

Abstract

Hukum dan moral adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Disatu sisi hukum yang ideal, maka hukum berfungsi sebagai moral, dan moral berfungsi sebagai hukum. Namun ketika melihat kasus-kasus hukum yang terjadi hari ini, menunjukan bahwa kasus tersebut bertentangan juga menurut moral, semisal korupsi, ketidakpatuhan hukum, pembunuhan dan lain sebagainya, dimana hal ini disebabkan oleh tidak terintegrasinya kesadaran moral antara individu satu dan invidu lainnya. Sehingga ketika hal ini terus dilanggengkan maka penegakan hukum bergaya moral itu akan sulit ditegakan. Tulisan ini bertujuan untuk : 1) menguak serta menggali tentang pentingnya membangun integritas moral bagi  masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia; 2)  menguak serta menggali tentang penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1) dalam rangka membangun integritas moral bagi  masyarakat (penegak hukum) yang akan menegakan hukum di Indonesia, maka perlu membangun dan menciptakan kesadaran hukum bagi masyarakat (penegak hukum), dimana ini akan berimplikasi pada dinamika sosial; 2) penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di Indonesia dapat tumbuh dengan sendirinya, yakni dengan mengikuti tatanan sosial yang hidup dan berkembang selaras dengan zaman yang sedang dilaluinya, artinya penegakan hukum dilakukan dengan melihat perkembangan dinamika dalam masyarakat. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan historis, komparatif dan konseptual guna menguak serta menggali tentang idealitas penegakan hukum yang baik (ideal) menurut gaya moral di indonesia.
Hak Beragama Anak Akibat Perceraian Karena Murtad dalam Hukum Keluarga Indonesia M Khoirur Rofiq; Rifqotun Nabila; Fazylla Alya Hafshoh
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art2

Abstract

Murtad dalam hukum keluarga Indonesia dapat menjadi alasan perceraian di pengadilan. Perceraian yang disebabkan karena murtad dapat mengakibatkan hak-hak anak terabaikan, seperti hak memperoleh kasih sayang, hak asuh, hak pendidikan, dan juga hak beragama. Pemenuhan hak beragama anak dalam keluarga menjadi bermasalah, karena agama salah satu orang tua menjadi berbeda dengan agama anak. Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif, dengan pendekatan yuridis dan pendekatan kasus. Fokuskan penelitian ini adalah  untuk mengkaji status agama dan hak beragama anak dalam perceraian karena murtad dalam perspektif hukum keluarga Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah, (1) status agama anak dalam perceraian karena murtad mengikuti agama orang tuanya saat pelaksanaan akad pernikahan, (2) hak beragama anak dalam perkara perceraian karena murtad, yaitu hak mendapatkan pendidikan agama yang sesuai dengan agama anak, hak untuk beribadah sesuai dengan agama anak, meski anak diasuh oleh orang tua yang beda agama, dan hak anak untuk memilih agama sesuai dengan keyakinan anak, selama anak belum dapat menentukan pilihan agamanya sendiri, maka anak mengamalkan agama sesuai amalan agama orang tuanya saat perkawinan terjadi.
CHILDFREE DALAM PERSPEKTIF ISLAM Eva Fadhilah
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art1

Abstract

Childfree menjadi sebuah isu yang hangat diperbincangkan dikalangan masyarakat khususnya pasangan muda. Childfree adalah sebuah kesepakatan yang dilakukan oleh pasangan suami isteri untuk tidak memiliki anak selama masa pernikahannya. Padahal selama ini dalam kontruksi budaya masyarakat Indonesia, anak dianggap sebagai satu anugrah yang berfungsi sebagai perekat keharmonisan sebuah keluarga sehingga kehadirannya senantiasa dinanti-nantikan oleh pasangan yang sudah menikah bahkan keluarga besarnya. Dengan pendekatan normatif al-Qur’an dan Sunnah dapat diketahui bahwa memiliki keturunan adalah sebuah anjuran dalam Islam bukanlah sebuah kewajiban. Sehingga childfree tidak termasuk pada kategori perbuatan yang dilarang,  karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangganya termasuk memiliki anak. Kendati demikian, meski tidak ada ayat yang secara langsung melarang childfree, sebagai manusia yang meyakini Allah SWT, pilihan untuk childfree bisa dikatakan sebagai pilihan yang tidak bijaksana karena Allah SWT menjamin kelangsungan hidup setiap hambanya. Tegas disebutkan bahwa dalam Islam anak dipandang sebagai anugrah yang harus disyukuri karena anak adalah pemberian Tuhan. Setiap manusia yang diberikan amanah menjadi orangtua harus menjalani peran tersebut dengan baik dan totalitas.Kata kunci :  Childfree, Hukum Islam, Anak, Pernikahan, Al-Qur’an dan Sunnah
Pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang Walimatul Ursy pada Jami’ah Rifaiyah di Desa Sundoluhur, Kayen, Pati Lova Evianna Lova; Anisah Budiwati
al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH) Vol. 3 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/mawarid.vol3.iss2.art5

Abstract

Walimatul ursy atau yang sering dikenal dengan pesta perkawinan merupakan jamuan makan dalam rangka mensyukuri nikmat atas terlaksanakannya sebuah pernikahan. Pada Jam’iyah Rifaiyah dalam pelaksanaan walimatul ursy terdapat persyaratan tertentu. Hal ini tidak luput dari peran KH. Ahmad Rifa’i yang merupakan tokoh junjungan Jam’iyah Rifaiyah. Pelaksanaan walimatul ursy pada Jam’iyah Rifaiyah cenderung memiliki aturan-aturan yang lebih ketat. Untuk itu, dalam penelitian ini diangkat dua rumusan masalah yakni terkait dengan konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang walimatul ursy dan implementasi walimatul ursy Jam’iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen kabupaten Pati. Penelitian ini bertujuan untuk Untuk mengetahui konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang walimatul ursy dan untuk mengetahui implementasi walimatul ursy Jam’iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan kayen Kabupaten Pati. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Sedangkan untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini menghasilkan dua kesimpulan. Pertama, konsep pemikiran KH. Ahmad Rifa’i tentang walimatul ursy yang terbagi menjadi tiga poin yakni: 1) Hukum melaksanakan walimah ialah sunnah dan menghadiri walimah fardhu ‘ain. 2) Hukum menghadiri walimah dapat berubah sesuai dengan kondisi. Jika di majelis walimah terdapat kemunkaran maka hukum menghadiri walimah itu haram. Hukum menghadiri walimah akan tetap wajib, jika orang yang diharap menghadiri walimah tersebut dapat menghilangkan kemunkaran. Beberapa kemunkaran yang ada dalam walimatul ursy ialah: adanya minuman keras, adanya gamelan dan musik yang haram, terdapat gambar hewan yang sempurna di majelis walimah, dan bercampurnya tamu laki-laki dan perempuan dalam satu majelis. 3) Kemunkaran yang terdapat dalam walimah dapat membuat saksi menjadi fasik sehingga menyebabkan batalnya nikah karena tidak menghadirkan saksi yang adil. Kedua, pelaksanaan walimah pada Jam’iyah Rifaiyah di Desa Sundoluhur Kecamatan Kayen Kabupaten Pati masih berpegang teguh terhadap ajaran KH. Ahmad Rifa’i yang dituangkan dalam kitab yang berjudul Tabyīn al-Islah.   Walimatul Ursy, frequently known as a wedding party, is a banquet as a form of gratitude for the implementation of a marriage. In Jam'iyah Rifaiyah, there are certain requirements in the implementation of walimatul ursy,. This cannot be separated from the role of KH. Ahmad Rifa'i who is a respected figure of Jam'iyah Rifaiyah. The implementation of walimatul ursy at Jam'iyah Rifaiyah tends to have stricter rules. For this, in this study, two problem are formulated namely those related to the concept of KH Ahmad Rifa'i’s thinking. about the walimatul ursy and the implementation of the walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study aims to determine the concept of KH. Ahmad Rifa'i’s thinking about walimatul ursy and to figure out the implementation of walimatul ursy Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency. This study used a qualitative method and for obtaining the data needed, it used field research. The results of this study resulted in two conclusions. First, the concept of KH. Ahmad Rifa'i’s thinking about walimahul ursy is divided into three points: 1) The law of carrying out walimah is sunnah and attending walimah is fardhu 'ain. 2) The law of attending walimah might change based upon condition. If there is a munkar (evil) in the walimah assembly, then it is haram (unlawful) to attend the walimah. The law of attending walimah will remain obligatory, if the person who is expected to attend the walimah is able to eliminate munkar (evil) such as the presence of liquor, the presence of gamelan and music that is forbidden, perfect pictures of animals in the walimah assembly, and the mix of male and female guests in one assembly. 3) The munkar in walimah can make the witness become wicked, causing the marriage to be annulled because not  presenting a fair witness. Second, the implementation of walimah at Jam'iyah Rifaiyah in Sundoluhur Village, Kayen District, Pati Regency still adheres to the teachings of KH. Ahmad Rifa'i as outlined in the book entitled Tabyīn al-Islah.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2023) Vol. 5 No. 1 (2023) Vol. 4 No. 2 (2022) Vol. 4 No. 1 (2022) Vol. 3 No. 2 (2021) Vol. 3 No. 1 (2021) Vol. 2 No. 2 (2020) Vol. 2 No. 1 (2020) Vol. 1 No. 2 (2019) Vol. 1 No. 1 (2019)